Inggris Meminta ICJ Agar Israel Patuhi Hukum Internasional, Cabut Pembatasan Bantuan Kemanusiaan
TRIBUNNEWS.COM- Inggris menyampaikan kepada Mahkamah Internasional (ICJ) pada hari Kamis bahwa Israel harus mencabut pembatasan bantuan kemanusiaan ke Gaza, memastikan perlindungan warga sipil, dan sepenuhnya mematuhi hukum humaniter internasional.
Inggris menganggap UNRWA sebagai ‘organisasi kemanusiaan yang tidak memihak’ dan mendukung mandatnya.
“Tidak dapat diterima bahwa Israel telah memblokir dukungan kemanusiaan untuk memasuki Gaza selama hampir dua bulan, yang berarti bahwa warga sipil Palestina, termasuk satu juta anak-anak, menghadapi kelaparan, penyakit, dan kematian,” kata perwakilan Inggris Sally Langrish, mengingat pernyataan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy baru-baru ini kepada Dewan Keamanan PBB di mana ia mendesak kembalinya gencatan senjata “untuk mengakhiri kematian dan kehancuran tanpa henti yang dihadapi warga Palestina setiap hari.”
Langrish menekankan seruan konsisten Inggris kepada Israel untuk mengizinkan akses kemanusiaan dan mencatat penangguhan lisensi ekspor senjata tertentu oleh Inggris ke Israel pada September 2024, dengan alasan “risiko yang jelas bahwa ekspor militer tertentu ke Israel dapat digunakan untuk melanggar hukum humaniter internasional.”
Michael Wood, yang juga berbicara mewakili Inggris, menggarisbawahi kewajiban Israel berdasarkan Piagam PBB, Konvensi 1946 tentang Hak Istimewa dan Kekebalan PBB, dan hukum humaniter internasional.
Ia mengatakan Israel harus menghormati kapasitas hukum, hak istimewa, dan kekebalan PBB dan badan-badannya, termasuk UNRWA.
Langrish menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 59 Konvensi Jenewa Keempat, Israel harus menyetujui dan memfasilitasi upaya bantuan ketika penduduk kekurangan pasokan.
Menolak akan menjadi pelanggaran hukum internasional, katanya.
Ia menegaskan bahwa Inggris memandang UNRWA sebagai “organisasi kemanusiaan yang tidak memihak” dan mendukung mandatnya, seraya menekankan perlunya badan tersebut untuk menegakkan netralitas yang ketat dan menyelidiki setiap tuduhan pelanggaran, dengan mencatat bahwa penyelidikan semacam itu sudah berlangsung.
Sejak 2 Maret, Israel telah menutup penyeberangan Gaza, menghalangi pasokan penting memasuki wilayah kantong itu meskipun ada banyak laporan tentang kelaparan di wilayah yang dilanda perang itu.
Tentara Israel memperbarui serangannya di Gaza pada tanggal 18 Maret, menghancurkan perjanjian gencatan senjata dan pertukaran tahanan pada tanggal 19 Januari dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas.
Lebih dari 52.400 warga Palestina telah tewas di Gaza dalam serangan brutal Israel sejak Oktober 2023, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan anak-anak.
Meminta ICJ agar Israel Memberikan Akses kepada Palang Merah untuk Mengunjungi Warga Palestina yang Dipenjara
Pengacara pemerintah Inggris mengatakan Israel terikat oleh konvensi Jenewa untuk memberikan akses kepada Komite Palang Merah Internasional terhadap tahanan Palestina dan tidak dapat membenarkan penolakannya untuk melakukannya dengan menunjuk pada perlakuan Hamas terhadap sandera Israel.
Pada hari keempat persidangan di pengadilan internasional di Den Haag, Sally Langrish mengatakan telah ada “laporan kredibel berulang tentang perlakuan buruk terhadap tahanan Palestina yang ditahan Israel” sejak serangan 7 Oktober 2023 oleh Hamas terhadap Israel.
Ia mengatakan penolakan Hamas untuk memberikan akses kepada ICRC terhadap sandera Israel yang ditawan selama serangan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindakan Israel. Ia menambahkan bahwa ICRC memainkan peran penting dalam melindungi dan memajukan kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata.
Pengacara Inggris tersebut juga berselisih dengan Israel dengan bersikeras bahwa Unrwa, badan bantuan Palestina PBB, harus dianggap sebagai badan yang netral dan tidak memihak yang dengannya pemerintah Israel memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam memberikan bantuan kepada rakyat Palestina.
Langrish berkata: “Israel harus memfasilitasi penyediaan bantuan kemanusiaan yang lengkap, cepat, aman, dan tanpa hambatan bagi penduduk Gaza, termasuk makanan, air, dan listrik, dan harus memastikan akses terhadap perawatan medis sesuai dengan hukum humaniter internasional.”
Pengajuannya mencerminkan tekad pemerintah Inggris untuk menaati hukum internasional meskipun hal itu menyebabkan kesulitan politik yang serius dengan sekutu dekatnya, Israel. Pengajuan tersebut juga mengungkap perbedaan hukum yang jelas dengan argumen yang diajukan ke pengadilan oleh AS sehari sebelumnya .
Israel telah memberlakukan blokade total terhadap bantuan ke Gaza sejak 2 Maret, yang menyebabkan meningkatnya laporan tentang keputusasaan di antara 2 juta penduduknya. Majelis Umum PBB telah meminta ICJ untuk memberikan pendapat penasihat tentang kewajiban Israel untuk mengizinkan bantuan masuk ke Gaza, dan tentang tugasnya untuk bekerja sama dengan badan-badan PBB, terutama UNRWA.
Israel, bersama dengan pendukung hukum utamanya, AS, mengklaim bahwa mengakhiri semua kerja sama dengan Unrwa dapat dibenarkan karena berdasarkan konvensi Jenewa, negara itu diharuskan untuk memfasilitasi hanya penyediaan bantuan dengan badan-badan netral, sebuah deskripsi yang dikatakan telah ditinggalkan Unrwa karena dugaan infiltrasi oleh Hamas.
Lebih dari 40 negara dan badan, termasuk PBB sendiri, memberikan tanggapan lisan kepada mahkamah agung PBB.
Menolak klaim Israel bahwa Unrwa merupakan kedok Hamas, Langrish mengatakan: “Inggris menganggap bahwa Unrwa merupakan organisasi kemanusiaan yang tidak memihak untuk tujuan pasal 59 konvensi Jenewa keempat. Sejauh ketidakberpihakan dipahami sebagai makna netralitas, Unrwa juga memenuhi persyaratan itu.”
Ia mengatakan Israel terikat berdasarkan pasal 59 sebagai kekuatan pendudukan “untuk memfasilitasi penyediaan makanan, barang, perlengkapan medis dan pakaian ke wilayah Palestina yang diduduki”.
“Kewajiban itu terus berlaku selama sebagian penduduk tidak mendapatkan pasokan yang memadai. Penolakan untuk berunding atau menyetujui skema bantuan akan dianggap sebagai pelanggaran pasal 59,” katanya. “Kewajiban ini tidak bersyarat. Fasilitasi memerlukan kerja sama sepenuh hati dalam pelaksanaan skema ini secara cepat dan cermat. Ini termasuk penyediaan fasilitas transportasi, penyimpanan, dan distribusi.”
Ia juga menunjukkan bahwa berdasarkan pasal 55, agar Israel dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan bantuan melalui pihak ketiga seperti UNRWA, “kekuatan pendudukan harus memastikan keselamatan dan keamanan pihak ketiga tersebut sejauh mungkin”.
Israel, katanya, hanya memiliki hak terbatas untuk memilih badan yang akan mendistribusikan bantuan.
SUMBER: ANADOLU AJANSI, THE GUARDIAN
