TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 12 negara bagian Amerika Serikat (AS) kompak melayangkan gugatan kepada Presiden Donald Trump buntut penerapan kebijakan tarif impor.
Negara tersebut di antaranya Oregon, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, New Mexico, New York, dam Vermont.
Mengutip BBC International, gugatan ini diajukan belasan negara diatas ke Pengadilan Perdagangan Internasional AS di Manhattan, Rabu (23/4/2025).
Adapun gugatan tersebut ditujukan untuk menentang penggunaan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA)yang digunakan Presiden Trump untuk mengenakan tarif yang luas terhadap impor dari negara-negara di seluruh dunia.
Negara-negara bagian menilai UU menuduh tarif tersebut melangkahi otoritas Kongres karena pengenaan tarif biasanya adalah urusan legislatif, bukan eksekutif.
Terlebih UU IEEPA hanya sah digunakan dalam situasi darurat nasional yang melibatkan ancaman asing nyata.
Alasan ini yang mendorong belasan negara bagian AS itu untuk melayangkan gugatan, mendesak Koalisi agar memblokir penegakan tarif lebih lanjut dan menyatakan perintah tersebut tidak sah menurut Konstitusi dan hukum federal.
“Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menaikkan pajak sesuka hatinya, tetapi itulah yang dilakukan Presiden Trump dengan tarif ini,” kata Jaksa Agung New York Letitia James dalam sebuah pernyataan.
“Donald Trump berjanji akan menurunkan harga dan meringankan biaya hidup, tetapi tarif ilegal ini akan berdampak sebaliknya pada keluarga Amerika.” imbuhnya.
Gugatan hukum tersebut tidak hanya berfokus pada ekonomi.
Gugatan tersebut menyatakan bahwa tarif tersebut tidak konstitusional karena merampas kewenangan kongres atas pajak dan perdagangan.
Negara-negara bagian mengklaim bahwa tarif tersebut akan menaikkan harga konsumen secara signifikan.
Selain itu mendorong inflasi, tarif itu menyebabkan hilangnya pekerjaan, dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang meluas.
“Tarif yang sembrono dari Presiden Trump telah meroketkan biaya bagi konsumen dan menimbulkan kekacauan ekonomi di seluruh negeri,” kata Gubernur Kathy Hochul.
California Gugat Trump
Sebelum gugatan dilayangkan, negara bagian California telah lebih dulu menggugat Trump buntut penerapan kebijakan tarif impor.
Mengutip laporan Reuters, gugatan itu dilayangkan oleh Gubernur California Gavin Newsom dan Jaksa Agung Rob Bonta ke pengadilan federal di San Fransisco.
Gubernur Gavin Newsom dan Jaksa Agung Rob Bonta menilai bahwa Trump dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaanya secara berlebihan untuk memberlakukan tarif tanpa persetujuan Kongres.
Selain itu, California berpendapat bahwa tarif impor Trump tidak sah secara konstitusional dan merugikan ekonomi negara bagian mereka.
Ini lantaran tarif impor Trump membuat industri utama California dari Lembah Silikon hingga pertanian kehilangan miliaran dolar.
Tak hanya itu, tarif impor Trump juga turut menciptakan ketidakpastian ekonomi yang berdampak negatif pada stabilitas ekonomi nasional.
“Tidak ada negara bagian yang akan lebih terdampak daripada Negara Bagian California, karena hal ini terkait dengan kewenangan sepihak yang telah ditegaskan oleh pemerintahan Trump untuk mengenakan kenaikan pajak terbesar dalam sejarah Amerika modern,” tambah Newsom.
Kritik ini mencerminkan ketegangan antara kebijakan proteksionis pemerintah federal dan dampaknya terhadap negara bagian yang bergantung pada perdagangan internasional, seperti California.
(Tribunnews.com / Namira)