BUMN: Bank Mandiri

  • 9
                    
                        Sambil Tepok Jidat, Purbaya Cerita Dirut Bank Pusing Salurkan Dana Rp 200 Triliun
                        Nasional

    9 Sambil Tepok Jidat, Purbaya Cerita Dirut Bank Pusing Salurkan Dana Rp 200 Triliun Nasional

    Sambil Tepok Jidat, Purbaya Cerita Dirut Bank Pusing Salurkan Dana Rp 200 Triliun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa para direktur utama (Dirut) perbankan pusing usai menerima gelontoran dana pemerintah senilai Rp 200 triliun.
    Hal ini disampaikan Purbaya saat menjawab kemungkinan pemerintah menambah deposito di perbankan, setelah mengalihkan dana Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke Bank Himbara.
    “(Kalau menambah deposito di perbankan), nanti kita lihat kondisinya. Sekarang saja sudah pusing, lu minta nambah. Lu ngomong ke dirut bank deh, dia sudah pusing, ‘aduh dikasih duit banyak nih, aduh’,” kata Purbaya seraya menepuk telapak tangan ke kening, mempraktikkan para Dirut bank pusing, dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025).
    Ia pun bercerita, bank-bank milik pemerintah mulanya enggan menerima dana sebanyak itu. Bahkan, terdapat bank yang menyatakan hanya sanggup menampung deposito senilai Rp 7 triliun. Namun, Purbaya menolaknya.
    “Tahu tidak, waktu saya mau salurin Rp 200 triliun banknya bilang apa? ‘Saya hanya sanggup menyerap Rp 7 triliun’. Saya bilang enak saja, kasih ke sana semua biar mereka mikir. Jadi bukan saya saja yang mikir, mereka yang mikir,” jelas Purbaya.
    Lebih lanjut Purbaya memastikan, deposito itu pun tidak akan ditarik pemerintah dalam enam bulan ke depan.
    Pasalnya kata Purbaya, cadangan dana pemerintah yang disimpan di bank sentral biasanya jauh lebih besar sehingga tidak akan mengganggu kondisi keuangan negara/APBN.
    “Kalau Rp 200 triliun saja (yang dialihkan ke Bank Himbara) tidak akan mengganggu kondisi saya. Dalam arti saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup
    sustainable
    untuk di bank maupun untuk pembiayaan program pembangunan yang lain,” tandas Purbaya.
    Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengguyur dana untuk didepositokan ke perbankan Rp 200 triliun.
    Purbaya mengatakan, kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan likuiditas perbankan agar kredit dapat tumbuh dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
    “Jadi saya pastikan dana yang Rp 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin ke mana. Pasti pelan-pelan akan dikredit sehingga ekonominya bisa bergerak,” ujar Purbaya saat konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat pekan lalu.
    Purbaya menjelaskan, dana pemerintah yang disalurkan ke perbankan ini bukan berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
    Dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun ini disalurkan ke lima bank milik pemerintah, yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bagaimana Aliran Dana 200 T ke Bank Bisa Selamatkan Ekonomi RI?

    Bagaimana Aliran Dana 200 T ke Bank Bisa Selamatkan Ekonomi RI?

    Jakarta

    Tidak lama setelah dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa menjalankan sebuah kebijakan spektakuler. Ia menggelontorkan dana sebesar 200 T ke sejumlah bank.

    Untuk melancarkan kebijakan perdananya ini, ia juga menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025. Dalam aturan ini tertuang pembagian aliran dana tersebut. Seperti diketahui, penempatan uang negara dilakukan pada lima bank umum mitra, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Merangkum detikFinance, penempatan uang tersebut dilaksanakan dengan limit mitra kerja pada masing-masing bank umum mitra. Limit untuk BRI sebesar Rp 55 triliun, BNI sebesar Rp 55 triliun, Bank Mandiri sebesar Rp 55 triliun, BTN sebesar Rp 25 triliun, dan BSI sebesar Rp 10 triliun.

    “Ini sudah diputuskan dan siang ini sudah disalurkan ya. Ini kita kirim ke lima bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Jadi saya pastikan, dana yang harus dikirim masuk ke sistem perbankan hari ini. Pasti pelan-pelan akan ke kredit, sehingga ekonominya bisa bergerak,” kata Purbaya dikutip dari detikFinance, Sabtu (13/9).

    Untuk mengontrol dan memantau aliran dana tersebut, Purbaya mewanti-wanti bank penerima dana untuk melaporkan penggunaan dana tersebut kepada Kemenkeu setiap bulannya. Ia juga mengatakan jika pemerintah memberikan tenor 6 bulan dan dapat diperpanjang. Sementara itu dalam penggunaannya, Purbaya menegaskan, penempatan uang negara tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, dan tidak diperkenankan digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN).

    Pada hari pertama ia dilantik, Mantan Ketua Dewan Komisioner LPS itu optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Ia juga mengatakan jika Indonesia tidak akan susah mengejar pertumbuhan ekonomi 6% dalam waktu 1-2 tahun.

    “6% sampai 6,5% nggak susah-susah amat dalam waktu setahun, dua tahun,” kata Purbaya dalam acara Great Lecture: Transformasi Ekonomi Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Purbaya menyebut jika dirinya akan menyeimbangkan performa dua mesin ekonomi dari sisi fiskal maupun moneter. Sebab katanya, dalam beberapa tahun terakhir ini mesin ekonomi Indonesia berjalan pincang alias sendiri-sendiri antara sektor pemerintah dan swasta.

    Kembali ke soal pengguyuran dana ke sejumlah bank, bagaimana sebenarnya hal ini dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi? Apa risiko di balik kebijakan ini? Menghadirkan Ekonom Indef, Tauhid Ahmad, ikuti diskusinya dalam Editorial Review.

    Beralih ke Berita Nusantara, detikSore akan mengulas Turis asal Belanda bernama Johannes Antoni (68) terjatuh di kawasan air terjun Lombongo, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Tim SAR gabungan dikerahkan mengevakuasi korban yang mengalami patah kaki. Apa sebabnya? Ikuti laporan Jurnalis detikcom selengkapnya.

    Jelang petang nanti detikSore akan menghadirkan musisi sekaligus motivator asal Amerika Serikat, Tony Memmel. Lewat musik, ia menyampaikan harapan dan kekuatan. Tony bermetamorfosis menjadi seorang pendidik dan pembicara motivasi yang menginspirasi banyak orang. Kisah hidupnya menjadi bukti bahwa kekuatan sejati lahir dari keberanian untuk menghadapi tantangan dan membalikkan keterbatasan menjadi peluang. Dengan musik, ia berusaha menggugah hati dan semangat orang-orang yang menghadapi keterbatasan fisik.

    detikSore akan menyelami perjalanan Tony mulai dari bagaimana ia menemukan suara dan kekuatannya melalui musik, serta pesan universal yang bisa kita ambil untuk menjalani hidup dengan ketabahan, kreativitas, dan keyakinan. Temui Tony di detikSore.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • Himbara Diguyur Rp200 Triliun, Zulhas Minta Pinjaman Kopdes Merah Putih Dipercepat

    Himbara Diguyur Rp200 Triliun, Zulhas Minta Pinjaman Kopdes Merah Putih Dipercepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan bahwa sebagian dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang digelontorkan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan dialokasikan untuk Koperasi Desa Merah Putih.

    Menurut Zulhas, hal tersebut telah disetujui bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan sejumlah kementerian terkait dalam rapat koordinasi yang berlangsung pada hari ini.

    “Iya [disalurkan ke Kopdes] sebagian, tidak semuanya, ya. Sebagian, paling tidak kita minta untuk 16.000 koperasi yang sudah siap beroperasi,” kata Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    Lebih lanjut, mengenai alokasi pasti untuk Kopdes Merah Putih dari dana itu, Zulhas menyatakan bahwa hal tersebut bergantung keperluan.

    Dia menyebut penyaluran dana ini akan dimulai pada hari ini untuk 1.064 Kopdes Merah Putih yang telah beroperasi, dan akan dipercepat hingga mencapai 16.000 koperasi pada September hingga Oktober ini.

    Ketika ditanya perihal keterkaitan dengan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp16 triliun untuk Kopdes Merah Putih yang ditetapkan oleh Menkeu sebelumnya yaitu Sri Mulyani, Zulhas tidak menjawab secara gamblang.

    “Sesuai keperluan saja, tidak dibatasi berapa jumlahnya. Yang siap, operasi, langsung bisa jalan,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan gagasan penarikan dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) sebesar Rp200 triliun.

    Dia pun akhirnya menandatangani keputusan penyaluran dana tersebut ke lima bank pelat merah pada Jumat (12/9/2025) pagi, yakni kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tb.k, dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk.

    Penyaluran dana ke bank-bank tersebut diharapkan dapat disalurkan dalam bentuk kredit, sehingga roda perekonomian dapat berjalan khususnya di sektor riil.

    “Di [Bank] Mandiri itu kita taruh Rp55 triliun, BRI Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, BNI Rp55 triliun, BSI Rp10 triliun,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

  • Zulhas Desak Dana Rp 200 T Cepat Cair untuk Kopdes Merah Putih

    Zulhas Desak Dana Rp 200 T Cepat Cair untuk Kopdes Merah Putih

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria mempercepat penyaluran pinjaman untuk Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Permintaan ini seiring dengan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang sudah disalurkan ke bank-bank BUMN.

    Percepatan ini dinilai penting karena sejak Kopdes Merah Putih diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, pembiayaan menjadi salah satu kendala utama keberlangsungan bisnis koperasi tersebut.

    Hal itu disampaikan Zulhas dalam konferensi pers usai rapat bersama sejumlah menteri, seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wamen KKP Didit Herdiawan, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, hingga Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

    “Pak Dony dan Menteri Keuangan, kami meminta percepatan penyalurannya. Pinjaman ini sudah lama ditunggu. Sudah 3-4 bulan sejak Kopdes diluncurkan langsung oleh Bapak Presiden. Jangan sampai dana ini mengendap terlalu lama, padahal koperasi sudah sangat membutuhkan,” kata Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    Ia menekankan bahwa permodalan dalam bentuk kredit ini sangat dibutuhkan karena unit bisnis Kopdes Merah Putih berkaitan dengan kebutuhan produksi pangan nasional.

    “Saya kira harus segera. Usaha mereka sangat dibutuhkan masyarakat, mulai dari gas melon, sembako, minyak goreng, gula, beras, hingga pupuk karena sebentar lagi masuk masa tanam,” jelasnya.

    Zulhas juga meminta Kopdes segera menyiapkan proposal pengajuan kredit yang memuat rencana bisnis.

    “Tolong disebarluaskan, agar teman-teman Kopdes-yang sudah 80 ribu menanti begitu lama-segera menyiapkan proposal sederhana untuk disampaikan ke perbankan. Modalnya sudah ada, aturannya juga sudah jelas,” terangnya.

    Mantan Menteri Perdagangan itu menegaskan, tidak semua dana Rp 200 triliun yang digulirkan ke bank BUMN khusus untuk Kopdes, hanya sebagian saja. Dana itu diprioritaskan untuk 16.000 Kopdes Merah Putih yang sudah siap beroperasi.

    “Iya, sebagian saja, paling tidak untuk 16.000 yang sudah siap. Dana Rp 200 triliun ini sesuai keperluan, tidak dibatasi jumlahnya. Koperasi yang siap, langsung bisa jalan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa-kurang dari sepekan menjabat-menarik dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia sebesar Rp 200 triliun untuk ditempatkan di bank umum.

    Adapun lima bank BUMN yang menerima penempatan dana tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

    Tonton juga video “Zulhas Pamer Capaian Pemerintah di Sektor Pangan: Surplus Beras 2,5 Juta Ton” di sini:

    (ada/rrd)

  • Dia Suka Ledekin Jokowi Nggak Ngapa-ngapain

    Dia Suka Ledekin Jokowi Nggak Ngapa-ngapain

    GELORA.CO  – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menuai sorotan setelah meledek atau “me-roasting” akademisi Rocky Gerung. Video tersebut viral di media sosial.

    Tampak Purbaya sedang berbicara di forum Great Lecture baru-baru ini. Dia merespons soal Rocky Gerung yang mengkritik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tidak melakukan apa-apa.

    Berdasarkan data yang dipaparkan, Purbaya justru menyebut Jokowi sudah berupaya menghidupkan ekonomi khususnya setelah pandemi Covid-19.

    “Saya mau kritik Pak Rocky Gerung sedikit, dia suka ledekin Pak Jokowi nggak ngapa-ngapain, ini Pak,” kata Purbaya tertawa, sambil menunjukkan data yang dia paparkan, seperti dalam video yang dibagikan @undercover.id, dikutip Senin (15/9/2025).

    Oleh karena itu, Purbaya menyarankan Rocky Gerung untuk belajar ekonomi lagi.

    “Mumpung bisa kiritik, saya kritik di sini,” kata Purbaya.

    Purbaya Guyur Bank Rp200 Triliun

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan penyaluran dana Rp200 triliun ke lima bank, Jumat (12/9/2025). Kelima bank yakni Mandiri, BRI, BTN, BNI, dan BSI menerima dana dengan jumlah bervariasi.

    Dia memerinci, Rp55 triliun disalurkan ke Bank Mandiri, Rp55 triliun ke BRI, Rp25 triliun ke BTN, Rp55 triliun ke BNI, dan Rp10 triliun ke BSI.

    “Jadi dananya akan kita kirim, sudah saya setujui tadi pagi, sebentar lagi dikirim,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

    Dia pun berkelakar bank-bank tersebut akan kebingungan untuk menyalurkan dana tersebut.

    “Mungkin bank-nya habis itu bingung, berpikir nyalurin ke mana,” kata dia

  • Dia Suka Ledekin Jokowi Nggak Ngapa-ngapain

    Dia Suka Ledekin Jokowi Nggak Ngapa-ngapain

    GELORA.CO  – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menuai sorotan setelah meledek atau “me-roasting” akademisi Rocky Gerung. Video tersebut viral di media sosial.

    Tampak Purbaya sedang berbicara di forum Great Lecture baru-baru ini. Dia merespons soal Rocky Gerung yang mengkritik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tidak melakukan apa-apa.

    Berdasarkan data yang dipaparkan, Purbaya justru menyebut Jokowi sudah berupaya menghidupkan ekonomi khususnya setelah pandemi Covid-19.

    “Saya mau kritik Pak Rocky Gerung sedikit, dia suka ledekin Pak Jokowi nggak ngapa-ngapain, ini Pak,” kata Purbaya tertawa, sambil menunjukkan data yang dia paparkan, seperti dalam video yang dibagikan @undercover.id, dikutip Senin (15/9/2025).

    Oleh karena itu, Purbaya menyarankan Rocky Gerung untuk belajar ekonomi lagi.

    “Mumpung bisa kiritik, saya kritik di sini,” kata Purbaya.

    Purbaya Guyur Bank Rp200 Triliun

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan penyaluran dana Rp200 triliun ke lima bank, Jumat (12/9/2025). Kelima bank yakni Mandiri, BRI, BTN, BNI, dan BSI menerima dana dengan jumlah bervariasi.

    Dia memerinci, Rp55 triliun disalurkan ke Bank Mandiri, Rp55 triliun ke BRI, Rp25 triliun ke BTN, Rp55 triliun ke BNI, dan Rp10 triliun ke BSI.

    “Jadi dananya akan kita kirim, sudah saya setujui tadi pagi, sebentar lagi dikirim,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

    Dia pun berkelakar bank-bank tersebut akan kebingungan untuk menyalurkan dana tersebut.

    “Mungkin bank-nya habis itu bingung, berpikir nyalurin ke mana,” kata dia

  • Belanja Hemat! Transmart Full Day Sale Diskon 50%+20% Sehari Penuh

    Belanja Hemat! Transmart Full Day Sale Diskon 50%+20% Sehari Penuh

    Jakarta, CNBC Indonesia — Menghabiskan waktu dengan berbelanja menjadi kegiatan menyenangkan buat mengisi akhir pekan. Kita bisa mengunjungi mal atau pusat perbelanjaan untuk mencari barang-barang yang dibutuhkan.

    Apalagi saat ini Transmart kembali menggelar Transmart Full Day Sale. Diskon besar-besaran hingga 50%+20% ini hadir pada Minggu, 14 September 2025.

    Promo berlangsung mulai dari toko buka hingga tutup pukul 22.00 di seluruh Transmart di Indonesia. Diskon besar-besaran ini berlaku bagi para pelanggan yang menggunakan Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, kartu kredit Bank Syariah Indonesia, dan kartu kredit Bank Mandiri.

    Diskon tersebut berlaku untuk berbagai produk, mulai dari kebutuhan sehari-hari, pakaian, produk segar, hingga barang-barang elektronik.

    Berikut Syarat dan Ketentuan Transmart Full Day Sale

    1. Diskon tambahan 20% berlaku untuk Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, Allo Prime, Allo Paylater, dengan minimum pembelanjaan 300 ribu. Tidak berlaku Kartu Mega Corporate, Mega Groserindo, dan Mega Wholesale.

    2. Kategori Televisi, Kulkas, AC, dan Mesin Cuci, maksimal pembelian masing-masing kategori adalah 2 unit per kartu/akun per hari.

    3. Tidak berlaku untuk IT, Laptop dan Gadget, serta produk bertanda “Tidak berlaku Promo FDS”.

    Tunggu apa lagi? Ayo serbu Transmart Full Day Sale dan berburu diskon menarik di seluruh gerai Transmart se-Indonesia pada Minggu ini. Jangan sampai ketinggalan beragam diskonnya!

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Awalnya Dihujat, Pejabat RI Ini Justru Bawa Perubahan Besar

    Awalnya Dihujat, Pejabat RI Ini Justru Bawa Perubahan Besar

    Jakarta, CNBC Indonesia — Kepemimpinan tidak melulu soal jabatan tinggi atau kursi politik. Lebih sekadar itu, para pemimpin adalah tentang bagaimana seseorang menggerakkan orang lain menuju tujuan bersama.

    Sayangnya, tidak jarang publik bersikap skeptis atau meragukan kinerja pejabat yang baru dilantik. Rekam jejak dan sikap di masa lalu sering kali membuat sebagian orang meremehkan kapasitas mereka. Namun, ternyata waktu kerap membuktikan penilaian tersebut keliru.

    Salah satu contohnya dialami Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie. Saat awal menjabat, banyak pihak meragukan kemampuannya memimpin Indonesia. Dia dianggap tidak kompeten dan hanya menjadi pelengkap. Namun, sejarah kemudian mencatat sebaliknya. Habibie berhasil membawa Indonesia keluar dari masa-masa sulit dan kini dikenang serta dipuja bak pahlawan.

    Dianggap Tak Bisa Memimpin

    Semula tak ada yang menyangka B.J. Habibie bisa menjadi Presiden ke-3 Indonesia. Habibie lama dikenal sebagai seorang teknokrat yang cerdas dan inovatif. Akibat kemampuan itulah Presiden Soeharto (1968-1998) memintanya pulang ke Indonesia, lalu menempatkannya sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Jabatan itu dia emban selama empat periode (1978-1998).

    Posisi itu membuat Habibie kian populer dan disebut-sebut menjadi Wakil Presiden (Wapres) ke-6 pada 1993. Namun, Soeharto berkomentar kalau Habibie belum cocok mendampinginya.

    “Tempat Habibie di bidang teknologi,” ungkap Soeharto, dikutip dari kesaksian Salim Said dalam Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto (2016).

    Akhirnya, Habibie memang tidak dipilih sebagai Wapres kala itu. Soeharto justru menunjuk Try Sutrisno sebagai Wapres ke-6. Namun, lima tahun kemudian, pada 1998, Habibie akhirnya terpilih menjadi Wapres ke-7, tepat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi yang mengguncang pemerintahan. Sosok yang biasanya hanya berkutat di bidang teknologi kini turut berjibaku menghadapi badai ekonomi 1997-1998.

    Namun, Habibie hanya 2 bulan menjadi Wapres. Pada 21 Mei 1998, Soeharto resmi mengundurkan diri. Habibie pun langsung dilantik menjadi Presiden ke-3 RI. Momentum inilah yang membuat sebagian pihak meremehkannya, menganggap dia tak kompeten untuk memimpin negara di masa sulit.

    Emha Ainun Nadjib dalam memoarnya Saat-Saat Terakhir Bersama Soeharto (2016) menuturkan, tampilnya B.J. Habibie sebagai presiden memunculkan kontroversi besar. Pro dan kontra hadir di berbagai level. Mulai dari tokoh reformasi, mahasiswa, hingga masyarakat luas yang meremehkan dan skeptis terhadap pria asal Sulawesi ini.

    “(Sebab ini) tidak hanya menyangkut figur Habibie dan posisinya dalam peta kekuatan nasional, tetapi juga menyangkut kadar sikap pemerintahan baru ini terhadap gagasan reformasi,” ujar Cak Nun.

    Koran Bali Post (23 Mei 1998) mencatat, penolakan publik terhadap Habibie dilandasi anggapan dia masih menjadi bagian dari Orde Baru, sehingga tidak sejalan dengan semangat reformasi.

    Selain itu, latar belakangnya yang puluhan tahun berkutat di dunia teknologi dianggap tidak cocok untuk menghadapi krisis ekonomi. Banyak yang menilai Indonesia saat itu membutuhkan sosok dengan kapasitas ekonomi, bukan teknokrat pesawat terbang.

    Kelompok masyarakat yang menolak Habibie kemudian menamakan dirinya “anti-Habibie”. Mereka bahkan menggelar demonstrasi dan kerap bentrok dengan kelompok pendukung Habibie.

    Berhasil & Dipuja

    Dalam konferensi pers tak lama setelah dilantik, Presiden Habibie menyadari betul tugas yang dia emban tidaklah mudah. Dia tahu ada kelompok masyarakat yang menolak kehadirannya di kursi presiden.

    “Aspirasi saudara-saudara dalam memperjuangkan reformasi secara menyeluruh yang saudara telah tunjukkan selama ini sudah bergulir. Usaha-usaha tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan menyusun pemerintahan yang sesuai dengan kita kehendaki bersama,” ungkap Habibie dalam memoarnya Detik-Detik yang Menentukan (2006).

    Waktu kemudian membuktikan kualitas kepemimpinannya. Habibie melahirkan kebijakan reformasi, yakni dasar demokrasi, kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, reformasi militer dan kepolisian, serta otonomi daerah. Di bidang ekonomi, dia sukses menaikkan pertumbuhan ekonomi, menstabilkan rupiah dari Rp16.000 menjadi Rp7.000-8.000 per dolar AS, menggagas lahirnya Bank Mandiri, serta memberi independensi pada Bank Indonesia.

    Namun, kiprahnya singkat. Setelah 1,5 tahun memimpin, pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR pada 14 Oktober 1999, antara lain karena keputusan menggelar referendum di Timor Timur yang berujung pada lepasnya provinsi tersebut.

    Meski begitu, waktu mengubah penilaian publik. Setelah wafat pada 11 September 2019, tepat hari ini enam tahun lalu, Habibie dikenang sebagai sosok yang dulu diragukan, tetapi akhirnya dipuja bak pahlawan. Namanya harum sebagai seorang teknokrat sekaligus figur transisi yang membawa Indonesia dari rezim represif menuju era reformasi yang lebih terbuka dan demokratis.

    ( Lynda Hasibuan/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Top 3: Menkeu Purbaya Tetapkan Tenor dan Bunga untuk Rp 200 Triliun Uang Negara di 5 Bank – Page 3

    Top 3: Menkeu Purbaya Tetapkan Tenor dan Bunga untuk Rp 200 Triliun Uang Negara di 5 Bank – Page 3

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan aturan penempatan Rp 200 triliun uang negara di 5 bank milik negara (Himbara), yang terangkum dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025. 

    Sesuai KMK ini, penempatan uang negara dilakukan pada 5 bank, yakni  Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI). 

    Penempatan uang tersebut dilaksanakan dengan limit mitra kerja pada masing-masing bank, yakni BRI sebesar Rp 55 triliun, BNI sebesar Rp 55 triliun, Bank Mandiri sebesar Rp 55 triliun, BTN sebesar Rp 25 triliun, dan BSI sebesar Rp 10 triliun.

    “Jadi saya pastikan, dana yang harus dikirim masuk ke sistem perbankan hari ini. Pasti pelan-pelan akan ke kredit, sehingga ekonominya bisa bergerak,” ujar Menkeu Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, dikutip Sabtu (13/9/2025). 

    Berita selengkapnya baca di sini

  • Purbaya Wanti-wanti 5 Bank yang Diguyur Rp 200 Triliun

    Purbaya Wanti-wanti 5 Bank yang Diguyur Rp 200 Triliun

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tancap gas setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

    Belum seminggu jadi bendahara negara, Purbaya langsung menarik uang negara yang disimpan di Bank Indonesia untuk disalurkan ke bank umum, sebesar Rp 200 triliun.

    Purbaya ingin memperkuat likuiditas perbankan dengan harapan kredit produktif bisa disalurkan bank untuk menggairahkan sektor usaha dan ekonomi pun bisa sedikit ngebut pertumbuhannya.

    Sejak Jumat kemarin lima bank umum yang telah diguyur uang negara sebesar Rp 200 triliun. Bank-bank tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

    Purbaya telah meluncurkan aturan main untuk kebijakan tersebut, tepatnya adalah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025.

    Dalam aturan itu ditegaskan bank-bank umum yang menerima gelontoran dana tidak menggunakannya untuk membeli SBN (Surat Berharga Negara). Uang harus disalurkan dalam bentuk kredit produktif ke masyarakat.

    “Jadi saya pastikan, dana yang harus dikirim masuk ke sistem perbankan hari ini. Pasti pelan-pelan akan ke kredit, sehingga ekonominya bisa bergerak,” ujar Purbaya Sabtu (13/9/2025).

    Dalam aturan yang sama, Purbaya meminta bank menyampaikan laporan penggunaan atas penempatan uang negara tersebut kepada Kementerian Keuangan, khususnya ke Direktur Jenderal Perbendaharaan setiap bulan.

    “Penempatan uang negara tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, dan tidak diperkenankan digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN),” tegas Purbaya.

    Lebih lanjut, dalam kebijakan ini tenor penempatan uang negara dilaksanakan untuk jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang.

    Penempatan uang negara kepada bank umum mitra dilakukan dalam bentuk deposito on call konvensional/syariah, dengan mekanisme tanpa lelang.

    Tingkat bunga/imbal hasil yang dikenakan adalah sebesar 80,476% dari BI 7-Day Reverse Repo-Rate (BI 7-DRR Rate) untuk rekening penempatan dalam rupiah.

    (hal/hns)