Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Prabowo Subianto memperpanjang bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kilogram (kg) menjadi enam bulan pada tahun depan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bansos beras akan diberikan pada dua bulan pertama 2025. Lalu, empat bulan sisanya akan disesuaikan nanti.
“Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan di tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang 4 bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya,” kata Arief dalam keterangan resmi, Selasa (31/12) dikutip Detikfinance.
Menurutnya, Bulog siap mendistribusikan 960 ribu ton beras kepada 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) di 2025 selama 6 bulan.
Arief menjelaskan bansos beras ini bagian paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus untuk menjaga hulu dan hilir.
“Kita pahami untuk bantuan pangan beras di 2025, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, kita fokuskan pada kelompok desil 1 dan 2, serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal,” ujarnya.
Penentuan penerima bansos beras tahun depan, kata Arief, akan mengacu data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Rinciannya, sebanyak 15,6 juta penerima desil 1 dan 2, lalu 400 ribu penerima perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal.
Sebelumnya, pemerintah akan menyalurkan bansis beras 10 kg kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama Januari hingga Februari 2025.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebut penyaluran bansos beras ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Dua bantuan pangan Januari dan Februari sudah diperintahkan presiden kemarin, bahwa Bapanas akan menugaskan Bulog untuk menjalankan bantuan beras untuk 16 juta PBP (Penerima Bantuan Pangan), masing-masing 10 kg selama dua bulan, Januari-Februari 2025,” ujar Arief di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (16/12).
Bantuan ini diberikan setelah pemerintah resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.
Meski begitu, Arief memastikan sejumlah komoditas strategis seperti beras, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, dan telur ayam tetap bebas PPN.
(pta/pta)
.jpeg?w=250&resize=250,140&ssl=1 "Pemerintah targetkan Rp13.032 triliun investasi 2025-2029")
