Xcloud.id

BUMN: Bank Mandiri

  • Menata ulang skema KUR dan penghapusan piutang demi UMKM naik kelas

    Menata ulang skema KUR dan penghapusan piutang demi UMKM naik kelas

    Pedagang menata ikan asap jualannya di Pasar Sentra Ranomeeto, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Selasa (29/4/2025). PT Bank Mandiri (Persero) mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kuartal I tahun 2025 sebesar Rp12,83 triliun atau 33,34 persen dari target penyaluran sebesar Rp38,5 triliun dengan penerima lebih dari 110.807 debitur di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Andry Denisah/foc.

    Menata ulang skema KUR dan penghapusan piutang demi UMKM naik kelas
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 05 Mei 2025 – 09:36 WIB

    Elshinta.com – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penghapusan piutang macet kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan dua instrumen strategis dalam kebijakan afirmatif negara terhadap ekonomi rakyat.

    Program KUR dirancang sebagai kebijakan subsidi silang negara untuk mendorong inklusi keuangan dan penguatan daya saing ekonomi masyarakat kecil. Dalam struktur dasarnya, negara menanggung sebagian bunga pinjaman melalui skema subsidi, agar UMKM dapat memperoleh modal usaha dengan syarat yang ringan, cepat, dan mudah.

    Maka dari itu, penting dipahami bahwa KUR bukanlah produk perbankan biasa yang sepenuhnya dikendalikan oleh mekanisme pasar. Fatsoen pemerintah untuk KUR adalah instrumen kebijakan publik yang digerakkan dengan dana dan mandat negara.

    Namun, berdasarkan pengamatan publik atas proses-proses kebijakan yang berlangsung secara terbuka, sejumlah persoalan serius muncul, baik dalam tataran implementasi teknis maupun dalam konsistensi nilai yang mendasarinya.

    Di lapangan, berbagai pelaku UMKM masih menghadapi hambatan yang semestinya tidak ada dalam skema yang bersifat afirmatif.

    Salah satu persoalan paling mendasar adalah masih adanya permintaan agunan tambahan untuk pinjaman KUR di bawah Rp100 juta, padahal peraturan menyatakan bahwa kelayakan usaha cukup menjadi dasar pertimbangan.

    Hal ini menunjukkan bahwa semangat KUR sebagai program keberpihakan telah dikerdilkan menjadi sekadar produk pinjaman konvensional, yang diperlakukan bank seperti kredit komersial lainnya.

    Logika komersialisasi ini sangat bertentangan dengan esensi KUR. Ketika bank tetap mempersyaratkan jaminan tambahan, melakukan BI checking yang kaku, atau menolak debitur hanya karena tidak memiliki catatan kredit sebelumnya, maka yang terjadi adalah eksklusi struktural terhadap masyarakat yang justru paling membutuhkan dukungan.

    Ini menyalahi tujuan utama KUR untuk memperluas akses keuangan kepada kelompok yang tidak terlayani oleh perbankan.

    Beberapa perwakilan lembaga keuangan memang telah menyatakan bahwa mereka mematuhi ketentuan KUR tanpa agunan tambahan dan bahkan menindak pelanggaran internal. Tetapi, tanpa pengawasan aktif dan sistem pelaporan yang transparan, komitmen semacam ini cenderung menjadi retorika belaka. Pengawasan oleh otoritas keuangan, kementerian teknis, serta pelibatan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk menjaga agar KUR tidak mengalami komersialisasi terselubung.

    Pada sisi lain, kebijakan penghapusan piutang macet kepada UMKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2024 juga menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaannya. Meski terdapat potensi lebih dari 1 juta debitur dengan piutang macet sebesar Rp14,8 triliun, hanya sebagian kecil yang dapat diproses karena adanya ketentuan teknis, seperti keharusan telah dilakukan restrukturisasi terlebih dahulu. Per April 2025, realisasi kebijakan ini bahkan belum mencapai 20 persen dari potensi yang ada.

    Kebijakan penghapusan piutang seharusnya dimaknai sebagai bagian dari pemulihan struktural UMKM pasca-pandemi dan krisis ekonomi. Keputusan negara bukan semata-mata soal keringanan beban finansial, tetapi juga tentang keadilan sosial.

    Banyak pelaku UMKM yang telah berusaha keras melunasi utang, tetapi gagal karena kondisi yang di luar kendali. Jika tidak ada ruang pemulihan bagi kelompok rentan rendah pendapatan, maka konsekuensinya bukan hanya stagnasi ekonomi, tetapi juga keterjebakan dalam lingkaran pembiayaan ilegal yang semakin marak.

    Oleh karena itu, pendekatan pasca-hapus tagih harus diarahkan untuk reintegrasi pelaku usaha ke dalam sistem pembiayaan formal. Artinya, UMKM yang piutangnya telah dihapus tidak boleh didiskriminasi dalam akses pembiayaan di masa depan, selama mereka menunjukkan kemauan dan kelayakan usaha. Pendampingan intensif, pelatihan kewirausahaan, serta kemudahan administrasi menjadi kunci utama dalam proses ini.

    Lebih jauh, KUR dan penghapusan piutang bukan hanya soal regulasi, tetapi juga soal paradigma. Bila keduanya tetap diperlakukan sebagai alat komersialisasi, baik oleh perbankan maupun oleh aktor kebijakan lain, maka esensi kehadiran negara akan sirna. Padahal, program ini seharusnya menjadi simbol nyata bahwa negara tidak hanya hadir sebagai penonton, tetapi sebagai pelindung dan penggerak ekonomi rakyat.

    Ke depan, diperlukan beberapa langkah strategis dan implementatif. Pertama, penguatan sistem pelaporan dan pengaduan publik yang memungkinkan masyarakat melaporkan langsung pelanggaran atau penyimpangan KUR.

    Kedua, percepatan penyusunan aturan pengganti dari PP 47/2024 agar seluruh potensi hapus tagih dapat direalisasikan dalam waktu yang tersisa.

    Ketiga, integrasi data dan kebijakan antara KUR dan penghapusan piutang, sehingga proses pemulihan UMKM dapat berlanjut secara berkesinambungan.

    Keempat, perluasan partisipasi Bank Pembangunan Daerah dan lembaga keuangan mikro lokal dalam program KUR dapat menjadi terobosan penting. Bank-bank daerah memiliki jaringan sosial dan pengetahuan lokal yang lebih baik untuk menjangkau UMKM yang selama ini tidak tersentuh oleh bank besar. Namun, dukungan likuiditas dan pembenahan tata kelola juga harus berjalan bersamaan.

    Dalam krisis ekonomi global dan tekanan fiskal nasional, UMKM menjadi tulang punggung yang paling bisa diandalkan. Maka menjaga integritas kebijakan KUR dan penghapusan piutang adalah tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.

    Tidak boleh ada kompromi terhadap komersialisasi, manipulasi, atau pengabaian nilai-nilai keberpihakan. Negara harus tetap menjadi garda depan dalam membela ekonomi rakyat.

    Sumber : Antara

  • Jangan Santai! Ada 5 Tanda Ekonomi RI Tidak Baik-Baik Saja

    Jangan Santai! Ada 5 Tanda Ekonomi RI Tidak Baik-Baik Saja

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi RI kuartal I-2025 pada siang ini, Senin (5/5/2025). Ekonomi Indonesia diyakini sulit tumbuh mencapai 5% pada kuartal I-2025. Hal ini dipicu oleh ketidakpastian dari kebijakan dagang Presiden AS Donald Trump yang menekan banyak negara, termasuk Indonesia.

    Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari 14 institusi memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,94% (year on year/yoy) dan terkontraksi 0,9% dibandingkan kuartal sebelumnya (quarter to quarter/qtq) pada kuartal I-2025.

    “Ya tentu kalau matematika ada pembulatan [jadi 5%],” tuturnya kepada awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat lalu (2/5/2025).

    Adapun, Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih rendah. Dia memperkirakan ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,91% pada kuartal I-2025. Dia melihat konsumsi rumah tangga hanya akan tumbuh 4,9% pada kuartal I-2025.

    Hal ini dipicu oleh pelemahan konsumsi masyarakat. Hal ini ditandai dengan belanja yang berkurang seiring dengan rumah tangga yang mulai menyimpan uangnya.

    Sementara itu, belanja pemerintah diperkirakan akan menurun menjadi 3,3% yoy pada kuartal I-2025 dari 4,3% yoy pada akhir kuartal IV-2024. Ini dimungkinkan terjadi akibat penyesuaian kebijakan dan pencairan yang lambat di awal tahun. Hal ini juga membebani investasi, yang diperkirakan tumbuh 1,7% yoy pada kuartal I-2025, turun dari 4,9% yoy pada kuartal IV-2024.

    “Pencairan fiskal yang tertunda, terutama untuk proyek infrastruktur dan investasi yang didukung pemerintah, telah menyebabkan laju pembentukan modal yang lebih lambat selama periode tersebut,” tulis Andry dalam catatannya.

    Proyeksi ini diperkuat dengan sejumlah indikator ekonomi di Tanah Air yang terjadi pada rentang kuartal I-2025, berikut ini rinciannya:

    Aktivitas manufaktur Indonesia terkontraksi pada April 2025. Data Purchasing Managers’ Index (PMI) yang dirilis S&P Global Jumat lalu (2/5/2025). Data ini menunjukkan PMI manufaktur Indonesia ada di level 46,7 atau mengalami kontraksi di April 2025.

    Ini adalah kali pertama PMI mencatat kontraksi sejak November 2024 atau dalam lima bulan terakhir. Angka ini bahkan disebut sebagai kinerja terburuk sejak Agustus 2021, pada periode tersebut Indonesia tengah dihantam pandemi Covid-19 gelombang Delta. Kondisi ini terjadi di tengah panasnya tensi perang dagang, akibat kebijakan tarif resiprokal tinggi yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump kepada negara-negara mitra dagang utamanya, termasuk RI. PMI menggunakan angka 50 sebagai titik mula. Jika di atas 50, maka artinya dunia usaha sedang dalam fase ekspansi. Sementara di bawah itu artinya kontraksi.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, merosotnya PMI Manufaktur itu disebabkan masalah perang dagang, yang membuat optimisme pelaku usaha di Indonesia maupun di seluruh dunia melemah. Sebab, perang tarif dagang menghambat aktivitas perdagangan dunia.

    “PMI turun kan karena trade war. Jadi, dunia kan perdagangannya shrinking, pertumbuhan Amerika juga negatif. Jadi ini namanya optimisme yang terganggu oleh trade war,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, dikutip Senin (5/5/2025).

    Untuk mengantisipasi masalah sentimen industri ini, Airlangga mengatakan pemerintah telah meluncurkan sejumlah strategi. Di antaranya ialah mendiversifikasi pasar ekspor Indonesia lebih kuat di luar negara mitra dagang utama, seperti China dan AS yang sedang perang tarif dagang. Salah satunya ialah pasar ekspor Eropa melalui percepatan perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    “Kita sedang mendorong untuk IEU CEPA. Memang sudah waktunya untuk mendiversifikasi pasar ekspor dan menurunkan tariff barrier, karena kalau kita turun, yang lain juga resiprokal menurunkan, maka produk kita akan lebih kompetitif,” ucap Airlangga.

    Selain diversifikasi pasar ekspor, Airlangga menekankan, pemerintah juga tengah menggodok kebijakan deregulasi untuk makin menggeliatkan aktivitas perdagangan internasional Indonesia, melalui Satgas Deregulasi.

    Setelah badai PHK melanda industri tekstil, kini industri perhotelan di Tanah Air dihampiri kisruh yang sama. Tenaga kerja di sektor perhotelan terus berkurang setelah pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran mengungkapkan bahwa saat ini hotel sudah tidak lagi menyerap pekerja harian karena kebutuhannya memang tidak ada.

    “Kontribusi pemerintah besar, antara 40-60%, kalau diperhatikan banyak daerah yang kontribusinya lebih dari itu, sampai 70% karena selama ini pasar pemerintah besar untuk mengadakan berbagai kegiatan dengan menggunakan kegiatan pertemuan hotel sehingga tumbuh convention tentu dengan kondisi yang ada sekarang,” ungkap Maulana kepada CNBC Indonesia, akhir April lalu (28/4/2025).

    Karenanya banyak pekerja yang akhirnya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) serta dirumahkan. Hotel yang paling banyak terkena khususnya pada hotel yang mengadakan MICE (meetings, incentives, conventions and exhibitions).

    “Setengah 50% sudah berkurang khususnya hotel yang bergerak ke venue mice, karena kebutuhan untuk itu nggak ada, nggak mungkin kita menyerap tenaga kerja kalau orderan ke kitanya juga nggak ada,” sebut Maulana.

    Adapun Dalam rilis Q1 2025 Colliers yang keluar akhir pekan lalu, dampak dari langkah-langkah efisiensi pemerintah cukup terasa, terutama bagi hotel yang sangat bergantung pada pasar pemerintah.

    “Jika tidak ada pelonggaran dari pemerintah, hampir dapat dipastikan bahwa pasar hotel di Jakarta akan bergantung sepenuhnya pada sektor non-pemerintah. Para pengelola hotel harus menemukan pasar dan sumber pendapatan tambahan untuk tetap bertahan; jika tidak, tahun 2025 akan cukup berat bagi mereka,” tulis Colliers dalam rilis kuartal I-2025, dikutip Senin (5/5/2025).

    Warga RI Pilih Nabung daripada Belanja

    Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) jenis tabungan perorangan justru meningkat signifikan pada Maret 2025 atau selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Namun, masyarakat semakin enggan menaruh uangnya di deposito.

    Meningkatnya jumlah tabungan selama Ramadan terbilang anomali mengingat biasanya masyarakat menguras tabungan selama Ramadan karena tingginya konsumsi. Sebagai catatan, Ramadan jatuh pada 1 Maret 2025 dan berakhir pada 30 Maret sementara Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025.

    Meningkatnya tabungan dan masih tekoreksinya deposito perorangan tercatat dalam data Bank Indonesia.

    Bank Indonesia (BI) pada Rabu (24/4/2025) telah merilis data uang beredar yang tampak masih tumbuh pada Maret 2025.

    Pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) pada Maret 2025 tumbuh 6,1% (year on year/yoy) atau relatif stabil jika dibandingkan bulan sebelumnya yang naik sebesar 6,2% yoy sehingga tercatat Rp9.436,4 triliun.

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia Research, per Maret 2025, pertumbuhan DPK tabungan perorangan sebesar 6,4% year on year/yoy atau bahkan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 5,7% yoy. Pertumbuhan DPK tabungan perorangan Maret 2025 juga merupakan yang tertinggi sejak November 2022 atau sekitar 2,5 tahun terakhir.

    Jika dilihat dari sisi nominal, jumlah DPK tabungan perorangan per Maret 2025 bertumbuh menjadi Rp2.574,2 triliun dari sebelumnya Rp2.505 triliun.

    Pertumbuhan tabungan perorangan pada Maret menembus 6,4% atau yang tertinggi sejak November 2024. Padahal. secara tradisi, pertumbuhan tabungan akan melandai saat Ramadan hingga Lebaran karena masyarakat menguras uang di rekening untuk belanja.

    Di sisi lain, banyak pusat perbelanjaan yang semakin sepi. Bahkan, pedagang di wilayah Mangga Dua baik Mangga Dua Square maupun WTC Mangga Dua mengeluhkan ekonomi yang semakin lesu belakangan. Kondisi saat ini bahkan disebut lebih buruk dibandingkan pandemi Covid-19.

    “Waktu pandemi kemarin masih mending banyak yang belanja, sekarang Rp 50 ribu sehari aja belum tentu, kita lebih banyak bengong sekarang dibanding ngelayanin pelanggan,” kata pedagang di Mangga Dua Square Anita kepada CNBC Indonesia, Kamis (24/4/2025).

    Ia beranggapan penurunan penjualan seperti tas hingga dompet dikarenakan masyarakat menjadikan barang-barang yang dijualnya sebagai kebutuhan terakhir setelah kebutuhan pokok. Selain itu ada juga faktor lainnya, yakni efisiensi dari pemerintah.

    “Sebelumnya banyak orang-orang daerah yang ke Jakarta buat dinas, ada acara di hotel-hotel dekat sini, baliknya pingin bawa oleh-oleh dari Jakarta jadi pada beli tas di sini, banyak yang datang juga rombongan, sekarang udah engga ada lagi,” kata Anita.

    Di tengah situasi yang sulit saat ini, Anita pun berharap bisa memilih bekerja lebih baik dibandingkan berusaha. Pasalnya belum tentu uang yang masuk sebanding dengan beban bulanan seperti biaya sewa lapak hingga kebutuhan sehari-hari.

    “Kalau bisa kerja mah lebih baik kerja lah, yang udah kerja mending bertahan aja, dihemat-hemat aja. Apalagi biaya sekolah naik, biaya hidup juga sama, kalau usaha belum tentu lah,” kata Anita.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi secara bulanan atau month-to-month (mtm) pada dua bulan pertama di tahun 2025. Deflasi tercatat sebesar 0,76 persen mtm pada Januari 2025 dan 0,48 persen mtm pada Februari 2025. Kondisi ini sangat jarang terjadi jelang Ramadan.

    Berdasarkan data BPS yang dapat diperoleh CNBC Indonesia Research sejak 1996, IHK secara bulanan untuk periode satu bulan sebelum bulan Ramadhan cenderung selalu mengalami inflasi. Namun berbeda halnya dengan Februari 2025 yang justru mengalami deflasi 0,48%.

    Dengan demikian, inflasi ini diduga terjadi karena faktor-faktor seperti penurunan konsumsi rumah tangga, pengangguran di sektor manufaktur, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Sejak era krisis 1997/1998, Indonesia hanya mengalami dua kali deflasi (yoy) yakni pada Maret 2000 dan Februari tahun ini. Artinya, fenomena deflasi tahunan hanya terjadi 25 tahun yang lalu.

    Terjadinya deflasi pada Maret 2000 lebih disebabkan karena inflasi pada periode sebelumnya sangat tinggi, Inflasi pada Maret 1999 menembus 45%.

    Namun, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa deflasi bukan disebabkan oleh menurunnya daya beli. Namun, deflasi terjadi akibat adanya diskon 50% untuk tarif listrik dari pemerintah.

    “Ini bukan karena penurunan daya beli tapi karena diskon tarif listrik yang memberikan andil deflasi dua bulan berturut-turut,” ujar Amalia dalam konferensi pers, Senin (3/3/2025).

    Lebih lanjut, data Astra Internasional dan GAIKINDO menunjukkan penjualan mobil nasional kembali tertekan. Setelah sempat menikmati lonjakan signifikan di bulan Februari 2025 lalu, penjualan di bulan Maret 2025 berbalik turun.

    Data tersebut mencatat, penjualan mobil nasional bulan Maret 2025 turun 1,99% atau 1.44 unit menjadi 70.892 unit dibandingkan Februari 2025 yang mencapai 72.336 unit. Jika dibandingkan secara tahunan, penjualan bulan Maret 2025 mengalami penurunan sebanyak 3.828 unit. Atau drop sekitar 5,12% dari Maret 2024 yang mencapai 74.720 unit.

    Secara total, penjualan wholesale mobil sepanjang Januari-Maret 2025 tercatat mencapai 205.160 unit. Anjlok 10.090 unit atau 3,66% dari periode sama tahun 2024 yang tercatat sebanyak 215.250 unit.

    Sebelumnya, pada bulan Februari 2025, penjualan mobil nasional beri kabar baik. Tercatat, penjualan mobil mencapai 72.295 unit, melonjak 10.363 unit atau 16,73% dibandingkan Januari 2025 yang sebanyak 61.932 unit.

    Pengamat otomotif Yannes Pasaribu menilai, data jumlah pemudik 2025 turun 24,34% dari 2024 sudah jadi sinyal awal. Ini mengindikasikan memang terjadi tekanan ekonomi yang nyata di Indonesia.

    Apalagi, imbuh dia, pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi dan meningkat. Yang memperparah kondisi masyarakat kelas menengah di Indonesia.

    Menurut Yannes, penurunan penjualan mobil nasional di bulan Maret 2025 mencerminkan tekanan signifikan dari pelemahan ekonomi makro.

    “Indeks Keyakinan Konsumen yang terus menurun dan deflasi beruntun juga menunjukkan kehati-hatian masyarakat dalam belanja. Dalam situasi ini, pembelian mobil sebagai kebutuhan tersier berbiaya tinggi, besar kemungkinan akan ditunda,” kata Yannes kepada CNBC Indonesia, dikutip (5/5/2025).

    “Konsumen tampaknya lebih memilih mengalokasikan dana untuk kebutuhan primer, menabung, atau membayar kewajiban expenditure keluarga lain yang lebih penting dan mendesak,” sambungnya.

    Dia menambahkan, warga RI kemungkinan memilih menunggu kepastian pemulihan ekonominya dan kestabilan daya beli sebelum mengambil keputusan pembelian besar.

    (haa/haa)

  • Proyeksi Ekonomi RI Kuartal I-2025 dari Airlangga & Sri Mulyani

    Proyeksi Ekonomi RI Kuartal I-2025 dari Airlangga & Sri Mulyani

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur dari produk domestik bruto (PDB) pada siang ini, Selasa (5/5/2025). Sejumlah ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan mencapai 5% pada kuartal I-2025 ini.

    Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari 14 institusi memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencapai 4,94% (year on year/yoy) dan terkontraksi 0,9% dibandingkan kuartal sebelumnya (quarter to quarter/qtq) pada kuartal I-2025.

    Adapun Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal bahwa ekonomi Indonesia tidak akan mencapai 5% ketika ditanya oleh awak media. Namun, dia masih meyakini bahwa ekonomi Indonesia masih tumbuh mendekati 5%.

    “Ya tentu kalau matematika ada pembulatan [jadi 5%],” tuturnya kepada awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat lalu (2/5/2025).

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi.

    “Tahun ini, Kuartal I, BPS belum mengeluarkan. Kita nanti melihat beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA minggu lalu.

    Sri Mulyani melihat salah satu faktor musiman yang mempengaruhi indikator ekonomi, yakni Ramadan dan Idul Fitri. Dia pun tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5%, seperti halnya tahun 2024, sebesar 5,03%.

    Adapun, polling yang dilakukan Reuters juga menunjukkan ekonomi kemungkinan tumbuh 4,91% pada kuartal I-2025, sedikit di bawah ekspansi 5,02% yang tercatat pada kuartal keempat tahun lalu.

    “Kami memperkirakan pertumbuhan konsumsi swasta akan melambat tetapi masih menyumbang setengah dari tingkat pertumbuhan utama kuartal pertama. Ekspor akan memberikan kontribusi yang lebih kecil dari sebelumnya, karena mitra dagang utama Indonesia, Tiongkok, sedang bergulat dengan ekonomi yang lemah dan meningkatnya ketegangan geopolitik,” kata Jeemin Bang, Ekonom Moody’s, dikutip dari Reuters.

    Sebagai catatan, konsumsi menyumbang sekitar 53,71% pada total PDB sehingga laju konsumsi sangat menentukan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Bank Mandiri melaporkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan melemah ke bawah 4,9% (yoy) di kuartal I-2025, dari sebelumnya 5,0% (yoy) di kuartal IV-2024. Hal ini mencerminkan kecenderungan masyarakat untuk melakukan pengeluaran secara lebih hati-hati, karena sebagian pendapatan dialokasikan untuk tabungan berjaga-jaga.

    Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) jenis tabungan perorangan justru meningkat signifikan pada Maret 2025 atau selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri.

    Meningkatnya jumlah tabungan selama Ramadan terbilang anomali mengingat biasanya masyarakat menguras tabungan selama Ramadan karena tingginya konsumsi. Sebagai catatan, Ramadan jatuh pada 1 Maret 2025 dan berakhir pada 30 Maret sementara Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025.

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia Research, per Maret 2025, pertumbuhan DPK tabungan perorangan sebesar 6,4% year on year/yoy atau bahkan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 5,7% yoy. Pertumbuhan DPK tabungan perorangan Maret 2025 juga merupakan yang tertinggi sejak November 2022 atau sekitar 2,5 tahun terakhir.

    (haa/haa)

  • Akselerasi Perluasan Inklusi Keuangan, Transaksi Digital Bank Mandiri Meningkat

    Akselerasi Perluasan Inklusi Keuangan, Transaksi Digital Bank Mandiri Meningkat

    Jakarta: Bank Mandiri terus memperkuat komitmen untuk menjaga pertumbuhan bisnis yang sehat sepanjang awal 2025. Akselerasi dalam memperkuat ekosistem wholesale dan perluasan penyaluran kredit berkelanjutan menjadi langkah utama perseroan dalam menjaga kontribusi yang merata terhadap pertumbuhan ekonomi regional di seluruh wilayah Indonesia.
     
    Strategi tersebut berhasil mendorong capaian kinerja yang solid sekaligus mempercepat transformasi digital guna memperluas akses layanan keuangan. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menegaskan, sinergi dengan berbagai mitra serta partisipasi dalam program pemerintah menjadi langkah strategis untuk memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
     
    Darmawan juga menilai, penguatan pembiayaan pada sektor-sektor prospektif sesuai dengan potensi kewilayahan serta digitalisasi layanan finansial, menjadi kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Sebagai bagian dari BUMN, Bank Mandiri memiliki peran strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Kami berkomitmen untuk menjaga kinerja tetap sehat, memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, dan mengoptimalkan ekspansi bisnis di seluruh wilayah,” ujar Darmawan dalam Paparan Kinerja Triwulan I 2025 di Jakarta, Selasa, 29 April 2025.
     
    Sebagai bagian dari strategi akselerasi pertumbuhan, Bank Mandiri terus mempercepat transformasi digital melalui penguatan platform Livin’ by Mandiri dan Kopra by Mandiri. Sampai dengan Maret 2025, pengguna Livin’ by Mandiri mencapai 30,7 juta pengguna. Pada periode kuartal I 2025, Frekuensi transaksi Livin’ by Mandiri telah mencapai 1,1 miliar transaksi, naik 30% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan nilai transaksi menembus Rp1.070 triliun, meningkat 16% secara YoY.
     

    Adapun, Kopra by Mandiri mencatatkan volume transaksi sebesar 349 juta hingga per kuartal I 2025 dengan nilai transaksi yang dikelola Kopra by Mandiri tumbuh 23% secara YoY mencapai Rp6.000 triliun. Darmawan menyatakan, digitalisasi menjadi pilar penting dalam meningkatkan daya saing Bank Mandiri sekaligus memperluas akses keuangan nasional.
     
    Melalui optimalisasi layanan digital Livin’ by Mandiri dan Kopra by Mandiri, volume transaksi digital Bank Mandiri mencapai Rp7.066 triliun hingga akhir Maret 2025, tumbuh 21,9% secara tahunan. Kinerja positif ini turut mendorong efisiensi operasional, tercermin dari rasio biaya terhadap pendapatan (Cost to Income Ratio/CIR) bank only yang terjaga di level 38,2% di akhir Kuartal I 2025.
     
    Lebih lanjut Darmawan menambahkan, sejalan dengan upaya memperluas layanan digital, Livin’ Merchant yang diluncurkan pada Juni 2023 telah mencatat sekitar 2,6 juta pengguna terdaftar hingga Maret 2025, tumbuh 35% dibandingkan tahun sebelumnya. Didukung pertumbuhan pengguna aktif bulanan yang naik hingga 3 kali lipat dibandingkan periode Maret 2024, platform ini menjadi motor baru Bank Mandiri dalam mempercepat digitalisasi UMKM secara inklusif di seluruh Indonesia termasuk area Non-Urban.
     
    “Kami terus mengakselerasi inovasi digital agar dapat menghadirkan layanan perbankan yang semakin relevan dan adaptif terhadap kebutuhan nasabah di era yang dinamis ini. Kami berharap, dengan transformasi berkelanjutan, Bank Mandiri dapat memberikan nilai tambah nyata dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan masyarakat dan nasabah,” jelas Darmawan.
     
    Digitalisasi ini juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan non bunga konsolidasi yang mencapai 17,3% secara YoY per Maret 2025 menjadi sebesar Rp11,24 triliun. Peningkatan tersebut, turut didukung oleh pertumbuhan transaksi digital, layanan trade finance, treasury, dan pengelolaan dana, yang memperkuat diversifikasi pendapatan perseroan.
     
    Sejalan dengan itu, Bank Mandiri mencatat laba bersih konsolidasi sebesar Rp13,2 triliun hingga Maret 2025, tumbuh 3,9% YoY, hal ini menunjukkan efektivitas strategi transformasi digital dan efisiensi operasional. Pada sisi rasio profitabilitas, Return on Equity (ROE) Bank Mandiri juga mampu terjaga solid di level 20,8% secara bank only.
     
    “Ke depan, kami akan konsisten melanjutkan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan melalui akselerasi segmen wholesale dan penguatan ekosistem ritel, sambil tetap mengedepankan manajemen risiko secara disiplin. Dengan fokus pada peningkatan dana murah berbasis transaksi serta pembiayaan ke sektor-sektor unggulan, kami optimistis dapat menjaga efisiensi biaya dana dan mendukung ekspansi bisnis secara sehat dan berkesinambungan,” kata Darmawan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Bank Mandiri Catat Kenaikan Transaksi Digital, Bukti Nyata Perluasan Inklusi Keuangan – Page 3

    Bank Mandiri Catat Kenaikan Transaksi Digital, Bukti Nyata Perluasan Inklusi Keuangan – Page 3

    Sebagai bagian dari strategi akselerasi pertumbuhan, Bank Mandiri terus mempercepat transformasi digital melalui penguatan platform Livin’ by Mandiri dan Kopra by Mandiri. Sampai dengan Maret 2025, pengguna Livin’ by Mandiri mencapai 30,7 juta pengguna. Pada periode kuartal I 2025, Frekuensi transaksi Livin’ by Mandiri telah mencapai 1,1 miliar transaksi, naik 30% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan nilai transaksi menembus Rp1.070 triliun, meningkat 16% secara YoY.

    Adapun, Kopra by Mandiri mencatatkan volume transaksi sebesar 349 juta hingga per kuartal I 2025 dengan nilai transaksi yang dikelola Kopra by Mandiri tumbuh 23% secara YoY mencapai Rp6.000 triliun. Darmawan menyatakan, digitalisasi menjadi pilar penting dalam meningkatkan daya saing Bank Mandiri sekaligus memperluas akses keuangan nasional.

    Melalui optimalisasi layanan digital Livin’ by Mandiri dan Kopra by Mandiri, volume transaksi digital Bank Mandiri mencapai Rp7.066 triliun hingga akhir Maret 2025, tumbuh 21,9% secara tahunan. Kinerja positif ini turut mendorong efisiensi operasional, tercermin dari rasio biaya terhadap pendapatan (Cost to Income Ratio/CIR) bank only yang terjaga di level 38,2% di akhir Kuartal I 2025.

    Lebih lanjut Darmawan menambahkan, sejalan dengan upaya memperluas layanan digital, Livin’ Merchant yang diluncurkan pada Juni 2023 telah mencatat sekitar 2,6 juta pengguna terdaftar hingga Maret 2025, tumbuh 35% dibandingkan tahun sebelumnya. Didukung pertumbuhan pengguna aktif bulanan yang naik hingga 3 kali lipat dibandingkan periode Maret 2024, platform ini menjadi motor baru Bank Mandiri dalam mempercepat digitalisasi UMKM secara inklusif di seluruh Indonesia termasuk area Non-Urban.

    “Kami terus mengakselerasi inovasi digital agar dapat menghadirkan layanan perbankan yang semakin relevan dan adaptif terhadap kebutuhan nasabah di era yang dinamis ini. Kami berharap, dengan transformasi berkelanjutan, Bank Mandiri dapat memberikan nilai tambah nyata dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan masyarakat dan nasabah,” jelas Darmawan.

  • Ada Sinyal Ekonomi Kuartal I/2025 Tak Sampai 5%, Begini Kata Menko Airlangga

    Ada Sinyal Ekonomi Kuartal I/2025 Tak Sampai 5%, Begini Kata Menko Airlangga

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur dari produk domestik bruto, tidak akan menyentuh 5% pada kuartal I/2025. 

    Sementara pemerintah telah memasang target pertumbuhan PDB sebesar 5,2% untuk keseluruhan tahun ini. 

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditanya apakah masih akan optimistis tumbuh 5% pada kuartal pertama, dirinya hanya memberikan sinyal pertumbuhan ekonomi akan tetap berada di kisaran 5%. 

    “Ya tentu kalau matematika ada pembulatan [jadi 5%],” tuturnya kepada awak media di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (2/5/2025). 

    Berdasarkan estimasi dari 21 ekonom yang Bloomberg himpun, konsensus proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2025 menunjukkan nilai tengah (median) di angka 4,93%. 

    Estimasi terendah sebesar 4,7% dari Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian dan ekonom OCBC Lavanya Venkateswaran. Sementara estimasi tertinggi yang menunjukkan optimisme, adalah ekonom PT Bank UOB Indonesia Enrico Tanuwidjadja dengan angka 5,1%. 

    Bank pelat merah, dalam hal ini Office of Chief Economist (OCE) Bank Mandiri pun memproyeksikan pertumbuhan yang tidak mencapai 5%. 

    Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 4,91% YoY pada kuartal I/2025, lebih rendah dari 5,02% pada kuartal IV/2024.

    “Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan melambat di bawah 4,9% YoY, yang mencerminkan kecenderungan pengeluaran defensif karena rumah tangga mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk berjaga-jaga,” kata Asmo dalam keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025). 

    Sementara belanja pemerintah diperkirakan akan melambat menjadi 3,3% YoY pada kuartal I/2025, dari 4,3% pada kuartal sebelumnya, di tengah penyesuaian kebijakan dan lambatnya pencairan anggaran pada awal tahun. 

    Hal ini juga membebani investasi, yang diperkirakan tumbuh 1,7% YoY pada kuartal I/2025, turun dari 4,9% di kuartal sebelumnya. 

    Asmo menilai tertundanya pencairan fiskal, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur dan investasi yang didukung pemerintah, telah menyebabkan laju pembentukan modal yang lebih lambat selama periode tersebut.

    Adapun kinerja perdagangan eksternal diperkirakan akan melemah pada awal tahun 2025, yang mencerminkan melemahnya momentum perdagangan global.

    Senada, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksikan pertumbuhan di level 4,93%. Dirinya mengamini belanja pemerintah yang lebih lambat berdampak pada pertumbuhan ekonomi. 

    “Apalagi tahun lalu juga ada belanja pemilu di kuartal yang sama, ada faktor high base effect,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (2/5/2025). 

    David menyampaikan selain belanja pemerintah, harga komoditas juga rata-rata lebih rendah dibanding kuartal I/2024. 

    Adapun, BPS akan mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 pada Senin (5/5/2025) pukul 11.00 WIB.

  • Kurs USD – IDR Hari Ini di BCA dan Mandiri, Cek di Sini! – Page 3

    Kurs USD – IDR Hari Ini di BCA dan Mandiri, Cek di Sini! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan Jumat (2/5/2025) pagi di Jakarta, melemah sebesar 25 poin atau 0,15 persen menjadi Rp 16.602 per dolar AS dari sebelumnya Rp 16.577 per dolar AS.

    Sedangkan berdasarkan kurs BCA di hari yang sama pukul 12:08 WIB, untuk Counter kurs jual USD di angka Rp 16.595,00 dan kurs beli Rp 16.295,00. Untuk Bank Mandiri di Counter tercatat Kurs USD USD – IDR untuk beli di angka Rp 16.275 per USD sedangkan jual di RP 16.625 per USD.

    Untuk diketahui, Kurs Jual adalah kurs yang digunakan jika Anda akan menukarkan rupiah dengan mata uang asing. Sementara Kurs Beli adalah kurs yang digunakan saat Anda hendak menukarkan mata uang asing dengan rupiah.

    Analisis 

    Analis mata uang dan komoditas Doo Financial Futures, Lukman Leong memprediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah seiring pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas potensi kesepakatan tarif dengan sejumlah negara.

    “Rupiah diperkirakan akan melemah terhadap dolar AS yang menguat secara luas merespons pernyataan Trump akan potensi kesepakatan tarif dengan India, Korea, Jepang dan China,” ujarnya dikutip dari Antara.

    Kesepakatan dengan negara-negara tersebut diharapkan akan meredakan resesi pada ekonomi AS.

    Presiden di Peterson Institute for International Economics (PIIE) Adam Posen baru-baru ini menempatkan risiko resesi AS sebesar 65 persen, dengan menyoroti ketidakpastian kebijakan AS.

    Peneliti senior nonresiden di PIIE Gary Clyde Hufbauer juga memprediksi resesi akan terjadi pada paruh kedua tahun ini, seiring dugaannya terhadap sentimen konsumen yang suram dan ketidakpastian dunia usaha akan membebani kinerja kuartal II-2025 ekonomi AS.

    The Kobeissi Letter, sebuah publikasi finansial, turut mencatatkan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) awal pada kuartal I-2025 tercatat negatif 0,3 persen, jauh di bawah ekspektasi 0,3 persen. Hal ini menandakan angka PDB negatif terendah dan pertama sejak kuartal II-2022, yang berarti kontraksi PDB di AS telah dimulai dan berbagai indikator kini menunjukkan resesi menjadi skenario dasar pada tahun 2025.

    “Fokus investor saat ini lebih besar pada perkembangan seputar tarif,” ucap Lukman.

     

  • Bank Mandiri Awali 2025 dengan Pertumbuhan Sehat dan Berkelanjutan

    Bank Mandiri Awali 2025 dengan Pertumbuhan Sehat dan Berkelanjutan

    Jakarta: Bank Mandiri terus memperkuat komitmen untuk menjaga pertumbuhan bisnis yang sehat sepanjang awal 2025. Akselerasi dalam memperkuat ekosistem wholesale dan perluasan penyaluran kredit berkelanjutan menjadi langkah utama perseroan dalam menjaga kontribusi yang merata terhadap pertumbuhan ekonomi regional di seluruh wilayah Indonesia.
     
    Strategi tersebut berhasil mendorong capaian kinerja yang solid sekaligus mempercepat transformasi digital guna memperluas akses layanan keuangan. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menegaskan, sinergi dengan berbagai mitra serta partisipasi dalam program pemerintah menjadi langkah strategis untuk memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
     
    Darmawan juga menilai, penguatan pembiayaan pada sektor-sektor prospektif sesuai dengan potensi kewilayahan serta digitalisasi layanan finansial, menjadi kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Sebagai bagian dari BUMN, Bank Mandiri memiliki peran strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Kami berkomitmen untuk menjaga kinerja tetap sehat, memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, dan mengoptimalkan ekspansi bisnis di seluruh wilayah,” ujar Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi dalam Paparan Kinerja Triwulan I 2025 di Jakarta, Selasa, 29 April 2025.
     

    Hasilnya, sampai dengan Maret 2025, kredit konsolidasi Bank Mandiri tercatat sebesar Rp1.672 triliun atau tumbuh 16,5% secara year-on-year (YoY), didorong oleh pertumbuhan positif baik di segmen wholesale maupun retail. Selain menjadi pendorong utama kinerja kredit, segmen wholesale juga menjadi bahan baku pertumbuhan segmen retail melalui ekosistemnya. 
     
    Darmawan menuturkan, pertumbuhan kredit Bank Mandiri tersebar merata di seluruh Indonesia, menunjukkan efektivitas dari strategi ekspansi yang inklusif. “Selama kuartal pertama 2025, pertumbuhan Bank Mandiri tersebar merata di seluruh wilayah Tanah Air dan juga mencatatkan pertumbuhan kredit dan DPK di atas rata-rata pertumbuhan industri,” tambahnya. 
     
    Dalam penyaluran kredit, Bank Mandiri fokus membidik sektor-sektor prospektif dan resilien seperti konstruksi dan infrastruktur, energi, makanan dan minuman, serta sektor padat karya lainnya. Adapun, kredit corporate tumbuh sebesar 20% YoY atau  bertambah Rp 102 triliun menjadi Rp608 triliun. Selain itu,  kredit commercial tumbuh baik  sepanjang kuartal I 2025 mencapai 21,4% yoy atau sebesar Rp296 triliun. Di sisi lain, kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara tahunan naik sebesar Rp11 triliun menjadi Rp136 triliun pada tiga bulan pertama 2025, realisasi ini mempertegas komitmen Bank Mandiri dalam memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan.
     
    Kinerja yang baik tersebut, juga diikuti oleh pertumbuhan yang berkualitas. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) secara bank only dapat dijaga di level 1,01% pada Maret 2025. Hal ini juga berdampak pada  perbaikan dari sisi biaya kredit atau Cost of Credit (CoC) yang membaik ke level 0,71% per Maret 2025, dari periode tahun sebelumnya 0,99%. 
     
    “Kami terus memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kredit, sekaligus mengoptimalkan pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan seiring dengan percepatan ekspansi di berbagai sektor,” tegas Darmawan.
     
    Selanjutnya, penguatan manajemen risiko juga merupakan bagian penting dari strategi ekspansi, tercatat NPL coverage ratio Bank Mandiri secara bank only terjaga di level 299%, mencerminkan ketahanan finansial yang kuat dalam mengantisipasi risiko kredit.
     
    “Penguatan manajemen risiko menjadi fondasi utama kami untuk memastikan pertumbuhan Bank Mandiri tetap berkelanjutan dalam jangka panjang. Kami optimis, dengan manajemen risiko yang kuat, Bank Mandiri tidak hanya mampu menjaga ketahanan bisnis di tengah berbagai dinamika, sekaligus membuka banyak peluang untuk tumbuh lebih optimal dalam mendukung kemajuan ekonomi Indonesia ke depan,” ujar Darmawan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Pembentukan Danantara Dinilai Langkah Berani Presiden Prabowo Subianto Reformasi BUMN – Halaman all

    Pembentukan Danantara Dinilai Langkah Berani Presiden Prabowo Subianto Reformasi BUMN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapat sorotan positif atas pembentukan Dana Kekayaan Negara (SWF) BP Investasi Danantara. 

    Pandangan itu ditulis kolumnis asal Amerika Serikat, Duggan Flanakin.

    Flanakin menilai langkah yang diambil Presiden Prabowo Subianto mencerminkan keberanian dan visi jangka panjang.

    Hal itu untuk mendorong pertumbuhan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui sektor swasta yang profesional.

    “Indonesia telah mengumumkan pembentukan dana kekayaan negara (sovereign wealth fund/SWF) baru yang dirancang untuk meningkatkan investasi dan meningkatkan kinerja perusahaan,” tulis Flanakin dalam kolomnya dikutip Kamis (1/5/2025).

    Danantara akan mengelola aset-aset dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar, termasuk Pertamina, PLN, Telkom, dan tiga bank negara utama yakni Mandiri, BRI, dan BNI. 

    Menurutnya, upaya itu dilakukan untuk menjauhkan pengelolaan aset negara dari intervensi politik.

    “Danantara akan dijalankan oleh profesional sektor swasta, bukan birokrat pemerintah, dan akan dijalankan di luar kementerian pemerintah,” jelas Flanakin.

    Lebih lanjut, Presiden Prabowo tampak berkomitmen mengatasi masalah kronis yang selama ini melekat pada BUMN seperti inefisiensi dan ketergantungan pada anggaran negara. 

    “Hal ini menandai perubahan signifikan dari model yang dijalankan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan keuntungan atas aset dan mengurangi campur tangan politik.”

    Flanakin juga menekankan bahwa pendirian Danantara mencerminkan semangat Indonesia untuk meniru model sukses dari Temasek Singapura, dengan memperkuat tata kelola dan daya tarik bagi investor internasional.

    Struktur Danantara yang independen serta kepemimpinan dari sektor swasta akan membuat lembaga ini lebih gesit dan adaptif dalam mengelola investasi strategis. 

    Dalam catatannya, penggabungan atau koordinasi antara Danantara dan Indonesia Investment Authority (INA) masih memungkinkan ke depan sebagai bagian dari konsolidasi aset negara.

    Diketahui, BPI Danantara baru saja dibentuk setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR.

    Terdapat tujuh BUMN yang akan dikelola oleh Danantara pada tahap awalo perasional. 

    Ketujuh BUMN tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dana Mining Industry Indonesia (MIND ID).

    Ketujuh BUMN ini dipilih karena merupakan yang memiliki kepemilikan aset terbesar dari total 47 BUMN yang ada saat ini. 

    Selain itu, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), yang merupakan sovereign wealth fund(SWF) Indonesia hasil bentukan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga akan bergabung dengan Danantara.

    Dengan demikian, BPI Danantara menjadi badan yang mengelola aset-aset badan usaha milik negara (BUMN) jumbo yang nilainya mencapai 900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.670 triliun.

  • Link Cek Penerima Bansos Bulan Mei 2025: PKH, BPNT, dan PIP Siap Cair – Halaman all

    Link Cek Penerima Bansos Bulan Mei 2025: PKH, BPNT, dan PIP Siap Cair – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah link untuk cek penerima bansos pada bulan Mei 2025. 

    Sejumlah bantuan sosial (bansos) yang siap cair pada Mei 2025.

    Tiga di antaranya adalah bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

    PKH dan BPNT menyasar keluarga yang rentan dan miskin. Sementara PIP diberikan untuk siswa yang datang dari keluarga miskin atau rentan miskin.

    Link Cek Penerima Bansos Bulan Mei 2025

    Link untuk cek daftar penerima bansos bulan Mei 2025, PKH dan BPNT adalah https://cekbansos.kemensos.go.id/.

    Masyarakat hanya perlu memasukkan sejumlah data seperti nama dan alamat di situs Cek Bansos Kemensos.

    Kabar baiknya, situs Cek Bansos Kemensos bisa diakses untuk umum melalui HP, tablet, atau komputer.

    Nantinya, situs Cek Bansos Kemensos akan menampilkan hasil pencarian daftar penerima berdasarkan nama dan alamat.

    Berikut cara cek penerima bansos bulan Mei 2025 yaitu PKH dan BPNT 2025 di situs Cek Bansos Kemensos:

    Akses situs Cek Bansos Kemensos atau klik link https://cekbansos.kemensos.go.id/;
    Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa sesuai KTP;
    Masukkan nama PM (Penerima Manfaat) sesuai KTP;
    Ketikkan 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode;
    Jika huruf kode kurang jelas, klik icon refresh untuk mendapatkan huruf kode baru;
    Klik tombol CARI DATA;
    Lihat hasil pencarian.

    Masyarakat yang terdaftar sebagai penerima PKH dan BPNT, namanya akan muncul pada halaman “Hasil Pencarian PM (Penerima Manfaat)”.

    Lalu pada kolom PKH dan BPNT terdapat tulisan “YA” pada bagian Status dan kode “APR – JUN 2025” pada kolom periode.

    Jika hasil pencarian di Cek Bansos Kemensos menampilkan  “Tidak Terdapat Peserta / PM”, maka nama yang dicek bukan penerima PKH dan BPNT bulan Mei 2025.

    Sementara itu, pengecekan daftar penerima bansos PIP 2025 dapat dilakukan melalui pip.kemendikdasmen.go.id.

    Orang tua atau wali murid hanya perlu membutuhkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik anak.

    Inilah cara cek siswa penerima PIP 2025 di situs pip.kemendikdasmen.go.id:

    Kunjungi laman SIPINTAR dengan alamat https://pip.dikdasmen.go.id/home_v1
    Gulir untuk menemukan kolom “Cari Penerima PIP”
    Masukkan NISN dan NIK siswa.
    Masukkan hasil penjumlahan yang muncul di layar untuk memverifikasi identitas.
    Klik ‘Cek Penerima PIP’.

    Halaman akan memunculkan informasi yang menyatakan apakah data yang dimasukkan merupakan penerima PIP atau tidak.

    Jika muncul hasil “SK pemberian”, maka Anda dapat segera melakukan pengecekan nomor rekening untuk memastikan apakah PIP sudah disalurkan atau belum.

    Tentang Bansos Bulan Mei 2025

    Bansos PKH cair per tiga bulan sekali dan pada Mei 2025, penyaluran bansos PKH memasuki tahap ke-2 dengan periode April, Mei, dan Juni 2025.

    Bansos PKH diberikan kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu.

    Besaran bantuan PKH yang disalurkan bervariasi tergantung kategori Penerima Manfaat (KPM) mulai dari Rp 225 ribu hingga Rp 750 ribu per tiga bulan.

    Berikut rincian besaran bansos PKH 2025:

    Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp 225 ribu per tiga bulan
    Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp 375 ribu per tiga bulan
    Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp 500 ribu per tiga bulan
    Kategori Lanjut Usia: Rp 600 ribuper tiga bulan
    Kategori Penyandang Disabilitas berat: Rp 600 ribu per tiga bulan
    Kategori Ibu Hamil/Nifas: Rp 750 ribu per tiga bulan
    Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun: Rp 750 ribu per tiga bulan

    Bantuan PKH disalurkan melalui bank-bank anggota Himpunan Bank Negara (HIMBARA), termasuk BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN serta kantor pos.

    Penerima juga bisa menghubungi pengurus pendamping PKH untuk proses pencairan.

    BPNT sering disebut sebagai bansos sembako.

    Berbeda dengan PKH yang cair per tiga bulan sekali, BPNT disalurkan per satu bulan.

    Meski dalam beberapa waktu terakhir, pencairan BPNT dilakukan setiap dua atau tiga bulan sekaligus.

    Besaran bansos BPNT pada Mei 2025 adalah Rp 200.000.

    Sama seperti PKH, bansos BPNT juga disalurkan melalui BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN serta kantor pos.

    PIP adalah salah satu bansos yang ditujukan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu dalam mengakses pendidikan.

    Penyaluran PIP bulan Mei 2025 memasuki termin ke-2 pada tahun ini hingga bulan September.

    Siswa yang terdaftar sebagai penerima PIP bulan Mei 2025, akan mendapatkan bantuan dengan besaran berbeda-beda.

    Berikut Besaran bantuan PIP bervariasi berdasarkan jenjang pendidikan:

    – Siswa SD:

    Rp 450.000 per tahun, dengan Rp 225.000 untuk siswa baru dan kelas akhir.

    – Siswa SMP:

    Rp 750.000 per tahun, dengan Rp 375.000 untuk siswa baru dan kelas akhir.

    – Siswa SMA:

    Rp 1.800.000 per tahun, dengan Rp 500.000 hingga Rp 900.000 untuk siswa baru dan kelas akhir.

    (Tribunnews.com/Sri Juliati)