Baru Punya 11.000, Jateng Kekurangan Lebih dari 16.000 Dokter Regional 19 September 2025

Baru Punya 11.000, Jateng Kekurangan Lebih dari 16.000 Dokter
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih memerlukan tambahan 16.458 dokter untuk ditempatkan di fasilitas kesehatan di seluruh kabupaten dan kota.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dalam acara Musyawarah Wilayah Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Regional Wilayah IV yang diadakan di Hotel Santika Premiere Semarang pada Jumat, 19 September 2025.
Sumarno menjelaskan bahwa perbandingan jumlah dokter umum dan spesialis saat ini masih jauh dari kebutuhan, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia.
Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO), satu dokter seharusnya melayani 1.000 penduduk.
“Khusus di Jawa Tengah, saat ini memiliki 11.405 dokter. Sedangkan jumlah idealnya setidaknya 27.863 dokter,” ungkap Sumarno dalam keterangan tertulisnya.
Lebih lanjut, Sumarno mengungkapkan bahwa lulusan dokter umum dan spesialis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia masih belum mencukupi kebutuhan.
Dia menekankan perlunya peran AIPKI untuk memperbanyak lulusan baru di bidang kedokteran guna mengurangi kesenjangan yang ada.
Sumarno juga mengimbau agar asosiasi dapat mengedukasi masyarakat untuk menarik minat pelajar melanjutkan pendidikan di jurusan kedokteran.

Menurut Sumarno, persepsi masyarakat mengenai mahalnya biaya masuk fakultas kedokteran harus diubah agar semakin banyak calon dokter yang dapat memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di Indonesia.
“Barangkali secara akademik di sekolah SMA, mereka punya potensi untuk masuk di kedokteran. Namun, ketika berbicara masalah biaya, banyak yang tidak berani,” katanya.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Khairul Munadi, juga menyoroti tantangan lain dalam dunia kesehatan di Indonesia, yaitu masalah distribusi.
Dia menegaskan perlunya kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, serta perguruan tinggi untuk mengatasi tantangan ini.
“Contoh kecil saja, untuk pendidikan kedokteran dan spesialis, dibutuhkan rumah sakit. Rumah sakit tidak mungkin didirikan sendiri oleh perguruan tinggi, terutama kampus yang baru. Oleh karena itu, perlu bergandengan tangan dan dukungan dari pemerintah daerah,” ungkap Khairul.
Dalam upaya menuju Indonesia sehat 2045, Presiden Prabowo Subianto berencana membuka 158 program studi kedokteran baru.
Humas dan Kemitraan AIPKI, Tonang Dwi Ardyanto, menambahkan bahwa sejak didirikan pada tahun 2001, jumlah fakultas kedokteran yang tergabung dalam asosiasi ini meningkat dari 17 menjadi 127 anggota.
Keberadaan asosiasi bertujuan untuk menjaga mutu pendidikan kedokteran.
Forum ini bertujuan untuk membahas solusi pemenuhan kebutuhan dokter umum dan dokter spesialis di Indonesia, yang menjadi salah satu tantangan besar dalam sektor kesehatan saat ini.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.