TRIBUNNEWS.COM – Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (MK Korsel) membatalkan pemakzulan Perdana Menteri Han Duck Soo.
Keputusan ini pun mengembalikan Han ke tampuk kekuasaan sebagai Presiden sementara Korea Selatan.
Han berjanji akan fokus mengarahkan ekonomi terbesar keempat di Asia di tengah ketidakstabilan politik dan perang dagang Amerika Serikat (AS).
Putusan tersebut diumumkan pada Senin (24/3/2025) dan segera mengakhiri ketidakpastian politik yang berlangsung selama berbulan-bulan.
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memutuskan dengan suara tujuh banding satu untuk membatalkan pemakzulan Han.
Han kembali menjalankan tugas kepresidenan selama Presiden Yoon Suk Yeol, yang dimakzulkan karena penerapan darurat militer pada Desember lalu, masih menunggu keputusan final Mahkamah Konstitusi.
“Saya yakin rakyat menegaskan dengan satu suara bahwa konfrontasi ekstrem dalam politik harus dihentikan,” ujar Han dalam komentar yang disiarkan televisi, seperti dikutip dari Reuters, Senin (24/3/2025).
Sebagai penjabat presiden, ia berjanji akan menjaga kestabilan administrasi negara dan berupaya melindungi kepentingan nasional dalam perang dagang.
Putusan ini menandai perubahan signifikan dalam ketidakstabilan politik Korsel dalam beberapa bulan terakhir.
Mengutip The Straits Times, Han, yang kini berusia 75 tahun, memiliki pengalaman lebih dari tiga dekade di bawah lima presiden dari berbagai latar belakang politik.
Meskipun dianggap sebagai tokoh bipartisan, oposisi menuduhnya tidak berbuat cukup untuk mencegah Yoon menerapkan darurat militer.
Tuduhan tersebut telah dibantah oleh Han, yang menghadiri satu-satunya sidang dalam kasusnya pada 19 Februari lalu.
Gejolak Politik dan Respons Internasional
Korea Selatan merupakan salah satu eksportir teratas dunia.
Kini Seoul tengah bersiap menghadapi dampak dari berbagai kebijakan tarif yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.
Korsel telah menerapkan tarif untuk baja dan aluminium serta tengah berupaya mendapatkan pengecualian dari tarif balasan AS yang akan berlaku bulan depan.
Krisis politik di negara itu bermula ketika Presiden Yoon Suk Yeol mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember 2024.
Keputusan tersebut memicu gejolak besar, termasuk pemakzulan dan pengunduran diri beberapa pejabat tinggi.
Deklarasi darurat militer Yoon hanya bertahan enam jam sebelum parlemen menolaknya dan anggota parlemen terpaksa melompati pagar untuk menghindari penjagaan keamanan.
Parlemen kemudian memakzulkan Han Duck Soo pada 27 Desember 2024, setelah ia menolak menunjuk tiga hakim baru di Mahkamah Konstitusi.
Selama pemakzulan Han, Menteri Keuangan Choi Sang-mok sempat menjabat sebagai presiden sementara.
Darurat militer yang sempat diterapkan oleh Yoon memicu ketegangan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di kalangan sekutu Korea Selatan, termasuk Amerika Serikat.
Washington mengkhawatirkan dampaknya terhadap stabilitas kawasan, terutama dalam hubungannya dengan Tiongkok dan Korea Utara.
Dengan kembalinya Han ke kursi kepemimpinan, Korea Selatan kini menghadapi tantangan besar dalam menstabilkan politik domestik serta mengatasi tekanan ekonomi global.
Keputusan Mahkamah Konstitusi ini diharapkan dapat mengakhiri ketidakpastian politik dan membawa pemerintahan Korea Selatan kembali ke jalur stabilitas.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)
