TRIBUNNEWS.COM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi, musim kemarau tahun 2025 di Indonesia akan berlangsung lebih singkat dibandingkan biasanya di sebagian besar wilayah.
Hal ini disampaikan oleh Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam pernyataannya pada Sabtu (12/4/2025).
Menurut Dwikorita, awal musim kemarau tahun ini telah dimulai secara bertahap sejak April 2025.
Hanya beberapa wilayah yang mengalami musim kemarau di bulan April.
Meski begitu, beberapa wilayah Indonesia yang belum mengalami musim kemarau, baru akan mengalami musim kemarau pada bulan Mei dan Juni.
“Awal musim kemarau di Indonesia diprediksi tidak terjadi secara serempak. Pada bulan April 2025, sebanyak 115 Zona Musim (ZOM) akan memasuki musim kemarau.”
“Jumlah ini akan meningkat pada Mei dan Juni, seiring meluasnya wilayah yang terdampak, termasuk sebagian besar wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Papua,” jelasnya, dikutip dari laman resmi BMKG.
BMKG menyatakan, prediksi ini didasarkan pada pemantauan dan analisis terhadap dinamika iklim global dan regional hingga pertengahan April.
Salah satu faktor utama adalah kondisi netral dari fenomena iklim global seperti El Nino-Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD).
Meski tidak ada gangguan besar dari Samudra Pasifik dan Hindia, suhu muka laut di sekitar wilayah Indonesia tercatat lebih hangat dari biasanya dan diperkirakan akan bertahan hingga September.
Kondisi ini diyakini turut memengaruhi pola cuaca lokal.
Puncak Musim Kemarau Diprediksi Terjadi pada Agustus
Dwikorita menyebutkan, puncak musim kemarau tahun ini diperkirakan terjadi antara Juni hingga Agustus 2025, dengan intensitas kekeringan tertinggi pada bulan Agustus.
Wilayah-wilayah yang diprediksi akan mengalami puncak kekeringan meliputi Jawa bagian tengah dan timur, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku.
Secara keseluruhan, sekitar 60 persen wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau dengan karakteristik normal, 26 persen wilayah akan mengalami kemarau lebih basah dari biasanya, sementara 14 persen lainnya akan menghadapi musim kemarau yang lebih kering.
Durasi musim kemarau di sebagian besar wilayah diperkirakan lebih pendek, meskipun ada 26 persen wilayah yang justru akan mengalami musim kemarau lebih panjang, terutama di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Mitigasi dan Rekomendasi BMKG untuk Hadapi Musim Kemarau
Sebagai langkah antisipasi terhadap dampak musim kemarau, BMKG mengeluarkan sejumlah rekomendasi strategis, terutama untuk sektor-sektor vital seperti pertanian, kebencanaan, kesehatan, dan energi.
Untuk sektor pertanian, BMKG menyarankan penyesuaian jadwal tanam berdasarkan awal musim kemarau di masing-masing wilayah.
Selain itu, pemilihan varietas tanaman tahan kekeringan dan optimalisasi pengelolaan air dinilai penting untuk menjaga produktivitas di tengah minimnya curah hujan.
“Wilayah yang mengalami musim kemarau lebih basah bisa menjadi peluang untuk memperluas lahan tanam dan meningkatkan hasil produksi, dengan tetap memperhatikan pengendalian potensi hama,” ujar Dwikorita.
Sementara itu, di sektor kebencanaan, kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi sangat penting, terutama di wilayah yang diprediksi mengalami musim kemarau dengan sifat normal hingga kering.
BMKG menganjurkan, agar pada masa-masa saat hujan masih terjadi, dilakukan pembasahan lahan gambut dan pengisian embung-embung air untuk mencegah risiko kebakaran.
Di bidang lingkungan dan kesehatan, Dwikorita mengingatkan pentingnya menjaga kualitas udara, terutama di daerah perkotaan dan kawasan rawan karhutla.
Suhu panas dan kelembapan tinggi selama musim kemarau juga dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, sehingga perlu diantisipasi dengan baik.
BMKG juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air secara bijak, terutama untuk menjamin operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA), sistem irigasi, dan kebutuhan air baku masyarakat selama musim kemarau berlangsung.
(Tribunnews.com/Farrah)
Artikel Lain Terkait BMKG dan Musim Kemarau
