Beda Alasan Aspri Prabowo vs Gubernur Bengkulu soal Dijemput Pesawat RI 1

PIKIRAN RAKYAT – Sebuah peristiwa tak terduga yang melibatkan asisten pribadi (aspri) presiden terpilih Prabowo Subianto, Agung Surahman, dan pesawat kepresidenan RI 1 telah menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir.

Agung Surahman secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada para pemimpin daerah dan masyarakat Bengkulu atas penjemputannya yang menggunakan fasilitas negara tersebut.

Namun, pernyataan berbeda justru datang dari Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, yang memberikan alasan lain di balik kejadian tersebut.

Permohonan maaf Agung Surahman disampaikan melalui pernyataan tertulis. Dalam keterangannya, ia menekankan bahwa peristiwa penjemputan dirinya oleh Prabowo Subianto menggunakan pesawat kepresidenan merupakan kejadian yang sepenuhnya di luar perkiraan dan bersifat mendadak.

“Saya Agung Surahman atas nama pribadi, mohon maaf yang sebesarnya kepada seluruh Pimpinan dan masyarakat Bengkulu atas kejadian ini di luar dugaan saya,” tulisnya.

Lebih lanjut, Agung Surahman menjelaskan kronologi singkat yang melatarbelakangi penjemputan tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya awalnya dijadwalkan untuk mendampingi Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan ke Malaysia.

Namun, karena pada saat itu sedang berada di Bengkulu, ia telah menyampaikan kepada Prabowo bahwa dirinya akan menyusul ke Jakarta untuk bergabung dengan rombongan.

@asriemarctiana Mas Agung dijemput Bapak Presiden Ke Bengkulu ???????? #prabowosubianto #presidenri #presidenprabowo #presiden2024 #agungsurahman #sekpriprabowo #fypp #fypviral #masukberandafyp ♬ suara asli – ༺⌑✪hepny82✪⌑༻ – @ H_82

“Ini sangat pribadi dan mendadak. Karena memang Bapak Presiden dijadwalkan berkunjung ke luar negeri Malaysia dan saya diminta untuk ikut mendampingi beliau,” lanjut Agung.

“Namun karena saya sedang berada di Bengkulu, saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden saya saja yang menyusul ke Jakarta, namun beliau memutuskan untuk ke Bengkulu dahulu karena juga lintas sejalur ke Malaysia,” imbuhnya.

Penjelasan Agung ini mencoba meredakan spekulasi dan potensi anggapan negatif terkait penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

Ia menggambarkan situasi tersebut sebagai respons spontan dari Prabowo Subianto yang ingin memastikan kehadirannya dalam kunjungan kenegaraan penting tersebut.

Kontradiksi Pernyataan Gubernur Bengkulu

Namun, narasi yang disampaikan Agung Surahman ini berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan.

Sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, sang gubernur justru memberikan alasan yang berbeda terkait penjemputan Agung Surahman menggunakan pesawat kepresidenan.

Menurut Helmi Hasan, alasan Prabowo Subianto secara langsung menjemput Agung Surahman ke Bengkulu adalah karena sang asisten pribadi mengalami kesulitan mendapatkan tiket pesawat komersial dari Bengkulu menuju Jakarta.

Padahal, Agung Surahman telah diminta secara langsung oleh Prabowo untuk ikut serta dalam kunjungan kenegaraan ke Malaysia.

“Dia (Agung Surahman) nggak punya tiket, sehingga Presiden langsung yang turun jemput Agung,” ujar Helmi Hasan kala itu.

Pernyataan Gubernur Bengkulu ini memberikan perspektif yang berbeda terkait alasan di balik penggunaan pesawat kepresidenan.

Jika alasan ini benar, maka tindakan Prabowo Subianto dapat dilihat sebagai upaya untuk memastikan kelancaran agenda kenegaraan dengan mengatasi kendala logistik yang dihadapi oleh salah satu anggota timnya.

Hingga saat ini, belum ada klarifikasi lebih lanjut dari pihak Prabowo Subianto mengenai perbedaan pernyataan antara asisten pribadinya dan Gubernur Bengkulu.

Publik tentu berharap adanya penjelasan yang lebih detail dan transparan mengenai kejadian ini. Klarifikasi yang komprehensif akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan meredakan potensi polemik yang berkepanjangan.

Penting bagi para pemimpin dan pejabat publik untuk selalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan, terutama yang melibatkan penggunaan fasilitas negara.

Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari potensi penyalahgunaan wewenang.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News