BUMN: bank bjb

  • Usut Dugaan Korupsi Iklan BJB, KPK Jadwalkan Pemanggilan Ridwan Kamil

    Usut Dugaan Korupsi Iklan BJB, KPK Jadwalkan Pemanggilan Ridwan Kamil

    PIKIRAN RAKYAT – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika memastikan, pihaknya akan memanggil Mantan Gubernur, Ridwan Kamil terkait dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB periode 2021-2023.

    Pemanggilan terhadap Ridwan Kamil berhubungan dengan alat bukti yang disita oleh KPK beberapa waktu lalu.

    “Tentu akan ada klarifikasi dari yang bersangkutan (Ridwan Kamil) mengenai alat bukti yang sudah disita dari rumah yang bersangkutan,” kata Tessa di Jakarta, Kamis, 10 April 2025 seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Dalam kesempatan itu, Tessa belum menjelaskan jadwal pemanggilan Ridwan. Namun, dirinya meminta semua pihak menunggu pemeriksaan dalam kasus itu.

    KPK Masih Periksa Internal Bank BJB

    Hingga saat ini, KPK belum selesai memeriksa saksi-saksi internal Bank BJB, termasuk pihak vendor yang memenangkan pengadaan iklan tersebut.

    “Belum selesai. Pemeriksaan masih berlangsung,” katanya.

    Sebelumnya, Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo mengatakan, pihaknya akan memeriksa RK usai periksaan internal Bank BJB dan vendor.

    “Terhadap Ridwan Kamil, akan kami jadwalkan sesegera mungkin usai pemeriksaan saksi-saksi dari internal BJB dan vendor yang memenangkan pengadaan tersebut,” kata Budi di Jakarta, Jumat, 21 Maret 2025.

    Untuk diketahui, KPK pada 10 Maret 2025 telah menggeledah kediaman Ridwan Kamil guna penyelidikan lebih lanjut kasus dugaan korupsi pada Bank BJB. Lembaga antirasuah itu berhasil menyita sejumlah dokumen.

    Dalam kasus tersebut, kerugiaan negara diprediksi mencapai Rp222 miliar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KPK Ungkap Rencana Pemanggilan Ridwan Kamil Terkait Kasus Bank BJB, Kapan Tepatnya?

    KPK Ungkap Rencana Pemanggilan Ridwan Kamil Terkait Kasus Bank BJB, Kapan Tepatnya?

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui juru bicara Tessa Mahardhika menyampaikan informasi terkini mengenai rencana pemanggilan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Tessa menegaskan, hingga saat ini belum ada kepastian terkait waktu pemanggilan Ridwan Kamil.

    “Sejauh informasi yang saya dapat, belum ada info pasti kapan RK akan dipanggil,” kata Tessa dalam keterangannya, Rabu, 9 April 2025.

    Tessa menegaskan, meski belum ada kejelasan terkait waktu pemanggilan, KPK memastikan bahwa penyidik akan memanggil setiap pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

    “Saya kira penyidik memiliki strategi terkait kebijakan pemanggilan seseorang menjadi saksi. Tapi bisa saya pastikan setiap pihak yang rumah atau lokasinya telah digeledah, maka penyidik akan meminta konfirmasi dari yang bersangkutan,” ujar Tessa.

    KPK Sita Bukti Fantastis

    Penyidik KPK berhasil menyita sejumlah barang bukti penting dalam rangkaian penggeledahan yang dilakukan selama tiga hari di kota Bandung mulai 10 Maret hingga 12 Maret 2025. Penggeledahan menyasar lebih dari 12 lokasi, termasuk rumah Ridwan Kamil dan kantor Bank BJB.

    Barang bukti yang disita yakni uang dalam bentuk deposito sekira Rp70 miliar dan beberapa kendaraan roda dua maupun roda empat. Kemudian, aset tanah rumah dan bangunan yang diduga ada kaitannya dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB tahun 2021-2023.

    “Ini secara overall ya, semua tempatnya saya tidak mendetailkan karena banyak tempat yang kami geledah selama 3 hari kurang lebih 12 tempat. Jadi saya tidak bisa mendetailkan, nanti secara detailnya mungkin bisa disampaikan pada rilis berikutnya,” kata Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Maret 2025.

    Budi mengatakan, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti terkait dengan dugaan pengeluaran dana non-budgeter. Ia menyebut, pihaknya telah memetakan siapa saja pihak-pihak yang menikmati aliran dana non-budgeter tersebut.

    Budi kembali menekankan bahwa penggeledahan dilakukan di berbagai tempat, ia enggan memberikan perincian mengenai barang bukti yang ditemukan di setiap lokasi. Pada intinya banyak barang bukti yang didapatkan KPK selama penggeledahan.

    “Saya bukan ngomong di satu tempat. Selama tiga hari saya melaksanakan penggeledahan banyak yang kami dapatkan,” ucap Budi.

    Kenapa Rumah Ridwan Kamil yang Pertama Digeledah?

    KPK mengakui tempat yang pertama kali digeledah adalah rumah Ridwan Kamil yang berlokasi di Bandung pada Senin, 10 Maret 2025. Budi menjelaskan penggeledahan di rumah Ridwan Kamil dilakukan bukan tanpa alasan karena langkah tersebut diambil berdasarkan petunjuk yang diperoleh dalam proses penyidikan.

    “KPK dalam melaksanakan upaya penggeledahan paksa tentunya ada petunjuk-petunjuk sebelumnya yang telah kita dapatkan sehingga kami melakukan penggeledahan,” kata Budi.

    Akan tetapi, Budi tidak dapat membeberkan secara detail mengenai alasan konkret kenapa rumah Ridwan Kamil yang pertama kali digeledah. Karena, kata dia, hal itu menyangkut teknis penyidikan yang tidak bisa diungkap secara terperinci.

    “Sehingga kami melakukan penggeledahan terhadap beberapa tempat dan pada saat itu memang secara random adalah satu keputusan saya selaku Kasatgas yang menangani perkara tersebut siapa prioritas pertama saya geledah memang rumahnya RK,” ujar Budi.

    Lima Orang Jadi Tersangka

    KPK dalam kasus ini menetapkan lima tersangka, dengan rincian dua orang dari unsur Bank BJB dan tiga lainnya merupakan pihak swasta. Namun, KPK belum melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka.

    “KPK per tanggal 27 Februari 2025 telah menerbitkan 5 buah Sprindik. Tersangka dua orang dari pejabat Bank Jabar Banten, kemudian tiga orang dari swasta,” kata Budi.

    Secara terperinci lima tersangka adalah Direktur Utama nonaktif Bank BJB; Yuddy Renaldi, Pimpinan Divisi Corsec Bank BJB; Widi Hartono, pemilik agensi Arteja Mulyatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri; Ikin Asikin Dulmanan, pemilik agensi PSJ dan USPA; Suhendrik, dan pemilik agensi CKMB dan CKSB; Sophan Jaya Kusuma.

    Budi menjelaskan, pada 2021, 2022, dan Semester 1 2023, Bank BJB merealisasikan belanja beban promosi umum dan produk Bank yang dikelola Divisi Corsec sebesar Rp 409 miliar untuk biaya penayangan iklan di media TV, cetak, dan online melalui kerja sama dengan enam agensi.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun enam agensi adalah PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB), PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB), PT Antedja Muliatama (AM), PT Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM), PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE), dan PT BSC Advertising.

    Dengan rincian PT Cipta Karya Mandiri Bersama menerima dana iklan Rp41 miliar, PT Cipta Karya Sukses Bersama Rp105 miliar, PT Antedja Muliatama Rp99 miliar, PT Cakrawala Kreasi Mandiri Rp81 miliar, PT BSC Advertising Rp33 miliar, dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres Rp49 miliar.

    “Ditemukan fakta bahwa lingkup pekerjaan yang dilakukan agensi hanya menempatkan Iklan sesuai permintaan BJB serta penunjukan agensi dilakukan dengan melanggar ketentuan PBJ (pengadaan barang dan jasa)” ucap Budi.

    Budi menyebut, terdapat selisih uang dari yang diterima oleh agensi dengan yang dibayarkan ke media yaitu sebesar Rp222 miliar. Menurutnya, uang Rp222 miliar tersebut digunakan sebagai dana non-budgeter oleh BJB.

    “Yang sejak awal disetujui oleh YR selaku Dirut bersama-sama dengan WH untuk bekerjasama dengan 6 Agensi tersebut di atas untuk menyiapkan dana guna kebutuhan non-budgeter BJB,” ujar Budi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Meski Dianggap Selesai Usai Kembalikan Uang Kompensasi Para Sopir Angkot, Kajari Kabupaten Bogor: Pengembalian Tidak Hentikan Proses Hukum

    Meski Dianggap Selesai Usai Kembalikan Uang Kompensasi Para Sopir Angkot, Kajari Kabupaten Bogor: Pengembalian Tidak Hentikan Proses Hukum

    Jabar Ekspres – Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tetap menjalankan proses hukum, meski uang kompensasi para sopir angkot sudah dikembalikan dan dianggap selesai oleh Kepala Dishub Kabupaten Bogor.

    Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Irwanuddin Tadjuddin menegaskan, proses pengembalian uang tidak menghentikan proses hukum

    “Kalau dikembalikan kan proses pengembalian kan tidak menghentikan perbuatan pidana nya. Kita lihat nanti seperti apa,” kata Irwanuddin di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Minggu (6/4/2025).

    Hingga kini, tim siber pungli yang terdiri dari Polres Bogor, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, dan Inspektorat sedang melakukan pemeriksaan terhadap sembilan oknum yang diduga bermasalah.

    Saat ini, tim siber pungli tengah memeriksa dua persoalan yakni beberapa Kepala Desa yang meminta THR dan kabar pemotongan kompensasi untuk para sopir angkot jalur Puncak Bogor.

    “Saat ini kan masih dilakukan oleh siber pungli, kami masih menunggu hasil penyidikan dan penyelidikan oleh siber pungli,” ucap dia.

    Sebelumnya, Kepala Dishub Kabupaten Bogor Agus Ridho menjelaskan, pihak yang melakukan pemungutan itu sudah melakukan klarifikasi dan mengembalikan uang kepada para sopir sebesar Rp 11,2 Juta.

    Agus menutur, nama instansi Dishub Kabupaten Bogor dicatut agar meyakinkan para sopir dalam kegiatan pemotongan kompensasi itu.

    “Ya memang dishub istilahnya dicatut namanya sehingga dalam hal ini itu untuk meyakinkan kepada para sopir sehingga dalam hal ini saya katakan, saya tegaskan bahwa tidak ada,” tegasnya.

    “Kita ini sifatnya hanya membantu dan itu program, program provinsi jadi yang membagikan juga bank BJB dan Baznas jadi kita ga ada keterkaitan dalam hal ini,” sambung dia.

    Ia menyampaikan, Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU) sudah memberikan klarifikasi dan mengembalikan dana tersebut.

    “Maka ini sudah diklarifikasi sudah diakui dan sudah dikembalikan oleh pihak yang melakukannya pemotongan, maka dalam hal ini sudah selesai,” pungkasnya.

  • Kepala Dishub Bogor Klarifikasi Soal Pemotongan Uang Kompensasi Sopir Angkot: Sudah Selesai

    Kepala Dishub Bogor Klarifikasi Soal Pemotongan Uang Kompensasi Sopir Angkot: Sudah Selesai

    JABAR EKSPRES – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Agus Ridho, akhirnya memberikan penjelasan terkait isu pemotongan uang kompensasi sebesar Rp 200 ribu yang diterima oleh sopir angkot.

    Dalam keterangannya, Agus menegaskan bahwa Dishub Kabupaten Bogor tidak terlibat dalam pemotongan tersebut.

    “Saya pastikan bahwa tidak ada oknum atau anggota Dishub yang terlibat dalam hal ini,” ujar Agus Ridho di Ciawi pada Sabtu (5/4/2025).

    Agus menambahkan bahwa jika ada petugas yang terlibat, pihaknya akan mengusulkan sanksi tegas kepada Bupati Bogor, Rudy Susmanto.

    BACA JUGA: Weekend Terakhir Libur Lebaran, Jasamarga Berlakukan Contraflow di KM 44 – 46 Tol Jagorawi arah Puncak 

    “Bupati juga sudah menyatakan bahwa jika ada yang terbukti bermain, akan dikenakan sanksi,” ujarnya.

    Menurutnya, pihak yang melakukan pemotongan telah melakukan klarifikasi dan mengembalikan uang kompensasi sebesar Rp 11,2 juta kepada para sopir angkot yang terdampak.

    Ia juga menjelaskan bahwa nama Dishub Kabupaten Bogor digunakan untuk meyakinkan sopir agar mengikuti pemotongan tersebut.

    “Dishub hanya dicatut namanya, itu dilakukan untuk meyakinkan sopir. Namun saya tegaskan, Dishub tidak terlibat dalam hal ini,” tegasnya.

    Agus juga menjelaskan bahwa program ini merupakan program provinsi yang melibatkan Bank BJB dan Baznas dalam proses pembagian, sehingga Dishub tidak memiliki keterkaitan langsung.

    BACA JUGA: Anggaran Perbaikan Rutilahu Jabar Ditingkatkan Jadi Rp40 Juta per Unit di 2025

    Dengan klarifikasi yang telah dilakukan oleh Organda dan Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU) yang mengembalikan dana tersebut, Agus menyatakan bahwa permasalahan ini telah selesai.

    “Semua sudah diklarifikasi, diakui, dan dana yang dipotong telah dikembalikan, sehingga masalah ini sudah selesai,” tutupnya.

     

  • Jalan Braga Bandung: Sejarah, Spot Instagramable, dan Daya Tariknya

    Jalan Braga Bandung: Sejarah, Spot Instagramable, dan Daya Tariknya

    Jalan Braga menawarkan beragam tempat menarik yang sayang untuk dilewatkan. Gedung Merdeka, saksi bisu Konferensi Asia Afrika tahun 1955, menjadi salah satu ikon bersejarah yang wajib dikunjungi. Di dalamnya terdapat Museum Konferensi Asia Afrika yang menyimpan berbagai artefak bersejarah.

    Pencinta seni dapat mengunjungi berbagai galeri seni dan toko antik yang menawarkan karya seni lokal dan barang-barang antik. Anda bisa menemukan perhiasan, jam, dan pernak-pernik vintage yang unik. Bagi pencinta kuliner, banyak kafe dan restoran klasik dengan suasana zaman kolonial yang menawarkan beragam pilihan makanan lokal dan internasional. Braga Permai, berdiri sejak tahun 1920-an, menjadi salah satu contohnya.

    Selain itu, terdapat Braga CityWalk, pusat perbelanjaan modern yang tetap mempertahankan nuansa klasik Braga. Anda juga dapat menemukan Pasar Braga, yang menjual berbagai produk lokal seperti kerajinan tangan, pakaian, aksesoris, dan makanan ringan khas Bandung. Jangan lewatkan juga street art dan mural yang menghiasi dinding-dinding bangunan, menjadikannya spot foto yang populer. Terakhir, Taman Braga menawarkan tempat yang nyaman untuk bersantai.

    Banyak gedung di sepanjang Jalan Braga yang mempertahankan arsitektur kolonial Belanda, seperti Gedung De Eerste Nederlandsch-Indische Spaarkas (DENIS), yang kini digunakan oleh Bank bjb. Keberadaan bangunan-bangunan bersejarah ini menambah nilai estetika dan sejarah Jalan Braga.

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Open House Prabowo hingga Pelaporan LHKPN

    Isu Politik-Hukum Terkini: Open House Prabowo hingga Pelaporan LHKPN

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik-hukum terkini diisi dengan open house Presiden Prabowo Subianto pada momen Lebaran 2025 hingga KPK mengundur batas akhir pelaporan LHKPN hingga 11 April 2025.

    Selain itu ada juga soal sikap Partai Golkar yang menegaskan kesiapan membantu kadernya Ridwan Kamil yang sedang ramai dikaitkan dengan isu perselingkuhan. Adapula soal kabar rencana silaturahmi Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Berikut lima isu politik dan hukum terkini:

    1. Open House Prabowo Dihadiri Ribuan Masyarakat Termasuk Disabilitas

    Ribuan masyarakat termasuk warga disabilitas menghadiri griya atau open house perdana Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (31/3/2025) pagi.

    Warga yang umumnya mengenakan kemeja batik telah memadati pintu masuk Sekretariat Negara sejak pagi seusai salat id untuk bertemu Prabowo. Begitu memasuki kawasan Istana, mereka harus melewati pemeriksaan keamanan ketat oleh petugas. 

    Setelah lolos pemeriksaan, warga akan mendapatkan kartu tanda masuk, masing-masing berwarna biru, hijau, kuning, dan ungu. Mereka juga diberikan snack dan minuman. Setelahnya itu, mereka berbaris rapi menuju tenda tunggu yang telah disediakan. 

    2. Golkar Siap Bantu Ridwan Kamil Hadapi Kasus Hukum dan Isu Selingkuh

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, menyatakan partainya siap memberikan bantuan hukum kepada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ridwan Kamil (RK), terkait dugaan kasus hukum dan isu perselingkuhan yang menimpanya. Bantuan tersebut akan diberikan jika RK memintanya.

    “Jika Pak RK menghendaki Partai Golkar ikut melakukan pendampingan, kami tentu terbuka,” ujar Ace di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (31/3/2025).

    Ace menegaskan hingga saat ini Ridwan Kamil belum memiliki status hukum dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB dan belum dipanggil sebagai saksi. Sementara itu, terkait isu perselingkuhan dengan selebgram dan model majalah dewasa, Lisa Mariana, hal tersebut masih dalam tahap klaim sepihak di media sosial. 

    3. Setelah Sowan Megawati, Didit Prabowo Kunjungi Jokowi di Solo

    Isu politik-hukum terkini lainnya, yakni putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo Prabowo mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kota Solo, setelah bersilaturahmi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Senin (31/3/2025).

    Pantauan Beritasatu.com, Didit Prabowo beserta rombongan tiba di kediaman Jokowi, Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo sekitar pukul 15.36 WIB di tengah guyuran hujan. 

    “Selamat Idulfitri, mohon maaf lahir batin,” ucap pria yang berprofesi sebagai desainer itu menyapa wartawan sembari berlalu masuk ke dalam kediaman Jokowi.

    Pertemuan Didit Prabowo dengan Jokowi berlangsung tertutup. Selang 30 menit, Didit yang mengenakan kemeja batik biru keluar dari kediaman Jokowi dan kembali mengucapkan selamat Lebaran 2025 kepada awak media yang hendak mewawancarainya.

  • Tidak Datang Barengan ke Salat Id, Ridwan Kamil Bersama Istrinya Atalia Praratya Munculkan Kode “Berpisah”?

    Tidak Datang Barengan ke Salat Id, Ridwan Kamil Bersama Istrinya Atalia Praratya Munculkan Kode “Berpisah”?

    GELORA.CO – Ridwan Kamil bersama istrinya, Atalia Praratya akhirnya muncul ke publik, semenjak dirinya disoroti banyak pihak karena kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB dan kasus tuduhan perselingkuhan.

    Kemunculan Ridwan Kamil dan Atalia ke publik saat momen Salat Id.

    Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bersama istrinya, Atalia Praratya terpantau melakukan Salat Id di lingkungan rumahnya di kawasan Ciumbuleuit, Kota Bandung.

    Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, bersama istrinya Atalia Praratya terpantau melaksanakan Salat Id di lapangan dekat rumahnya di Jalan Gunung Kencana RW 06 Ciumbuleuit, Kota Bandung.

    Namun, keduanya datang di waktu yang tidak bersamaan dan secara terpisah.

    Terpantau, Atalia Praratya datang lebih dulu ditemani oleh kakak dan ibunya.

    Sementara itu, Ridwan Kamil datang secara terpisah dan tidak melewati jalan utama menuju lapangan.

    Usai melaksanakan Salat Id, keduanya juga pulang secara terpisah.

    Ridwan Kamil terlihat berjalan pulang mendahului istrinya Atalia.

    Hal ini menjadi tanda tanya besar apakah keduanya masih bersama atau berspisah.

    Terlebih keduanya sebelum diterpa dugaan kasus BJB dan dugaan perselingkuhan dikenal selalu bersama-sama dan memiliki hubungan yang romantis di hadapan publik.  

    Diketahui, Ridwan kamil tengah menjadi sorotan banyak pihak.

    Pasalnya, Ridwan Kamil tengah menghadapi beberapa kasus yang menyeret namanya, diantaranya adalah pemanggilan dirinya oleh KPK setelah lebaran, terkait kasus korupsi dana iklan Bank BJB serta kasus tuduhan perselingkuhan antara Ridwan Kamil dengan seorang selebgram sekaligus model majalah dewasa cantik bernama Lisa Mariana.

    Saat ditanya terkait dua kasus tersebut, Ridwan Kamil enggan memberikan komentar.

    Sembari jalan menunduk tanpa ditemani siapapun, ia menanggapi singkat dan menjawab bahwa semua itu ditanyakan ke kuasa hukum saja.

    “Dihukumkan saja. Ke kuasa hukum saja ya, punteun (maaf) ya,” ungkap Ridwan Kamil saat ditemui usai Salat Id, Senin (31/3/2025).

    Hal serupa juga dilakukan oleh istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya. Ia juga enggan berkomentar terkait beberapa kasus yang menimpa suaminya tersebut.

    Atalia terlihat berjalan pulang setelah Ridwan Kamil. Ia juga sempat terlihat bersalam-salaman dan foto bersama dengan beberapa warga.

    Saat ditanya terkait beberapa kasus yang menimpa suaminya, ia hanya tersenyum seakan memberikan kode bahwa dirinya enggan berkomentar.

    Antusiasme warga terhadap Ridwan Kamil saat momen Salat Id ini juga tidak terlihat. Ridwan Kamil juga tidak terlihat bersalam – salaman dengan warga lainnya. Setelah Salat Id, ia langsung berjalan pulang begitu saja.

    Warga justru terlihat lebih antusias untuk bercengkrama dan bersalam salaman dengan Atalia, khususnya para perempuan, anak-anak dan ibu-ibu.  Ia juga terlihat sempat berfoto bersama dengan para warga.

    Belum diketahui apa penyebab keduanya tidak datang dan pulang secara bersamaan. Bahkan tidak terlihat interaksi yang cukup intens antara keduanya.

    Sumber: tvone

  • Golkar Siap Bantu Ridwan Kamil Hadapi Kasus Hukum dan Isu Selingkuh

    Golkar Siap Bantu Ridwan Kamil Hadapi Kasus Hukum dan Isu Selingkuh

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, menyatakan partainya siap memberikan bantuan hukum kepada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ridwan Kamil (RK), terkait dugaan kasus hukum dan isu perselingkuhan yang menimpanya. Bantuan tersebut akan diberikan jika RK memintanya.

    “Jika Pak RK menghendaki Partai Golkar ikut melakukan pendampingan, kami tentu terbuka,” ujar Ace di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (31/3/2025).

    Ace menegaskan hingga saat ini Ridwan Kamil belum memiliki status hukum dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB dan belum dipanggil sebagai saksi. Sementara itu, terkait isu perselingkuhan dengan selebgram dan model majalah dewasa, Lisa Mariana, hal tersebut masih dalam tahap klaim sepihak di media sosial.

    “Kita tidak boleh mendahului proses hukum. Saat ini, Pak RK belum memiliki status apa pun dalam kasus ini,” tambahnya.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa Ridwan Kamil setelah Lebaran dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB). Pemeriksaan dilakukan setelah KPK mengumpulkan bukti dan keterangan dari saksi lain.

    Selain kasus hukum, Ridwan Kamil juga diterpa isu perselingkuhan dengan Lisa Mariana. Lisa mengklaim memiliki anak dari RK dan mengunggah bukti berupa tangkapan layar percakapan serta cuplikan video call yang diduga melibatkan RK. Ia juga menampilkan video dirinya menerima uang yang diklaim sebagai sogokan untuk menggugurkan kandungannya pada 2021.

    Lisa mengeklaim selama ini ia menerima nafkah untuk anaknya, tetapi setelah RK terseret kasus KPK, ia tidak lagi mendapat dukungan finansial. Hal itu disebut sebagai alasan dirinya mengungkap dugaan perselingkuhan ke publik.

    Menanggapi tuduhan tersebut, RK membantah dengan tegas melalui akun Instagram resminya @ridwankamil pada Kamis (27/3/2025).

    “Kabar yang beredar tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang,” tulisnya.

    RK mengaku hanya sekali bertemu Lisa dalam konteks permohonan bantuan kuliah. Menurutnya, saat itu Lisa sudah dalam keadaan hamil. Ia juga menegaskan masalah tersebut telah diselesaikan empat tahun lalu dengan bukti akurat, bahkan Lisa telah meminta maaf di hadapan keluarganya.

    “Saya tidak mengerti kenapa ini dimunculkan lagi. Semoga yang bersangkutan mendapat hidayah,” tambah RK.

    RK menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk menghadapi tuduhan tersebut.

    “Saya akan menggunakan tim hukum untuk membuktikan kebohongan dan fitnah ini,” pungkas Ridwan Kamil.

  • Atalia Praratya Tegas Tak Mau Diduakan, Ingin Berpisah dan Biarkan Ridwan Kamil Memilih Wanita Lain

    Atalia Praratya Tegas Tak Mau Diduakan, Ingin Berpisah dan Biarkan Ridwan Kamil Memilih Wanita Lain

    GELORA.CO – Dugaan perselingkuhan yang melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana membuat netizen mempertanyakan kabar sang istri sah yakni Atalia Praratya.

    Ridwan Kamil sebelumnya dituding selingkuh dengan Lisa Mariana sampai memiliki seorang anak perempuan.

    Kasus perselingkuhan itu bermula langsung dari Lisa Mariana sendiri yang tiba-tiba mengunggah isi pesan chat diduga dengan Ridwan Kamil.

    Lisa Mariana selama ini diam namun mendadak geram karena nafkah yang diberikan untuknya dan sang anak tiba-tiba berhenti.

    Menurut Lisa, Ridwan Kamil sempat menghilang gara-gara terkena kasus. Meski tak disebutkan, diduga kasus yang dimaksud berkaitan dengan dugaan korupsi Bank BJB.

    Tudingan negatif ini pun langsung dibantah oleh pihak Ridwan Kamil. Ia menegaskan bahwa tak pernah berselingkuh bahkan sampai memiliki anak dengan Lisa Mariana.

    Lantas, bagaimana reaksi sang istri yakni Atalia Praratya?

    Pihak Atalia Praratya sebelumnya tidak secara langsung menanggapi kasus dugaan perselingkuhan ini.

    Meski demikian, wawancara lama Atalia bersama Feni Rose nampaknya menjadi sorotan kembali.

    Wawancara tersebut terjadi sekitar tahun 2023. Saat itu adalah 27 tahun dirinya menikah dengan Ridwan Kamil.

    Ia mengatakan, dirinya keras jika menyangkut masalah perselingkuhan.

    “Saya bilang ke Kang Emil, saya agak keras urusan ini. Saya bilang saya enggak mau didua,” kata Atalia, dalam wawancara tersebut.

    Dirinya juga menegaskan jika memang dirinya diduakan, maka ia akan secara suka rela pergi dan mengikhlaskan suaminya memilih orang lain.

    “Kalau misalkan begitu, berarti sudah tidak sama saya lagi hatinya, silakan memilih orang lain. Jadi tegas aja di sini, setelah itu kita lepaskan Kang Emil,” katanya lagi.

    Sementara itu, sampai saat ini pihak Lisa Mariana masih bersikeras bahwa anak yang dilahirkannya adalah darah sang mantan gubernur.

    Ia bahkan berani untuk meminta tes DNA dan membuktikan bahwa dirinya tak berbohong.

    Meski demikian, sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak RK soal permintaan tes DNA tersebut.

    Pihak sang mantan gubernur hanya menjelaskan bahwa tudingan yang ditujukan padanya tidaklah benar.

    Pertemuan antara ia dan Lisa pun hanya berlangsung satu kali terkait permohonan bantuan kuliah.

    “Saya akan menggunakan tim hukum, untuk mewakili saya dalam permasalahan ini,” tegas RK. 

  • Isu Politik-Hukum Sepekan, Bukber Prabowo hingga Kasus Ridwan Kamil

    Isu Politik-Hukum Sepekan, Bukber Prabowo hingga Kasus Ridwan Kamil

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum selama sepekan menjadi perhatian pembaca. Berita buka bersama (bukber) Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka menjadi fokus pembaca.

    Berita politik dan hukum lainnya, KPK yang mulai mengumpulkan bukti dalam kasus dugaan korupsi Bank BJB yang melibatkan Ridwan Kamil, Presiden Prabowo Subianto yang melantik 31 duta besar, lanjutan kasus polisi ditembak TNI di Lampung, hingga polemik UU TNI.

    Isu Politik dan Hukum Sepekan Beritasatu.com

    1. Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Prabowo Saat Bukber di Istana

    Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengungkap isi pembicaraannya dengan Presiden Prabowo Subianto saat buka puasa bersama di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu (26/3/2025).

    Menurut Jokowi, pertemuan dengan Prabowo hanya silaturahmi biasa. Ia mengaku keduanya hanya bicara beberapa hal termasuk isu politik.

    Jokowi mengungkapkan pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua jam. Jokowi membantah dirinya membahas mengenai Danantara bersama Prabowo.

    2. KPK Kumpulkan Bahan Sebelum Periksa Ridwan Kamil seusai Lebaran

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil (RK) seusai Lebaran tahun ini. Dia hendak dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pengadaan iklan di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB).

    Disampaikan Tessa, pada prinsipnya tim penyidik KPK mesti memiliki bahan-bahan terlebih dahulu sebelum memeriksa seorang saksi. Bahan tersebut bisa berupa keterangan para saksi lainnya, surat, petunjuk, maupun barang bukti elektronik.

    3. Presiden Prabowo Subianto Resmi Lantik 31 Dubes RI, Ini Nama-namanya

    Selain berita terkait bukber Prabowo dengan Jokowi dan kasus Ridwan Kamil, berita politik dan hukum lainnya yakni Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 31 duta besar (dubes) luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) Republik Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Para dubes akan mewakili Indonesia di berbagai kawasan strategis di dunia, termasuk di sejumlah organisasi internasional. Pelantikan dubes didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25/P dan 40/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.

    4. Kasus Polisi Ditembak di Lampung, Kasad: 2 Prajurit TNI Pasti Dipecat

    TNI AD memastikan dua prajurit TNI AD yang terlibat dalam kasus polisi ditembak di Lampung hingga tewas akan dipecat. Sebanyak tiga polisi tewas saat penggerebekan arena judi sabung ayam, Kampung Karang Manik, Way Kanan, Lampung.

    Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan pemecatan dilakukan karena kedua prajurit tersebut telah menghilangkan nyawa tiga anggota polisi. Namun, ia memastikan proses hukum tetap dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

    Maruli juga menyampaikan komitmen TNI AD untuk bertindak tegas terhadap prajurit yang melanggar hukum, terutama terkait kasus polisi ditembak di Lampung.

    5. Polemik UU TNI: Perlu Seleksi Transparan Prajurit Duduki Jabatan Sipil

    UU TNI harus diperkuat dengan peraturan teknis untuk memastikan seleksi prajurit aktif yang menduduki jabatan pada 14 kementerian/lembaga benar-benar dilakukan secara demokratis, transparan, dan ketat tanpa mengorbankan supremasi sipil.

    Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan seleksi yang ketat untuk TNI aktif menduduki jabatan sipil perlu diatur secara jelas dalam peraturan teknis.

    Demikian isu politik dan hukum sepekan, di antaranya terkait bukber Prabowo dan Jokowi hingga kasus Ridwan Kamil.