brand merek: Toyota

  • Mantan Sopir Angkot Nyetir Sendiri

    Mantan Sopir Angkot Nyetir Sendiri

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjajal Toyota Crown Fuel Cell Electric Vehicles (FCEV) dalam ajang Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).

    “Mantan sopir angkot nyetir sendiri,” kata Bahlil sebelum masuk ke dalam Toyota Crown FCEV.

    Sejumlah profesi pernah dilakoni pria asal Fakfak, Papua ini. Mulai dari tukang kue semasa kecil, seorang kondektur, hingga menjadi sopir angkot pun dia jalani.

    Dalam kesempatan ini, Bahlil menunjukkan kemampuannya dalam mengemudikan mobil selama satu putaran sekitaran JCC Senayan.

    Bahlil terpantau duduk di bangku sopir ditemani Nandi Julyanto, Presiden Direktur baru PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia(TMMIN) yang duduk di bangku baris depan. Penumpang belakang diisi Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, dan Direktur PT PLN Darmawan Prasodjo.

    Menteri ESDM Bahlil mengemudikan Toyota Crown FCEV Foto: Ridwan Arifin

    Sesampainya di depan JCC, dengan gaya satu tangan memegang kaca mobil, dia sempat memainkan rem dan gas ketika berhenti.

    Setelah keluar dari Toyota Crown FCEV, Bahlil memberikan ulasan terhadap mobil hidrogen yang jumlahnya baru satu unit di Indonesia ini.

    “Mobilnya, suspensinya, stabilizer-nya ya. Bagus sekali,” kata Bahlil.

    “Biasanya kalau mobilnya yang body-nya nggak pas itu, kalau lompat goyang. Ini nggak. Ini top, bagus,” ungkap dia.

    “Stabilizernya bagus, larinya aman. Terus body-nya juga nggak goyang. Terus tikungan tajam pun di-gas, bagus deh,” tambahnya lagi.

    Bahlil mengemudikan Toyota Crown FCEV Foto: Ridwan Arifin

    Toyota Crown FCEV itu diimpor oleh TMMIN untuk keperluan studi. Mobil ini diproduksi di Motomachi Plant, Jepang.

    Menilik spesifikasinya, Crown FCEV mengandalkan mesin yang sama seperti pada Mirai generasi kedua. Saat ketiga tangki dalam kondisi penuh, jarak tempuhnya diklaim mencapai 820 Km. Di sisi lain, waktu pengisian hidrogen cair tersebut juga diklaim hanya butuh waktu tiga menit yang diisi menggunakan Hydrogen Refueling Station (HRS) dengan tekanan 700 bar.

    (riar/dry)

  • Penasaran Jajal Mirai hingga Crown Hidrogen? Catat Lokasi dan Waktunya!

    Penasaran Jajal Mirai hingga Crown Hidrogen? Catat Lokasi dan Waktunya!

    Jakarta

    Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) 2025 resmi dibuka di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025). Momen tersebut juga menjadi tempat peluncuran roadmap hidrogen dan amonia nasional.

    GHES mempertemukan para pemimpin industri, inovator, ilmuwan, dan pembuat kebijakan dari seluruh dunia untuk membahas masa depan hidrogen sebagai solusi energi yang berkelanjutan.

    “Ini membuka babak baru dalam mengimplementasikan Paris Agreement,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat memberikan sambutan dalam acara GHES 2025 di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).

    “Dunia sekarang sebagian yang mengusulkan untuk mendorong energi baru terbarukan dalam menurunkan CO2, kita mendorong 2030-2060 bebas emisi, mulai agaknya ragu-ragu, mulai tidak konsisten,” tambahnya lagi.

    “Indonesia akan selalu ada pada bagian yang akan menjalankan pada komitmen itu tetapi dalam penuh hati-hati secara mendalam,” jelas dia.

    Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi menjelaskan sudah memiliki roadmap pengembangan hidrogen di Indonesia sejak 2023.

    GHES 2025 Foto: Ridwan Arifin

    “Kami laporkan bahwa Kementerian ESDM sudah meluncurkan dokumen strategi hidrogen nasional pada Desember 2023 dan pemerintah menyusun strategi untuk memanfaatkan hidrogen dengan tiga fokus. Hidrogen yang akan digunakan untuk pengembangan energi baru terbarukan, hidrogen yang akan mendukung upaya dekarbonsasi dengan mengembangkan pasar domestik, dan sebagai komoditi hidrogen dan turunannya akan bisa ekspor ke pasar global,” kata Eniya.

    “Pada acara ini kami juga memohon pak Menteri nanti bisa launching yang pertama kali dokumen peta jalan hidrogen dan amonia nasional yang merupakan dokumen yang mencakup analisis produksi, pemanfaatan atau demand, dan bagaimana strategi implementasinya serta rencana aksi,” jelasnya lagi.

    GHES 2025 Foto: Ridwan Arifin

    Indonesia memiliki kesempatan baik untuk mengembangkan hidrogen dan amonia dalam mendukung upaya transisi energi dan dekarbonisasi global. Sebab, Indonesia memiliki modal kuat untuk mengembangkan hidrogen dengan sumber daya yang melimpah.

    Selain itu, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada dalam jalur perdagangan juga menjadi potensi besar yang bisa dimanfaatkan. Karena itu, menurutnya pengembangan hidrogen dan amonia ke depan bisa mengarah ke penggunaan kebutuhan pupuk hingga transportasi seperti untuk bahan bakar transportasi.

    “Dokumen ini diharapkan jadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dan mengembangkan hidrogen sebagai upaya dekarbonisasi sistem hidrogen nasional dan global,” jelas dia.

    Meski belum komersial atau dijual resmi pasar Indonesia, acara GHES juga menyediakan test drive berbagai kendaraan hidrogen, mulai dari Toyota Crown, Toyota Mirai Gen 2, Hyundai Nexo, Gol Cart, dan motor Fuel Cell Electric Vehicles (FCEV). Test drive itu bisa dilakukan mulai dari tanggal 15-17 April 2025.

    Selain itu, GHES juga menampilkan berbagai ekosistem untuk hidrogen. Tak ketinggalan soal kegiatan diskusi dan implementasi terkait hidrogen di dunia.

    “Persertanya lebih dari 2.500 orang dari lebih dari 10 negara,” kata Eniya.

    (riar/dry)

  • Bikin Penasaran, Berapa Harga Bahan Bakar Mobil Hidrogen?

    Bikin Penasaran, Berapa Harga Bahan Bakar Mobil Hidrogen?

    Jakarta

    Sejak beberapa tahun terakhir, sejumlah negara seperti Jepang mulai mengembangkan bahan bakar hidrogen untuk kendaraan bermotor. Sebab, selain ramah lingkungan, sumber energinya berlimpah dan bisa ditemukan di mana saja. Lantas, berapa harga bahan bakar hidrogen?

    Deputy Education dari Indonesia Fuel Cell and Hydrogen Energy (IFHE), Hary Devianto mengatakan, bahan bakar hidrogen terbagi menjadi beberapa kategori yang dikelompokkan melalui warna-warna tertentu. Namun, untuk membuat publik mudah, dia hanya membaginya menjadi dua: low carbon dan high carbon.

    Selain kode hitam dan abu-abu, hidrogen masuk kategori low carbon yang baik dipakai kendaraan bermotor. Hary menjelaskan, harga bahan bakar tersebut kini masih di atas US$ 5 atau Rp 84 ribu per kg. Bahkan, kata dia, ada yang sampai di atas US$ 10 atau 168 ribu per kg.

    “Satu kilogram hidrogen untuk 100 km, itu kan udah terbukti. Nah, target berikutnya adalah US$ 1 (Rp 16 ribuan). Jadi, satu kilogram hidrogen (harganya) US$ 1. Itu pasti udah mengajar seluruh dunia. Sekarang masih di atas US$ 5, bahkan banyak di atas US$ 10,” ujar Hary di Karawang, Jawa Barat, Senin (14/4).

    SPBH atau pom mobil hidrogen Toyota. Foto: Doc. TMMIN.

    Ketika ditanya kapan harga hidrogen bisa US$ 1 per kg, dia belum bisa memberikan kepastian. Namun, intinya, untuk mencapai angka tersebut, ekosistemnya harus lebih dulu terbentuk.

    “Jadi strategi negara beda-beda. Karena targetnya adalah renewable energy, ya. Renewable energy tuh, kunci utamanya pertama intermitensi. Yang kedua, location specific. Nah, karena dua kunci itu, kita nggak bisa pukul rata. Jadi, memang harus ekosistem yang membentuk,” tuturnya.

    Di kesempatan yang sama, Hary menjelaskan, hidrogen berkode warna abu-abu atau grey jauh lebih murah. Bahkan, tak sampai US$ 2 atau Rp 33 ribuan per kg. Namun, bahan bakar tersebut tak disarankan karena tak masuk kategori hidrogen low carbon.

    Grey hydrogen merujuk pada hidrogen yang dihasilkan dari bahan bakar fosil, seperti gas alam atau batubara, melalui proses kimiawi tanpa penerapan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture and Storage, CCS).

    “Itu masuknya hidrogen untuk industri, bukan hidrogen untuk energi. Kalau untuk energi itu udah ada komitmen dunia untuk menggunakan low-carbon hydrogen. Sebenarnya itu masih himbauan, tapi kalau Indonesia itu diwajibkan,” kata dia.

    Sebagai catatan, sejauh ini, hanya ada dua Stasiun pengisian hidrogen (Hydrogen Refueling Station/HRS) di Indonesia, yakni milik PLN di Senayan, Jakarta Pusat dan milik Toyota di Karawang, Jawa Barat.

    (sfn/dry)

  • Sertijab Polda Metro Jaya: Kombes Kusumo Wahyu Jadi Kapolres Metro Bekasi, Lihat Profilnya – Halaman all

    Sertijab Polda Metro Jaya: Kombes Kusumo Wahyu Jadi Kapolres Metro Bekasi, Lihat Profilnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pada Selasa, 15 April 2025, Polda Metro Jaya melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) di Lapangan Presisi Ditlantas.

    Acara ini menandai pergeseran beberapa pejabat tinggi di lingkungan Polda Metro Jaya, salah satunya adalah pelantikan Kombes Kusumo Wahyu Bintoro sebagai Kapolres Metro Bekasi. 

    Dengan pengalaman yang panjang di dunia kepolisian, Kusumo kini dihadapkan pada tantangan besar untuk memimpin wilayah yang dinamis dan berkembang seperti Kota Bekasi.

    Gedung Promoter di Polda Metro Jaya. Kombes Kusumo Wahyu Bintoro saat mengikuti prosesi pelantikan sebagai Kapolres Metro Bekasi dalam acara sertijab di Polda Metro Jaya, 15 April 2025. Dengan pengalaman panjang di kepolisian, Kusumo siap menghadapi tantangan baru di Bekasi. (KOMPAS.com/BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA LADJAR)

    Sertijab Polda Metro Jaya: Kombes Kusumo Wahyu Bintoro diangkat menjadi Kapolres Metro Bekasi

    Pelaksanaan sertijab di Polda Metro Jaya menjadi momentum penting dalam pergantian pejabat. 

    Selain Kombes Kusumo Wahyu Bintoro, ada juga pelantikan pejabat lainnya, termasuk Kombes Henrik Maryanto sebagai Dansatbrimob, Kombes Poliketut Gede Wijatmika sebagai Karoops, dan Kombes Komarudin sebagai Dirlantas Polda Metro Jaya.

    Semua pejabat yang dilantik melakukan pembacaan sumpah yang dipimpin oleh Kapolda Metro Jaya, Karyoto.

    Karyoto pun memimpin dengan penuh khidmat, mengajukan pertanyaan kepada seluruh pejabat yang dilantik, “Apakah saudara-saudara bersedia saya ambil sumpah menurut kepercayaan dan agama masing-masing?” kata Karyoto.

    Mereka pun serempak menjawab, “Bersedia,” sebelum dilanjutkan dengan pembacaan sumpah yang diucapkan oleh masing-masing pejabat sesuai dengan keyakinan mereka.

    Kombes Kusumo Wahyu Bintoro: Pengalaman yang Mengesankan

    Kombes Kusumo Wahyu Bintoro merupakan sosok yang telah memiliki segudang pengalaman dalam dunia kepolisian.

    Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1998 ini dikenal memiliki latar belakang yang kuat di bidang intelijen. Sebelum diangkat menjadi Kapolres Metro Bekasi, Kusumo menjabat sebagai Kapolresta Sidoarjo selama dua tahun enam bulan.

    Kariernya yang penuh dedikasi membawa beliau ke berbagai jabatan strategis lainnya, seperti Kasat Intelkam Polresta Surakarta, Wakapolres Cilacap, hingga Kapolres Boyolali pada 2019.

    Puncak dari perjalanan kariernya adalah saat menjabat sebagai Kapolresta Sidoarjo (2021), sebelum akhirnya dimutasi dan menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Kamneg Baintelkam Polri.

    Pada 2025, Kombes Kusumo dipercaya untuk memimpin Polres Metro Bekasi, sebuah wilayah yang memiliki tantangan besar dalam hal urbanisasi dan masalah kriminalitas.

    Rekam Jejak Keberhasilan dan Kehidupan Pribadi

    Kombes Kusumo Wahyu dikenal sebagai sosok yang memiliki integritas tinggi dalam bertugas. Dengan pengalaman di bidang intelijen, Kusumo diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan di Bekasi yang merupakan kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

    Dalam perjalanan kariernya, ia telah berperan dalam berbagai operasi keamanan yang signifikan.

    Di balik kariernya yang gemilang, Kombes Kusumo juga dikenal sebagai sosok yang memiliki komitmen kuat untuk membangun wilayah yang ia pimpin.

    Dalam laporan harta kekayaan yang ia miliki, Kusumo tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 9,5 miliar, yang meliputi tanah dan bangunan di berbagai lokasi, kendaraan bermotor, serta aset bergerak lainnya.

    Ini menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang berhasil mengelola keuangannya dengan baik.

    Kekayaan Kombes Kusumo Wahyu Bintoro

    Seperti halnya pejabat lainnya, Kombes Kusumo juga tercatat dalam laporan harta kekayaan yang dipublikasikan. Kekayaannya terdiri dari berbagai aset, mulai dari tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai kota di Jawa Tengah dan Yogyakarta hingga kendaraan pribadi seperti Toyota Innova dan Jeep.

    Dengan total kekayaan lebih dari Rp 9,5 miliar, hal ini menunjukkan bahwa Kusumo tidak hanya sukses dalam karier, tetapi juga dalam hal pengelolaan aset.

    Pelantikan Kombes Kusumo Wahyu Bintoro sebagai Kapolres Metro Bekasi membawa angin segar bagi Polda Metro Jaya, khususnya dalam mengatasi masalah-masalah kriminalitas dan keamanan yang terus berkembang.

    Dengan pengalaman yang dimilikinya, Kusumo diharapkan mampu memberikan terobosan baru dalam meningkatkan kinerja kepolisian dan pelayanan publik di Bekasi. Seiring dengan itu, diharapkan pula bahwa ia bisa menjaga integritas dan terus berupaya menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

    Apa pendapat Anda tentang pelantikan Kombes Kusumo Wahyu Bintoro sebagai Kapolres Bekasi?

    Bagikan pandangan Anda di kolom komentar.

    Jika Anda merasa berita ini penting, bagikan dengan teman-teman Anda.

    Ikuti kami di Instagram untuk pembaruan terkini tentang perkembangan di Polda Metro Jaya dan dunia kepolisian.

    Untuk berita-berita menarik lainnya, ikuti kami di:
    https://m.tribunnews.com/

  • Kasus Hibah Pokmas Jatim, KPK Kembali Lakukan Penggeledahan di Surabaya

    Kasus Hibah Pokmas Jatim, KPK Kembali Lakukan Penggeledahan di Surabaya

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan kembali melakukan penggeledahan di Kota Surabaya Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan korupsi terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Prov Jatim TA 2021 – 2022.

    “Penyidik sedang melakukan kegiatan Penggeledahan di Kota Surabaya, terkait penyidikan perkara dana hibah Pokmas Jatim,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, Senin (14/4/2025).

    Saat ditanya lokasi mana saja yang digeledah oleh KPK, Tessa belum mau menjelaskan. “Untuk detil penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan Penggeledahan selesai dilaksanakan,” ujarnya.

    Seperti diketahui, KPK menetapkan 21 tersangka baru yang merupakan Pengembangan dari kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan terhadap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.

    Ke-21 tersangka terdiri dari 4 tersangka sebagai penerima sua dan 17 tersangka lainnya sebagai Tersangka Pemberi. Dari empat tersangka penerima tiga orang diantaranya merupakan penyelenggara negara sementara 1 lainnya merupakan staf dari Penyelenggara Negara. Sementara untuk 17 tersangka pemberi, 15 diantaranya adalah pihak swasta dan 2 lainnya dari Penyelenggara Negara.

    Sebelumnya, pada tanggal 8 Januari 2025, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penyitaan 3 (tiga) unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Surabaya dan 1 (satu) unit apartemen yang berlokasi di Malang yang secara keseluruhan bernilai Rp8.1 miliar.

    Kemudian, pada tanggal 30 September 2024 sampai 3 Oktober 2024, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan pada 10 (sepuluh) rumah atau bangunan. Namun KPK tidak menjelaskan, milik siapa rumah atau bangunan yang dilakukan penggeledahan. KPK hanya menyebut lokasi penggeledahan berlokasi di Kota Surabya, Kab. Bangkalan. Kab. Pamekasan, Kab. Sampang dan Kab. Sumenep.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan di antaranya berupa tujuh unit kendaraan terdiri dari 1 Toyota Alphard, 1 Mitsubisi Pajero, 1 Honda CRV, 1 Toyota Innova, 1 Toyota Hillux double cabin, 1 Toyota Avanza, dan 1 unit merk Isuzu. Terdapat juga jam tangan Rolex (1 buah) dan Cincin Berlian (2 buah).

    KPK juga menyita uang Tunai dalam mata uang asing dan juga rupiah yang bila ditotal dan dirupiahkan senilai kurang lebih sebesar Rp1 miliar. Kemudian, barang bukti elektronik berupa Handphone, Harddisc dan Laptop. Turut disita dokumen-dokumen diantaranya Buku Tabungan. Buku Tanah, Catatan-Catatan, Kuitansi pembelian barang , BPKB dan STNK Kendaraan dan lain sebagainya.

    KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada Jum’at tanggal 6 September 2024 lalu. Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik. KPK juga telah memeriksa Abdul Halim Iskandar dalam kasus tersebut pada Kamis, 12 Agustus 2024 lalu. [hen/beq]

  • Suap Vonis Lepas CPO: 21 Motor, 7 Sepeda dan 7 Mobil Mewah Disita dari Rumah Pengacara Ariyanto – Halaman all

    Suap Vonis Lepas CPO: 21 Motor, 7 Sepeda dan 7 Mobil Mewah Disita dari Rumah Pengacara Ariyanto – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim jaksa penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyitaan barang bukti 21 sepeda motor, 7 sepeda dan 7 mobil mewah dari penggeledahan pada Sabtu hingga Minggu kemarin.

    Penyitaan dilakukan dalam rangka penyidikan kasus suap dan gratifikasi terkait vonis lepas atau onslag van recht vervolging terhadap terdakwa korupsi tiga korporasi ekspor Crude Palm Oil (CPO).

    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar mengatakan, seluruh kendaraan mewah tersebut disita dari rumah salah satu tersangka kasus ini, yakni pengacara Ariyanto Bakri, di Pulugadung, Jakarta Timur.

    “Kemudian 21 unit motor dan 7 sepeda ini disita dari rumah Ariyanto Bakri,” kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar dalam jumpa pers, Senin (14/4/2025) dini hari.

    Di antara kendaraan-kendaraan mewah yang disita, terdapat beberapa merek ternama seperti Ferrari, Nissan GT-R, Mercedes-Benz, Lexus, Toyota Land Cruiser, serta dua unit Land Rover.

    Barang-barang tersebut disita seiring dengan penetapan tersangka Ariyanto Bakri dan beberapa individu lainnya yang terlibat dalam dugaan suap tersebut, termasuk pengacara Marcella Santoso, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, dan Panitera Perdata Muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan.

    PENYITAAN KENDARAAN MEWAH – Sejumlah unit mobil dan sepeda motor mewah sitaan terkait kasus dugaan suap di PN Jakpus terpampang di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (14/4/2025). Kejaksaan Agung menyita beberapa unit mobil dan sepeda motor mewah serta sepeda dalam kasus dugaan suap dan atau gratifikasi terkait putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

    Tak hanya kendaraan mewah, penyidik dalam perkara ini turut menyita barang bukti berupa uang asing.

    Uang-uang tersebut disita dari sejumlah tempat yang digeledah oleh penyidik Kejagung dari kediaman tersangka Ketua PN Jakarta Selatan sekaligus mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, Muhammad Arif Nuryanta.

    Adapun uang yang telah disita yakni 40 lembar mata uang Dolar Singapura pecahan 1.000, mata uang Dolar AS pecahan 100.

    “Uang tersebut disita dari rumah Muhammad Arif Nuryanta yang sudah ditetapkan sebagai tersangka 1 hari lalu,” katanya.

    Kronologi Kasus Suap Vonis Lepas Tiga Korporasi Kakap CPO

    SUAP VONIS LEPAS – Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta saat digiring keluar menuju mobil tahanan, Kejaksaan Agung, Jakarta, Sabtu (12/4/2025). Ia ditetapkan menjadi tersangka suap vonis bebas tiga korporasi sawit terdakwa korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. (Dok Tribunnews)

    Kasus suap ini bermula dari majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memberikan vonis lepas (ontslag) kepada tiga korporasi besar dalam perkara korupsi ekspor bahan baku minyak goreng atau CPO, pada 19 Maret 2025.

    Tiga grup korporasi tersebut adalah Permata Hijau Group, Wilmar Group dan Musim Mas Group,

    Tiga hakim yang menangani perkara tersebut yakni Djuyamto (ketua majelis), Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtaro.

    Vonis lepas dari ketiga hakim itu mengugurkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung terhadap tiga perusahaan korporasi besar yang terlibat dalam kasus korupsi ekspor CPO. 

    Padahal, JPU Kejagung sebelumnya menuntut ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

    Ketiga korporasi CPO itu dituntut hukuman denda masing-masing sebesar Rp 1 miliar dan membayar uang pengganti sebesar Rp 17 triliun.

    Lantas, Kejagung melakukan penelusuran hingga akhirnya ditemukan cukup bukti putusan kontroversial dari ketiga hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat tersebut diduga sarat intervensi dan suap.

    Ditemukan fakta bahwa mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kini menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, diduga menerima suap sebesar Rp60 miliar yang dikirimkan advokat Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri, melalui perantara, termasuk Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan.

    Suap tersebut diyakini untuk memengaruhi hasil keputusan perkara yang melibatkan pemberian fasilitas ekspor CPO.

    Kejagung tidak hanya menetapkan tersangka di kalangan pengacara dan pejabat pengadilan, tetapi juga menjadikan tiga hakim yang terlibat dalam memberikan vonis onslag, sebagai tersangka. 

    Ketiga Mereka adalah Djuyamto, Ketua Majelis Hakim, Ali Muhtarom, Hakim AdHoc, dan Agam Syarif Baharudin, Hakim Anggota.

  • Toyota Recall Puluhan Ribu Alphard di Indonesia, Ini Masalahnya

    Toyota Recall Puluhan Ribu Alphard di Indonesia, Ini Masalahnya

    Jakarta

    Toyota melakukan recall terhadap Alphard. Ada puluhan ribu unit yang terdampak. Apa masalahnya?

    Toyota mengumumkan adanya recall pada MPV premiumnya Alphard di Indonesia. Recall itu berkaitan dengan adanya potensi masalah pada dua komponen yaitu Front Hood Moulding dan Alternator Pulley.

    Toyota Alphard memiliki Front Hood Moulding atau awam menyebutnya sebagai moulding kap mesin. Toyota mendeteksi adanya potensi masalah pada Front Hood Moulding Toyota Alphard tahun produksi Agustus – Oktober 2020.

    Diperlukan tindak lanjut pemeriksaan terhadap posisi struktur pemasangan yang perlu diperkuat dikarenakan terdapat potensi Front Hood Moulding dalam kondisi tertentu dapat terlepas dari posisinya. Estimasi waktu pengecekan dan penggantian sampai inspeksi hanya sekitar 30 menit.

    Sementara itu potensi masalah pada Alternator Pulley ditemukan di Alphard tahun produksi Desember 2014 hingga Desember 2022. Alternator Pulley itu berpotensi tidak sempurna sehingga bisa menimbulkan bunyi abnormal dan bising. Pada kondisi tertentu, dapat menyebabkan output kelistrikan menurun. Adapun untuk melakukan pengecekan dan penggantian pada Alternator Pulley itu memakan waktu sekitar 1 jam.

    Buat kamu pemilik Toyota Alphard dengan tahun produksi yang disebutkan di atas, maka sebaiknya langsung pergi ke bengkel resmi untuk melakukan pengecekan sekaligus penggantian. Namun sebelum pergi ke bengkel, disarankan untuk melakukan booking service terlebih dahulu, agar dealer dapat mempersiapkan stall dan teknisi, serta tidak perlu terlalu lama menunggu antrean karena sudah terjadwal. Seluruh proses pemeriksaan hingga final check tidak dipungut biaya sama sekali atau gratis.

    Proses pengecekan dan perbaikan Front Hood Moulding dan Alternator Pulley ini akan dilakukan oleh teknisi ahli yang sudah bersertifikat Toyota global. Di laman resmi Toyota Astra Motor, setidaknya ada puluhan ribu unit Alphard terdampak recall kali ini. Rinciannya, 31.046 unit terdampak recall Alternator Pulley dan 608 unit recall Front Hood Moulding.

    “Mengingat ada 2 recall Toyota Alphard dengan tahun produksi berbeda, pelanggan bisa memastikannya dengan menghubungi jaringan dealer resmi Toyota yang tersebar di seluruh Indonesia, website resmi https://www.toyota.astra.co.id/ssc, atau via Toyota Customer Care yang beroperasi 24 jam di nomor telepon 1-500-315 untuk pengecekan status mobil. Cara lainnya, pelanggan dapat berinteraksi dengan Toyota Interactive Virtual Assistant (TARRA) melalui Whatsapp di nomor 08111500315. Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab atas kualitas produk yang dipasarkan dan memberikan peace of mind kepada semua pelanggan Toyota,” ungkap Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Jap Ernando Demily dalam keterangan resminya.

    (dry/din)

  • Toyota Recall Alphard! Pemilik Mobil Tahun Produksi Ini Segera Melapor

    Toyota Recall Alphard! Pemilik Mobil Tahun Produksi Ini Segera Melapor

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Toyota-Astra Motor (TAM) melakukan pemanggilan kembali atau recall untuk Toyota Alphard. Disebutkan, mobil yang masuk ke dalam radar ada pada rentang 8 tahun, yakni tahun produksi Agustus – Oktober 2020 dan juga tahun produksi Desember 2014 – Desember 2022. Ada dua komponen yang bakal menjadi sorotan yakni Front Hood Moulding dan Alternator Pulley.

    “Mengingat ada potensi ketidaksempurnaan, kami mengajak para pemilik Toyota Alphard tahun produksi tertentu, supaya datang ke bengkel resmi Toyota di seluruh Indonesia untuk memastikan apakah kendaraannya memperoleh panggilan recall. Selanjutnya, kami akan melakukan pemeriksaan dan penggantian Front Hood Moulding dan Alternator Pulley untuk memastikan kedua komponen ini sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan,” jelas Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Henry Tanoto, Senin (14/4/2025).

    Penggantian Front Hood Moulding Toyota Alphard

    Toyota Alphard memiliki Front Hood Moulding atau awam menyebutnya sebagai moulding kap mesin. Toyota mendeteksi adanya potensi masalah pada Front Hood Moulding Toyota Alphard tahun produksi Agustus – Oktober 2020.

    Diperlukan tindak lanjut pemeriksaan terhadap posisi struktur pemasangan yang perlu diperkuat dikarenakan terdapat potensi Front Hood Moulding dalam kondisi tertentu dapat terlepas dari posisinya. Estimasi waktu pengecekan dan penggantian sampai inspeksi hanya sekitar 30 menit.

    Penggantian Alternator Pulley Toyota Alphard

    Toyota Alphard dilengkapi dengan alternator sebagai komponen yang menghasilkan daya listrik untuk mengoperasikan sistem kelistrikan mobil. Supaya dapat bekerja dengan baik, terdapat pulley yang bertugas memutar alternator mengikuti putaran mesin melalui sabuk.

    Terdapat potensi ketidaksempurnaan pada Alternator Pulley Toyota Alphard tahun produksi Desember 2014 – Desember 2022. Altenator Pulley berpotensi dapat menimbulkan bunyi abnormal dan bising, serta pada kondisi tertentu dapat menyebabkan output kelistrikan menurun. Estimasi waktu pengecekan dan penggantian sekitar 1 jam.

    Pelanggan Toyota Alphard disarankan melakukan booking service terlebih dahulu, agar dealer dapat mempersiapkan stall dan teknisi, serta tidak perlu terlalu lama menunggu antrean karena sudah terjadwal. Seluruh proses pemeriksaan hingga final check tidak dipungut biaya sama sekali atau gratis.

    “Mengingat ada 2 recall Toyota Alphard dengan tahun produksi berbeda, pelanggan bisa memastikannya dengan menghubungi jaringan dealer resmi Toyota yang tersebar di seluruh Indonesia, website resmi https://www.toyota.astra.co.id/ssc, atau via Toyota Customer Care yang beroperasi 24 jam di nomor telepon 1-500-315 untuk pengecekan status mobil,” kata Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Jap Ernando Demily.

    Cara lainnya, pelanggan dapat berinteraksi dengan Toyota Interactive Virtual Assistant (TARRA) melalui Whatsapp di nomor 08111500315.

    (dce)

  • PROFIL Djuyamto, Sosok dengan Jabatan Mentereng Terima Suap Rp7,5 M, Pernah Bikin Kubu Hasto Kecewa

    PROFIL Djuyamto, Sosok dengan Jabatan Mentereng Terima Suap Rp7,5 M, Pernah Bikin Kubu Hasto Kecewa

    TRIBUNJAKARTA.COM – Sosok Djuyamto kini sedang menjadi buah bibir karena namanya ditetapkan sebagai tersangka ole Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada Minggu (13/4/2025) malam. 

    Ia bersama dua hakim lainnya ditetapkan tersangka dalam kasus suap pemberi vonis onslag atau lepas dalam perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO).

    Dalam kasus itu, Djuyamto bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim.

    Dua hakim lainnya yakni Ali Muhtarom (AM) sebagai Hakim AdHoc dan Agam Syarif Baharudin (ASB) sebagai Hakim Anggota.

    Djuyamto disebut menerima aliran dana suap untuk pengurusan perkara saat ditunjuk menjadi Ketua Majelis Hakim perkara tersebut oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Muhammad Arif Nuryanta yang kini menjabat Ketua PN Jakarta Selatan.

    Sosok kelahiran Sukoharjo pada 18 Desember 1967 disebut menerima suap paling banyak di antara 2 hakim lainnya.

    Djuyamto menerima suap sekitar Rp 7,5 miliar. Sedangkan hakim Agam Syarif Baharudin (ASB) menerima suap Rp 6 miliar dan Ali Muhtarom (AM) menerima Rp 6,5 miliar.

    Sosok Djuyamto

    KLIK SELENGKAPNYA: Berikut Sosok dan Harta Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta yang Ditangkap Kejaksaan Agung pada Sabtu (12/4/2025).

    Sosok Djuyamto sudah wara-wiri menangani banyak kasus besar di Indonesia.

    Ia kini menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Jabatannya pun mentereng tercatat di posisi Pembina Utama Muda (IV/c) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    Sebelumnya, ia pernah bertugas di sejumlah tempat seperti PN Tanjungpandan, PN Temanggung, PN Karawang, PN Dompu, PN Bekasi, PN Jakarta Utara.  

    Dia juga masuk dalam kepengurusan Ikatan Hakim Indonesia sebagai Sekretaris Bidang Advokasi.  

    Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto saat berbicara di depan awak media, Kamis (30/3/2023). Djuyamto merupakan satu dari tiga hakim yang ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai  tersangka kasus suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) untuk tiga perusahaan besar pada Minggu (13/4/2025). (KOMPAS.com/Dzaky Nurcahyo) (KOMPAS.com/Dzaky Nurcahyo)

    Namanya semakin terkenal karena sudah banyak menangani kasus besar di antaranya sidang obstruction of justice kasus Ferdy Sambo hingga kasus permohonan praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Dalam perkara ini Djuyamto menjadi hakim tunggal.

    Diketahui, Hasto menggugat KPK lantaran ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara eks calon anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

    Dalam putusannya, Djuyamto tidak menerima gugatan praperadilan yang diajukan Hasto.

    “Mengadili, mengabulkan eksepsi dari termohon, menyatakan permohonan pemohon kabur atau tidak jelas,” kata Hakim Djuyamto dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

    “Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak diterima,” kata Djuyamto.

    Keputusan yang dibuat Djuyamto sempat membuat kubu Hasto kecewa.

    Kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy mengatakan putusan hakim belum mengacu pada objek pengujian penetapan tersangka dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    “Jadi, sekali lagi, kami perlu sampaikan ini belum selesai. Tidak ada keputusan bahwa substansi permohonan pra peradilan kami ditolak,” ujar Ronny.

    Ia juga pernah menangani kasus kasus pembunuhan satu keluarga di Bekasi dengan terdakwa Harris Simamora saat pindah ke Pengadilan Negeri Kota Bekasi di tahun 2020.

    Saat itu Djuyamto menjadi ketua majelis hakim.

    Nama Djuyamto kembali disorot saat dia ditunjuk sebagai humas, sekaligus anggota majelis hakim di sidang obstruction of justice kasus Ferdy Sambo dengan terdakwa Hendra Kurniawan Cs. 

    Sebagaimana diketahui, Brigjen Hendra Kurniawan Cs diadili terkait perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J.

    Tak Hanya Brigjen Hendra, AKBP Arif Rahman dan Kombes Pol Agus Nurpatria juga akan disidang dalam perkara yang sama.

    Dalam sidang tersebut, Ahmad Suhel menjadi Ketua Majelis Hakim.

    Sementara Djuyamto menjadi anggota majelis hakim bersama Hendra Yuristiawan.

    Profil Djuyamto

    Djuyamto lahir di Sukoharjo pada 18 Desember 1967. Dia menuntaskan studi S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo (UNS).

    Gelar doktornya juga diperoleh di Fakultas Humum UNS. 

    Djuyamto diketahui merupakan seorang hakim.

    Saat ini Djuyamto bertugas sebagai Pejabat Humas di PN Jakarta Selatan.

    Kini, Djuyamto juga masuk jajaran pengurus pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) periode 2019-2022.

    Dalam situs IKAHI, ikahi.or.id, Djuyamto menjadi anggota Komisi IV, yakni bagian Kehumasan, Advokasi dan Pengabdian Masyarakat.

    Diberitakan Tribunnews.com, Djuyamto pernah menjabat sebagai Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

    Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Nusa Tenggara Barat.

    Djuyamto pun sempat pindah ke Pengadilan Negeri kota Bekasi.

    Harta Kekayaan Djuyamto 

    Melansir dari laman elhkpn https://elhkpn.kpk.go.id/, Djuyamto diketahui memiliki harta kekayaan yang totalnya mencapai Rp 2,9 miliar.

    Berikut rinciannya.

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.450.000.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m2/80 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp.900.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/95 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HIBAH DENGAN AKTA Rp.950.000.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 980 m2/152 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp.600.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 454.000.000

    1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

    2. MOTOR, VESPA SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

    3. MOBIL, TOYOTA INNOVA REBORN Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 96.100.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 145.000.000

    F. HARTA LAINNYA Rp. 60.000.000

    Sub Total Rp. 3.205.100.000

    III. HUTANG Rp. 250.000.000

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.955.100.000

    (TribunJakarta/TribunTimur/Kompas.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pengumuman! Toyota Recall Alphard di Indonesia

    Pengumuman! Toyota Recall Alphard di Indonesia

    Jakarta

    Toyota mengumumkan recall terhadap Alphard dengan tahun produksi tertentu. Bagi kendaraan terdampak diminta untuk langsung datang ke bengkel resmi.

    PT Toyota Astra Motor meminta para pemilik Alphard dengan tahun produksi Agustus hingga Oktober tahun 2020 dan juga Alphard tahun produksi Desember 2014-Desember 2022 untuk segera datang ke bengkel resmi. Program recall itu dilakukan untuk memastikan keamanan dari dua komponennya yaitu Front Hood Moulding dan Alternator Pulley.

    Komitmen Toyota untuk menjamin kualitas produk dan layanan dengan memastikan quality check dan assurance di setiap tahapannya berjalan optimal, termasuk kendaraan yang telah lama dipasarkan tetap dipantau untuk memastikan keamanan pelanggan.

    Selain itu, Toyota menjamin kualitas kendaraan melalui program warranty serta didukung layanan after sales yang mudah diakses. Dengan jaringan dealer yang luas di seluruh Indonesia dan teknisi kompeten, pelanggan dapat dengan mudah mendapatkan layanan after sales yang andal dan professional.

    “Berikan Total Mobility Solution, Toyota berkomitmen untuk selalu memberikan perhatian dan tanggung jawab kepada semua produk yang dipasarkan di Indonesia, baik yang baru akan dipasarkan, maupun yang sudah lama dipasarkan dan berada di tangan pelanggan. Mengingat ada potensi ketidaksempurnaan, kami mengajak para pemilik Toyota Alphard tahun produksi tertentu, supaya datang ke bengkel resmi Toyota di seluruh Indonesia untuk memastikan apakah kendaraannya memperoleh panggilan recall. Selanjutnya, kami akan melakukan pemeriksaan dan penggantian Front Hood Moulding dan Alternator Pulley untuk memastikan kedua komponen ini sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan,” jelas Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Henry Tanoto dalam siaran persnya.

    Pada Front Hood Moulding Alphard tahun produksi Agustus-Oktober 2020, Toyota menemukan adanya potensi terlepas dari posisinya. Sementara pada Alternator Pulley Alphard Desember 2014-Desember 2022, ada potensi ketidaksempurnaan yang bisa menimbulkan bunyi bising. Pada kondisi tertentu juga bisa membuat output kelistrikan menurun.

    Pengecekan dan perbaikan dua komponen itu akan dilakukan teknisi ahli bersertifikat Toyota global. Sehingga prosesnya akan lebih cepat dan aman. Untuk penggantian front hood moulding Alphard akan memakan waktu sekitar 30 menit. Sementara pengerjaan penggantian Alternator Pulley memakan waktu sekitar 1 jam.

    Pelanggan Toyota Alphard disarankan melakukan booking service terlebih dahulu, agar dealer dapat mempersiapkan stall dan teknisi, serta tidak perlu terlalu lama menunggu antrean karena sudah terjadwal. Seluruh proses pemeriksaan hingga final check tidak dipungut biaya sama sekali atau gratis.

    “Mengingat ada 2 recall Toyota Alphard dengan tahun produksi berbeda, pelanggan bisa memastikannya dengan menghubungi jaringan dealer resmi Toyota yang tersebar di seluruh Indonesia, website resmi https://www.toyota.astra.co.id/ssc, atau via Toyota Customer Care yang beroperasi 24 jam di nomor telepon 1-500-315 untuk pengecekan status mobil. Cara lainnya, pelanggan dapat berinteraksi dengan Toyota Interactive Virtual Assistant (TARRA) melalui Whatsapp di nomor 08111500315. Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab atas kualitas produk yang dipasarkan dan memberikan peace of mind kepada semua pelanggan Toyota,” tutup Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Jap Ernando Demily.

    (dry/din)