Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden resmi memblokir rencana pembelian US Steel senilai US$14,9 miliar atau sekitar Rp241 triliun oleh Nippon Steel, Jumat (3/1).
Biden mengambil langkah itu dengan alasan masalah keamanan yang bisa berpotensi fatal.
“Industri baja yang dimiliki dan dioperasikan dalam negeri merupakan prioritas keamanan nasional yang penting dan krusial bagi rantai pasokan yang tangguh,” kata Biden dalam pernyataan resmi, dikutip Japan Times.
Dia lalu menegaskan, “Tanpa produksi baja dalam negeri dan pekerja baja dalam negeri, negara kita akan menjadi kurang kuat dan kurang aman.”
Juru bicara Gedung Putih John Kirby membela keputusan Biden.
“Ini bukan soal Jepang, Ini soal pembuatan baja AS dan mempertahankan salah satu produsen baja terbesar di Amerika Serikat sebagai perusahaan milik Amerika,” ujar Kirby.
Dia juga menolak anggapan bahwa keputusan tersebut bisa menimbulkan pertanyaan soal keandalan AS sebagai mitra.
Namun, Nippon Steel dan US Steel menyampaikan kekecewaan mereka dalam pernyataan bersama. Kedua perusahaan itu menyebut keputusan Biden bermuatan politis.
“Pernyataan dan perintah presiden tidak memberikan bukti kredibel apa pun terkait masalah keamanan nasional, sehingga memperjelas bahwa ini adalah keputusan politik,” demikian pernyataan mereka.
Nippon Steel dan US Steel juga menegaskan akan menempuh jalur hukum.
Keduanya menegaskan terlibat secara transparan dengan Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS) yang meninjau kesepakatan tersebut.
CFIUS menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk meninjau kesepakatan akuisisi itu terkait keamanan nasional.
Kedua perusahaan baja itu lalu menyebut proses tersebut tercemar politik dan hasilnya sudah ditentukan sebelumnya.
Langkah semacam itu, lanjut kedua perusahaan, menimbulkan pesan negatif ke perusahaan mana pun yang berkantor pusat di negara sekutu AS.
US Steel dan Nippon Steel mengumumkan rencana penggabungan mereka pada Desember 2023. Namun, selama proses berlangsung mereka menghadapi tekanan politik yang besar terutama jelang pemilihan presiden pada November lalu.
Nippon padahal telah membayar premi untuk jaminan kesepakatan dan sejumlah konsesi termasuk langkah terakhir untuk memberi hak veto ke pemerintah AS.
(ans/sfr)
