Beda Pandangan Kemnaker dan Pengamat soal Kericuhan Job Fair Bekasi Megapolitan 30 Mei 2025

Beda Pandangan Kemnaker dan Pengamat soal Kericuhan Job Fair Bekasi
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com –
Acara bursa kerja atau
job fair
yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi di Gedung Convention Center Presiden University, Jababeka, Cikarang Utara, Selasa (27/5/2025), diwarnai kericuhan.
Dalam peristiwa tersebut, terjadi aksi saling pukul di antara para pencari kerja yang berebut kode
quick response
(QR). Beberapa peserta dilaporkan pingsan akibat terhimpit massa yang panik saat kericuhan terjadi.
Tercatat sekitar 25.000 pencari kerja memadati Gedung Convention Center Presiden University. Mereka berebut 2.517 lowongan pekerjaan yang ditawarkan 64 perusahaan yang berpartisipasi dalam
job fair
Bekasi.
Terkait insiden tersebut, muncul perbedaan pandangan antara Kementerian Ketenagakerjaan (
Kemnaker
) dan pengamat ketenagakerjaan mengenai penyebab kericuhan.
Kemnaker membantah bahwa minimnya lowongan pekerjaan alias loker menjadi biang kerok ricuhnya
job fair
Bekasi.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, membeludaknya para pelamar kerja hingga sebabkan kericuhan disebabkan oleh ketidaksiapan manajemen pelaksana dalam menggelar acara.
“Pertama begini ya, artinya satu hal yang tadi mungkin kesimpulannya (kurang lowongan pekerjaan) kalau dilihat, kalau secara apa namanya, tadi konstruksi berpikir sepertinya terlalu keliru ya,” ujar Anwar saat dihubungi
Kompas.com
, Kamis (29/5/2025).
Menurut Anwar, keberadaan puluhan ribu pelamar di
job fair Bekasi
yang berujung ricuh harus dilihat dari sisi kesiapan pelaksanaan, salah satunya tempat yang memadai untuk menampung jumlah peserta.
Anwar mengakui bahwa gedung yang digunakan Pemkab Bekasi untuk menggelar
job fair
tidak cukup menampung para pelamar yang datang.
“Kami melihatkan begini, pertama dari sisi jumlah peserta, itu kalau yang diberitakan sampai berapa, puluhan ribu ya, 20.000 ke atas. Kemudian itu kapasitas dari sisi gedung atau tempatnya, waktu pelaksanaan (tidak memadai),” kata Anwar.
“Ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua ya, karena saya dengar waktu pertama dari sisi gedungnya kan dilakukan di hall, di satu ruang yang tertutup, yang mana tentunya dia memiliki pintu-pintu yang tidak terlalu banyak,” sambungnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan
job fair
seharusnya dilakukan dengan koordinasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya melalui Unit Pasar Kerja.
Pasalnya, unit tersebut memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan
job fair
yang digelar pemerintah provinsi, kabupaten, maupun mitra lain.
“Nah ini menurut saya pengalaman bagi penyelenggara
job fair
untuk bisa kita melaksanakan dengan lebih baik untuk masa-masa yang akan datang,” ucapnya.
“Beda kalau seandainya kita lakukan di lapangan, ya kemudian kita buat tenda, yang itu banyak sekali pintu masuk, pintu keluar, yang mana orang bisa arus lalu lintas pengunjung itu bisa terkelola dengan baik,” lanjut Anwar.
Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan
Tadjuddin Noer Effendi
berujar, kericuhan dalam
job fair
Bekasi menandakan banyaknya masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
“Itu indikasi sebenarnya masyarakat kita itu sedang membutuhkan peluang kerja sebenarnya. Sebab angka pengangguran kita kan meningkat, menurut BPS (Badan Pusat Stastistik),” kata Tadjuddin saat dikonfirmasi, Kamis.
Ia menilai bahwa pemerintah belum cukup sigap dalam menciptakan lapangan kerja. Akibatnya, setiap kali bursa kerja digelar, itu selalu dipadati pencari kerja.
“Pemerintah itu agak lambat menciptakan peluang kerja. Ketika bursa kerja dibuka di suatu daerah, pasti itu akan diserbu,” ucap Tadjuddin.
Ia juga memperkirakan bahwa lonjakan peserta akan selalu terjadi, di mana pun bursa kerja diselenggarakan.
Hal ini disebabkan oleh masuknya jutaan orang ke pasar kerja setiap tahun, ditambah dengan terus berlangsungnya pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Di mana saja itu bisa meledak, karena itu merupakan fenomena yang meluas, apalagi PHK terus meningkat. Nah, setiap tahun, angkatan kerja yang siap masuk ke pasar kerja itu kira-kira 3 juta sampai 3,5 juta,” jelas Tadjuddin.
Sebagai solusi, Tadjuddin menyarankan agar pemerintah daerah mulai memanfaatkan platform digital untuk menyelenggarakan bursa kerja secara daring.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.