Bikin Kegiatan Bersepeda Lintasi JLNT Casablanca, Pramono Anung Dikritik Banyak Pihak

PIKIRAN RAKYAT – Agenda bersepeda Silaturahride with Mas Pram yang akan diikuti oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menuai kritik dari Koalisi Mobilitas Berkelanjutan yang terdiri dari
B2W Indonesia, Road Safety Association, Koalisi Pejalan Kaki, Komite Penghapusan Bensin Bertimbal menyoroti soal acara bersepeda itu yang direncanakan akan melalui jalur layang non tol (JLNT) Casablanca. Padahal secara regulasi jalur tersebut tidak boleh dilintasi sepeda.

Koalisi Mobilitas Berkelanjutan (KMB) menyampaikan sikap penolakan terkait rute bersepeda melintasi JLNT Casablanca, ketika memenuhi undangan Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada 10 April lalu. Namun, alih-alih ruang diskusi, pertemuan berlangsung satu arah dan politis.

“Bukannya berdiskusi, kami justru menjadi penonton presentasi konsep yang telah matang dan siap saji. Apalagi yang disajikan membuat kami kaget, acara bersepeda itu akan melalui jalan JLNT Casablanca, bahkan dua kali putaran. Saat itu juga, kami menyampaikan penolakan keras terhadap penggunaan JLNT Casablanca sebagai rute sepeda dalam acara ini,” demikian pernyataan Koalisi dalam keterangan resmi yang diterima.

Adapun penolakan ini bukan tanpa dasar, pasalnya secara regulasi yang ada sudah jelas melarang sepeda melintas di JLNT. Hal ini bukan karena sepeda tak penting, melainkan keselamatan harus didahulukan.

Sebagai informasi, Silaturahride with Mas Pram dijadwalkan pada 19 April 2025 dan rencananya akan diikuti oleh komunitas dengan total 400 orang lebih pesepeda untuk bersepada menggelilingi Jakarta. Selama acara, jalan akan sepenuhnya ditutup dan hanya untuk rombongan sepeda peserta.

KMB berpandangan, kegiatan tersebut seolah menghidupkan kembali stigma lama bahwa bersepeda hanya untuk kaum tertentu, dengan gaya tertentu, dan pada momentum seremonial.

“Kami berorientasi kepada keselamatan jalan secara keseluruhan dan jangka panjang, apabila acara ini diberlakukan, maka akan menjadi preseden buruk dalam konsistensi keselamatan jalan, masyarakat pengguna sepeda motor dan pesepeda akan menganggap bahwa melewati JLNT itu adalah boleh,” kata Founder Road Safety Association Rio Oktaviano.

Maka dari itu, Koalisi Mobilitas Berkelanjutan menyampaikan pernyataan sikap antara lain menolak keras penggunaan JLNT Casablanca sebagai rute bersepeda, mengecam normalisasi pelanggaran hukum oleh pejabat publik yang semestinya menjadi teladan.

Menyesalkan proses perencanaan kegiatan yang tidak partisipatif dan tidak menghargai masukan komunitas, serta menyerukan agar Pemprov DKI kembali kepada arah kebijakan transportasi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

“Kami mendorong Mas Pram untuk tidak terjebak dalam euforia pencitraan, tapi kembali meneguhkan komitmen terhadap transportasi berkelanjutan yang taat hukum dan berpihak pada rakyat,” katanya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didorong melakukan beberapa hal guna meneguhkan kembali komitmen transportasi berkelanjutan dan taat hukum.

1.Evaluasi total arah kebijakan kota ramah sepeda.

2.Tingkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalur sepeda yang aman dan terkoneksi.

3.Memprioritaskan integrasi pembangunan lajur sepeda seluruh kota.

4.Lakukan edukasi dan kampanye keselamatan sepeda secara berkala. 

5.Libatkan komunitas dan warga dalam setiap perencanaan transportasi.

6. Berpartisipasi aktif dalam peringatan United Nations Global Road Safety Week 2025.

“Kami bukan menentang kegiatan bersepeda. Kami menentang segala bentuk pelanggaran hukum yang dibungkus dalam gimmick populis. Karena ketika hukum bisa dinegosiasikan untuk kepentingan simbolik, maka yang rusak bukan hanya marka jalan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemimpinnya,” tambah Alfred Sitorus aktifis Koalisi Pejalan Kaki.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News