Jakarta –
Vietnam kini tengah memasuki era baru transportasi. Pemerintah menargetkan sekitar 80 juta pengendara motor beralih dari kendaraan berbahan bakar bensin ke motor listrik dalam beberapa tahun ke depan.
Pada Juli lalu, Perdana Menteri Pham Minh Chinh mengumumkan bahwa seluruh sepeda motor berbahan bakar bensin akan dilarang melintasi Ring Road 1 Hanoi, jalan lingkar sepanjang 7 kilometer yang mengelilingi pusat ibu kota tersebut, mulai pertengahan 2026.
Hanoi disebut sebagai “kota dengan tingkat pencemaran tertinggi di dunia” pada 2025. Kebijakan ini berpotensi mempengaruhi sekitar 2 juta orang yang bepergian setiap hari di ibu kota.
Pemerintah berencana memperluas cakupan larangan tersebut, dengan membatasi akses sepeda motor berbahan bakar bensin di Ring Road 2 pada 2028 dan Ring Road 3 pada 2030, bersamaan dengan pembatasan bagi mobil berbahan bakar bensin yang akan datang.
Kebijakan serupa sedang dibahas di Ho Chi Minh City. Otoritas setempat ingin menghapus secara bertahap sekitar 400.000 motor ojek online berbahan bakar bensin dari pusat kota pada awal 2026, sebelum dihapus sepenuhnya pada akhir 2028.
Kementerian Transportasi Vietnam juga telah menetapkan target nasional: 30 persen mobil dan 22 persen motor di Vietnam harus bertenaga listrik pada akhir dekade ini.
Menurut pakar, dorongan pemerintah ini didasari pertimbangan lingkungan sekaligus industri. “Proses pembuatan kebijakan di Vietnam tidak selalu jelas, jadi sulit untuk mengidentifikasi motif utama pengambilan keputusan tersebut,” kata Nguyen Khac Giang, peneliti tamu di ISEAS-Yusof Ishak Institute, Singapura, kepada DW.
“Tentu saja polusi udara menjadi masalah besar di kota seperti Hanoi, dan pemerintah ingin terlihat mengambil langkah nyata,” ujarnya.
Selain itu, larangan ini turut mendukung rencana pemerintah untuk memperkuat kelompok perusahaan swasta besar seperti VinFast dan Pega, yang kini menguasai pasar motor listrik Vietnam yang berkembang pesat.
Kota-kota Vietnam yang penuh polusi
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), polusi udara menyebabkan kematian sedikitnya 70.000 warga Vietnam setiap tahun, menjadikannya penyebab kematian terbesar kedua setelah kanker.
Pada Januari lalu, lembaga pemantau kualitas udara IQAir menyebut Hanoi sebagai “kota paling tercemar di dunia.”
Beberapa bulan kemudian, konsentrasi partikel berbahaya PM2.5 di Hanoi tercatat 24 kali lipat lebih tinggi dari batas aman WHO. Kabut asap memaksa sekolah dan pabrik ditutup.
Sebuah studi dari Universitas Ekonomi Nasional Hanoi pada 2020 memperkirakan polusi menimbulkan kerugian ekonomi yang ditaksir antara Rp162 triliun hingga Rp209 triliun, atau setara sekitar 5 persen dari produk domestik bruto tahun itu.
Pekerja informal bergantung pada motor bensin
Pendapat publik terkait larangan sepeda motor berbahan bakar bensin masih terbelah, menurut Hanh Nguyen, kandidat doktor asal Vietnam di Australian National University, kepada DW.
“Ada yang mendukung larangan ini, dan dukungan tersebut bisa dipahami karena Hanoi semakin tercemar dalam beberapa tahun terakhir,” katanya.
Namun, ada juga anggapan bahwa kebijakan ini terlalu terburu-buru, terutama bagi “pekerja sektor informal yang bergantung pada motor bensin untuk mata pencaharian.”
Puluhan juta pengendara motor kini menghadapi kemungkinan harus mengganti motor mereka dalam hitungan bulan. Bahkan model motor listrik termurah pun harganya sekitar Rp7 juta, harga yang mahal untuk negara dengan pendapatan rata-rata sekitar Rp4,75 juta per bulan.
Kekhawatiran lain adalah minimnya stasiun pengisian serta kemampuan jaringan listrik Vietnam yang rapuh untuk menanggung lonjakan permintaan pengisian dalam kurun waktu yang relatif singkat.
Keuntungan bagi perusahaan kendaraan listrik lokal
Menurut laporan Kirin Capital pada Juli lalu, Vietnam kini memiliki jumlah pengguna motor listrik terbanyak di Asia Tenggara dan ketiga terbanyak di dunia, setelah Cina dan India.
Pada 2022, motor listrik telah mencapai 12 persen dari total sepeda motor di Vietnam, naik signifikan dari 5,4 persen pada 2019.
Awal tahun ini, Partai Komunis Vietnam mengumumkan serangkaian reformasi ambisius yang untuk pertama kalinya menempatkan sektor swasta sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan berjanji mendukung “jagoan nasional”, yakni perusahaan swasta besar yang mampu bersaing secara global seperti VinFast.
Dalam lima bulan pertama 2025, penjualan motor listrik kecil melonjak 113 persen, sementara penjualan model motor listrik yang lebih besar naik 49 persen, menurut data dari Motorcycles Data.
Pertumbuhan ini menjadi berkah bagi merek lokal. Raksasa asal Jepang, Honda, masih menguasai 80 persen pasar motor konvensional Vietnam, namun peranannya di segmen listrik nyaris tak terlihat. Sebaliknya, produsen Vietnam seperti VinFast dan Pega menyumbang sekitar 70 persen penjualan motor listrik.
VinFast, eksportir otomotif global pertama Vietnam, memimpin pasar pada 2021 dengan 43,4 persen dari total penjualan, diikuti Pega dengan 15 persen, serta produsen Taiwan Dibao dan Yadea dari China, menurut International Council on Clean Transportation.
VinFast mencatat lonjakan penjualan hampir 500 persen pada awal 2025, berdasarkan data dari Motorcycles Data. Perusahaan tersebut memangkas harga hingga 20 persen sejak Mei, dengan model Motio dijual sekitar Rp7,4 juta, sementara model Evo dibanderol di bawah Rp12,2 juta. Pega juga kompetitif di segmen menengah ke bawah.
Sementara itu, Honda meluncurkan skema sewa motor listrik sekitar Rp950.000 per bulan, tetap belum mengimplementasikan produksi massal roda dua listrik di Vietnam.
Antara politik dan polusi
Masih belum pasti apakah Hanoi akan benar-benar menerapkan larangan tersebut tahun depan.
Asosiasi Produsen Sepeda Motor Vietnam, yang mayoritas anggotanya perusahaan asing, menilai langkah ini terlalu cepat.
“Warga, pelaku usaha, dan regulator membutuhkan setidaknya dua hingga tiga tahun untuk bersiap,” kata asosiasi itu dalam surat yang ditujukan kepada pemerintah pada Juli lalu, dikutip VNExpress.
Mereka merekomendasikan agar larangan diterapkan secara bertahap, dimulai dengan membatasi penggunaan motor beremisi tinggi dan kendaraan yang dipakai untuk bisnis, sementara motor pribadi tetap diperbolehkan.
Asosiasi memperingatkan larangan yang terlalu cepat bisa menimbulkan kehilangan pekerjaan dalam skala besar dan membuat penjualan motor bensin anjlok bagi perusahaan asing.
Giang, peneliti tamu di ISEAS Singapura, mengatakan tidak akan terkejut jika kebijakan ini nantinya ditunda, mengingat “pemerintah pernah mundur dari kebijakan ambisius sebelumnya ketika implementasinya tidak sesuai.”
Jika itu terjadi, lanjutnya, pemerintah kemungkinan akan menyebutnya sebagai penyesuaian kebijakan, bukan kegagalan. “Meski hal ini bisa sedikit menurunkan kredibilitas, pemerintah tidak akan menanggung aib besar,” lanjutnya.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Pratama Indra dan Adelia Dinda Sani
Editor: Rahka Susanto
Tonton juga Video: Review Motor Listrik Polytron Fox 200: Enak, Ringan, dan Canggih!
(ita/ita)
