brand merek: Apple

JAKARTA – Kebijakan tarif besar-besaran yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu 2 April langsung memicu kekhawatiran global akan potensi perang dagang, resesi ekonomi, dan lonjakan harga barang-barang konsumsi, termasuk produk populer seperti iPhone. Langkah tersebut menuai respons keras dari berbagai negara dan menyebabkan kejatuhan tajam di pasar saham dunia.

Trump secara resmi menetapkan tarif dasar sebesar 10% untuk seluruh produk impor, dengan tarif tambahan yang lebih tinggi untuk puluhan negara. Menurut pemerintahannya, langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi negosiasi perdagangan AS dan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Namun, para analis menyebut kebijakan ini sebagai tindakan sepihak yang dapat mengguncang fondasi ekonomi global yang telah dibangun selama puluhan tahun berdasarkan perdagangan bebas.

Di Jepang, salah satu mitra dagang terbesar Amerika Serikat, Perdana Menteri Shigeru Ishiba menyebut kebijakan tersebut sebagai “krisis nasional”. Bursa saham Tokyo mengalami pekan terburuknya dalam lima tahun terakhir, dipimpin oleh penurunan tajam pada saham-saham bank besar Jepang. Obligasi pemerintah Jepang juga mengalami lonjakan permintaan, menunjukkan kekhawatiran investor bahwa Bank of Japan mungkin terpaksa menunda rencana kenaikan suku bunga.

Bank investasi JP Morgan meningkatkan kemungkinan terjadinya resesi global dari 40% menjadi 60% pada akhir tahun 2025. Di AS sendiri, indeks Dow Jones turun hampir 4%, S&P 500 kehilangan hampir 5%, dan Nasdaq, yang banyak diisi oleh saham teknologi, anjlok hampir 6%—penurunan harian terbesar sejak awal pandemi COVID-19 pada Maret 2020.

Salah satu dampak yang paling mencolok adalah potensi kenaikan harga barang-barang konsumsi. Menurut proyeksi Rosenblatt Securities, harga sebuah iPhone kelas atas dapat mencapai hampir 2.300 dolar AS (sekitar Rp38 juta) jika Apple memutuskan untuk meneruskan beban tarif kepada konsumen.

Perusahaan-perusahaan besar AS yang bergantung pada produksi luar negeri segera melakukan penyesuaian. Produsen mobil Stellantis mengumumkan akan merumahkan sementara para pekerjanya di AS dan menutup pabrik di Kanada dan Meksiko. General Motors, sebaliknya, mengatakan akan meningkatkan produksi dalam negeri sebagai bentuk respons terhadap kebijakan tersebut.

Negara-negara mitra dagang utama AS langsung mengecam langkah ini. Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menyatakan bahwa Amerika Serikat telah “meninggalkan perannya sebagai pemimpin kerja sama ekonomi internasional” dan mengumumkan serangkaian tindakan balasan. China dan Uni Eropa juga menyatakan akan melakukan pembalasan terhadap tarif AS, sementara Prancis menyerukan agar negara-negara Eropa menangguhkan investasi di Amerika Serikat.

Namun, sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, Meksiko, dan India memilih untuk menahan diri terlebih dahulu dan menunggu apakah kebijakan tersebut akan berubah arah melalui negosiasi.

Di tengah ketidakpastian ini, Trump menyatakan bahwa tarif-tarif tersebut memberikan AS “kekuatan besar dalam bernegosiasi”, meskipun beberapa pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa tarif tersebut bukan bagian dari strategi tawar-menawar, melainkan kebijakan tetap.

Di dalam negeri, reaksi juga terbelah. Wakil Presiden AS, JD Vance, membela langkah Trump dengan menyatakan bahwa tarif tersebut penting demi keamanan nasional dan kemandirian produksi barang-barang strategis seperti baja dan obat-obatan. Namun, para ekonom memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat mendorong inflasi, meningkatkan biaya hidup keluarga Amerika hingga ribuan dolar per tahun, dan bahkan memicu resesi di dalam negeri.

Selain itu, banyak pihak memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat merusak hubungan strategis Amerika Serikat dengan sekutu utamanya di Asia. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan terkena tarif khusus masing-masing sebesar 24%, 25%, dan 32%, meskipun ketiganya merupakan mitra militer penting AS di kawasan Indo-Pasifik.

Secara keseluruhan, langkah terbaru dari Gedung Putih ini menandai pergeseran besar dalam arah kebijakan perdagangan global. Analis dari Capital Alpha menyebut kebijakan ini tidak matang dan tidak mencerminkan pemahaman teknis yang dibutuhkan dalam diplomasi perdagangan. Meski tarif-tarif tersebut belum berlaku hingga 9 April, kekhawatiran telah menyebar luas dan menciptakan ketidakpastian besar di kalangan pelaku pasar, bisnis, dan pemerintah di seluruh dunia.