BUMN: Bank Mandiri

  • Kembangkan Kasus Gunawan Sadbor, Polisi Tangkap 2 Tersangka Terkait Situs Judi Online Naga Kuda – Page 3

    Kembangkan Kasus Gunawan Sadbor, Polisi Tangkap 2 Tersangka Terkait Situs Judi Online Naga Kuda – Page 3

    Dia juga menguasai rekening operasional Naga Kuda dan melakukan transaksi keuangan.

    “Inisial FBW ini berperan memastikan website naga kuda dapat diakses dan aktif, menguasai rekening operasional naga kuda dan mengurus rekening yang terblokir mengatur lupa password dan melakukan transaksi keuangan berupa tarik tunai,” tutur Wahyu.

    Dari kedua tersangka ini, Polisi menyita barang bukti berupa 50 buku tabungan 27 unit handphone, 3 unit laptop, dan 1 unit ipad. Kemudian, 16 unit hard disk, 465 kartu ATM, 4 bundel cek bank BCA, hingga 4 bundel cek bank mandiri.

    “(Ada) 1 unit sim card, 1 buah flash disk, 1 unit DVR, 18 lembar ijazah karyawan, 1 unit kendaraan rofa empat, 2 lembar data bank dan 1 unit CPU,” ujar Wahyu.

  • Begini Cara Membeli Saham Bank Mandiri (BMRI)

    Begini Cara Membeli Saham Bank Mandiri (BMRI)

    Jakarta: Saham BMRI, milik Bank Mandiri, menjadi pilihan investasi menarik bagi banyak orang. Sebelum membeli, penting untuk tahu langkah-langkah yang harus diikuti.
     
    Berikut cara mudah untuk memulai berinvestasi di saham BMRI, seperti dikutip dari laman resmi Bank Mandiri.
     

     

    Cara beli saham BMRI
     
    Berikut langkah-langkah yang perlu kamu ikuti untuk membeli saham Bank Mandiri (BMRI) dengan mudah. Ikuti setiap langkah secara berurutan agar proses pembelian berjalan lancar:
     
    1. Buka aplikasi atau platform investasi yang kamu gunakan.
    2. Pilih menu Portofolio.
    3. Pilih Investasi, lalu klik banner Beli Saham.
    4. Pilih saham Bank Mandiri (BMRI) yang ingin kamu beli.
    5. Isi detail pesanan pembelian (Buy Order Details).
    6. Klik Buy untuk melanjutkan.
    7. Pilih Submit untuk mengajukan pembelian.
    8. Tunggu konfirmasi bahwa permintaanmu sedang diproses.
    9. Setelah itu, pembelian saham BMRI berhasil diajukan.
     

    Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kamu bisa membeli saham Bank Mandiri (BMRI) dengan mudah. Pastikan untuk memeriksa setiap detail sebelum mengajukan pembelian agar prosesnya berjalan lancar dan investasi kamu terlaksana dengan baik. (Nanda Sabrina Khumairoh)

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Perusahaan SPKLU Jepang Turun Tangan Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia – Page 3

    Perusahaan SPKLU Jepang Turun Tangan Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Terra Charge, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) nomor satu dari Jepang di Indonesia, terus memperluas jangkauannya di Indonesia dengan kemitraan strategis bersama Plaza Mandiri, yang berlokasi di Jl Gatot Subroto, Jakarta, dan dikelola PT Gedung Bank Exim.

    Instalasi jaringan 10 mesin pengisian daya AC di area parkir basement Plaza Mandiri itu merupakan langkah signifikan dalam mendukung komitmen Indonesia menuju Net Zero Emissions pada 2060, sekaligus memperkuat posisi Terra Charge sebagai pemimpin dalam transisi menuju mobilitas yang lebih bersih dan berkelanjutan.

    Managing Director Terra Charge Indonesia Go Suzuki mengatakan kemitraan dengan Plaza Mandiri bukan sekadar penyediaan infrastruktur pengisian daya. Bagi Terra Charge, ini adalah langkah strategis untuk membangun ekosistem kendaraan listrik yang komprehensif di Indonesia melalui jaringan properti Bank Mandiri.

    Dengan mengintegrasikan teknologi pengisian daya yang efisien dan berkelanjutan, Terra Charge tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan mobilitas yang lebih hijau.

    “Kami sangat antusias dengan kemitraan ini. Plaza Mandiri merupakan mitra yang ideal bagi kami karena memiliki visi sama dalam mendorong keberlanjutan. Dengan menginstalasi jaringan pengisian daya di sini, kami tidak hanya memberikan kemudahan bagi karyawan Plaza Mandiri, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan lebih bersih dan sehat bagi semua,” ujar Go Suzuki.

    Dia melanjutkan instalasi pengisian daya EV di Plaza Mandiri menawarkan lebih dari sekadar fasilitas pengisian kendaraan. Ini juga sebagai sebuah pernyataan yang kuat tentang komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan karyawan.

    “Dengan menyediakan akses mudah ke infrastruktur pengisian daya, Terra Charge mendorong karyawan untuk beralih ke kendaraan listrik, mengurangi emisi karbon, dan meningkatkan kualitas udara di perkotaan,” tutur Go Suzuki.

     

  • Plus Minus Wacana Konsolidasi PLN dengan Danantara

    Plus Minus Wacana Konsolidasi PLN dengan Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan menilai wacana konsolidasi PT PLN (Persero) ke dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, berpotensi menambah beban dan menimbulkan masalah bagi perseroan.

    Dia menjelaskan, kalau kondisinya seperti sekarang, PLN akan memiliki dua kepala yakni BPI Danantara dan Kementerian BUMN dengan posisinya sebagai kuasa pemegang saham pemerintah di perusahaan pelat merah.

    Oleh karena itu, segala keputusan strategis PLN harus dikomunikasikan dan minta persetujuan ke BPI Danantara serta Kementerian BUMN. Menurut Herry, hal tersebut malah memperpanjang birokrasi yang sebenarnya tidak perlu karena membuat gerak jadi lambat.

    “Dalam arti ada Danantara dan ada juga Kementerian BUMN dengan posisinya sebagai kuasa pemegang saham pemerintah di BUMN, bisa jadi masuk ke Danantara akan tambah beban [bagi PLN],” ucap Herry kepada Bisnis, Rabu (20/11/2024).

    Dia juga berpendapat jika PLN bergabung dengan BPI Danantara, upaya PLN untuk peningkatan ketahanan ataupun swasembada energi bisa kena imbas.

    PLN, kata Herry, sudah punya rencana dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) maupun skenario bauran energi yang dikoordinasikan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan masuknya PLN ke Danantara, bisa jadi lembaga baru itu nanti punya rencana lain dalam pemanfaatan aset PLN. 

    “Kalau tidak sinkron, ini bisa kacau dan musibah buat PLN,” imbuh Herry.

    Di sisi lain, Herry mengatakan , da juga keuntungan kalau PLN masuk ke Danantara. Misalnya, soal pembiayaan. Dia menyebut Danantara bisa membantu PLN untuk mencarikan pembiayaan. Ini tentunya dengan menjaminkan aset-aset gabungan BUMN gemuk di bawah Danantara. 

    Namun, Herry mengatakan ihwal yang seperti ini sudah bisa diatasi juga oleh PLN selama ini. Karena itu, nilai lebihnya agak sulit dicari, sekiranya posisi Danantara masih seperti sekarang.

    “Maksudnya seperti sekarang, ada dualisme dengan Kementerian BUMN. Mau dibilang superholding, tapi ya nggak super. Karena pengurus BUMN masih disalurkan dari Kementerian BUMN,” kata Herry. 

    “Begitu juga dengan keputusan strategis yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, masih jadi kekuasaan Kementerian BUMN,” sambungnya.

    Danantara secara bertahap memang disiapkan sebagai cikal bakal superholding yang bakal mengonsolidasikan berbagai aset BUMN.

    Pada tahap awal, dana kelolaan atau asset under management (AUM) Danantara akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari Indonesia Investment Authority (INA). Selanjutnya, sebanyak tujuh BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

    Adapun tujuh perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

    Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo pun menyambangi Kantor Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, Menteng, Rabu (20/11/2024) siang ini.

    Dia menjelaskan pertemuan dengan pucuk pimpinan BPI Danantara itu sebagai bentuk silaturahmi antara satu sama lain. Menurut Darmawan, belum ada kesepakatan apapun antara PLN dengan BPI Danantara.

    Kendati demikian, dia menyebut tugas PLN masih akan tetap untuk menyediakan energi bersih dengan harga terjangkau.

    “Dalam hal ini tugas PLN gimana menyediakan energi bersih yang terjangkau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8%. Tapi di saat yang sama menyeimbangkan antara growth juga environmental sustainability,” kata Darmawan.

  • Top 5 News Bisnisindonesia.id: Waspada Penurunan Daya Beli hingga Catatan Ahli Pertambangan

    Top 5 News Bisnisindonesia.id: Waspada Penurunan Daya Beli hingga Catatan Ahli Pertambangan

    Bisnis, JAKARTA— Penurunan daya beli masyarakat berpotensi terjadi pada tahun depan seiring dengan sejumlah pungutan dana publik, termasuk kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% mulai Januari 2025.
    Setidaknya ada 10 pungutan masyarakat yang berlaku tahun depan dan berpotensi membatasi daya beli. Sebagai implikasinya, kenaikan harga barang hingga konsumsi masyarakat yang melemah. Berita tentang potensi penurunan daya beli merupakan satu dari lima berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id. Simak ulasan singkat Top 5 News Bisnisindonesia.id berikut ini.

    Waspada Penurunan Daya Beli Masyarakat Saat ‘Beban’ Makin Banyak
    Tambahan 10 ‘beban’ yang bakal ditanggung masyarakat, yakni tarif PPN 12%, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BPJS Kesehatan, uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa, dan tarif cukai berpeluang untuk naik pada tahun depan. Pemerintah juga mewacanakan pengenaan third party liability (TPL) untuk asuransi wajib kendaraan bermotor, Pajak Penghasilan (PPh) Final usaha mikro kecil menengah (UMKM), subsidi kereta rel listrik (KRL) berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK), pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) 2025, pembatasan subsidi pupuk, dan dana pensiun wajib.

    Sederet kebijakan itu, memicu kekhawatiran bagi kalangan pengusaha akan penurunan daya beli pada 2025. Bagaimana respons pelaku usaha terhadap potensi risiko terhadap daya beli dan kinerja ekonomi tahun depan? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

    Mewaspadai Pisau Bermata Dua Kenaikan PPN
    Tak hanya penurunan daya beli, rencana penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 2025 bisa menjadi pisau bermata dua karena bisa membawa efek domino negatif terhadap roda perekonomian nasional.
    Penurunan daya beli masyarakat bakal berimbas pada kinerja manufaktur yang lebih lesu dan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air. Berdasarkan catatan Bisnis, sebanyak 64.751 karyawan di Indonesia terkena gelombang PHK per 18 November 2024. Angka itu merupakan data terbaru hingga pukul 08.45 WIB dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
    Adapun, wilayah penyumbang PHK tertinggi berasal dari DKI Jakarta sebanyak 14.501 tenaga kerja yang ter-PHK. Wilayah ini berkontribusi sebesar 22,4% dari 64.751 karyawan yang ter-PHK. Mengekor Jawa Tengah dengan tenaga kerja yang ter-PHK mencapai 12.492 dan 10.992 tenaga kerja Banten di-PHK.
    Bagaimana potensi risiko sektor ketenagakerjaan terhadap kebijakan pemerintah mengumpulkan pajak lebih tinggi tahun depan? Artikel selengkapnya bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

    Wanti-wanti DPR di Balik Masuknya Bank BUMN di Danantara
    Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang melibatkan tiga bank pelat merah memantik peringatan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
    Seperti diketahui, pembentukan BPI Danantara melibatkan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tiga di antaranya berasal dari sektor perbankan. Tujuh BUMN tersebut, yakni  PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia(Persero) Tbk. (TLKM), PT Mineral Industri Indonesia (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan PT Pertamina (Persero). Penggabungan tujuh BUMN ini memiliki aset Rp8,979,93 triliun dengan Rp5.353,99 triliun atau 59,62% di antaranya berasal dari bank BUMN.
    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun menyampaikan kekhawatirannya soal pelibatan bank BUMN di BPI Danantara. Kekhawatiran itu menyentuh soal keterlibatan aset publik berupa dana pihak ketiga (DPK). Selain itu, ada potensi kecurangan atau fraud yang perlu diantisipasi.
    Pandangan DPR soal BPI Danantara dan perkembangan terbarunya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.

    Catatan Ahli Pertambangan Indonesia soal Izin Tambang Ormas
    Langkah pemerintah yang mengizinkan pendistribusian pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) batu bara kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan kembali disoal.
    Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai pemberian IUPK untuk ormas keagamaan saat ini masih bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba Perubahan).
    Perhapi menyebut, dalam beleid itu pemerintah hanya memberikan penawaran prioritas izin usaha pertambangan (IUP) kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Di sisi lain, belum ada aturan yang mencabut ketentuan tersebut.
    Masalah lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari perusahaan tambang oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berita selengkapnya soal pandangan ahli di sektor pertambangan bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

    Langkah Pemerintah Menuju Ketahanan Air
    Kementerian Pekerjaan Umum akan memfokuskan penggunaan anggaran pada infrastruktur sumber daya air untuk mendukung dan mewujudkan Asta Cita Swasembada Pangan. 
    Adapun, belanja infrastruktur mencakup pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi bendung, serta bendungan. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo pun menggandeng Kementerian Pertanian untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) bersama untuk mewujudkan swasembada pangan. Dengan demikian, Kementerian PU akan menyiapkan air irigasinya baik melalui bendungan yang telah dibangun dan jaringan irigasi yang telah direvitalisasi, sedangkan Kementerian Pertanian akan menyiapkan sarana produksinya. Oleh karena itu, program pembangunan bendungan terus berlanjut sehingga Indonesia akan memiliki 259 bendungan dari 187 bendungan yang terbangun. Bagaimana dampak pembangunan bendungan ke depannya? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

  • BPI Danantara Buka Peluang Tambah BUMN untuk Bergabung

    BPI Danantara Buka Peluang Tambah BUMN untuk Bergabung

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan pihaknya membuka peluang menambah jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Danantara.

    Hingga saat ini, sudah ada tujuh BUMN berskala besar yang bergabung di Danantara, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID.

    “Iya, sementara tujuh dahulu. Nanti kan ada waktunya. Nanti ada tambahan,” kata Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad di kantor Danantara, Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa (19/11/2024).

    Dalam waktu sepekan ini Muliaman memanggil jajaran direksi BUMN untuk melakukan pertemuan. Pada hari ini, Direktur Utama BRI Sunarso hadir dalam pertemuan tersebut pada pukul 10.00-11.45 WIB.

    Sementara itu, Direktur Utama Telkom Indonesia Ririek Adriansyah memenuhi undangan diskusi pukul 15.00-16.47 WIB. Seusai pertemuan yang digelar tertutup itu, keduanya enggan memberikan pernyataan apa pun kepada awak media di lokasi.

    Namun, Muliaman membeberkan isi pertemuan tersebut. “Kita tadi ngobrol-ngobrol saja. Nanti tentu saja dengan semuanya yang tujuh yang akan diserahkan ke Danantara. Lebih banyak perkenalan sebetulnya,” ungkapnya.

    Pertemuan tersebut masih dalam tahap awal untuk BUMN yang turut bergabung dalam Danantara. Menurut Muliaman belum ada pembahasan detail.

    “Tidak ada hal-hal khusus. Komunikasi pendahuluan saja dan kita sepakat untuk mem-follow up proses ini sesegera mungkin. Mudah-mudahan dengan perkenalan itu bisa lebih efektif, saya kira tidak ada hal-hal lain,” tegasnya.

  • Bahas Proses Pengembalian Kerugian, Korban Robot Trading ATG Datangi Kejari Kota Malang

    Bahas Proses Pengembalian Kerugian, Korban Robot Trading ATG Datangi Kejari Kota Malang

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan

    TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Para korban kasus investasi bodong robot trading Auto Trade Gold (ATG) mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, Selasa (19/11/2024).

    Diketahui, mereka datang untuk membahas terkait perkembangan serta tindak lanjut proses pengembalian kerugian.

    Kasi Intel Kejari Kota Malang, Agung Tri Radityo menuturkan, ada sekitar 70 korban yang hadir, baik secara luring maupun daring.

    “Jadi, pengembalian kerugian korban akan dilakukan secara proposional lewat perwakilan yang sah dan sesuai dengan aturan serta mekanisme yang berlaku. Apabila ada kelebihan, maka aset tersebut dirampas untuk negara,” jelasnya.

    Dalam kasus tersebut, Aparat Penegak Hukum (APH) telah mengamankan barang bukti dari aset-aset milik para pelaku, yakni Dinar Wahyu Saptian Dyfrig alias Wahyu Kenzo dan pelaku lainnya.

    Yaitu, uang tunai senilai Rp 15 miliar, uang sekitar Rp 18 miliar di rekening Bank Mandiri, uang 10.993 dollar Amerika, 9 tas mewah merek Hermes, 25 aset tanah dan bangunan dan 10 kendaraan bermotor mewah.

    “Terhadap barang bukti itu dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, yang berbunyi bahwa dikembalikan kepada member (korban) ATG,” tambahnya.

    Dalam pertemuan tersebut, pihak jaksa dari Kejari Kota Malang menjelaskan, pengembalian barang bukti harus melalui konsorsium atau paguyuban yang mewakili para korban.

    “Kami hanya menyerahkan ke mereka, selanjutnya yang mengembalikan secara proposional itu adalah dari paguyuban,” terangnya.

    Sementara itu, salah satu korban, Elen Fredika Setiawan mengungkapkan, ia beserta keluarga dan beberapa temannya mengalami kerugian mencapai Rp 35,6 miliar.

    Dia pun berharap, pengembalian kerugian dapat melalui konsorsium dan tidak ada kepentingan tersendiri, kecuali untuk para korban.

    “Yang penting saya bakal mengawasi dananya saya dengan grup saya. Apabila semisal ada apa-apa, saya bakal kejar orang yang mengurusi untuk pengembalian itu,” ungkap pria asal Bandung ini.

    Sementara itu, Perwakilan Perkumpulan Perlindungan (PPI) ATG, David Son Samosir mengungkapkan, ada sekitar 1.600 korban dalam kasus robot trading ATG dengan total kerugian Rp 334 miliar.

    Dan 70 korban yang diundang dalam pertemuan di Kantor Kejari Kota Malang, mewakili dari seluruh para korban dengan kuasa.

    “Mereka ada yang mewakili 234 orang, dan ada yang mewakili 589 orang dan juga nilai-nilainya berbeda,” tuturnya.

    Dalam proses pengembalian kerugian ini, pihaknya akan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memverifikasi berkas-berkas yang dimiliki oleh para member atau korban.

    “Pembagiannya kemungkinan secara bertahap, tidak ditunggu sampai asetnya terjual semua. Karena kebanyakan aset, ada uang tunai yang akan dibagikan dan ada juga aset-aset benda bergerak dan benda-benda mati. Kalau untuk nilainya, kami perkirakan ratusan miliar rupiah,” pungkasnya.

    Seperti diberitakan sebelumnya, ketiga terdakwa robot trading ATG yaitu Dinar Wahyu Saptian Dyfrig alias Wahyu Kenzo, Candra Bayu Mahardika alias Bayu Walker, dan Raymond Enovan telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Malang.

    Untuk terdakwa Dinar Wahyu Saptian Dyfrig alias Wahyu Kenzo, terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 106 UU RI No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 3 juncto Pasal 10 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan divonis pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 10 miliar subsider kurungan 3 bulan.

    Lalu, terdakwa Candra Bayu Mahardika alias Bayu Walker terbukti melanggar Pasal 106 UU RI No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 3 juncto Pasal 10 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan divonis pidana penjara 8 tahun dan denda Rp 6 miliar subsider kurungan 3 bulan.

    Kemudian, terdakwa Raymond Enovan terbutki melanggar Pasal 106 UU RI No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 5 ayat 1 juncto Pasal 10 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan divonis pidana penjara 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 1 miliar subsider kurungan 3 bulan.

  • Badan Pengelola Investasi Bikinan Prabowo Punya 3 Fungsi, Apa Saja?

    Badan Pengelola Investasi Bikinan Prabowo Punya 3 Fungsi, Apa Saja?

    Jakarta

    Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara), Kaharuddin Djenod buka-bukaan soal Danantara yang merupakan cikal bakal Super Holding BUMN. Lembaga baru itu nantinya akan membawahi sejumlah BUMN besar.

    Menurut Kaharuddin, Danantara akan lebih besar dari Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesian Investment Authority (INA) selaku sovereign wealth fund (SWF) Indonesia yang sebelumnya sudah ada.

    “Bedanya sama INA, ini jauh lebih (besar), INA yang di-expand. INA yang dibesarkan, INA yang dilengkapi,” katanya di Kantor BP Danantara di Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024).

    Danantara juga akan memiliki tiga fungsi, antara lain sebagai SWF, development investment, dan aset manajemen. Menurut Kaharudin, INA hanya memiliki satu pilar.

    “Jadi di Danantara itu akan ada tiga fungsi. Satu Sovereign Wealth Fund, seperti INA Satu pilar lagi adalah di investment, development investment ya. Terus kemudian yang ketiga adalah di aset manajemen. Jadi tiga pilar. Sementara INA hanya satu pilar,” bebernya.

    Menurutnya, Danantara merupakan gabungan dari Temasek dan Government of Singapore Investment Corporation Private Limited (GIC) di Singapura. Danantara sendiri digagas langsung Presiden Prabowo Subianto, termasuk untuk penamaannya.

    “Sebagai contoh, kalau di Singapura itu ada Temasek, ada GIC. Maka Danantara adalah yang digabungkan. Temasek dengan GIC itu digabungkan menjadi satu untuk besar, raksasa, yang dinamakan Danantara. Di mana ide ini adalah ide Presiden langsung. Dan nama Danantara juga dari Presiden langsung,” terang dia.

    Adapun hari ini Direktur Utama Bank BRI Sunarso mendatangi kantor Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara). Danantara memang dijadwalkan bertemu dengan 7 BUMN, termasuk BRI, yang dimulai hari ini.

    Menurut Kaharudin, pertemuan tersebut bertujuan untuk perkenalan antara kedua belah pihak. Direncanakan bahwa Danantara nantinya akan menjadi lembaga yang mengelola aset 7 BUMN.

    “Jadi, ini adalah pertemuan untuk perkenalan sebetulnya, sementara Danantara melakukan persiapan-persiapan formalitas. Kemudian kita ingin juga mengenal lebih lanjut dengan BUMN-BUMN yang akan bergabung dengan Danantara. Dan saya pikir BUMN-BUMN yang akan bergabung juga membutuhkan informasi tentang Danantara,” tutur Kaharuddin.

    Sebagai informasi, sebanyak 7 BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara. Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

    Apabila konsolidasi berjalan mulus, Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$ 600 miliar atau sekitar Rp 9.479 triliun. Rinciannya, aset Bank Mandiri Rp 2.174 triliun, BRI Rp 1.965 triliun, PLN Rp 1.671 triliun, Pertamina Rp 1.412 triliun, BNI Rp 1.087 triliun, Telkom Indonesia Rp 318 triliun, MIND ID Rp 259 triliun, dan aset INA Rp 163 triliun.

    (ily/kil)

  • Dukung Industri Kreatif, Bank Mandiri Dorong Tenun Tradisional Bali, Lombok, dan Kupang Tembus Pasar Global

    Dukung Industri Kreatif, Bank Mandiri Dorong Tenun Tradisional Bali, Lombok, dan Kupang Tembus Pasar Global

    Denpasar: Bank Mandiri kembali menunjukkan komitmen dalam mendukung industri kreatif Tanah Air melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Kali ini, Bank Mandiri meluncurkan inisiatif baru untuk memperkuat kelompok tenun tradisional di Bali, Lombok dan Kupang, yang diharapkan mampu mengangkat produk tenun lokal Indonesia ke panggung internasional.
     
    SEVP Corporate Relation Bank Mandiri Wisnu Trihanggodo menegaskan Bank Mandiri berkomitmen penuh untuk mendukung pengembangan industri fesyen lokal, khususnya melalui pemberdayaan kelompok tenun tradisional. 
     
    “Tenun Bali, Lombok, dan Kupang menyimpan kekayaan budaya dan nilai artistik yang luar biasa. Kami melihat potensi besar untuk mendorong produk ini agar mampu bersaing di pasar global. Bantuan berupa pelatihan dan infrastruktur yang kami berikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi para pengrajin tenun,” ujar Wisnu di Kompleks Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bukit Ungasan, Bali, pada Sabtu, 16 November 2024.
     

    Sebagai bagian dari inisiatif ini empat kelompok tenun dari Lombok, Bali, dan Kupang mendapatkan dukungan Bank Mandiri untuk mengembangkan industri kreatif masing-masing.  Antara lain, Koperasi Produsen Cipta Wastra Sundara di Bali yang menghimpun 63 penenun dari sembilan kabupaten, dua kelompok binaan Rumah BUMN di Kupang yakni Kelompok Tenun Ikat Ina Sabu dengan 30 anggota dan Kelompok Tenun Ayu Tupas dengan 14 anggota serta Kelompok Usaha Bersama Nyalakok Tenun dari Lombok Timur yang beranggotakan 13 penenun. 
    Wisnu menjelaskan, Bank Mandiri turut menyediakan pelatihan khusus untuk memperdalam keterampilan tenun, sekaligus membekali para penenun dengan berbagai sarana dan prasarana seperti mesin jahit, mesin tenun, bahan baku benang, pewarna, hingga peralatan pendukung lain. Dukungan bank berlogo pita emas ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif lokal dan memberikan peluang bagi produk Indonesia untuk lebih dikenal di luar negeri.
     
    “Kami ingin memberikan kesempatan kepada para penenun lokal untuk berkembang, berinovasi, dan memasarkan hasil karya mereka di kancah internasional,” jelas Wisnu.
     

    Pemberdayaan ini sekaligus menjadi langkah konkret Bank Mandiri dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya di bidang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan tujuan ke-8 pada Sustainable Development Goals (SDGs).
     
    Bank berkode emiten BMRI ini menyatakan dukungan tersebut menjadi bagian dari fokus perseroan sebagai perusahaan BUMN dalam mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Dengan memfasilitasi peningkatan kualitas produk, Bank Mandiri berharap tenun Bali, Lombok dan Kupang dapat menjadi identitas fesyen Indonesia yang membawa kekayaan budaya lokal. 
     
    Program TJSL Bank Mandiri ini diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.
     
    “Dengan dukungan ini, kami ingin menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi para pelaku usaha kreatif, memberi semangat untuk terus berkarya, serta membawa produk mereka ke pasar yang lebih luas,” katanya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Bank Mandiri Dorong Tenun Tradisional Bali, Lombok dan Kupang Menembus Pasar Global – Page 3

    Bank Mandiri Dorong Tenun Tradisional Bali, Lombok dan Kupang Menembus Pasar Global – Page 3

    Sebagai bagian dari inisiatif ini, empat kelompok tenun dari Lombok, Bali dan Kupang mendapatkan dukungan Bank Mandiri untuk mengembangkan industri kreatif masing-masing. Antara lain, Koperasi Produsen Cipta Wastra Sundara di Bali yang menghimpun 63 penenun dari sembilan kabupaten, dua kelompok binaan Rumah BUMN di Kupang yakni Kelompok Tenun Ikat Ina Sabu dengan 30 anggota dan Kelompok Tenun Ayu Tupas dengan 14 anggota serta Kelompok Usaha Bersama Nyalakok Tenun dari Lombok Timur yang beranggotakan 13 penenun.

    Wisnu menjelaskan, Bank Mandiri turut menyediakan pelatihan khusus untuk memperdalam keterampilan tenun, sekaligus membekali para penenun dengan berbagai sarana dan prasarana seperti mesin jahit, mesin tenun, bahan baku benang, pewarna, hingga peralatan pendukung lain. Dukungan bank berlogo pita emas ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif lokal dan memberikan peluang bagi produk Indonesia untuk lebih dikenal di luar negeri.

    “Kami ingin memberikan kesempatan kepada para penenun lokal untuk berkembang, berinovasi, dan memasarkan hasil karya mereka di kancah internasional,” jelas Wisnu. Pemberdayaan ini lanjutnya, menjadi langkah konkret Bank Mandiri dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya di bidang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan tujuan ke-8 pada Sustainable Development Goals (SDGs).