Xcloud.id

brand merek: Honda

  • Profil Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta Iwan Henry Wardhana yang Dilantik Anies Baswedan Tahun 2020 – Halaman all

    Profil Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta Iwan Henry Wardhana yang Dilantik Anies Baswedan Tahun 2020 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta memeriksa Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta, Iwan Henry Wardhana kasus dugaan korupsi.

    Lembaga yang dipimpinnya disinyalir menyelewengkan uang daerah sampai Rp 150 miliar dengan cara mencairkan dana dari kegiatan fiktif.

    Kejati DKI Jakarta telah melakukan penggeledahan dan menyita ratusan stempel palsu yang diduga menjadi alat laporan pertanggungjawaban kegiatan fiktif itu. 

    Lantas seperti apa profil Iwan Henry Wardhana? 

    Profil

    Iwan Hendry Wardhana lahir pada 21 November 1975.

    Ia dilantik menjadi Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta sejak 2020 oleh Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. 

    Dikutip dari Tribun Jakarta, Iwan Hendry sudah menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta sejak 30 tahun silam.

    Iwan sudah bekerja untuk Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 1994 silam.

    Ia memiliki rekam jejak karir panjang, dari mulai staf kelurahan, hingga kini bisa menjabat kepala dinas.

    Pria berusia 48 tahun itu, merupakan lulusan S1 jurusan Ekonomi Universitas Trisakti pada 1998.

    Setelahnya ia mendapat gelar Master in Urban Development dari Universitas Indonesia pada 2004.

    Ia juga mengambil jurusan Doctoral Programme School of Strategic and Global Studies di University of Indonesia pada tahun 2020 hingga sekarang.

    Jejak Karier 

    Iwan memulai kariernya di Jakarta yang dimulai dari staf Kelurahan Jati, Jakarta Timur tahun 1994.

    Ketika itu, ia baru berusia sekitar 18 tahun dan telah 1 tahun lulus dari Sekolah Menengah Atas.

    Bertahun-tahun bekerja sebagai Staff Tata Usaha, ia akhirnya memperoleh pekerjaan yang lebih baik di era tahun 2000an.

    Ia menjabat sebagai Kepala Penyusunan Program di Dinas Kebersihan DKI Jakarta sejak 2007 hingga 2012.

    Selain bekerja di Pemprov DKI Jakarta, Iwan juga pernah magang atau internship di Jepang pada 2007. 

    Pada tahun 2015, Iwan kemudian bekerja di Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN).

    Iwan lantas beralih ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta.

    Sejumlah jabatan pernah ia duduki, termasuk saat itu menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta.

    26 tahun mengabdi untuk Pemprov DKI Jakarta, Iwan akhirnya bisa menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas pada 2020.

    Sebagai informasi, Dinas Kebudayaan pertama kali diadakan pada 2020 saat era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

    Anies memecah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Dinas Kebudayaan.

    Anies pula yang mengangkat Iwan Henry Wardhana sebagai kepala dinas pertama Dinas Kebudayaan Jakarta tersebut.

    Harta Kekayaan Capai Rp 9,6 Miliar 

    Iwan Henry Wardhana terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2023.

    Berdasarkan data dari LHKPN, Iwan memiliki kekayaan sebesar Rp 9.668.585.623 (Rp9,6 miliar).

    Dirinya tercatat mempunyai empat aset tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Timur dengan total nilai Rp 9.300.000.000.

    Lebih lanjut, Iwan memiliki alat transportasi dan mesin berupa mobil Honda City Z tahun 2000 senilai Rp 70.000.000.

    Aset lain yang dimiliki Iwan Henry adalah kas dan setara kas sejumlah Rp 1.098.585.623.

    Adapun Iwan Henry Wardhana tertulis mempunyai utang sebesar Rp 800.000.000.

    Diberitakan sebelumnya, Kantor Disbud yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Nomor 12-14-15, Setiabudi, Jakarta Selatan, digeledah penyidik Kejati Daerah Khusus Jakarta.

    Penggeledahan dilakukan mengenai dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan kegiatan Disbud yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

    “Penyidik telah menemukan peristiwa pidana pada kegiatan tersebut dan pada tanggal 17 Desember 2024 ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ucap Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Syahroni Hasibuan, dalam keterangannya, Rabu (18/12/2024).

    Anggaran yang diduga diselewengkan dari kegiatan Disbud Jakarta mencapai Rp 150 miliar.

    Syahroni menambahkan, penggeledahan juga dilakukan di empat lokasi lain, yakni Kantor EO GR-PRO di Jalan Duren Tiga Jakarta Selatan; rumah tinggal di Jalan H Raisan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat; rumah tinggal di Jalan Kemuning, Matraman, Jakarta Timur; dan rumah tinggal di Jalan Zakaria, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

    Dari lima lokasi ini, penyidik penyidik menyita beberapa unit laptop, handphone, PC, dan flashdisk untuk dilakukan analisis forensik.

    “Turut disita uang, beberapa dokumen dan berkas penting lainnya guna membuat terang peristiwa pidana dan penyempurnaan alat bukti dalam perkara a quo,” tuturnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul: Dilantik Anies, Ini Rekam Jejak Iwan Henry Wardhana dari Staff TU Hingga Jabat Kadis Kebudayaan DKI

  • Bisakah Jorge Martin Tampil Bagus di Aprilia?

    Bisakah Jorge Martin Tampil Bagus di Aprilia?

    Jakarta –

    Jorge Martin akan memulai petualangan baru bersama Aprilia pada MotoGP 2025. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Martin bisa langsung nyetel dengan motor Aprilia RS-GP, yang masih memiliki banyak kekurangan?

    Sebelumnya, Martin adalah rider Ducati. Di atas motor MotoGP Ducati Desmosedici, Martin begitu perkasa hingga akhirnya berhasil menyabet gelar juara MotoGP untuk kali pertamanya di musim 2024.

    Namun pada MotoGP 2025 nanti, Martin tak lagi bersama dengan motor yang mengantarkannya juara dunia itu. Martin akan membesut motor Aprilia. Tentunya Martin butuh banyak adaptasi untuk bisa tampil bagus bersama motor MotoGP Aprilia RS-GP.

    Jorge Martin juara MotoGP 2024 Foto: REUTERS/Pablo Morano

    Pengamat MotoGP dari laman Crash, Peter McLaren, mengatakan, agar Martin bisa tampil bagus bersama RS-GP, maka Aprilia harus meracik motor yang konsisten bersaing di barisan terdepan. Berkaca dari musim 2024, motor Aprilia RS-GP yang dikendarai Aleix Espargaro dan Maverick Vinales belum bisa menunjukkan hal itu.

    “Tahun (2024) ini mereka adalah satu-satunya pabrikan yang mengalahkan Ducati, yang merupakan sebuah prestasi tersendiri. Tetapi pada saat yang sama, mereka tertinggal dari KTM di klasemen konstruktor,” ungkap McLaren.

    “Jadi, ini semacam hal yang sulit bagi Aprilia. Tapi intinya, mereka benar-benar harus meningkatkan performa rata-rata motor mereka kalau ingin bersaing merebutkan gelar,” tambahnya.

    Jurnalis Crash, Lewis Duncan, mengatakan, Aprilia harus memperbaiki aspek cengkeraman ban belakang jika ingin bersaing di MotoGP 2025. Melihat musim 2024, hanya tim Ducati yang memiliki cengkeraman ban belakang yang baik, sehingga mereka bisa tampil sangat konsisten dan mendominasi.

    “Masukan yang Aprilia perlu dapatkan dari Martin adalah, bagaimana Ducati 2024 membuat ban belakang Michelin 2024 bekerja dengan baik,” terang Duncan. “Bukan karena ban belakangnya jelek, tapi karena ban belakang baru ini punya cengkeraman yang jauh lebih baik, sehingga hanya Ducati yang mampu memaksimalkannya,” tambah dia.

    Duncan menambahkan, pebalap-pebalap Aprilia memiliki sejumlah masalah musim lalu yang harus segera diselesaikan oleh prinsipal Aprilia. “Kita tahu KTM memiliki masalah terkait getaran yang kemungkinan besar terkait dengan ban belakang, Honda juga punya, Ducati juga punya. Saya tak ingat pebalap Aprilia terlalu banyak mengeluh tentang masalah getaran, tetapi mereka punya masalah lain: masalah cengkeraman, traksi, dan degradasi (pengikisan ban) yang cukup tinggi di MotoGP,” bilang Duncan.

    (lua/rgr)

  • LHKPN Harta Kekayaan Amalia Desiana Bupati Banjarnegara Terpilih 2024, Miliki Rp 2,9 Miliar

    LHKPN Harta Kekayaan Amalia Desiana Bupati Banjarnegara Terpilih 2024, Miliki Rp 2,9 Miliar

    TRIBUNJATENG.COM– LHKPN harta kekayaan Amalia Desiana Bupati Banjarnegara Terpilih di Pilkada 2024.

    Berikut profil dan harta kekayaan Amalia Desiana.

    Paslon nomor urut 02, Amalia Desiana dan Wakhid Jumali, berhasil meraih kemenangan signifikan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banjarnegara, Jawa Tengah.

    Berdasarkan hasil rekapitulasi yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarnegara, pasangan ini memperoleh suara sebanyak 77,62 persen.

    Sementara itu, pasangan rival nomor urut 1, Bugar Wijiseno dan Fahmi Umar Irawan, hanya berhasil mengumpulkan 22,38 persen suara.

    Harta Amalia Desiana 

    Amalia Desiana, laporkan harta kekayaannya tanggal 28 Maret 2024 pada saat masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara.

    Total harta kekayaan Amalia Desiana setelah dikurangi hutang adalah Rp2.989.921.737.

    Adapun rincian data harta Amalia Desiana adalah sebagai berikut :

    DATA HARTA
    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.800.000.000
    1. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/86 m2 di KAB / KOTA
    BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
    2. Tanah Seluas 3407 m2 di KAB / KOTA BANJARNEGARA, HASIL
    SENDIRI Rp. 300.000.000
    3. Tanah Seluas 3095 m2 di KAB / KOTA BANJARNEGARA, HASIL
    SENDIRI Rp. 300.000.000
    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 100.000.000
    1. MOBIL, HONDA CRV RE1 2WD Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
    100.000.000
    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 180.800.000
    D. SURAT BERHARGA Rp. —-
    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 993.128.999
    F. HARTA LAINNYA Rp. —-
    Sub Total Rp. 3.073.928.999
    III. HUTANG Rp. 175.007.262
    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.898.921.737

    Profil Amalia Desiana

    dr.Amalia Desiana adalah putri kandung mantan Bupati Banjarnegara (alm) Budhi Sarwono.

    Ia lahir pada 1 Desember 1988.

    Amalia merupakan alumnus Fakultas Kedokteran UNSOED Purwokerto.

    Ia adalah politisi PDI Perjuangan yang menjabat sebagai anggota DPRD Banjarnegara selama 2 periode.

    Yaitu dari 2014-2019 dan 2019-2024.

  • Profil Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta Iwan Henry Wardhana yang Dilantik Anies Baswedan Tahun 2020 – Halaman all

    Profil Iwan Henry Wardhana, Kadis Kebudayaan Jakarta Dinonaktifkan Buntut Dugaan Korupsi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta, Iwan Henry Wardhana dinonaktifkan sementara dari jabatannya buntut dugaan korupsi di lingkungan Dinas Kebudayaan per hari ini, Kamis (19/12/2024).

    Ia kini turut diperiksa aparat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta karena diduga terlibat korupsi.

    Dinas yang dipimpinnya disinyalir menyelewengkan uang daerah sampai Rp 150 miliar dengan cara mencairkan dana dari kegiatan fiktif.

    Kejati DKI Jakarta telah melakukan penggeledahan dan menyita ratusan stempel palsu yang diduga menjadi alat laporan pertanggungjawaban kegiatan fiktif itu. 

    Lantas seperti apa profil Iwan Henry Wardhana? 

    Profil

    Iwan Hendry Wardhana lahir pada 21 November 1975.

    Ia dilantik menjadi Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta sejak 2020 oleh Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. 

    Dikutip dari Tribun Jakarta, Iwan Hendry sudah menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta sejak 30 tahun silam.

    Iwan sudah bekerja untuk Pemprov DKI Jakarta sejak tahun 1994 silam.

    Ia memiliki rekam jejak karir panjang, dari mulai staf kelurahan, hingga kini bisa menjabat kepala dinas.

    Pria berusia 48 tahun itu, merupakan lulusan S1 jurusan Ekonomi Universitas Trisakti pada 1998.

    Setelahnya ia mendapat gelar Master in Urban Development dari Universitas Indonesia pada 2004.

    Ia juga mengambil jurusan Doctoral Programme School of Strategic and Global Studies di University of Indonesia pada tahun 2020 hingga sekarang.

    Jejak Karier 

    Iwan memulai kariernya di Jakarta yang dimulai dari staf Kelurahan Jati, Jakarta Timur tahun 1994.

    Ketika itu, ia baru berusia sekitar 18 tahun dan telah 1 tahun lulus dari Sekolah Menengah Atas.

    Bertahun-tahun bekerja sebagai Staff Tata Usaha, ia akhirnya memperoleh pekerjaan yang lebih baik di era tahun 2000an.

    Ia menjabat sebagai Kepala Penyusunan Program di Dinas Kebersihan DKI Jakarta sejak 2007 hingga 2012.

    Selain bekerja di Pemprov DKI Jakarta, Iwan juga pernah magang atau internship di Jepang pada 2007. 

    Pada tahun 2015, Iwan kemudian bekerja di Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN).

    Iwan lantas beralih ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta.

    Sejumlah jabatan pernah ia duduki, termasuk saat itu menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta.

    26 tahun mengabdi untuk Pemprov DKI Jakarta, Iwan akhirnya bisa menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas pada 2020.

    Harta Kekayaan Capai Rp 9,6 Miliar 

    Iwan Henry Wardhana terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2023.

    Berdasarkan data dari LHKPN, Iwan memiliki kekayaan sebesar Rp 9.668.585.623 (Rp9,6 miliar).

    Dirinya tercatat mempunyai empat aset tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Timur dengan total nilai Rp 9.300.000.000.

    Lebih lanjut, Iwan memiliki alat transportasi dan mesin berupa mobil Honda City Z tahun 2000 senilai Rp 70.000.000.

    Aset lain yang dimiliki Iwan Henry adalah kas dan setara kas sejumlah Rp 1.098.585.623.

    Adapun Iwan Henry Wardhana tertulis mempunyai utang sebesar Rp 800.000.000.

    Diberitakan sebelumnya, Kantor Disbud yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Nomor 12-14-15, Setiabudi, Jakarta Selatan, digeledah penyidik Kejati Daerah Khusus Jakarta.

    Penggeledahan dilakukan mengenai dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan kegiatan Disbud yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

    “Penyidik telah menemukan peristiwa pidana pada kegiatan tersebut dan pada tanggal 17 Desember 2024 ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ucap Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Syahroni Hasibuan, dalam keterangannya, Rabu (18/12/2024).

    Anggaran yang diduga diselewengkan dari kegiatan Disbud Jakarta mencapai Rp 150 miliar.

    Syahroni menambahkan, penggeledahan juga dilakukan di empat lokasi lain, yakni Kantor EO GR-PRO di Jalan Duren Tiga Jakarta Selatan; rumah tinggal di Jalan H Raisan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat; rumah tinggal di Jalan Kemuning, Matraman, Jakarta Timur; dan rumah tinggal di Jalan Zakaria, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

    Dari lima lokasi ini, penyidik penyidik menyita beberapa unit laptop, handphone, PC, dan flashdisk untuk dilakukan analisis forensik.

    “Turut disita uang, beberapa dokumen dan berkas penting lainnya guna membuat terang peristiwa pidana dan penyempurnaan alat bukti dalam perkara a quo,” tuturnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul: Dilantik Anies, Ini Rekam Jejak Iwan Henry Wardhana dari Staff TU Hingga Jabat Kadis Kebudayaan DKI

    (Tribunnews.com/Milani/Deni)(TribunJakarta.com/Pebby Ade) 

  • Waketum Gerindra Bela Budi Arie yang Diperiksa Kasus Judol: Beliau Orang Baik dan Profesional – Halaman all

    Waketum Gerindra Bela Budi Arie yang Diperiksa Kasus Judol: Beliau Orang Baik dan Profesional – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman membela mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sekaligus Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang diperiksa penyidik Bareskrim Polri dalam kasus membekingi judi online (judol), Kamis (19/12/2024) hari ini.

    Menurutnya, Budi Arie merupakan orang yang baik dan profesional dalam bekerja. Karena itu, dia pun meyakini tidak ada keterlibatan Budi dalam kasus judi online.

    “Kalau feeling saya sih, saya tahu Pak Budi orang baik, Pak Budi itu orang profesional, Insya Allah ya kita berharap enggak ada sedikit pun keterlibatan beliau,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

    Dia pun menilai wajar Budi Arie diperiksa dalam kasus judol. Apalagi, penyidik Bareskrim sedang melakukan pendalaman kasus judol saat Budi menjabat Menkominfo RI.

    “Karena posisi beliau bekas Menteri waktu itu adalah Menteri ya kan kasusnya juga di zaman beliau Menteri ya, tentu wajar kalau dimintai keterangan, itu soal Pak Budi Ari,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ketua Komisi III DPR itu menambahkan, Budi Arie juga dianggap kooperatif dengan datang untuk diperiksa dalam kasus tersebut.

    “Pak Budi juga saya pikir akan kooperatif, sudah kooperatif juga memberikan keterangan supaya peristiwa ini bisa benar-benar diungkap dengan terang benderang,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi tengah menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2024) siang.

    Hal itu dibenarkan Wakil Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Porli Brigjen Arief Adiharsa.

    “Betul (lagi diperiksa, red) ,” kata Arief saat dikonfirmasi.

    Tidak dijelaskan pemeriksaan Budi Arie yang saat ini menjabat Menteri Koperasi terkait kasus apa.

    Arief menyarankan agar pemeriksaan terhadap yang bersangkutan ditanyakan ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. 

    “Tanyakan ke Ditreskrimsus PMJ,” tukasnya.

    Kedatangan Budi Arie di Bareskrim tak terendus awak media. 

    Menurut kabar yang beredar, Budi Arie tiba pada pukul 10.00 WIB.

    24 Tersangka Berbagi Peran

    Sebanyak 24 orang telah ditangkap Polda Metro Jaya dan empat tersangka lainnya masih diburu atau masuk daftar pencarian orang (DPO) dalam pengusutan kasus perlidungan situs judi online yang melibatkan sejumlah pegawai dan staf ahli Kemkominfo atau yang sekarang berganti nama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kementerian Komdigi).  

     

    Rincian dari para tersangka yakni pegawai Komdigi berinisial DI, FD, SA, YR, YP, RP, AP, RD, dan RR. 

    Kemudian, satu staf ahli Komdigi, berinisial Adhi Kismanto alias AK.

    Sisanya warga sipil ialah A, BN, HE dan J (DPO), B, BS, HF, BK, JH (DPO), F (DPO), C (DPO), A alias M, MN, dan DM, AJ, DI, FD, SA, YR, YP, RP, AP, RD, RR, D, E, dan T.

    Para pelaku mempunyai perannya masing-masing dalam melakukan aksi kejahatan judi online ini.

    Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, menyebut tersangka berinisial A, BN, HE, dan J (DPO) berperan sebagai bandar atau pengelola situs judi.

    Lalu, 7 tersangka yakni B, BS, HF, BK, JH (DPO), F (DPO), dan C (DPO) berperan sebagai agen yang mencari situs judi online.

    Aparat Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kementerian Komdigi; sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika) di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 9, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat (1/11/2024) malam. Penggeledahan dalam rangka pencarian barang bukti kasus judi online yang diduga melibatkan pejabat dan pegawai Kementerian Komdigi. (Tribunnews.com/Reynas Abdila)

    Berikutnya, 3 tersangka yakni M, MN, dan DM berperan sebagai pengepul situs judi dan menampung uang setoran dari para agen.

    Kemudian, 2 tersangka yakni AK dan J berperan melakukan verifikasi situs judi online agar tak diblokir.

    Selanjutnya, tersangka berinisial DI, FD, SA, YR, YP, RP, AP, RD, dan RR berperan memilah situs yang diblokir atatersangka u tidak diblokir.

    Adapun tersangka berinisial D dan E yang berperan melakukan TPPU serta pelaku berinisial T yang berwenang menjaga situs judi online.

    “Oknum dari internal komdigi yang berperan menjaga website itu agar tak diblokir,” kata Karyoto dalam jumpa pers.

    Para Tersangka dikenakan Pasal 303 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP.

    Mereka terancam hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun.

    Sita Ratusan Miliaran Rupiah hingga Senjata Api

    Sausana ruko nomor 39 di komplek Ruko Rose Garden 5, Grand Galaxy, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (6/11/2024). Petugas Polda Metro Jaya sempat menggeledah ruko tersebut pada 1 November 2024, karena diduga jadi Kantor Satelit pegawai dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) melakukan penyalahgunaan pemblokiran situs judi online. (Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda)

    Karyoto mengungkap pada tersangka meraup keuntungan dari bisnis ilegal judi online di mana bandar selaku pemilik website turut menyetorkan uang ke tersangka lainnya yang berperan menjaga agar website tersebut tidak terblokir oleh Kementerian Komdigi.

    Total nilai barang bukti berupa uang tunai dan aset yang telah diamankan senilai, senilai Rp. 167.886.327.119.

    Uang tunai tersebut berasal dari mata uang senilai Rp. 76.979.747.159, saldo pada rekening maupun e-commerce yang diblokir senilai Rp. 29.863.895.007, 63 buah perhiasan senilai Rp. 2.155.185.000, 11 unit tanah dan bangunan senilai Rp. 25,830,000,000.

    Lalu 13 buah barang mewah senilai Rp. 315.000.000, 13 buah jam tangan mewah senilai Rp. 3.763.000.000, 390,5 gram emas senilai Rp. 5.857.500.000, 22 lukisan senilai Rp. 192.000.000; barang elektronik berupa 70 Handphone, 9 laptop dan 10 PC, dan 3 pucuk senjata api dan 250 butir peluru.

    Selanjutnya terdapat 26 unit mobil dan 3 unit motor seperti BMW 320I N20 CKD AT, Toyota Alphard 2.5 G CVT, Honda N-ONE, BMW Jeep S.C.HDTP, BMW 220I AT, dan Lexus Jeep L.C.HDTP

  • Kadis Kebudayaan Pemprov Jakarta Nonaktif Iwan Henry Wardhana Punya Kekayaan Rp9,6 Miliar

    Kadis Kebudayaan Pemprov Jakarta Nonaktif Iwan Henry Wardhana Punya Kekayaan Rp9,6 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Iwan Henry Wardhana akhirnya dinonaktifkan dari jabatan Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta usai ruangan kerjanya digeledah oleh penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

    Iwan Henry Wardhana yang telah diangkat oleh Anies Baswedan menjadi Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta diduga kuat terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana senilai Rp150 miliar.

    Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga menemukan ratusan stempel palsu dari ruang kerja Iwan Henry Wardhana sekaligus menyita beberapa laptop, ponsel dan juga puluhan dokumen.

    Iwan Henry Wardhana sendiri memiliki harta kekayaan sebesar Rp9,6 miliar dan sudah dilaporkan dirinya ke KPK dalam bentuk LHKPN.

    Aset paling besar yang dimiliki Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta nonaktif itu adalah tanah dan bangunan yang terbagi ke dalam dua kategori yaitu hasil warisan dan hasil sendiri.

    Iwan Henry Wardana memiliki tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Timur yang ditotal seluas 3.088 meter persegi dan nilainya ditaksir mencapai Rp9,3 miliar.

    Ditambah lagi mobil Honda City Z Tahun 2000 senilai Rp70 juta dan kas atau setara kas Rp1.098.585.623. Semua asetnya iyu dipotong hutang sebesar Rp800 juta.

    Hasilnya, total keseluruhan harta yang kini dimiliki oleh Iwan Henry Wardana adalah Rp9.668.585.623 pada tahun 2023.

  • Profil Kepala Dinas Kebudayaan Jakarta Iwan Henry Wardhana yang Dilantik Anies Baswedan Tahun 2020 – Halaman all

    Kekayaan Iwan Henry Wardhana, Kadisbud Jakarta Dinonaktifkan Imbas Dugaan Korupsi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, buka suara terkait dugaan korupsi di lingkungan Dinas Kebudayaan (Disbud).

    Dilansir Tribun Jakarta, Teguh memastikan Kepala Disbud Jakarta, Iwan Henry Wardhana, akan segera dinonaktifkan dari jabatannya.

    “Insyaallah itu akan menjadi pertimbangan yang matang. Paling tidak (dinonaktifkan) untuk melancarkan proses penanganan yang terjadi dan juga memberi kesempatan kepada kepala dinas untuk lebih fokus menghadapi masalah tersebut,” ucapnya di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Kamis (19/12/2024).

    Ia menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) mengenai dugaan korupsi yang diperkirakan merugikan negara sampai Rp150 miliar ini.

    “Kami menghormati (proses penyidikan) dan kami bersama dengan Kejaksaan Tinggi Jakarta untuk menangani dugaan tindak korupsi yang terjadi di Dinas Kebudayaan atas anggaran tahun 2023 tersebut,” ujarnya.

    Selain Iwan, dugaan korupsi ini juga ikut menyeret nama Kepala Bidang Pemanfaatan Kebudayaan, Mohamad Fairza Maulana.

    “Kemarin penggeledahan kurang lebih dimulai pukul 10.40 WIB dan sampai jam 12 malam masih dilakukan di lantai 14 dan 15, ruang kadis dan ruang kabid.”

    “Selain itu menurut informasi, penggeledahan juga terjadi di tempat lain, yaitu di rumah dan di kantor swasta atau yang terkait dengan EO,” sambungnya.

    Lantas berapa harta kekayaan Iwan? Berikut datanya, dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    Kekayaan Iwan

    Iwan Henry Wardhana terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2023.

    Berdasarkan data dari LHKPN, Iwan memiliki kekayaan sebesar Rp9.668.585.623 (Rp9,6 miliar).

    Dirinya tercatat mempunyai empat aset tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Timur dengan total nilai Rp9.300.000.000.

    Lebih lanjut, Iwan memiliki alat transportasi dan mesin berupa mobil Honda City Z tahun 2000 senilai Rp70.000.000.

    Aset lain yang dimiliki Iwan Henry adalah kas dan setara kas sejumlah Rp1.098.585.623.

    Adapun Iwan Henry Wardhana tertulis mempunyai hutang sebesar Rp800.000.000.

    Kantor Disbud Digeledah

    Diberitakan sebelumnya, Kantor Disbud yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Nomor 12-14-15, Setiabudi, Jakarta Selatan, digeledah penyidik Kejati Daerah Khusus Jakarta.

    Penggeledahan dilakukan mengenai dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan kegiatan Disbud yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

    “Penyidik telah menemukan peristiwa pidana pada kegiatan tersebut dan pada tanggal 17 Desember 2024 ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ucap Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Syahroni Hasibuan, dalam keterangannya, Rabu (18/12/2024).

    Anggaran yang diduga diselewengkan dari kegiatan Disbud Jakarta mencapai Rp150 miliar.

    Syahroni menambahkan, penggeledahan juga dilakukan di empat lokasi lain, yakni Kantor EO GR-PRO di Jalan Duren Tiga Jakarta Selatan; rumah tinggal di Jalan H Raisan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat; rumah tinggal di Jalan Kemuning, Matraman, Jakarta Timur; dan rumah tinggal di Jalan Zakaria, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

    Dari lima lokasi ini, penyidik penyidik menyita beberapa unit laptop, handphone, PC, dan flashdisk untuk dilakukan analisis forensik.

    “Turut disita uang, beberapa dokumen dan berkas penting lainnya guna membuat terang peristiwa pidana dan penyempurnaan alat bukti dalam perkara a quo,” tuturnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul: Soal Dugaan Korupsi Rp150 M di Dinas Kebudayaan Jakarta, Pj Gubernur Pastikan Nonaktifkan Kadis Iwan.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunJakarta.com/Dionisius Arya)

  • Honda Kembangkan Sistem Hybrid Terbaru, Konsumsi BBM Mobil Bisa Lebih Irit Lagi

    Honda Kembangkan Sistem Hybrid Terbaru, Konsumsi BBM Mobil Bisa Lebih Irit Lagi

    Jakarta –

    Honda Motor Co., Ltd. memperkenalkan teknologi terbaru untuk sistem hybrid Honda e:HEV, yang akan diaplikasikan pada lini kendaraan hybrid generasi berikutnya. Simak teknologi terbarunya yang diklaim bisa lebih irit bahan bakar.

    Pembaruan ini mencakup pengembangan mesin, unit penggerak, dan teknologi kontrol terbaru untuk mesin 1,5 liter dan 2,0 liter. Nantinya mesin baru 1,5 liter dan 2,0 liter direct-injection Atkinson cycle itu dirancang untuk menghasilkan tenaga lebih besar dan dipadukan dengan unit penggerak roda depan (FWD) yang memiliki sistem pendingin terintegrasi.

    Teknologi ini juga akan dikombinasikan dengan Mid-size Platform generasi baru yang saat ini sedang dikembangkan. Sebagai hasilnya, efisiensi bahan bakar pada kendaraan e:HEV terbaru diharapkan meningkat lebih dari 10% dibandingkan model sebelumnya.

    Selain itu, mesin baru ini dirancang untuk memperluas jangkauan efisiensi putaran mesin (RPM), sehingga menghasilkan keseimbangan optimal antara efisiensi bahan bakar dan torsi. Khusus untuk mesin 1,5 liter, efisiensi bahan bakar ditargetkan meningkat hingga lebih dari 40% dibandingkan model saat ini.

    Honda menyebut konversi tenaga dan efisiensi pada EV Drive Mode dan Hybrid Drive Mode juga akan ditingkatkan, memberikan performa yang lebih optimal di berbagai kondisi berkendara.

    Pada unit penggerak roda depan baru, kemasan teknologi yang lebih ringkas memungkinkan peningkatan efisiensi, sambil mempertahankan kompatibilitas untuk berbagai model dengan skala kecil hingga menengah. Inovasi ini tidak hanya memberikan efisiensi produksi yang lebih tinggi tetapi juga menekan biaya, sehingga berkontribusi pada keberlanjutan bisnis di masa depan.

    Sebagai bagian dari pembaruan ini, Honda juga memperkenalkan teknologi Honda S+ Shift, fitur terbaru yang dirancang untuk memberikan pengemudi rasa kesatuan yang lebih kuat dengan kendaraan. Sistem ini mengontrol putaran mesin secara presisi saat akselerasi dan deselerasi, memberikan respons langsung serta perpindahan gigi yang tajam.Honda S+ Shift akan mulai diterapkan pada semua model e:HEV di masa depan, dimulai dengan All-New Honda Prelude yang dijadwalkan mulai dijual pada tahun 2025.

    Honda juga memperkenalkan unit penggerak elektrik AWD (E-AWD) terbaru yang dirancang untuk kendaraan hybrid-listrik dan EV. Dibandingkan dengan sistem AWD konvensional, teknologi E-AWD menawarkan tenaga penggerak maksimum yang lebih tinggi, akselerasi awal yang lebih bertenaga, serta distribusi tenaga penggerak yang lebih optimal antara roda depan dan belakang. Teknologi ini juga memberikan stabilitas kendaraan yang lebih baik, sehingga meningkatkan kenyamanan dan kesenangan berkendara.

    Honda menargetkan penjualan global kendaraan hybrid-listrik sebesar 1,3 juta unit pada tahun 2030. Selain itu, melalui efisiensi produksi dan pengurangan biaya, Honda akan memastikan profitabilitas tinggi sekaligus memperkuat fondasi bisnis kendaraan listrik untuk mendukung pertumbuhan masa depan.

    (riar/din)

  • 16 Tahun Vakum, Balap Ketahanan 6 Jam di Sentul Kembali Digelar

    16 Tahun Vakum, Balap Ketahanan 6 Jam di Sentul Kembali Digelar

    Jakarta –

    Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat, menggelar balap ketahanan 6 jam di akhir tahun 2024. Sebelumnya balap ketahanan 6 jam tersebut absen selama kurang lebih 16 tahun. Bertajuk Pertamina 6 Hours Endurance, balap ketahanan tersebut berlangsung pada 15 Desember 2024.

    Balap ketahanan ini diselenggarakan oleh Racing Sun dengan dukungan Sirkuit Sentul dan AMM. Sementara pesertanya 9 mobil dari beberapa tim balap, seperti REA Racing Sun, BJB Delta Garage Racing Team, RHB, Delima Motorsport, Rizqy Motorsport, dan lainnya. Adapun mobil yang dipakai yakni Honda City Hatchback dan Honda Brio.

    “Persiapannya sangat mepet. Tapi balap ini tetap harus ada dan berjalan. Agar menjadi bahan evaluasi dan perbaikan-perbaikan yang ada di tahun-tahun mendatang,” kata Sunny TS sebagai penyelenggara.

    Cuaca cukup baik saat balapan berlangsung, mendung tipis dan tidak terlalu panas membuat pebalap tak mudah kelelahan. Terbukti beberapa pebalap utama memilih untuk balap selama 50-55 menit awal buat kemudian diganti pembalap lainnya. Dalam balap ini, satu mobil boleh diisi oleh 2-4 pebalap. Saling bergantian dengan maksimal waktu setiap pebalap 1 jam.

    Di event yang mendapatkan dukungan Lenso, Hankook, SM Motorsport ini ada 2 kelas dipertandingkan, kelas 1.200 cc dan 1.500 cc. Keluar sebagai pemenang kelas 1.200 cc Pertamina 6 Hours Endurance ini yakni pasangan Irvan Fauzie dan Ferrari Nemanza Ar Rahman dari tim Delima Motorsport.

    Pertamina 6 Hours Endurance 2024 Foto: Dok. Istimewa

    Sementara buat kelas 1.500 dikuasai Avan Abdullah, Umar Abdullah, H. Dypo F dan Rafa Dypo. Mereka menggunakan Honda City Hatchback dari tim BJB Delta Garage Racing Team.

    Sebagai tambahan informasi, balap ketahanan mobil sempat digelar di Sirkuit Ancol pada 1991. Kemudian pada 1994 di Sirkuit Sentul, juga 2001 untuk Timor one make race. Terakhir pada 2008 di Sirkuit Sentul dengan 100 putaran. Kemudian balap ketahanan diselenggarakan lagi tahun ini melalui ajang Pertamina 6 Hours Endurance 2024.

    (lua/rgr)

  • KPK Kembali Periksa Anggota DPRD Jawa Timur Periode 2019 – 2024

    KPK Kembali Periksa Anggota DPRD Jawa Timur Periode 2019 – 2024

    Jakarta (beritajatim.com) – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kembali memeriksa sejumlah anggota DPRD Jawa Timur peride 2019 – 2024. Mereka diperiksa dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Prov Jatim TA 2021 – 2022.

    “Hari ini Rabu (18/12/2024), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Prov Jatim TA 2021 – 2022. Para saksi merupakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sd 2024, dengan inisial GS, GTP/TPG, GHS, GW, AIZ, AT, dan BD,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    Diketahui, ketujuh anggota DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024 yang dipanggil, adalah Gatot Supriyadi, Go Tjong Ping atau Teguh Prabowo Gunawan, Gunawan HS, Guntur Wahono, Ahmad Iwan Zunaih, Ahmad Tamim, dan Budiono.

    Tessa tidak menjelaskan perihal materi pemeriksaan terhadap para saksi. “Pemeriksaan dilakukan BPKP Perwakilan Prov. Jatim Jl. Raya Bandara Juanda No. 38 Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur,” ujarnya.

    Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan 21 tersangka baru yang merupakan Pengembangan dari kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan terhadap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.

    Ke-21 tersangka terdiri dari 4 tersangka sebagai penerima sua dan 17 tersangka lainnya sebagai Tersangka Pemberi. Dari empat tersangka penerima tiga orang diantaranya merupakan penyelenggara negara sementara 1 lainnya merupakan staf dari Penyelenggara Negara.

    Sementara untuk 17 tersangka pemberi, 15 diantaranya adalah pihak swasta dan 2 lainnya dari Penyelenggara Negara.

    Sebelumnya, pada tanggal 30 September 2024 sampai 3 Oktober 2024, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan pada 10 (sepuluh) rumah atau bangunan. Namun KPK tidak menjelaskan, milik siapa rumah atau bangunan yang dilakukan penggeledahan.

    KPK hanya menyebut lokasi penggeledahan berlokasi di Kota Surabya, Kab. Bangkalan. Kab. Pamekasan, Kab. Sampang dan Kab. Sumenep.

    Dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan diantaranya berupa tujuh unit kendaraan terdiri dari 1 Toyota Alphard, 1 Mitsubisi Pajero, 1 Honda CRV, 1 Toyota Innova, 1 Toyota Hillux double cabin, 1 Toyota Avanza, dan 1 unit merk Isuzu. Terdapat juga jam tangan Rolex (1 buah) dan Cincin Berlian (2 buah).

    KPK juga menyita uang Tunai dalam mata uang asing dan juga rupiah yang bila ditotal dan dirupiahkan senilai kurang lebih sebesar Rp1 miliar. Kemudian, barang bukti elektronik berupa Handphone, Harddisc dan Laptop.

    Turut disita dokumen-dokumen diantaranya Buku Tabungan. Buku Tanah, Catatan-Catatan, Kuitansi pembelian barang, BPKB dan STNK Kendaraan dan lain sebagainya.

    KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada Jum’at tanggal 6 September 2024 lalu.

    Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik. KPK juga telah memeriksa Abdul Halim Iskandar dalam kasus tersebut pada Kamis, 12 Agustus 2024 lalu. [hen/suf]