Xcloud.id

brand merek: KIA

  • GP Ansor laporkan program Trans7 tentang tayangan pesantren ke KPI 

    GP Ansor laporkan program Trans7 tentang tayangan pesantren ke KPI 

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (LBH PP GP Ansor) secara resmi melaporkan program “Xpose Uncensored” yang ditayangkan Trans7 ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat karena dinilai menyinggung kalangan pondok pesantren dan kia.

    “Kami menilai tayangan “Xpose Uncensored” pada 13 Oktober 2025 memuat konten yang menghasut, mendiskreditkan, serta merendahkan martabat kiai dan pesantren,” kata Ketua Tim Advokasi LBH PP GP Ansor Afriendi Sikumbang usai menyerahkan laporan ke KPI Pusat di Jakarta, Rabu.

    Ia menilai tayangan itu bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga mengandung unsur pidana sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 36 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran.

    Terkait laporan dugaan pidana di bidang penyiaran, LBH PP GP Ansor meminta KPI untuk menindaklanjuti laporan ke Mabes Polri karena peran KPI berdasarkan nota kesepahaman (MoU) antara KPI-Polri mengenai penegakan hukum penyiaran.

    “Kami menilai tayangan itu bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga mengandung unsur pidana karena merendahkan martabat kiai dan pesantren,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) DKI Jakarta tersebut.

    Pihaknya juga mendesak KPI Pusat untuk bersikap tegas menghentikan secara permanen program ‘Xpose Uncensored Trans7 karena hingga saat ini gelombang protes dan kemarahan dari masyarakat semakin meluas.

    “Kami meminta KPI Pusat responsif atas tayangan yang meresahkan ini,” kata dia.

    LBH PP GP Ansor juga mendesak KPI meminta agar PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (Trans7) melakukan tindakan tegas terhadap penanggung jawab program “Xpose Uncensored” dan evaluasi menyeluruh terhadap program-program siaran lainnya yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.

    “Stasiun televisi harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika, norma agama, sosial, dan budaya yang selama ini dijaga dan dihormati masyarakat Indonesia,” kata Ketua KPID Sumatera Barat periode 2014-2018 tersebut.

    Ketua LBH Tim Advokasi LBH PP GP Ansor Afriendi Sikumbang, didampingi Idrus Maulana, Yapiter Marpi, Andi Muh Riski, Abdul Azis, dan Muhammad Arif Fathoni menyerahkan laporan terkait program Trans 7 ke KPI Pusat di Jakarta, Rabu (15/10/2025) (ANTARA/HO-GP Ansor)

    Sementara itu, Komisioner Koordinator Bidang Kelembagaan KPI Pusat I Made Sunarsa menyatakan akan menindaklanjuti aduan LBH PP GP Ansor sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

    Sebelumnya, Production Director Trans7, Andi Chairil menyampaikan permohonan maaf secara terbuka terkait tayangan program “Xpose Uncensored” edisi 13 Oktober 2025 yang menuai kecaman publik karena dinilai menyinggung kalangan pondok pesantren dan kiai di Lirboyo, Kediri, Jawa Timur.

    Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui video resmi yang diunggah di kanal YouTube Trans7 Official, Selasa (14/10).

    Dalam video itu, pihak Trans7 menegaskan bahwa tidak ada unsur kesengajaan untuk menyinggung atau merendahkan lembaga pesantren maupun tokoh agama mana pun.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 31 Siswa Disabilitas SLB Rengel Rekam KTP dan KIA, Langkah Nyata Penuhi Hak Sipil Anak

    31 Siswa Disabilitas SLB Rengel Rekam KTP dan KIA, Langkah Nyata Penuhi Hak Sipil Anak

    Tuban (beritajatim.com) – Sebanyak 31 siswa penyandang disabilitas dari SLB Jati Wiyata Rengel, Kabupaten Tuban, telah mengikuti kegiatan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA). Program ini merupakan hasil kerja sama antara pihak sekolah dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tuban serta Pemerintah Kecamatan Rengel.

    Ketua Yayasan SLB Dharma Wanita Rengel, Ari Irmawati, S.Pd., mengatakan kegiatan ini tidak hanya bertujuan memenuhi hak-hak sipil para siswa, tetapi juga menjadi bentuk pembelajaran kontekstual yang memberi pengalaman langsung terkait pelayanan publik.

    “Sebanyak 31 peserta didik dari jenjang TKLB hingga SMALB telah melaksanakan perekaman,” ujar Ari Irmawati, Selasa (14/10/2025).

    Adapun rinciannya, 5 siswa mengikuti proses pembuatan KTP dan 11 siswa melakukan pembuatan KIA, dengan pendampingan dari para guru, pengurus PKK, dan Dharma Wanita. Menurut Ari, pemberian dokumen kependudukan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kesetaraan dan kemandirian anak-anak disabilitas.

    “Dengan memberikan identitas yang sama, itu bisa menjadi sarana sosialisasi bagi mereka, baik dalam urusan kependudukan maupun untuk mempersiapkan diri dalam mencari pekerjaan,” terangnya.

    Ia menambahkan, sekitar 50 persen siswa SLB Jati Wiyata Rengel belum memiliki dokumen kependudukan, sehingga kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sebagai warga negara.

    “Alhamdulillah anak-anak tidak hanya memperoleh dokumen kependudukan, tetapi juga merasakan pengalaman belajar langsung tentang prosedur pelayanan publik,” pungkas Ari. [dya/beq]

  • IBI usulkan ada instrumen skrining kesehatan jiwa di buku KIA

    IBI usulkan ada instrumen skrining kesehatan jiwa di buku KIA

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Dr. Ade Jubaedah mengusulkan ada instrumen skrining dan deteksi dini kesehatan jiwa di buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) untuk melengkapi pelayanan kesehatan jiwa di posyandu.

    “Buku KIA belum mengakomodir untuk deteksi dini. Sementara kita tahu, pelayanan posyandu bukan sekadar edukasi atau penyuluhan, tetapi juga bagaimana melakukan skrining dan deteksi,” kata dia di Jakarta, Senin

    Menurut Ade, buku KIA yang sudah direvisi tahun 2024 hanya berisi tentang pengetahuan kesehatan jiwa pada ibu hamil, faktor-faktor ketidaknyamanan, pada ibu nifas, dan pengetahuan jiwa pada orang tua, kemudian terkait penyakit-penyakit.

    “Tapi bagaimana untuk instrumen deteksi dini terkait dengan kesehatan jiwa pada ibu hamil, pada anak, atau bahkan pada ibu nifas, itu belum ada,” ujarnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketum Bhayangkari Tinjau Bakti Kesehatan di Ende NTT, Warga Setempat Antusias

    Ketum Bhayangkari Tinjau Bakti Kesehatan di Ende NTT, Warga Setempat Antusias

    Jakarta –

    Ketua Umum Bhayangkari, Ny Julianti Sigit Prabowo, meninjau kegiatan bakti kesehatan Bhayangkari Peduli di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan ini ramai dihadiri masyarakat setempat.

    Layanan bakti kesehatan Bhayangkari Peduli ini digelar di kantor Kecamatan Ende Utara, Ende, Rabu (1/10/2025) siang. Ratusan warga memadati lokasi untuk mendapatkan layanan mulai dari pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi dan mulut, pemberian kacamata baca gratis, layanan KIA dan KB, hingga khitanan/bedah minor.

    Ketua Umum Bhayangkari, Ny Julianti Sigit Prabowo, meninjau kegiatan bakti kesehatan Bhayangkari Peduli di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) Foto: dok. istimewa

    Kehadiran Ketum Bhayangkari ini didampingi oleh Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko bersama istrinya yang juga Ketua Bhayangkari Daerah NTT, Ny Vily Rudi Darmoko, serta jajaran pengurus Bhayangkari Daerah NTT.

    Dalam kesempatan itu, Ny Julianti menyapa warga dan mengecek pelayanan medis yang tengah diberikan. Kehadirannya bersama Kapolda dan Ketua Bhayangkari NTT membuat warga merasa diperhatikan dan mendapat dukungan moril.

    Kabidhumas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Bhayangkari terhadap peningkatan kesehatan masyarakat di NTT.

    Henry menyebut warga yang hadir menyampaikan rasa syukur. Menurutnya, banyak di antara mereka, terutama orang tua, ibu hamil, dan anak-anak, merasa sangat terbantu karena bisa mendapatkan layanan medis secara gratis tanpa harus menempuh perjalanan jauh.

    (fas/aud)

  • Ombudsman tegaskan akses layanan publik harus inklusif

    Ombudsman tegaskan akses layanan publik harus inklusif

    “Ada istilah no one left behind, tidak boleh ada yang terlewat dari pelayanan pemerintah, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan warga miskin,”

    Jakarta (ANTARA) – Ombudsman menegaskan pentingnya aksesibilitas pelayanan publik inklusif atau diberikan bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok marjinal.

    Anggota Ombudsman RI Dadan Suharmawijaya, dalam kegiatan penyerahan dokumen administrasi kependudukan di Kantor Desa Sesaot, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (18/9), menekankan agar jangan ada satu pun warga terlewatkan dari pelayanan pemerintah.

    “Ada istilah no one left behind, tidak boleh ada yang terlewat dari pelayanan pemerintah, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan warga miskin,” ucap Dadan, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Dadan mengingatkan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan fondasi pelayanan dasar yang harus dimiliki setiap warga negara.

    Apabila tidak memiliki keduanya, kata dia, masyarakat bisa kesulitan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, maupun bantuan sosial.

    Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi berbagai inovasi pelayanan “jemput bola” yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjangkau masyarakat hingga pelosok.

    Pelayanan dimaksud mulai dari mendatangi desa-desa terpencil, pulau tanpa listrik dengan memanfaatkan tenaga surya, hingga mengendarai motor ke pedalaman demi memastikan warga memperoleh identitas kependudukan.

    Kendati demikian, Dadan menyinggung masih adanya ketimpangan pelayanan publik di Indonesia.

    Ia mencontohkan, meski iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah ditetapkan sama, warga perkotaan lebih mudah mengakses rumah sakit besar, sementara masyarakat di daerah terpencil kerap kesulitan meski sudah membayar kewajiban yang sama.

    “Sering kali masyarakat daerah justru mensubsidi masyarakat kota,” ujarnya.

    Meski begitu, dia menyampaikan rasa syukurnya dapat hadir langsung bersama masyarakat dalam kegiatan tersebut untuk bisa melihat langsung pelayanan dan kehidupan masyarakat.

    Dikatakan bahwa Ombudsman hadir untuk mengawasi pelayanan publik agar program pemerintah benar-benar sampai kepada rakyat.

    Acara tersebut merupakan kolaborasi antara Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Barat.

    Turut hadir Kepala Perwakilan Ombudsman NTB Dwi Sudarsono, Kepala Desa Sesaot Muliadi, serta Asisten I Kabupaten Lombok Barat Saeful Akham.

    Kegiatan itu menjadi momentum penting bagi Ombudsman dalam memastikan pelayanan publik yang adil, merata, dan berkeadilan sosial sesuai dengan visi besar negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa terkecuali.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Permohonan Ubah Kolom Agama KTP Jadi ‘Penghayat Kepercayaan’ Meningkat di Ponorogo

    Permohonan Ubah Kolom Agama KTP Jadi ‘Penghayat Kepercayaan’ Meningkat di Ponorogo

     

    Liputan6.com, Ponorogo – Permohonan perubahan isi kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi ‘Penghayat Kepercayaan’ meningkat di Ponorogo. Hal itu diungkap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. 

    Pejabat Fungsional Bidang Catatan Sipil Kelahiran dan Kematian Dispendukcapil Ponorogo Puryanti, Rabu (18/9/2025) mengatakan, kebijakan ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang mengakui hak penganut kepercayaan dalam administrasi kependudukan.

    “Dari 62 pemohon, ada satu di antaranya anak-anak yang kolom agamanya di Kartu Identitas Anak (KIA) juga diisi penghayat kepercayaan,” ujarnya.

    Puryanti menegaskan tidak ada persyaratan khusus bagi masyarakat yang ingin mengganti isi kolom agama menjadi penghayat kepercayaan.

    Pemohon hanya perlu membawa KTP lama, Kartu Keluarga (KK), atau KIA bagi anak, serta surat keterangan dari pemangku kepercayaan masing-masing.

    “Yang penting aliran atau kelompoknya memiliki legalitas formal berupa surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Semua layanan gratis dan bisa diurus di kantor Dispendukcapil atau Mal Pelayanan Publik,” katanya.

    Ia menjelaskan, pada dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan KIA, kolom agama akan tercetak sebagai “Penghayat Kepercayaan” tanpa menyebut nama aliran.

    Namun, pemohon diminta menuliskan secara lengkap nama aliran atau kelompok kepercayaan pada formulir sebagai data internal administrasi.

    “Nama aliran hanya muncul di sistem, sedangkan yang tercetak tetap penghayat kepercayaan,” tambahnya.

  • Razia Migran Asing Jadi Tamparan Bagi Investasi Korsel di AS

    Razia Migran Asing Jadi Tamparan Bagi Investasi Korsel di AS

    Jakarta –

    Amerika Serikat saat ini sedang tidak ramah buat perusahaan Korea Selatan. Sejak awal April silam, produsen otomotif Hyundai dan Kia harus membayar biaya impor lebih besar, sementara janji pengurangan tarif menjadi 15 persen masih belum berlaku.

    Seakan belum cukup, Presiden AS Donald Trump juga mencabut izin ekspor tanpa batas ke Cina yang sebelumnya diberikan pendahulunya, Joe Biden, kepada raksasa semikonduktor Samsung Electronics dan SK Hynix.

    Ke depan, kedua perusahaan Korsel itu kemungkinan harus menegosiasikan kuota ekspor tahunan untuk bisa menjual dari pabriknya di AS ke Tiongkok.

    Polemik terbesar terjadi baru-baru ini, saat aparat keimigrasian ICE melakukan razzia besar-besaran terhadap pekerja konstruksi pabrik baterai milik Hyundai dan LG Energy Solution di negara bagian Georgia.

    Dalam video yang dirilis ICE, ratusan tenaga ahli Korsel ditangkap dengan borgol di pergelangan tangan, pinggang dan pergelangan kaki, layaknya kriminal. Video tersebut sontak mengejutkan publik umum di Korea Selatan.

    ICE berdalih para pekerja Korsel melanggar ketentuan visa. Belum jelas, pelanggaran apa yang dituduhkan terhadap mereka.

    Alhasil, razia ICE menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha Korea Selatan. Banyak yang mulai menilai pasar AS tak lagi menarik untuk investasi. Menurut laporan harian Korea Economic Daily, LG Energy memutuskan menunda pembangunan pabrik baterai di Georgia. Namun, juru bicara kedua perusahaan menyatakan masih terlalu dini untuk menentukan konsekuensi ke depan.

    Razia di saat sensitif

    Pelaksanaan razia oleh ICE dinilai bertolak belakang dengan sikap lunak Presiden Trump kepada Korsel. Pada Juli lalu, pemerintah di Seoul menjanjikan pembelian energi senilai 100 miliar dolar AS dan investasi 350 miliar dolar AS untuk mendapatkan tarif impor yang lebih baik.

    Saat kunjungan Presiden Lee Jae Myung ke Washington D.C. dua pekan lalu, konglomerat besar seperti Samsung Electronics, SK Group, Hyundai, LG, dan Korean Air menandatangani kontrak pembelian produk AS senilai total 150 miliar dolar AS.

    Namun, janji besar itu tak menghalangi Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS melakukan operasi terbesarnya. Padahal, pabrik gabungan Hyundai dan Kia senilai 7,6 miliar dolar AS untuk mobil listrik dan baterai itu merupakan proyek investasi terbesar di Georgia.

    “Kami menyadari adanya kekhawatiran soal investasi kami di AS setelah razia tersebut,” kata Menteri Perdagangan Korea Selatan Yeo Han Koo pada Senin (8/9) dalam rapat kabinet.

    Dari 475 pekerja asing yang ditangkap di lokasi pembangunan “Metaplant America,” sekitar 300 berasal dari Korea Selatan. Menurut seorang pejabat senior imigrasi AS, sebagian dari mereka masuk secara ilegal lewat perbatasan, sementara lainnya masuk secara sah namun visanya sudah habis atau tidak mengizinkan mereka bekerja.

    Banyak dari para pekerja itu dipekerjakan oleh subkontraktor. Karena kenaikan tarif impor, Hyundai dan LG mempercepat pembangunan pabrik, namun kekurangan tenaga kerja terampil di AS membuat pekerja asal Korea diterbangkan. Proses visa kerja yang memakan waktu diduga membuat perusahaan menggunakan opsi visa jangka pendek yang berisiko.

    Titik lemah kebijakan Trump

    Razia ini menyoroti kontradiksi dalam kebijakan perdagangan Trump: di satu sisi memaksa perusahaan asing memproduksi di AS dengan tarif tinggi, tapi di sisi lain memperketat tenaga kerja dengan mendeportasi pekerja ilegal. Analis sejak lama memperingatkan bahwa AS kekurangan tenaga kerja, terutama pekerja terampil, untuk mendukung ekspansi industri manufaktur.

    Kepala Staf Presiden Lee, Kang Hoon Sik, mengatakan pihaknya akan mendesak AS meninjau ulang sistem visa bagi pekerja proyek investasi. Trump sendiri mencoba meredakan kritik dengan menawarkan kesepakatan: pekerja Korea Selatan bisa melatih warga AS di sektor baterai dan komputer. “Kalau saat ini tidak ada orang di negara ini yang paham baterai, mungkin kita harus mengundang beberapa orang untuk melatih rakyat kita,” katanya pada Minggu malam.

    Di platform Truth Social, Trump menegaskan bahwa perusahaan asing wajib mematuhi hukum imigrasi dan mempekerjakan tenaga kerja lokal. “Investasi Anda disambut. Kami mendorong Anda membawa orang-orang pintar dengan bakat teknis besar secara legal, untuk membangun produk kelas dunia,” tulisnya.

    Sebagian besar pekerja Korea Selatan yang ditangkap kini ditempatkan di pusat detensi imigrasi di Georgia. Namun, pemerintah Seoul menyatakan mereka akan dipulangkan dengan pesawat sewaan. Menteri Luar Negeri Cho Hyun terbang ke AS pada Senin (8/9) untuk bernegosiasi. Presiden Lee menekankan bahwa hak-hak warga Korea Selatan dan kegiatan ekonomi perusahaan Korea tidak boleh dilanggar secara sewenang-wenang oleh langkah penegakan hukum AS.

    Hyundai mengumumkan investigasi internal terkait praktik visa subkontraktornya. Sementara LG Energy Solution menangguhkan sebagian besar perjalanan dinas ke AS dan meminta karyawannya untuk tetap berada di Korea Selatan atau segera kembali ke tanah air.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Apa Itu KTP Pink dan Bagaimana Cara Membuatnya? Megapolitan 8 September 2025

    Apa Itu KTP Pink dan Bagaimana Cara Membuatnya? Megapolitan 8 September 2025

    Apa Itu KTP Pink dan Bagaimana Cara Membuatnya?
    Penulis

    KOMPAS.com –
    Istilah KTP Pink mungkin masih terdengar asing di masyarakat, padahal dokumen ini berperan penting sebagai identitas resmi bagi anak-anak, sama halnya seperti KTP bagi orang dewasa.
    KTP Pink secara resmi dikenal sebagai Kartu Identitas Anak (KIA). Dokumen ini membantu pemerintah dalam mendata jumlah penduduk usia anak serta mempermudah akses layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, maupun program perlindungan sosial.
    KIA diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
    Regulasi tersebut menegaskan pentingnya KIA sebagai dokumen identitas resmi yang wajib dimiliki setiap anak di Indonesia.
    Dalam pasal 1 dijelaskan, KIA merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri bagi mereka yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah.
    Penerbitan KIA dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten/Kota, sehingga memiliki kekuatan hukum sama dengan kartu identitas penduduk lainnya.
    KIA memiliki sejumlah fungsi penting, di antaranya:
    Meski sama-sama berfungsi sebagai kartu identitas, terdapat perbedaan mendasar:
    Anak usia 0–5 tahun: KIA tidak mencantumkan foto dan berlaku sampai anak berusia 5 tahun.
    Anak usia 5–17 tahun (kurang satu hari): KIA sudah dilengkapi foto dan berlaku hingga anak genap berusia 17 tahun.
    1. Pembuatan Online lewat Alpukat Betawi (DKI Jakarta)
    Warga Jakarta bisa mengajukan KIA melalui aplikasi Alpukat Betawi di laman https://alpukat-dukcapil.jakarta.go.id.
    Tahapannya meliputi:
    2. Pembuatan Offline di Dukcapil
    Bagi warga yang memilih jalur manual, KIA dapat diajukan langsung ke kantor Dukcapil dengan membawa:
    Petugas Dukcapil akan memverifikasi data, lalu kepala dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
    Kartu bisa diambil di kantor dinas, kecamatan, kelurahan, atau melalui pelayanan keliling di sekolah, rumah sakit, dan taman bacaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pabrik Hyundai di AS Digerebek, Ratusan Orang Ditangkap

    Pabrik Hyundai di AS Digerebek, Ratusan Orang Ditangkap

    Jakarta –

    Pabrik Hyundai di Georgia digerebek imigrasi AS. Ratusan pekerja yang kebanyakan warga Korea Selatan itu pun ditangkap.

    Ratusan pekerja di pabrik baterai mobil Hyundai Motor yang tengah dibangun di Georgia ditahan dalam razia yang dilakukan otoritas AS. Pabrik itu merupakan salah satu investasi besar Hyundai di Negeri Paman Sam. Sekitar 475 pekerja, yang sebagian besar warga negara Korea Selatan ditangkap, demikian menurut pejabat imigrasi AS sebagaimana dilansir Reuters.

    Penggerebekan itu juga disebut sebagai operasi penegakan hukum terbesar di satu lokasi dalam sejarah Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) AS. Operasi penggerebekan yang diberi nama ‘Operation Low Voltage’ ini melibatkan lebih dari 400 petugas penegak hukum setelah melakukan penyelidikan berbulan-bulan. Adapun fasilitas pabrik tersebut merupakan usaha patungan antara LGES (LG Energy Solution) dan Hyundai Motor. Rencananya pabrik beroperasi pada akhir tahun ini.

    “Ini bukan operasi imigrasi di mana agen masuk ke lokasi, mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka di bus,” ungkap Steven Schrank, agen khusus yang memimpin penyelidikan di Georgia.

    Operasi penggerebekan dilakukan oleh Badan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE/ Immigration and Customs Enforcement). ICE diketahui kerap melakukan operasi serupa terhadap pekerja dan imigran asing, di mana langkah ini merupakan salah satu kebijakan utama pemerintahan Donald Trump.

    Dikutip dari Guardian, pabrik yang digerebek adalah pabrik baterai yang nantinya akan mensuplai baterai untuk mobil listrik Hyundai dan Kia. Pabrik ini rencananya baru akan beroperasi pada akhir 2025.

    Para pekerja yang ditangkap, ditahan di Folkston, Georgia. Schrank menjelaskan sebagian besar dari 475 orang tersebut adalah warga negara Korea Selatan. Sementara media Korea Selatan memperkirakan jumlah warga negara Korsel yang ditahan sekitar 300 orang.

    Mengutip pemberitaan The New York Times, mayoritas pekerja yang ditangkap bukanlah karyawan Hyundai atau LG, melainkan kontraktor. Hyundai memastikan tidak ada pekerjanya yang ditangkap. Sedangkan LG Energy Solution menyebut 47 pekerjanya ditangkap dari penggerebekan tersebut. Pekerja LG yang ditangkap berperan membantu mengawasi pembangunan pabrik dan datang ke AS dengan visa atau melalui program pembebasan visa.

    Dari kejadian ini, Kepala Operasi Manufaktur Hyundai Amerika Utara, Chris Susock disebut akan mengambil alih seluruh pengelolaan di pabrik Georgia.

    “Kami akan melakukan penyelidikan untuk memastikan semua pemasok dan subkontraktor mematuhi undang-undang dan aturan. Hyundai tidak toleran terhadap mereka yang melanggar hukum,” ujarnya.

    (dry/din)

  • Indomobil Bakal Hidupkan Pabrik Nissan tapi…

    Indomobil Bakal Hidupkan Pabrik Nissan tapi…

    Jakarta –

    PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS) mengakuisisi PT Nissan Motor Indonesia dari Nissan Motor Co., Ltd melalui anak usaha, PT National Assemblers (NA). Pembelian saham ini tidak lantas akan merakit jajaran produk Nissan di Indonesia.

    Jusak membenarkan pabrik yang sempat memproduksi Nissan akan diaktifkan kembali. Seperti diketahui, sebelumnya Nissan Motor Indonesia (NMI) memiliki pabrik perakitan yang berada di kawasan Cikampek, Jawa Barat.

    “Betul,” ujar Direktur Utama IMASJusak Kertowidjojo saat dihubungi detikOto.

    Dalam catatan detikOto, dulunya pabrik Nissan di Cikampek itu sempat memproduksi mobil Nissan Grand Livina. Terakhir, pabrik itu hanya memproduksi mobil Datsun. Hingga akhirnya, Nissan resmi menyetop produksi mobil Datsun di pabrik tersebut awal tahun 2020.

    Namun dia memastikan fasilitas tersebut tidak akan memproduksi mobil Nissan.

    “Bukan (produksi) buat Nissan,” kata Jusak.

    Pihaknya kini sedang melakukan inventarisasi serta pengecekan untuk merealisasi rencana itu. Dia belum bisa menginformasikan produk apa saja yang akan diproduksi di sana.

    “Sedang dibuat rencananya. belum selesai. Lagi cek pabriknya,” jelas dia.

    PT National Assemblers, anak perusahaan Indomobil Group, adalah perusahaan yang bergerak di bidang perakitan kendaraan bermotor. Mereka merakit berbagai merek mobil, terutama kendaraan listrik.

    Selain itu,IMAS menaungi penjualan sejumlah mobil penumpang di Indonesia, seperti Audi, VW, Suzuki, Kia, Jaguar, Land Rover, dan Citroen. Indomobil melalui anak-anak usahanya juga menjadi agen pemegang merek kendaraan niaga seperti Hino, Volvo Bus, Volvo Truck, dan Renault Truck.

    Sebelum akuisisi penuh, hubungan Indomobil dan Nissan telah mengalami beberapa perubahan signifikan dalam hal kepemilikan saham.

    Pada tahun 2018, Indomobil sempat melepas 5,1% sahamnya di NMI melalui anak perusahaannya, IMG Sejahtera Langgeng. Kemudian, pada tahun 2020, Indomobil kembali menjual 18,9% sahamnya di NMI.

    Meskipun demikian, Indomobil justru memperkuat posisinya di PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI). Pada tahun 2020, Indomobil meningkatkan kepemilikan sahamnya di NMDI menjadi 75%, sementara sisanya 25% masih dimiliki oleh Nissan Motor. Langkah ini menunjukkan Indomobil tetap memegang peranan penting dalam jaringan distribusi Nissan di Tanah Air.

    Puncaknya terjadi pada 29 Agustus 2025. PT National Assemblers (NA), anak perusahaan dari Indomobil, resmi mengakuisisi 99,9% saham NMI dari Nissan Motor Co., Ltd.

    (riar/din)