Untuk pemerintahan saat ini, akses air adalah mandatory
Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Ervan Maksum mengatakan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto menekankan akses air untuk masyarakat sebagai mandatory (kewajiban) yang harus direalisasikan negara.
“Untuk pemerintahan saat ini, akses air adalah mandatory,” ucapnya dalam Seminar Nasional “Resiliensi Pantai Utara (Pantura) Jawa terhadap Dampak Perubahan Iklim” yang diadakan Forum Alumni Pengairan (FAP) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu.
Saat berkunjung ke Merauke di Papua Selatan pada Minggu (3/11), lanjutnya, Presiden didatangi oleh Orang Papua Asli (OAP) yang meminta agar diberikan akses air setelah meninjau lahan percontohan (demonstration plot) area pertanian skala besar untuk mewujudkan lumbung pangan.
Setelah mendengar permintaan tersebut, Presiden kemudian meminta jajarannya mengirimkan unit desalinasi air yang menghasilkan 200 galon air untuk masyarakat setempat.
“Beliau langsung mengirimkan unit desalinasi untuk bikin 200 galon di Papua, dan ini di tempat lain juga dikirimkan,” ujar dia.
Ervan menyampaikan bahwa ketahanan air merupakan salah satu dari tiga fokus prioritas Presiden yang harus diimplementasikan.
Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045), pemerintah dinyatakan telah menyiapkan berbagai upaya transformatif untuk mengelola sumber daya air. Mulai dari menjamin neraca air pada setiap wilayah sungai tak dalam kondisi defisit, ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan FEW (food, energy, water), peningkatan kapasitas tampungan air hingga 200 meter kubik per kapita, serta pengembangan sistem pengendalian banjir perkotaan yang terintegrasi dengan penyediaan air minum dan sanitasi.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyatakan indikasi sasaran dan proyek prioritas strategis di Pantura Jawa yang berfokus pada peningkatan kapasitas infrastruktur pengendalian banjir perkotaan, termasuk integrasi dengan penyediaan air minum dan sanitasi beserta pengamanan wilayah pesisir.
Selain itu, pendekatan non struktural juga diterapkan seperti program restorasi sungai, pengembangan fasilitas retensi banjir sementara, dan penguatan sistem peringatan dini banjir untuk mengurangi resiko daya rusak air kawasan strategis.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
