Nusantara, Beritasatu.com – Progres pembangunan akses jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sepanjang 65 kilometer saat ini baru mencapai 40 persen. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) masih membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 3,6 triliun untuk menyelesaikan proyek ini.
Pembangunan akses jalan di KIPP IKN dan sekitarnya terus dikebut. Pada 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran APBN sebesar Rp 2 triliun untuk pelaksanaan proyek tersebut.
Kasatker Pelaksanaan Pembangunan IKN 1, Andre Sahat Sirait, menjelaskan proyek ini menggunakan sistem paket pekerjaan multi-tahun sejak 2023 hingga 2025. Total kebutuhan anggaran mencapai Rp 5,6 triliun, namun anggaran yang tersedia di 2025 hanya Rp 2 triliun.
“Ini paket multi-tahun, dari 2023 sampai 2025. Tahun ini anggaran sebesar Rp 2 triliun, tetapi total kebutuhan sekitar Rp 5,6 triliun,” ujar Andre saat ditemui di Kantor BBPJN Wilayah I Kalimantan Timur, Kamis (23/1/2025).
Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penggunaan anggaran APBN senilai Rp 48,8 triliun untuk pembangunan di wilayah IKN. Namun, untuk tambahan anggaran khusus akses jalan di KIPP IKN, masih dalam tahap pembahasan.
Andre menegaskan meskipun tambahan anggaran tidak terealisasi, proyek akan tetap berjalan. Pemerintah merencanakan relaksasi anggaran, dengan memindahkan kebutuhan tambahan sebesar Rp 3,6 triliun ke tahun 2026.
“Jika tidak terealisasi di 2025, akan ada relaksasi. Artinya, anggaran akan dipindahkan ke 2026, tapi pekerjaan tetap berjalan. Anggaran Rp 2 triliun yang ada saat ini akan digunakan sepenuhnya di 2025,” tambahnya.
Berdasarkan data Kementerian PU, saat ini tengah dikerjakan 10 ruas jalan di wilayah KIPP IKN dan sekitarnya. Proyek tersebut mencakup pembangunan akses jalan sumbu barat, sumbu timur, dan jalan logistik dengan total panjang 65 kilometer.