Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah tengah menyusun regulasi baru berupa Instruksi Presiden (Inpres) tentang irigasi yang ditargetkan selesai paling lambat pada Januari 2025.
Regulasi ini memungkinkan pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama dalam membangun saluran irigasi secara bersamaan.
Langkah ini diambil guna mendukung pencapaian swasembada pangan di Indonesia, terutama mengingat rencana pemerintah untuk menghentikan impor beras pada 2025.
“Kabupaten, provinsi, pusat bisa melaksanakan (pembangunan), sehingga kita betul-betul produktif,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kantornya, Senin (30/12/2024).
Menurut Amran, sebelumnya antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat sudah memiliki klasternya masing-masing dalam pembangunan irigasi.
Contohnya seperti pemerintah kabupaten yang jatah pembangunannya ada hingga 1.000 hektare, tetapi seringkali dalam penerapannya mengalami keterbatasan dana.
Oleh karena itu, dengan adanya Inpres Irigasi ini, pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat bisa bekerja sama dalam menggarap pembangunan saluran irigasi.
“Kabupaten, provinsi, pusat bisa bekerjasama, Yang mana punya anggaran, itu bisa bekerjasama pada suatu tempat. Yang penting tidak overlap,” ujar Amran.
Ia memastikan pelaksana pembangunan saluran irigasi ini tidak akan terjadi tumpang tindih.
Sebab, semuanya telah dikoordinasikan oleh Amran yang melibatkan pemerintah kabupaten, provinsi, dan dari pusat.
Ditemui di tempat sama, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo juga mengamini perkataan Amran.
Ia mengatakan pembangunan saluran Irigasi yang dilakukan pemerintah pusat atau daerah tidak akan tumpang tindih karena semuanya telah diberi arahan oleh menteri pertanian.
Selain itu, sudah ada proses verifikasi bersama yang juga melibatkan pemerintah daerah, baik pusat maupun kabupaten.
“Jadi, pada saat kita merancang semua itu, arah dari pak menteri pertanian petanian, kita melibatkan semuanya,” kata Dody.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa irigasi pertanian sangat penting dalam menunjang program swasembada yang memiliki perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto.
Ia meminta para bupati atau dinas pertanian untuk mengusulkan segera irigasi mana yang perlu direvitalisasi dan dibangun baru.
“Tolong dipastikan di mana sawahnya, kabupatennya, kecamatannya, desanya, berapa luasnya, mana yang belum ada irigasinya, di mana sumber bendungannya, perlindungan irigasinya segera laporkan ya. Ingat, bapak presiden sekarang punya perhatian khusus pada sektor pertanian,” katanya saat Rapat Koordinasi Terbatas di Lampung, Sabtu (28/12/2024).
Menurut dia, saat ini Prabowo sudah menerima draf Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur regulasi di sektor pertanian.
Di antara perpres dan inpres itu antara lain adalah aturan irigasi yang bertujuan mendukung swasembada pangan secara cepat dan singkat.
Zulhas menambahkan bahwa dengan perbaikan dan juga pembangunan irigasi, maka tahun-tahun yang akan datang produksi beras nasional diperkirakan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
“Sehingga untuk swasembada pangan itu tahun 2025 kita sudah putuskan tidak akan impor beras lagi,” ujarnya.
