PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah resmi menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa 10 kilogram (kg) beras gratis serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai hari ini, Jumat, 7 Februari 2025.
Kebijakan ini diambil sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan pada 31 Januari 2025.
Alasan Penghentian Sementara Bansos Beras dan SPHP
Menurut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, keputusan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin memastikan bahwa Perum Bulog dapat fokus menyerap hasil panen petani, yang ditargetkan mencapai 3 juta ton setara beras.
Hal ini bertujuan untuk menjaga harga gabah di tingkat petani selama masa panen raya yang diperkirakan berlangsung dari Februari hingga April 2025.
“Bantuan pangan beras yang sedianya dialokasikan untuk Januari dan Februari ditunda terlebih dahulu. Serta SPHP beras dihentikan sementara yang efektif mulai 7 Februari 2025,” kata Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya, Jumat 7 Februari 2025.
Dia menjelaskan bahwa penundaan ini juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok beras nasional tetap stabil dan tidak mengganggu proses serapan gabah petani oleh Bulog.
Dampak dan Kondisi Saat Ini
Sampai dengan 6 Februari 2025, realisasi penyaluran SPHP beras di tingkat konsumen dari alokasi 300 ribu ton telah mencapai 89,2 ribu ton atau sekitar 29,74 persen. Sementara itu, bansos beras 10 kg yang direncanakan untuk Januari dan Februari belum terlaksana karena masih dalam tahap pemutakhiran data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk memastikan akurasi penerima manfaat.
Arief Prasetyo Adi menambahkan bahwa langkah penghentian sementara ini juga mempertimbangkan faktor inflasi pangan atau volatile food yang berada di angka 2,95 persen secara bulanan dan 3,07 persen secara tahunan pada Januari 2025.
Pemerintah menargetkan inflasi volatile food tetap berada di kisaran 3 hingga 5 persen, sebagaimana yang disepakati dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) Tahun 2025 pada 31 Januari lalu.
Sampai Kapan Bansos Beras dan SPHP Dihentikan?
Masyarakat yang bergantung pada bantuan beras tentu bertanya-tanya, sampai kapan bansos ini akan dihentikan? Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa kelanjutan program bansos beras 10 kg dan SPHP akan ditentukan dalam Rakortas Bidang Pangan berikutnya.
“Selanjutnya, pelaksanaan pemberian bantuan pangan beras dan penyaluran SPHP beras kapan kembali digulirkan, akan diputuskan dalam Rakortas Bidang Pangan selanjutnya,” katanya.
Akan tetapi, berdasarkan informasi yang ada, penghentian ini kemungkinan besar berlangsung hingga panen raya selesai, yaitu sekitar April 2025. Artinya, bantuan bisa kembali dilanjutkan setelah pemerintah memastikan stok beras stabil dan harga di tingkat petani tetap terjaga.
Komitmen Pemerintah untuk Kesejahteraan Petani
Keputusan penghentian sementara bansos beras ini juga didasarkan pada arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar harga gabah di tingkat petani tidak boleh jatuh terlalu rendah.
“Kalau kita lihat project-nya itu sampai dengan April. Kita ada rapat terbatas dipimpin Pak Presiden kemudian diputuskan bahwa sebenarnya Januari dan Februari itu tidak ada bantuan pangan,” ujar Arief Prasetyo Adi.
Pemerintah ingin memastikan kesejahteraan petani dengan menjaga harga gabah minimal Rp6.500 per kilogram, baik di Bulog maupun di pasar swasta.
Jika harga gabah turun drastis akibat beras bansos yang beredar di pasar, petani dikhawatirkan tidak akan memiliki keuntungan yang layak, yang pada akhirnya dapat mengganggu produksi pangan nasional.
“Ini kebijakannya menjaga petani. Menjaga petani-petani kita jangan sampai para petani tidak mau menanam lagi karena harga gabahnya jatuh,” ucap Arief Prasetyo Adi.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga ingin meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) yang saat ini berada di kisaran Rp108 hingga Rp112 untuk sektor tanaman pangan, dengan target meningkat ke Rp120 seperti sektor perkebunan.
“Harapannya bisa naik ke 120 seperti sektor perkebunan. Kami terus memantau dan menjaga keseimbangan ini agar petani tetap sejahtera,” tutur Arief Prasetyo Adi.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
