PIKIRAN RAKYAT – PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pengecer sebagai sub pangkalan tetap bisa melakukan pembelian LPG 3 kg di pangkalan. Hal ini dilakukan dalam rangka menata pendistribusian agar lebih tepat sasaran.
“Secara sistem, pengecer telah terdaftar dalam Merchant Applications Pertamina (MAP),” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari di Jakarta, Selasa dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Tujuan dari kebijakan tersebut yakni untuk menjaga ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang berhak dan meningkatkan pengawasan distribusi.
Saat ini, jumlah yang sudah terdaftar dalam sistem MAP sebanyak 63 juta nomor induk kependudukan (NIK), dengan rincian rumah tangga 53,7 juta, usaha mikro 8,6 juta, petani/nelayan sasaran 50 ribu, dan pengecer 375 ribu NIK.
“Dengan adanya skema ini, diharapkan layanan kepada masyarakat tetap terjaga, sekaligus meningkatkan pengawasan pemerintah melalui Pertamina terhadap distribusi dan konsumen LPG 3 kg,” ujar Heppy.
Dalam hal ini, pemerintah juga menegaskan jumlah pasokan LPG 3 kg tidak berubah dan tetap sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Tujuan penataan pendistribusian agar subsidi sesuai sasaran, bukan untuk mengurangi pasokan bagi masyarakat.
Kementerian ESDM Tingkatkan Status Pengecer LPG 3 kg Jadi Sub Pangkalan
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan meningkatkan status pengecer LPG 3 kg menjadi sub pangkalan LPG 3 kg.
Kebijakan ini bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan LPG 3 kg dengan mudah dan niat pemerintah juga berjalan baik. Selain itu, Bahlil juga mengungkapkan bahwa penataan tersebut dilakukan agar distribusi LPG 3 kg tepat sasaran kepada pihak yang membutuhkan.
“Tadi kita habis rapat dengan Komisi XII DPR RI, salah satu materinya adalah bagaimana mencari solusi terbaik. Sebelum rapat saya katakan bahwa tujuan dalam rangka penataan ini sebenarnya bagus agar LPG 3 kg ini tepat sasaran, sebenarnya niatnya di situ, dan subsidi LPG kita Rp87 triliun per tahun,” katanya.
Bahlil kembali menekankan stok LPG tidak ada masalah dan dalam kondisi lengkap.
“Cuma selama ini yang terdaftar itu dari agen sampai ke pangkalan, di sini harganya masih oke. Karena subsidi kita itu Rp12.000/kg, berarti kalau satu tabung kali tiga berarti Rp36.000. Itu negara mensubsidi. Makanya harga ke masyarakat itu harusnya Rp15 ribu hingga Rp16 ribu sudah sangat bagus, karena itu kan cuma Rp4.000 lebih dan ditambah profit Rp2.000 saya pikir sudah bagus,” ujar Bahlil.
Namun, apa yang terjadi di lapangan yaitu pada tingkat pengecer harga LPG 3 kg melebihi batas tersebut.
“Kalau pengawasannya pakai IT, makanya harga di pangkalan itu kan tidak ada kenaikan sama sekali. Yang selalu berbeda itu ketika sampai di pengecer. Tapi kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, ini semua punya kontribusi jadi sekarang kita memperbaiki saja,” kata Bahlil.***(Siti Riyani Novrianti_UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
