Xcloud.id

BUMN: Bank Mandiri

  • Ekonom catat konsensus pasar terbelah antara BI-Rate turun atau tetap

    Ekonom catat konsensus pasar terbelah antara BI-Rate turun atau tetap

    Kami melihat BI-Rate dapat diturunkan sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen pada RDG kali ini.

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Bank Mandiri Reny Eka Putri mencatat saat ini konsensus pasar terbagi antara ekspektasi suku bunga acuan (BI-Rate) tetap 5,50 persen atau turun, jelang pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI), Rabu (16/7) besok.

    Reny mengatakan, Bank Mandiri memperkirakan BI-Rate dipangkas sebesar 25 basis point (bps) pada RDG BI periode Juli 2025.

    “Kami melihat BI-Rate dapat diturunkan sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen pada RDG kali ini,” kata Reny saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Untuk menetapkan BI-Rate, BI akan mempertimbangkan sejumlah faktor. Reny menjelaskan, jika bank sentral menilai tekanan eksternal mulai mereda dan fundamental domestik tetap terkendali, maka ruang untuk menurunkan BI-Rate akan terbuka.

    Sejumlah indikator yang menjadi perhatian BI, antara lain perlambatan ekonomi, inflasi yang tetap sesuai target, stabilitas nilai tukar rupiah, kecukupan likuiditas perbankan, stabilitas sistem keuangan, serta ekspektasi pelaku usaha. Faktor-faktor inilah yang dapat mendukung keputusan penurunan BI-Rate.

    Berbeda dengan Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia (BSI) memproyeksikan BI-Rate bertahan pada level 5,50 persen pada bulan ini seiring dengan ketidakpastian global yang masih tinggi serta arus modal asing keluar (capital outflow) yang masih menekan rupiah.

    Chief Economist BSI Banjaran Surya Indrastomo menilai, momentum yang tepat untuk penurunan BI-Rate yakni pada September mendatang ketika belanja pemerintah mulai mengalir dan mendorong perekonomian.

    “Saat pelaku usaha mulai bergairah lagi menangkap peluang, demand ke depan muncul dari kebutuhan pembiayaan modal kerja,” kata Banjaran.

    Senada dengan Banjaran, Head of Macroeconomic and Financial Market Research PermataBank Faisal Rachman memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga acuannya.

    Meskipun terdapat ruang untuk penurunan BI-Rate seiring dengan tren apresiasi rupiah belakangan ini, bank sentral diperkirakan lebih berhati-hati menyusul meningkatnya tensi perang dagang, terutama setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan putaran terbaru tarif resiprokal terhadap mitra dagang utama.

    “Langkah tersebut kembali memicu sentimen risk-off di pasar keuangan global, yang berpotensi memberikan tekanan terhadap rupiah dalam jangka pendek,” ujar Faisal.

    PermataBank melihat potensi satu kali lagi penurunan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen, yang kemungkinan akan terjadi pada September 2025.

    Proyeksi ini sejalan dengan meningkatnya kejelasan arah kebijakan perdagangan AS serta potensi tercapainya kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia sebelum tenggat waktu 1 Agustus 2025.

    Selain itu, The Fed juga diperkirakan akan menurunkan suku bunga acuan atau Fed Funds Rate (FFR) pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) bulan September 2025.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Apakah BLT BBM Bisa Dicabut? Ini Ketentuan Terbaru Kemensos

    Apakah BLT BBM Bisa Dicabut? Ini Ketentuan Terbaru Kemensos

    Jakarta – Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM adalah salah satu bantuan sosial (bansos) menjadi angin segar bagi masyarakat luas. Sebab kehadiran bansos ini dapat meringankan beban serta melindungi daya beli masyarakat prasejahtera akibat inflasi.

    Program ini merupakan langkah pemerintah dalam mengalihkan subsidi BBM yang selama ini berbasis pada komoditas menjadi subsidi yang lebih terarah kepada penerima yang tepat. Langkah ini dianggap lebih efektif dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan, serta menghindari pembengkakan dana subsidi yang tidak tepat sasaran.

    Apakah BLT BBM Bisa Dicabut?

    Sayangnya, pemberian BLT BBM ini bisa saja dicabut. Sebab prosedur pemberian bansos ini tidak dilakukan dengan sembarangan. Untuk mendapatkan bantuan ini, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang perlu diperhatikan.

    Secara khusus, penerima bansos ini harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos yang sekarang juga sudah diverifikasi Badan Pusat Statistik (BPS).

    Sementara data ini terus diperbarui oleh pemerintah, sehingga berpotensi terjadi perubahan para penerima bantuan. Dari yang dulu sempat menerima kemudian BLT BBM-nya dicabut, atau dulu tidak menerima kemudian kini bisa mendapatkan BLT BBM.

    Dalam hal ini, sebelumnya Kemensos bahkan tercatat sudah mencabut sekitar 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari daftar penerima bantuan. Mereka-mereka yang namanya terhapus dari daftar penerima bansos inilah yang ke depan tidak dapat lagi menerima bantuan dari pemerintah.

    Secara umum berikut syarat mendapatkan bansos dari Kemensos 2025.
    – Warga Negara Indonesia (WNI)
    – Memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
    – Terkategori sebagai masyarakat miskin
    – Tidak menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri, atau Tentara Nasional Indonesia (TNI)
    – Terdaftar dalam DTKS Kemensos

    Skema penyaluran BLT BBM 2025

    Berdasarkan laporan Antara, penyaluran BLT BBM 2025 akan menggunakan sistem teknologi yang lebih canggih. Pemerintah akan memanfaatkan Government Financial Technology (GFT) untuk memastikan bantuan sampai kepada penerima yang tepat. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur barcode untuk memantau penggunaan dana.

    Dalam skema baru ini, setiap penerima bantuan diwajibkan memiliki rekening bank yang aktif. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses transfer dana serta mengurangi potensi penyalahgunaan. Selain itu, dana BLT hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti sembako, sesuai dengan tujuan program.

    Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan audit secara berkala untuk memastikan penyaluran yang transparan. Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat mengurangi kebocoran anggaran dan memastikan dana digunakan sesuai dengan peruntukannya.

    Jadwal pencairan BLT BBM 2025

    Hingga saat ini, jadwal pencairan BLT BBM 2025 belum diumumkan secara resmi. Namun, pemerintah telah memberikan gambaran umum mengenai alur penyaluran bantuan.

    Rencananya pencairan BLT BBM 2025 akan dilaksanakan secara bertahap, dengan tujuan memastikan bantuan disalurkan tepat waktu dan sesuai sasaran. Jadwal pencairan umumnya akan diumumkan oleh pemerintah setelah proses verifikasi data penerima selesai.

    Proses validasi data penerima masih berlangsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan keakuratan informasi. Masyarakat diminta untuk terus mengikuti pengumuman resmi dari pemerintah melalui situs web Kementerian Sosial dan kanal Youtube Info Bansos karena informasi terkini mengenai tanggal pencairan akan terus diperbarui.

    Sedangkan untuk pencairan dana BLT akan dilakukan melalui bank-bank yang telah ditunjuk, seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BTN. Bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dana bantuan bisa diambil di kantor pos terdekat.

    Tonton juga video “Masalah BPJS-Penerima Bansos Terlibat Judol Dibahas Cak Imin-Prabowo” di sini:

    (igo/fdl)

  • 54 Ribu Keluarga di Jakbar Dapat Beras 20 Kg Juli Ini, Begini Cara Ceknya Megapolitan 14 Juli 2025

    54 Ribu Keluarga di Jakbar Dapat Beras 20 Kg Juli Ini, Begini Cara Ceknya Megapolitan 14 Juli 2025

    54 Ribu Keluarga di Jakbar Dapat Beras 20 Kg Juli Ini, Begini Cara Ceknya
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebanyak 54.545 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah
    Jakarta Barat
    (Jakbar) dipastikan menerima bantuan pangan berupa beras sebanyak 20 kilogram dari pemerintah melalui Perum
    Bulog
    untuk periode Juni dan Juli 2025.
    Bantuan tersebut merupakan bagian dari program nasional yang tertuang dalam Surat Penugasan Bapanas Nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Beras oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).
    Bantuan beras
    diberikan kepada keluarga yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial (Kemensos).
    Koordinator Pembagian Pangan Bulog Wilayah Jakarta Barat, Zakaria Putra, mengatakan bahwa penyaluran dilakukan sekaligus untuk dua bulan alokasi.
    “Penyaluran akan dilakukan satu kali pengiriman untuk alokasi dua bulan sekaligus, Juni dan Juli 2025,” ujar Zakaria di Jakarta, Senin (14/7/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Dari total 18,27 juta penerima bantuan pangan (PBP) di seluruh Indonesia, Jakarta Barat menjadi salah satu wilayah dengan jumlah penerima cukup besar.
    “Untuk wilayah Jakarta Barat, bantuan akan diberikan kepada 54.545 KPM. Setiap KPM menerima 10 kg beras per bulan, sehingga totalnya 20 kg,” tambahnya.
    Zakaria juga memastikan kualitas beras yang disalurkan telah melalui pengecekan ketat antara Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta.
    “Beras yang diberikan ke warga dipastikan berkualitas baik karena telah dicek langsung di gudang Bulog,” tegasnya.
    Menurut Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Jakarta Barat, Amin Haji, skema penyaluran bantuan pangan tahun ini berbeda dibanding tahun lalu.
    “Tahun lalu distribusi masih dikoordinasi oleh kantor Pos Indonesia. Tapi sekarang, Bulog langsung yang menyalurkannya,” jelas Amin.
    Ia berharap proses distribusi dapat berjalan lancar melalui kerja sama antara Bulog, Pemkot Jakarta Barat, dan pengurus lingkungan setempat (RT/RW).
    Selain
    bantuan beras
    , pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial (bansos) penebalan senilai Rp 400.000 kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar di DTSEN Kemensos.
    Bantuan uang tunai ini merupakan alokasi Rp 200.000 per bulan yang disalurkan sekaligus untuk dua bulan, yaitu Juni dan Juli 2025.
    Masyarakat bisa mengecek secara
    online
    apakah terdaftar sebagai penerima bantuan melalui laman resmi Kemensos dengan cara berikut:
    Jika nama yang dicari terdaftar sebagai penerima bantuan, maka sistem akan menampilkan informasi sebagai berikut Nama penerima (KPM), umur, jenis bansos, status penyaluran, periode penyaluran.
    Bantuan uang tunai akan disalurkan melalui Bank Himbara (Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN), atau Kantor Pos Indonesia (bagi KPM yang belum memiliki rekening).
    Sedangkan
    bantuan beras 20 kg
    juga akan disalurkan langsung ke rumah KPM atau melalui titik distribusi di lingkungan RT/RW masing-masing.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wajah Baru Mandiri Traveloka Card, Dorong Gaya Hidup Digital dan Kemudahan Bertransaksi – Page 3

    Wajah Baru Mandiri Traveloka Card, Dorong Gaya Hidup Digital dan Kemudahan Bertransaksi – Page 3

    Menurut Agus Hendra Purnama, Senior Vice President Credit Card Bank Mandiri, peluncuran ulang ini merupakan hasil penyempurnaan dari produk sebelumnya, demi menghadirkan pengalaman yang lebih baik bagi nasabah.

    “Mandiri Traveloka Card kami hadirkan kembali dengan tampilan dan fitur yang lebih fresh. Tagline #DapatRewardLebih kami usung sebagai bentuk komitmen untuk memberikan nilai tambah bagi nasabah dalam setiap transaksi, khususnya dalam konteks lifestyle dan kebutuhan perjalanan mereka,” ujar Agus dalam peluncuran resmi di Sarinah, Jakarta, Jumat (11/7).

    Chief Financial Officer, Traveloka, Yady Guitana menjelaskan kerjasama strategis dengan Bank Mandiri dan Visa memperkuat posisi Traveloka sebagai platform perjalanan all-in-one terdepan di Asia Tenggara.

    “Peluncuran kembali Traveloka Mandiri Card menegaskan komitmen kami bersama Bank Mandiri untuk memberikan kemudahan akses pembayaran bagi para Travel & Lifestyle Enthusiast, baik untuk transaksi di dalam maupun luar negeri. Dengan manfaat seperti peningkatan status Traveloka Gold Priority secara otomatis dan pengumpulan Traveloka Points yang berlaku untuk semua produk perjalanan, kami yakin dapat mendorong loyalitas pelanggan dan pertumbuhan transaksi lintas kategori.”

    Tidak hanya itu, pemegang Mandiri Traveloka Card kini juga mendapatkan berbagai benefit eksklusif. Mulai dari bonus Traveloka Poin, fasilitas upgrade ke Gold Traveloka Priority, hingga diskon dan cicilan 0% di merchant pilihan. Nasabah juga berkesempatan menikmati potongan harga hingga Rp1 juta serta pembebasan biaya cicilan untuk transaksi di platform Traveloka.

    Kartu ini lanjutnya, terintegrasi langsung dengan aplikasi Livin’ by Mandiri, menghadirkan kemudahan transaksi QRIS dengan sumber dana dari kartu kredit, penggunaan Virtual Card, serta fitur Power Installment yang memungkinkan cicilan hingga 36 bulan. Ada pula Power Cash untuk penarikan dana instan dengan bunga ringan mulai dari 0%.

    Sebagai bagian dari program aktivasi, Bank Mandiri memberikan insentif tambahan untuk fase 1 periode hingga 31 Juli 2025 dan fase 2 periode 1 Agustus – 30 September 2025. Nasabah yang meningkatkan transaksi menggunakan Mandiri Traveloka Card berkesempatan memenangkan dua tiket Cruise dan bonus tambahan 100ribu Traveloka Poin di masing-masing fase. Sementara bagi nasabah baru, tersedia penawaran menarik berupa welcome bonus hingga 1 juta Traveloka Poin serta pembebasan iuran tahunan seumur hidup.

    Untuk mengakses layanan ini, pengajuan Mandiri Traveloka Card dapat dilakukan melalui jaringan distribusi Bank Mandiri maupun aplikasi Traveloka. Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pendaftaran dan ketentuan lainnya dapat diakses melalui laman resmi bmri.id/traveloka atau langsung ke kantor cabang Bank Mandiri terdekat.

    Di kesempatan yang sama, Visa menyampaikan dukungannya, “Visa mendukung penuh peluncuran Mandiri Traveloka Card sebagai produk yang relevan bagi individu yang gemar travelling dan menikmati gaya hidup modern” ujar Vira Widiyasari, Country Manager Visa Indonesia.

    Ia menambahkan, “Lebih dari kartu untuk menemani perjalanan, kartu ini dirancang untuk memberikan manfaat maksimal dari setiap transaksi harian anda melalui jaringan global Visa, yang dapat digunakan di lebih dari 150 juta merchant di seluruh dunia, untuk destinasi favorit baik domestik maupun luar negeri. Didukung dengan teknologi contactless dari Visa, pengguna cukup tap kartu fisik ataupun mobile (tap-to-pay) untuk bertransaksi secara cepat, praktis, dan aman. Tak hanya itu, pengguna juga bisa menikmati berbagai promo seru dan penawaran eksklusif dari Visa, mulai dari diskon kuliner, potongan belanja, hingga keuntungan spesial saat travelling yang menjadikan setiap transaksi lebih effisien, menyenangkan, dan penuh kejutan.”

    Hingga akhir Juni 2025, jumlah nasabah kartu kredit Bank Mandiri telah mencapai 2,3 juta, tumbuh 11% secara tahunan (YoY). Sementara volume transaksi mencapai Rp35 triliun, meningkat 20% YoY.

    “Peluncuran kembali Mandiri Traveloka Card ini merupakan hasil dari sinergi berkelanjutan dengan mitra strategis untuk mendorong akselerasi layanan keuangan yang relevan dengan gaya hidup modern. Ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen kami dalam menghadirkan solusi pembayaran yang adaptif, bernilai tambah, dan semakin personal bagi nasabah,” pungkas Agus.

  • 9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

    9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

    30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P
    Mufti Anam
    mengkritik penunjukan wakil menteri (wamen) menjadi
    komisaris BUMN
    .
    Pasalnya, saat ini masyarakat sedang kesulitan mencari kerja. Walaupun, Mufti mengakui tidak ada aturan apapun yang dilanggar dari penunjukan wamen sebagai
    komisaris BUMN
    .
    “Fenomena makin banyaknya wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN adalah sesuatu yang secara hukum memang tidak melanggar. Namun jika dilihat dari kacamata etika publik, ini adalah sebuah ironi besar di tengah kenyataan pahit rakyat yang masih sulit mencari pekerjaan,” ujar Mufti kepada
    Kompas.com
    , Jumat (11/7/2025).
    Mufti menjelaskan, saat ini ada jutaan anak muda dan kepala keluarga yang mengantre lowongan kerja. Dia menyayangkan negara yang malah memberi pekerjaan itu kepada para segelintir elite.
    “Negara justru memberi ruang pada segelintir elite untuk menduduki dua bahkan tiga kursi kekuasaan sekaligus. Ini bukan soal pelanggaran hukum, tapi soal kepekaan dan rasa keadilan sosial,” tukasnya.
    “Kami di Komisi VI DPR RI sangat memahami bahwa wamen yang duduk sebagai komisaris memiliki kelebihan akses, jejaring, dan daya dorong kebijakan. Namun justru karena punya akses lebih itulah, publik menuntut hasil yang lebih besar. Kalau rangkap jabatan, maka harus juga rangkap kinerja,” sambung Mufti.

    Mufti pun meminta kepada para wamen yang menjadi komisaris BUMN untuk tetap mengedepankan percepatan, meski sedang rangkap jabatan.
    Lalu, Mufti menyebut, rakyat berhak melihat apakah kehadiran para pejabat ini benar-benar mampu mengakselerasi transformasi BUMN, atau justru menambah beban birokrasi yang sudah lamban.
    Mufti pun memastikan akan terus mengawasi, apakah kehadiran wamen sebagai komisaris BUMN mampu melahirkan terobosan, efisiensi, dan lompatan kinerja, atau hanya jadi ruang elitis berbagi posisi.
    “Kami ingin menegaskan wamen yang merangkap komisaris harus membuktikan bahwa mereka tidak menelantarkan tugas utamanya. Harus bisa menjadi motor penggerak BUMN, bukan hanya penumpang di ruang rapat. Harus menghadirkan output nyata yang bisa dirasakan rakyat, baik dari efisiensi operasional, penurunan utang, hingga peningkatan kontribusi BUMN ke negara,” tegas Mufti.
    “Kalau wamen-komisaris hanya hadir dalam daftar gaji, tapi tidak hadir dalam daftar kinerja, maka ini adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan publik,” imbuhnya.
     
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 30 wakil menteri (wamen) aktif tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Fenomena rangkap jabatan ini menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan.
    Apalagi, posisi wakil menteri adalah jabatan struktural di pemerintahan yang menuntut fokus penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik.
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero)
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero)
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bank Mandiri Hadirkan Pelatihan Literasi Keuangan Bagi PMI di Malaysia Lewat Program Mandiri Sahabatku – Page 3

    Bank Mandiri Hadirkan Pelatihan Literasi Keuangan Bagi PMI di Malaysia Lewat Program Mandiri Sahabatku – Page 3

    Dalam kesempatan ini, Bank Mandiri juga memperkenalkan produk Mandiri Tabungan Rencana (MTR) dan deposito melalui aplikasi Livin’ by Mandiri, sebagai solusi menabung dana darurat secara aman. Peserta mendapatkan inspirasi dari kisah sukses PMI binaan Bank Mandiri seperti Keripik Koenyil, Pipit Kinarya, dan Lobster Kak Ros.

    Tak hanya itu, peserta juga dapat membuka rekening Bank Mandiri serta mempelajari cara pengiriman uang ke Indonesia secara praktis dan efisien. Program literasi keuangan ini akan berlanjut secara berseri dengan materi mendalam seputar instrumen investasi seperti Surat Berharga Negara (SBN), sukuk, hingga saham, yang rencananya akan digelar pada September mendatang.  

    Dengan program ini, Bank Mandiri berharap dapat mendampingi PMI di Malaysia agar semakin bijak dalam mengelola keuangan, mempersiapkan masa depan, dan meraih peluang usaha yang berkelanjutan. Adapun program Mandiri Sahabatku telah menjangkau lebih dari 20.000 PMI di berbagai negara sejak 2011.

    Hal tersebut selaras dengan misi Bank Mandiri terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk memperkuat peran PMI sebagai pahlawan devisa sekaligus penggerak utama ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan. Salah satunya, mendukung poin kedelapan Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, membuka kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta memastikan akses terhadap pekerjaan yang layak bagi semua.

  • Dukung Nakes Lebih Sejahtera, Bank Mandiri Kolaborasi dengan ARSSI Sediakan Akses KPR Skema FLPP – Page 3

    Dukung Nakes Lebih Sejahtera, Bank Mandiri Kolaborasi dengan ARSSI Sediakan Akses KPR Skema FLPP – Page 3

    Bank Mandiri juga menghadirkan program BPJS Invoice Financing sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan operasional rumah sakit, khususnya dalam menjaga likuiditas dari arus kas layanan. Layanan ini memungkinkan rumah sakit memperoleh pencairan lebih awal atas tagihan yang telah diajukan ke BPJS Kesehatan sebelum tanggal jatuh tempo.

    Ketua Umum ARSSI, drg. Iing Ichsan Hanafi, MARS., MH menyambut baik kerja sama ini. Menurutnya, kolaborasi dengan Bank Mandiri merupakan upaya nyata dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kesehatan terhadap hunian yang layak, sekaligus mendukung stabilitas sektor layanan kesehatan swasta.

    “Bank Mandiri hadir di saat yang tepat. Kami berharap kolaborasi ini bisa menjadi solusi konkret bagi tenaga kesehatan dalam memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang sesuai kemampuan,” ungkap Iing.

    Sebagai informasi, hingga Mei 2025 volume transaksi nasabah Bank Mandiri yang merupakan anggota ARSSI tercatat tumbuh 6 persen secara tahunan, dari Rp8,7 triliun menjadi Rp9,2 triliun. Secara lebih luas, volume transaksi Bank Mandiri di sektor kesehatan juga naik 6 persen dari Rp40 triliun pada 2024 menjadi Rp42 triliun di 2025.

     

    (*)

  • BRI Masuk Deretan Bank Terbaik Dunia, Pimpin Daftar Teratas Bank di Indonesia versi The Banker – Page 3

    BRI Masuk Deretan Bank Terbaik Dunia, Pimpin Daftar Teratas Bank di Indonesia versi The Banker – Page 3

    Sebagai informasi, The Banker merupakan publikasi unggulan dari Financial Times Group yang menyajikan analisis ekonomi dan keuangan bagi para profesional di sektor perbankan di seluruh dunia. Didirikan pada tahun 1926, The Banker dikenal luas karena pelaporannya yang objektif dan tajam. Selama lebih dari lima dekade, majalah ini secara konsisten menerbitkan daftar Top 1000 World Banks sebagai acuan kredibel dalam menilai kinerja industri perbankan global.

    Adapun, pemeringkatan Top 1000 World Banks tiap tahunnya disusun berdasarkan sejumlah indikator keuangan utama, antara lain Tier 1 Capital, total aset, laba sebelum pajak (pre-tax profit), rasio kecukupan modal terhadap aset (Capital Asset Ratio), pengembalian modal (Return on Capital), dan pengembalian aset (Return on Assets).

    Capaian BRI dalam daftar ini pun selaras dengan kinerja keuangan yang kuat sepanjang tahun 2024. Di mana, per akhir Desember 2024, Tier 1 Capital perseroan tercatat sebesar US$18,03 miliar dengan total aset mencapai US$123,31 miliar. Sementara itu, dari sisi profitabilitas, laba sebelum pajak BRI tercatat sebesar US$4,8 miliar. Selain itu, rasio-rasio keuangan utama BRI juga menunjukkan kekuatan permodalan dan efisiensi operasional, yakni Capital Asset Ratio sebesar 14,62%, Return on Capital (ROC) berada di level 20,82%, dan Return on Assets (ROA) mencapai 3,04%.

    Mengutip website resmi The Banker, selain BRI yang berada di posisi 114 dunia atau peringkat pertama di Indonesia, juga terdapat 11 bank asal Indonesia lain yang masuk dalam daftar Top 1000 World Banks 2025. Di antaranya adalah Bank Mandiri, BCA, BNI, Panin Bank, BTN, Bank Mega, Bank BJB, Bank Jatim, Bank Mayapada Internasional, dan Bank DKI.

     

    (*)

  • BSU Tahap 3 Cair Kapan? Jadwal, Cara Cek, dan Solusi Kendala – Page 3

    BSU Tahap 3 Cair Kapan? Jadwal, Cara Cek, dan Solusi Kendala – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bantuan Subsidi Upah (BSU) menjadi angin segar bagi para pekerja di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengegaskan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah dicairkan ke 8,3 juta penerima. Sisanya masih akan disalurkan melalui transfer ke rekening bank BUMN dan PT Pos Indinesia.

    Yassierli menyampaikan, pencairan masih akan disalurkan lewat transfer ke bank Himpunan Bank Negara (Himbara) seperti Bank Mandiri, BNI, BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    “Total yang sudah kita salurkan itu sudah sebanyak 8,3 juta orang,” ungkap Yassierli, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, di awal pekan ini.

    Pertanyaan yang paling banyak dicari saat ini adalah, BSU tahap 3 cair kapan? Kabar baiknya, pencairan BSU tahap 3 tahun 2025 sudah dimulai sejak tanggal 3 Juli 2025. Pemerintah berupaya menyalurkan bantuan ini secepat mungkin kepada para penerima yang memenuhi syarat.

    Pencairan BSU dilakukan melalui beberapa jalur untuk memudahkan para pekerja. Pertama, transfer langsung ke rekening bank Himbara, yaitu BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan Bank Syariah Indonesia. Kedua, bagi penerima yang tidak memiliki rekening di bank-bank tersebut, pencairan dapat dilakukan di kantor pos terdekat.

    Meskipun proses pencairan sudah berjalan, beberapa pekerja mungkin mengalami keterlambatan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai cara cek status dan solusi jika Anda mengalami kendala.

  • Gaji Karyawan Kopdes Merah Putih Diambil dari Dana Koperasi, Bukan APBN

    Gaji Karyawan Kopdes Merah Putih Diambil dari Dana Koperasi, Bukan APBN

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menjelaskan skema penggajian karyawan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih akan menggunakan dana operasional koperasi.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan penggajian karyawan KopDes/Kel Merah Putih bukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Dapat diambil kesimpulan bahwa sumber dari penggajian karyawan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berasal dari dana operasional koperasi, bukan berasal dari APBN ataupun APBD,” kata Budi kepada Bisnis, dikutip pada Rabu (9/7/2025).

    Budi Arie menjelaskan, pengaturan penggajian pengelola/karyawan KopDes/Kel Merah Putih diatur melalui kesepakatan anggota dalam rapat anggota koperasi dengan mempertimbangkan kinerja dan kemampuan finansial dari koperasi.

    Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) 2023–2024 itu menyatakan bahwa nantinya besaran gaji karyawan KopDes/Kel Merah Putih disesuaikan dengan skala usaha dan keputusan rapat anggota.

    Berdasarkan data ODS Kemenkop per 7 Juli 2025 pukul 14.05 WIB, tercatat sudah terbentuk 76.532 KopDes/Kel Merah Putih. Secara de facto, sebanyak 80.509 desa/kabupaten yang telah membentuk KopDes/Kel Merah Putih melalui musyawarah desa khusus (musdesus).

    Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan 80.000 KopDes/Kel Merah Putih pada 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.

    “Kita bersyukur 80.000 KopDes dan Koperasi Kelurahan sudah terbentuk, maka akan di-launching oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto] diagendakan Insyaallah tanggal 19 Juli, sudah kita putuskan nanti pusat kegiatannya di Klaten, Jawa Tengah diikuti oleh seluruh provinsi dan seluruh kabupaten,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) seusai rapat koordinasi terbatas (rakortas) Satgas Percepatan Pembentukan KopDes/Kel Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Zulhas mengungkap, hingga saat ini telah terdapat sekitar 100 model percontohan (mockup) nasional KopDes/Kel Merah Putih di 38 provinsi di Indonesia. Adapun ke depan, jumlah mockup KopDes/Kel Merah Putih akan terus bertambah hingga akhir tahun.

    “Kami masih minta kalau bisa tiap kabupaten ada [mockup], belum sempurna pun nggak apa-apa, karena sempurnanya nanti di akhir tahun, itu akan di-launching, jadi koperasinya itu di akhir tahun. Sekarang sebetulnya launching pembentukan [KopDes/Kel Merah Putih] terbentuknya, tetapi sudah ada mockup yang jadi 100 sekian,” ujarnya.

    Sebab, menurutnya, agar KopDes/Kel Merah Putih bisa berjalan sukses maka dibutuhkan kerja sama antarpihak, baik dari Satuan Tugas (Satgas) Kabupaten/Provinsi, kementerian, badan usaha milik negara (BUMN), hingga perbankan.

    “Di sini ada perbankan, ada Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank Syariah, ada Pupuk, ada ID Food, ada Bulog, Bapanas, dan lain-lain. Jadi kerja sama semua pihak, maka pembentukan ini bisa cepat dilaksanakan,” tuturnya.

    Adapun, mockup KopDes Merah Putih harus terdiri dari agen pupuk, LPG 3 kilogram, gerai sembako, truk pengangkut logistik, hingga klinik/apotek desa.

    Untuk truk pengangkut logistik, misalnya, keberadaan truk pengangkut ini akan membantu masyarakat desa mengangkut gabah dan jagung untuk disetor ke Perum Bulog. Hingga, adanya perbankan yang bisa menjangkau masyarakat desa.

    “Yang paling penting lagi akses perbankan nanti, di sana ada Mandiri Link, BNI Link, BRI Link, Bank Syariah, terserah lah yang mana saja, nanti ada, agar lebih dekat, kita untuk memotong rentenir dan tengkulak,” tuturnya.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, KopDes juga akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) pemerintah.

    Dalam hal pembiayaan, Zulhas menegaskan bahwa pembentukan KopDes/Kel Merah Putih harus memiliki perencanaan bidang usaha yang matang dan berasal dari pinjaman Himbara dengan plafon hingga Rp3 miliar.

    “Kita pikirin usahanya dulu, setelah usahanya ada baru pembiayaannya, nanti Rp3 miliar pinjaman dari Himbara, plafon pinjaman, tapi setelah usahanya jelas. Jangan ambil uang saja, tidak. Jadi tidak APBN, ini pinjaman,” tutupnya.