Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono mengharapkan dukungan Badan Akuntabilitas (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat membantu memperbaiki tata kelola subsidi, khususnya subsidi listrik dan pupuk.
Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan antara BPK dengan BAKN DPR yang membahas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas subsidi listrik dan pupuk di Auditorium Kantor Pusat BPK RI.
“(Kami) menekankan pentingnya sinergi antara BPK dan BAKN untuk mengawal program subsidi, khususnya subsidi listrik dan pupuk. BPK berharap dukungan BAKN dapat membantu memperbaiki tata kelola subsidi sehingga memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan hasil pemeriksaan BPK atas subsidi pupuk serta subsidi dan kompensasi listrik.
Selain memaparkan temuan-temuan pemeriksaan, dipaparkan pula isu-isu strategis dan rencana pemeriksaan subsidi dan kompensasi BPK ke depan.
Sejumlah tanggapan strategis terkait isu subsidi pupuk dan listrik disampaikan oleh Ketua BAKN DPR Andreas Eddy Susetyo.
Salah satu perhatian utama adalah ketidaksesuaian data dalam pengelolaan subsidi yang kerap ditemukan saat DPR mengunjungi daerah pemilihan (dapil).
BAKN juga menyoroti sistem administrasi data yang perlu dikaji ulang agar lebih sinkron dengan kebutuhan subsidi.
Selain itu, tata kelola distribusi pupuk yang dinilai terlalu rumit turut menjadi perhatian serius dalam diskusi tersebut.
“BAKN berharap dengan adanya Pusat Data Nasional dapat mengatasi kendala sinkronisasi data. BAKN juga mendorong pemanfaatan teknologi big data analytics dalam pemeriksaan oleh BPK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan subsidi pupuk dan listrik,” kata Andreas Eddy.
Budi Prijono menyambut baik seluruh masukan yang diberikan BAKN.
“Masukan ini akan menjadi informasi strategis bagi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan dan memperbaiki tata kelola subsidi listrik dan pupuk ke depan. Kami berkomitmen BPK untuk terus meningkatkan pengawasan demi memastikan keuangan negara dikelola secara transparan dan akuntabel,” ujar Budi.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Citro Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
