Bisnis.com, SURABAYA – PT Pupuk Indonesia (Persero) memulai pembangunan Pabrik Pusri IIIB melalui anak usahanya PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri). Proyek pabrik pupuk ini disebut sebagai bagian dari strategi revitalisasi industri pupuk nasional.
Proyek ini diperkirakan membutuhkan investasi mencapai lebih dari Rp10 triliun. Pada 2023 lalu, 8 Bank telah menyatakan komitmennya berupa kredit sindikasi senilai Rp9,32 triliun. Delapan bank yang terlibat saat itu antara lain BNI, Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Jabar Banten (BJB), dan Bank Sumsel Babel (BSB).
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan Pusri IIIB akan menggantikan pabrik lama sekaligus menghadirkan infrastruktur modern yang mampu meningkatkan efisiensi konsumsi gas dari 32 MMBTU per ton menjadi 21,7 MMBTU per ton urea. Efisiensi tersebut setara dengan penghematan biaya produksi sekitar Rp1,5 triliun per tahun.
“Kami sedang membangun satu pabrik bernama Pusri IIIB yang akan menggantikan pabrik yang sudah tua. Keberadaan pabrik ini akan menjadikan Pusri sebagai perusahaan pupuk tertua, tetapi dengan rata-rata umur pabrik yang paling muda dan paling efisien,” katanya dalam keterangan resminya, Jumat (26/9/2025).
Rahmad menjelaskan, pembangunan Pusri IIIB merupakan bagian dari komitmen Pupuk Indonesia dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani. Strategi revitalisasi dilakukan melalui modernisasi fasilitas produksi yang sudah beroperasi sejak 1970-an dan pembangunan pabrik baru untuk meningkatkan efisiensi energi dan menekan biaya produksi.
Dengan kapasitas produksi dirancang sekitar 907.000 ton urea dan 660.000 ton amonia per tahun, Pusri IIIB diharapkan dapat menggantikan kontribusi pabrik lama yang sudah menurun kinerjanya akibat faktor usia. Modernisasi ini juga penting untuk mendukung target pemerintah mencapai swasembada pangan dan mengamankan pasokan pupuk nasional dalam jangka panjang.
“Ke depan kami akan melakukan revitalisasi, karena pabrik-pabrik kami sudah tua. Kami sudah lama tidak melakukan pembangunan pabrik sejak tahun 2003,” ujarnya.
Menurut Rahmad, dari total 15 pabrik urea yang dimiliki Pupuk Indonesia, delapan di antaranya telah beroperasi lebih dari 30 tahun. Kondisi ini menyebabkan rata-rata konsumsi gas untuk memproduksi 1 ton urea mencapai 28 MMBTU, lebih tinggi dibandingkan standar global yang berkisar 24–25 MMBTU. Bahkan, pada delapan pabrik tertua, konsumsi gas bisa mencapai 32,2 MMBTU per ton urea.
“Untuk urea saat ini rasio konsumsi energi kami tinggi sekali, rata-rata rasio konsumsi gas itu adalah 28 MMBTU per ton urea,” ujarnya.
Karena itu, revitalisasi menjadi langkah strategis untuk mengatasi tantangan pabrik tua yang tidak efisien. Melalui proyek Pusri IIIB dan modernisasi lainnya, konsumsi gas di seluruh grup Pupuk Indonesia ditargetkan dapat ditekan menjadi 25 MMBTU per ton urea pada 2035. Penurunan ini akan menghemat biaya produksi secara signifikan, memperbaiki margin keuntungan, sekaligus menjaga keterjangkauan harga pupuk bagi petani.
“Pak Prabowo menempatkan bahwa ketahanan pangan sebagai sebuah fundamental utama dan kami sangat bersemangat untuk bisa terus mendukung ketahanan pangan nasional,” ucap Rahmad.
Pemerintah telah menetapkan ketahanan pangan sebagai prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Dengan permintaan pupuk yang terus meningkat—mencapai lebih dari 9 juta ton per tahun untuk kebutuhan pertanian dalam negeri. Kehadiran Pusri IIIB diyakini dapat menjadi salah satu penopang utama kebijakan tersebut.
Pupuk Indonesia sendiri saat ini menguasai sekitar 90% pangsa pasar pupuk nasional dengan total kapasitas produksi urea mencapai lebih dari 8 juta ton per tahun.
