untuk menyosialisasikan gabah yang dipanen itu adalah gabah yang masuk dalam usia panen
Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog menggandeng penyuluh pertanian lapangan (PPL) hingga Babinsa dan Babinkamtibmas untuk mengawal panen padi berkualitas, sebagai bagian dari kebijakan penyerapan gabah nasional yang berorientasi pada perlindungan petani.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pengawalan panen dilakukan seiring berlanjutnya kebijakan pembelian gabah dengan skema semua kualitas (any quality) sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memastikan seluruh hasil panen petani tetap terserap.
“Kami nanti rapat koordinasi lanjutan dengan seluruh PPL seluruh Indonesia. Termasuk juga dengan teman-teman Babinsa dan Babinkamtibmas untuk menyosialisasikan gabah yang dipanen itu adalah gabah yang masuk dalam usia panen,” kata Rizal dalam jumpa pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026 di Jakarta, Jumat.
Ia menuturkan kebijakan any quality dipertahankan setelah Bulog berkoordinasi dengan jajaran direksi serta melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Melalui skema tersebut, Bulog memastikan seluruh gabah petani dibeli dengan harga pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram, sehingga petani tidak lagi bergantung pada tengkulak saat musim panen tiba.
Untuk menjaga kualitas beras nasional, pelaksanaan any quality pada 2026 disertai ketentuan gabah yang diserap harus berasal dari padi dengan usia panen yang telah mencukupi.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam jumpa pers bertajuk Capaian Krusial Bulog 2025 dan Langkah Strategis 2026 di Jakarta, Jumat (2/1/2026). ANTARA/Harianto
Bulog menilai panen padi sebelum usia optimal berisiko menurunkan mutu beras karena tingkat pecah tinggi, daya simpan rendah, dan kualitas hasil olahan yang tidak maksimal.
Oleh karena itu, Bulog memperkuat koordinasi lapangan dengan PPL di seluruh Indonesia serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk menyosialisasikan standar usia panen kepada petani.
Langkah pengawalan panen itu diharapkan memastikan keseimbangan antara perlindungan petani, peningkatan kualitas beras nasional, dan penguatan peran Bulog dalam menjaga stabilitas pangan berkelanjutan.
“Ini yang nanti kami akan komunikasikan, diskusikan, kami akan rapat koordinasi dengan teman-teman PPL seluruh Indonesia, dengan teman-teman Babinsa dan Babinkamtibmas. Tujuannya apa? Untuk mensosialisasikan. Jadi yang dipanen itu any quality yang sudah masuk dalam masa usia panen,” beber Rizal.
Adapun pemerintah menargetkan serapan gabah setara beras oleh Perum Bulog di tahun 2026 mencapai 4 juta ton.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan target pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) 4 juta ton pada tahun 2026 untuk memperkuat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP hingga bantuan pangan.
Keputusan menaikkan cadangan beras pemerintah (CBP) dari 3 juta menjadi 4 juta ton diambil agar pemerintah lebih mudah melakukan intervensi pasar dalam rangka menjaga stabilitas pasokan serta harga beras bagi masyarakat melalui SPHP serta menyalurkan bantuan pangan nasional secara cepat tepat sasaran.
“Tadi kami putuskan cadangan beras pemerintah dari 3 juta ton, kita naikkan jadi 4 juta ton agar lebih mudah nanti untuk SPHP, untuk bantuan pangan, dan lain sebagainya,” kata Zulhas, sapaan akrabnya, saat ditemui di Jakarta, Senin (29/12/2025).
Penambahan target serapan beras tersebut penting untuk memperkuat peran Perum Bulog sebagai penopang stabilisasi pangan nasional yang jangka panjang, berkelanjutan, adil, hingga efektif bagi petani.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.