TRIBUNNEWS.COM – Presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa, mengumumkan pembentukan pemerintahan transisi.
Dia menunjuk 23 menteri dalam kabinet baru dengan latar belakang beragam.
Pengumuman ini disampaikan pada Sabtu (29/3/2025), menandai babak baru dalam pemerintahan Suriah pasca-penggulingan Bashar al-Assad, Al Jazeeraa melaporkan.
Dalam kabinet ini, Yarub Badr, yang berasal dari sekte Alawite, diangkat sebagai Menteri Transportasi.
Sementara Amgad Badr dari komunitas Druze dipercaya memimpin Kementerian Pertanian.
Al-Sharaa menegaskan bahwa pembentukan pemerintahan ini adalah langkah awal dalam membangun negara baru.
“Pembentukan pemerintahan baru hari ini merupakan deklarasi keinginan bersama kita untuk membangun negara baru,” ujar al-Sharaa dalam pidato resminya.
Tidak seperti sebelumnya, kabinet ini tidak memiliki perdana menteri.
Al-Sharaa akan langsung memimpin cabang eksekutif.
Menurut laporan Resul Sardar dari Al Jazeera di Beirut, Lebanon, langkah ini bertujuan menunjukkan bahwa pemerintahan baru mencerminkan keberagaman Suriah.
Tekanan Internasional dan Reformasi Kabinet
Para pemimpin baru Suriah menghadapi tekanan dari negara-negara Barat dan Arab untuk membentuk pemerintahan yang lebih inklusif.
Hal ini semakin menguat setelah insiden kekerasan di sepanjang pantai barat Suriah yang menewaskan ratusan warga sipil Alawite, sekte minoritas yang sebelumnya mendukung al-Assad.
Salah satu langkah signifikan dalam kabinet baru ini adalah penunjukan Hind Kabawat.
Dia merupakan seorang tokoh oposisi veteran dari minoritas Kristen Suriah, yang ditunjuk sebagai Menteri Sosial dan Tenaga Kerja.
Kabawat menjadi wanita pertama yang masuk dalam pemerintahan al-Sharaa.
Sementara itu, Mohammed Yosr Bernieh dipercaya sebagai Menteri Keuangan.
Ada dua menteri dari kabinet sementara sebelumnya, Murhaf Abu Qasra (Menteri Pertahanan) serta Asaad al-Shibani (Menteri Luar Negeri), tetap mempertahankan posisinya.
Langkah Menuju Pemulihan
Kabinet sementara di bawah al-Sharaa telah memerintah Suriah sejak Desember lalu, setelah penggulingan al-Assad dalam serangan pemberontak.
Pada Januari, al-Sharaa diangkat menjadi presiden sementara.
Waktu itu, dia berjanji membentuk pemerintahan transisi yang inklusif untuk membangun kembali institusi publik yang hancur serta memimpin negara hingga pemilihan umum.
Diperkirakan pemilihan umum Suriah membutuhkan waktu kurang lebih lima tahun untuk dilaksanakan.
Sebagai bagian dari reformasi, al-Sharaa juga membentuk Kementerian Situasi Darurat dan Bencana untuk pertama kalinya.
Pemimpin White Helmets, tim penyelamat yang aktif di wilayah yang dikuasai pemberontak, Raed al-Saleh, ditunjuk untuk memimpin kementerian tersebut.
Awal bulan ini, Suriah mengeluarkan Deklarasi Konstitusional sebagai dasar bagi periode sementara di bawah kepemimpinan al-Sharaa.
Dengan terbentuknya pemerintahan transisi ini, Suriah memasuki babak baru dalam upaya membangun kembali negara yang telah lama dilanda konflik.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)
