Saat ini, terdapat beberapa proyek kerja sama dengan pemerintah Jepang yang masih dalam tahap negosiasi. Kementerian PPN/Bappenas berharap proses tersebut dapat dipercepat sehingga kerja sama tersebut dapat segera dilakukan pada 2025
Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengharapkan proses negosiasi sejumlah proyek kerja sama dengan pemerintah Jepang dapat dipercepat agar dapat segera dilakukan pada 2025.
“Saat ini, terdapat beberapa proyek kerja sama dengan pemerintah Jepang yang masih dalam tahap negosiasi. Kementerian PPN/Bappenas berharap proses tersebut dapat dipercepat sehingga kerja sama tersebut dapat segera dilakukan pada 2025,” ujarnya dalam pertemuan dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, dikutip dari keterangan, di Jakarta, Senin.
Ia turut berharap kolaborasi dengan pemerintah Jepang terus berlanjut dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta dokumen yang saat ini sedang disusun, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Kami yakin kolaborasi strategis Indonesia dan Jepang perlu terus diperkuat agar sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada keberlanjutan, kemajuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap kemitraan ini terus berkembang melalui dialog konstruktif dan memberikan dampak signifikan bagi kedua negara,” ucap Rachmat.
Selain itu, Bappenas juga menginginkan kolaborasi dengan pemerintah Jepang dapat diperluas. Beberapa di antaranya ialah meningkatkan implementasi skema pembiayaan inovatif dari Japan International Cooperation Agency (JICA), lalu dukungan kapasitas dari Jepang di bidang pembangunan ekonomi, keuangan, fiskal, dan penganggaran untuk mendukung aksesi Indonesia dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Kemudian juga skema Official Development Assistance (ODA) dengan persyaratan yang lebih lunak untuk mendukung wilayah tertinggal, hingga berbagi pengalaman dengan negeri Sakura dalam mendapatkan sumber pembiayaan swasta.
Sejak 1954, kedua negara tersebut dikatakan telah bekerja sama yang bermula dari Development Cooperation Charter Jepang dengan fokus mengatasi tantangan global dan membangun kemitraan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama.
Kini, Jepang disebut sebagai salah satu mitra pembangunan bilateral terbesar bagi Indonesia, dengan proporsi terhadap total portofolio pinjaman luar negeri bilateral mencapai 49.81 persen atau sekitar 10.77 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dengan sektor yang menjadi fokus JICA adalah transportasi dan infrastruktur.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
