Merauke, Beritasatu.com – PT Pupuk Indonesia (Persero) mengajak seluruh petani di Merauke untuk mengoptimalkan penebusan pupuk bersubsidi, melalui program “Tebus Bersama Pupuk Bersubsidi” yang diselenggarakan di Distrik Kurik, Kab. Merauke, Papua Selatan, Kamis (19/12/2024).
Senior Vice President (SVP) Indonesia Fertilizer Research Institute (IFRI) Pupuk Indonesia, Gita Bina Nugraha menyampaikan bahwa Tebus Bersama ini merupakan kegiatan yang diinisiasi Pupuk Indonesia untuk menjaga ketersediaan pupuk di tingkat petani serta mendukung akselerasi penyaluran pupuk bersubsidi. Kegiatan ini dalam rangka mendukung Merauke sebagai lumbung pangan nasional maupun regional.
“Program tebus pupuk bersubsidi ini sebetulnya salah satu upaya dari Pupuk Indonesia Grup dalam rangka mendukung program pemerintah, Presiden Prabowo ingin Indonesia mencapai swasembada pangan kembali, seperti yang pertama pada tahun 80-an selanjutnya di tahun 2017, dan sekarang ingin kita capai kembali swasembada pangan,” ungkap Gita Bina.
Kegiatan Tebus Bersama yang dilakukan Pupuk Indonesia ini menjadi salah satu aspek dukungan yang diberikan guna mencapai swasembada pangan nasional. Menurut Gita Bina, dibutuhkan aspek dukungan lain dari berbagai pihak seperti di sektor pembibitan, pendampingan, infrastruktur pertanian, hingga teknologi pertanian. Kendati demikian, dirinya mengajak seluruh petani di Merauke untuk memanfaatkan alokasi pupuk bersubsidi yang sudah ditetapkan Pemerintah.
“Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa Pemerintah di tahun 2024 sudah meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi, dari alokasi awal tahun 4,7 juta ton di pertengahan tahun ditingkatkan menjadi 9,55 juta ton. Oleh karena itu, kami mengajak kembali di saat kegiatan tebus bersama karena sudah ada realisasinya, kami berharap penebusan tidak hanya di sini tapi juga di seluruh Merauke penebusannya kita tingkatkan untuk kita dapat produktivitas yang maksimal,” katanya.
Selain itu, Gita Bina menceritakan bahwa Pupuk Indonesia telah melakukan kajian pengembangan lahan padi di Merauke sejak tahun 2016 hingga 2022 di beberapa distrik seperti Tanah Miring, Kurik, Semangga, dan Malind. Riset yang dilakukan mencakup pengujian benih, pupuk, teknik budidaya untuk meningkatkan produktivitas dan keekonomian yang lebih baik. Hasil kajian telah didiseminasikan kepada Dinas Pertanian Merauke, Bappeda Litbang Merauke serta kelompok tani setempat.
“Dari riset tersebut, kami memiliki beberapa alsintan (alat dan mesin pertanian) yang secara fungsi masih sangat baik atau layak. Alsintan ini selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh petani setempat untuk optimalisasi lahan-lahan di Merauke, sehingga kegiatan budidaya bisa terbantu dari pemanfaatan alat yang diberikan untuk percepatan swasembada pangan,” pungkas Gita Bina.
Sementara itu, Senior Manager (SM) Sulawesi, Maluku & Papua Pupuk Indonesia, Sukodim mengatakan bahwa seluruh petani di Merauke yang terdaftar untuk segera memanfaatkan alokasi pupuk bersubsidi guna meningkatkan produktivitas pertanian yang maksimal. Untuk mendukung program Tebus Bersama ini, Pupuk Indonesia menyiapkan stok pupuk bersubsidi hingga di gudang Lini III atau tingkat Kabupaten sebanyak 3.576 ton atau 393 persen dari ketentuan stok minimum yang diatur oleh Pemerintah. Adapun stok per tanggal 18 Desember 2024 tersebut terdiri dari pupuk Urea 1.521 ton dan NPK 2.055 ton. Sementara dalam kegiatan Tebus Bersama di Distrik Kurik ini dihadiri oleh 150 petani Merauke. Program ini berhasil mendorong penebusan pupuk bersubsidi sebanyak 70 ton oleh petani yang hadir.
“Tidak boleh ada petani terlambat mendapatkan pupuk bersubsidi. Stok yang harus disiapkan di kios-kios yang ada di Merauke minimal 10 ton per jenis pupuk. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin petani banyak bingung ketika nyari pupuk karena alokasinya terbatas, sekarang kiosnya yang nyari petani mana petaninya kok belum tembus? Kami terus melayani penebusan pupuk bersubsidi hingga 31 Desember 2024,” ujar Sukodim.
Lebih lanjut Sukodim menjelaskan, untuk realisasi penyaluran di Merauke saat ini sudah mencapai 11.232 ton pupuk bersubsidi dengan rincian, Urea sebanyak 4.159 ton dari alokasi 8.661 ton (atau tercapai 48 persen) dan NPk Phonska 7.073 ton dari alokasi 14.000 (50,5 persen).
“Sisa lokasinya masih banyak. Alhamdulillah di Kabupaten Merauke di tahun ini juga tidak ada pemberitaan pupuk langka atau pupuk kurang,” katanya.
Ia juga memastikan, per tanggal 1 Januari 2025, penyaluran pupuk bersubsidi di Merauke sudah harus berjalan. Pada bulan ini, Distributor dipastikan akan melakukan penunjukan kios, serta menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kios, sehingga pupuk bersubsidi di awal tahun sudah bisa disalurkan dari kios ke petani. Libur Natal maupun Tahun Baru, tambahnya, tidak akan mengganggu layanan penyaluran pupuk bersubsidi.
“Angka lokasi di tahun 2025 di Merauke hampir sama, cuma berkurang sedikit tidak sampai 100 ton sehingga harapannya ketika kita start dari awal Januari kita bisa memanfaatkan momentum ini. Apalagi ada program optimalisasi lahan yang targetnya mencapai 40.000 hektar, dan cetak lahan baru,” ungkap Sukodim.
Ia pun mendorong petani Merauke di tahun 2025 lebih mengoptimalkan penebusan pupuk bersubsidi sehingga target swasembada pangan bisa tercapai. Ditambah lagi Pemerintah telah memudahkan sistem penebusannya, dimana petani terdaftar bisa menebus dengan menggunakan Kartu Tani, iPubers, atau cukup membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Merauke Josefa Louise Rumaseuw mengapresiasi program Tebus Bersama ini, karena menjadi bentuk sinergitas Pupuk Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Merauke untuk mengoptimalkan penebusan pupuk bersubsidi.
“Saat ini para petani sudah mulai menanam, petani banyak yang olah tanah dan siap tanam, artinya sedikit lagi pupuk bisa tertebus. Mudah-mudahan, bisa mencapai 75 sampai 80 persen,” ujar Josefa.
Ia pun mengajak petani untuk segera melakukan penebusan pupuk bersubsidi yang stoknya sudah disiapkan Pupuk Indonesia. Pemerintah juga telah banyak memberikan kemudahan untuk sistem penyalurannya.
“Menteri Pertanian sudah memutus mata rantai yang berkepanjangan dalam sistem penyaluran pupuk bersubsidi, Gubernur dan Bupati/Walikota tidak perlu lagi mengeluarkan Surat Keputusan (SK). Sehingga sudah siap menyalurkan per 1 Januari,” ujarnya.
