Bakamla Punya Alat Monitor Seluruh Sudut Laut Indonesia

loading…

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti pagar laut misterius sepanjang 30 kilometer (km) di pesisir utara Laut Tangerang. FOTO/TANGKAPAN LAYAR YOUTUBE MAHFUD MD OFFICIAL

JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti pagar laut misterius sepanjang 30 kilometer (km) di pesisir utara Laut Tangerang. Ia merasa aneh karena tidak ada seorang pun yang mengetahui pemilik pagar laut tersebut.

Menurut Mahfud MD, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) memiliki alat untuk memonitor seluruh sudut laut Indonesia. Apa yang terjadi di laut Indonesia akan terpantau di Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Bakamla. Puskodal pun bisa berkomunikasi dengan kapal-kapal Bakamla yang sedang beroperasi di wilayah laut.

“Di situ (Puskodal Bakamla), seluruh sudut laut Indonesia itu terekam apa yang terjadi, orang curi ikan ketahuan. Saya pernah coba ke Papua dari Jakarta saya tahu di Papua ada apa, tinggal bicara. Di laut Papua (ada apa), di Natuna (ada apa) itu Bakamla punya alatnya. Pasti polisi punya alat yang lebih canggih lagi, karena polisi lebih lama menangani laut,” kata Mahfud MD dalam video berjudul JANGAN BIARKAN NEGARA DIDIKTE BANDIT yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official dikutip, Rabu (15/1/2025).

Karena itu, Mahfud merasa aneh ketika pagar laut itu ditemukan masyarakat, tidak ada seorang pun mengetahui pemiliknya. Bahkan bagi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu tidak masuk akal tidak ada yang tahu soal pagar laut tersebut.

Mahfud juga menyindir Jaringan Rakyat Pantura (JRP), pihak yang kemudian mengaku sebagai pemilik pagar laut tersebut. Menurutnya, klaim sebagai pihak yang memasang pagar laut itu tidak masuk akal karena biaya pemasangannya tidak sedikit, hingga miliaran rupiah.

“Nggak masuk akal (memasang pagar) 30 km lalu pekerjaan sukarela, kan pasti bermiliar-miliar biayanya. Taruhlah 1 meter Rp1 juta misalnya ya dengan ongkosnya misalnya, itu kan berarti Rp30 miliar lebih, kalau dihitung 1 meter Rp500.000 aja sudah Rp15 miliar. Kalau dia (JPR) menghimpun dana publik, kan harus dilaporkan juga,” katanya.

“Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu, baru sesudah ketahuan gelagepan mencari orang untuk mengaku,” katanya.

Menurut Mahfud MD, tidak adanya pihak yang tahu tentang pagar laut adalah hal yang konyol. Hal itu menunjukkan bahwa ketiadaan negara.

“Nah itu sesuatu yang menurut saya konyol lah, konyol masak negara begitu. Sepertinya ada dua sih kemungkinannya, takut sama preman, negara takut sama preman atau memang main mata, mendapat sesuatu dari preman,” katanya.

(abd)