Merangkum Semua Peristiwa
Indeks

Bangun Rumah di Pesisir, Pemda Diminta Siapkan Rencana Penataan Kawasan dan Hunian Layak – Halaman all

Bangun Rumah di Pesisir, Pemda Diminta Siapkan Rencana Penataan Kawasan dan Hunian Layak – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) bisa menyiapkan desain rencana penataan kawasan dan hunian layak untuk pembangunan rumah di kawasan pesisir.

Hal itu ia sampaikan saat bertemu dengan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad di Jakarta.

Fahri mengatakan perubahan perbaikan hunian harus sekaligus diikuti dengan tata kota atau kawasan, sehingga menjadi kawasan permukiman yang semakin baik.

“Tujuannya merubah wajah kawasan atau kota, misalnya dari kawasan kumuh menjadi kawasan yang tertata bangunan sekitarnya,” kata Fahri dikutip dari siaran pers pada Minggu (5/1/2025).

“Terlebih lagi di kawasan pesisir pantai dengan pemandangan alam yang bagus,” lanjutnya.

Fahri mengatakan, di Indonesia ini ada sekitar 12 ribu desa yang berada di pesisir di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Kepri.

Menurut dia, Kepri merupakan tempat yang strategis karena berdekatan dengan Singapura, yang menjadi kawasan investasi global.

Maka dari itu, selain renovasi dan pembangunan rumah, juga perlu ada tata kelola kawasan pesisir pantai, sehingga mampu menarik minat investor.

Ia pun meminta Pemda, termasuk Gubernur Kepri, agar dapat menyiapkan desain rencana penataan kawasan dan hunian layak.

Nanti, Kementerian PKP dapat mempunyai gambaran terkait dukungan yang bisa diberikan.

“Dari Pemprov bisa siapkan desain visualisasinya, sehingga kita pemerintah pusat bisa membantu termasuk untuk investasi pendanaannya,” uajr Fahri.

“Mungkin pemprov bisa gelar sayembara desainnya, sehingga nanti Kepri bisa dijadikan contoh penataan desa pesisir,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, dalam program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir. Sisanya sebanyak 1 juta di perkotaan.

Untuk 2 juta rumah yang dibangun di pedesaan dan pesisir harus digarap oleh UMKM yang ada di desa.

“Developer yang tergabung di Asosiasi Perumahan tidak diperbolehkan untuk ikut membangun 2 juta rumah di pedesaan,” kata Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, saat Diskusi bertema “Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah”, di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Program 3 Juta Rumah ini diyakini akan menggairahkan perekonomian daerah.

Saat ini terdapat 75 ribu desa di Indonesia. Dengan target pengembangan 2 juta rumah, maka setiap desa akan dibangun 26 unit rumah.

Bonny mengatakan program ini akan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp 300 triliun.

“Dari jumlah tersebut, dengan asumsi profit margin 20 persen, maka akan ada uang bergulir sebesar Rp 60 triliun, sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah,” ujarnya.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang.

Jumlah tersebut turun 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Dengan program 3 juta rumah diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan sekitar 1,8 persen per tahun.

“Hal itu seiring terciptanya pertumbuhan ekonomi karena adanya pengembangan perumahan,” ucap Bonny.