Bio Solar Langka, Nelayan Pamekasan Terpaksa Beli Rp 9.000 per Liter Regional 26 Desember 2025

Bio Solar Langka, Nelayan Pamekasan Terpaksa Beli Rp 9.000 per Liter
Tim Redaksi
PAMEKASAN, KOMPAS.com
– Nelayan di Kabupaten Pamekasan terpaksa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar dengan harga tinggi hingga Rp 9.000 rupiah per liter pada Jumat (26/12/2025).
Harga tersebut jauh melampaui harga eceran subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ditetapkan sebesar Rp 6.800 per liter.
Salah satu nelayan di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten
Pamekasan
, Rahmad (39), mengaku terpaksa membeli
solar subsidi
dengan harga mahal.
“Terpaksa nelayan membeli solar seharga Rp9.000 per liter. Paling murah Rp8.000 per liter. Itupun kalau ada,” kata Rahmad, Jumat (26/12/2025).
Menurutnya, nelayan harus tetap membeli solar untuk bisa melaut karena mata pencahariannya hanya menangkap ikan.
Dampaknya, saat solar sulit, nelayan tidak bisa bekerja normal meskipun kebutuhan hidup terus berjalan setiap hari.
“Sejak seminggu terakhir sudah banyak nelayan yang tidak bisa kerja. Meski dengan harga mahal pun tetap sulit untuk mendapatkan bahan bakar,” ungkapnya.
Kesulitan Bio Solar sudah dirasakan nelayan sejak awal Desember, namun sepekan terakhir semakin langka.
Bahkan, di sejumlah pengepul solar pun mulai sulit tersedia. Di pom nelayan pun sudah tidak beroperasi sejak dua pekan terakhir.
“Di SPBU dibatasi satu jeriken, itupun kalau ada. Tapi rata-rata kosong,” tutur Rahmad.
Akibatnya, saat ini, meski dengan harga mahal nelayan tetap membeli solar demi melaut.
“Kita mau makan dari mana kalau tidak menangkap ikan. Tidak melaut tidak bisa dapat uang,” ucapnya.
Warga lainnya, Imron Rosyadi, menyampaikan hal serupa. Meski harga lebih tinggi, tetap dibeli nelayan dengan harapan bisa menangkap ikan lebih banyak.
“Harga solar mahal tidak masalah. Asalkan lancar. Sekarang untuk mendapatkan bahan bakar saja sulit,” ungkapnya.
Area Manager Communication, Relations & CSR
Pertamina
Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi mengatakan, adanya pengepul harus ditelusuri karena pengepul bukan lembaga penyalur resmi solar bersubsidi.
“Itu bisa diinformasikan ke aparat penegak hukum,” katanya.
Dia mengatakan, perlu dilakukan pengecekan terhadap dinas yang memberi rekomendasi, termasuk perlu dilakukan pengecekan dengan surat yang dilampirkan saat dilakukan pembelian di SPBU.
Dia juga mengingatkan dan memperketat layanan agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran kepada konsumen yang berhak.
“Serta meminimalkan potensi penyelewengan oleh pihak yang tidak berwenang,” ucap Ahad.
Selain itu, Ahad mengimbau masyarakat menggunakan BBM subsidi secara bijak dan sesuai kebutuhan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.