Xcloud.id

Author: Tribunnews.com

  • 1,3 Juta Anak Indonesia Belum Terima Imunisasi DPT 1, Jumlahnya Terbanyak Keenam Sedunia – Halaman all

    1,3 Juta Anak Indonesia Belum Terima Imunisasi DPT 1, Jumlahnya Terbanyak Keenam Sedunia – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tahun 2023 ungkap terdapat 14,5 juta anak di dunia yang belum mendapatkan imunisasi atau disebut sebagai zero dose.

    Sedangkan Indonesia menempati peringkat keenam tertinggi secara global, dengan sekitar 1,3 juta anak belum menerima imunisasi Difteri, Pertusis, Tetanus (DPT) 1 selama periode 2019–2023.

    Hal ini disampaikan oleh Direktur Imunisasi Kemenkes RI, dr. Prima Yosephine. 

    “Ini bukan sekedar angka yang tertulis di atas kertas, tapi gambaran nyata bahwa masih banyak anak-anak kita di Indonesia yang belum terlindungi, dan akan menjadi ancaman serius bagi negeri ini jika tidak bergerak melakukan sesuatu apapun,” ujar dr. Prima dilansir dari website resmi, Jumat (2/5/2025). 

    Ia menekankan bahwa cakupan imunisasi yang tinggi, merata, dan berkualitas sangat penting untuk mencegah kesakitan, kecacatan, bahkan kematian akibat penyakit. 

    Imunisasi juga sekaligus membangun generasi sehat yang siap menghadapi tantangan masa depan.

    “Imunisasi bukan sekadar layanan dasar, tetapi investasi jangka panjang untuk melindungi anak-anak kita,” tambahnya.

    Lebih lanjut perwakilan United Nations Children’s Fund, atau Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa Maniza Zaman menyebut vaksin sebagai salah satu inovasi paling berpengaruh dalam sejarah kesehatan masyarakat.

    “Selama lima dekade terakhir, vaksin telah menyelamatkan 154 juta jiwa di seluruh dunia. Di Indonesia, UNICEF tetap berkomitmen mendukung imunisasi anak melalui kerja sama erat dengan Kementerian Kesehatan dan para mitra,” jelas Maniza.

    Ia menambahkan bahwa investasi berkelanjutan dalam imunisasi adalah memastikan anak-anak tumbuh sehat dan siap membangun masa depan bangsa.

  • Mantan PM Han Duck-soo Nyapres, Siap Pimpin Korsel Pasca Krisis Politik – Halaman all

    Mantan PM Han Duck-soo Nyapres, Siap Pimpin Korsel Pasca Krisis Politik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Perdana Menteri yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Presiden Han Duck Soo mengumumkan pencalonan dirinya sebagai presiden, Jumat (2/5/2025).

    Pengumuman tersebut diungkap bersamaan mundurnya Han Duck Soo dari kursi jabatannya jelang Pemilu Korsel yang dijadwalkan pada 3 Juni mendatang.

    Dalam keterangan resminya, Han mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden dengan fokus pada reformasi konstitusi dan pengurangan kekuasaan eksekutif

    “Demi masa depan Republik Korea, negara yang sangat saya cintai, dan demi kita semua, saya telah memutuskan untuk melakukan apa pun yang saya bisa,” kata Han dalam pidato yang disiarkan televisi.

    “Saya akhirnya memutuskan untuk meletakkan jabatan saya untuk melakukan apa yang saya bisa dan apa yang saya miliki untuk membantu mengatasi krisis yang kita hadapi,” imbuhnya

    Han, diperkirakan akan mencalonkan diri sebagai kandidat dari Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party) untuk meluncurkan kampanye konservatif terpadu melawan calon terdepan liberal Lee Jae-myung.

    Han mengatakan bahwa jika terpilih, ia akan membentuk badan untuk mengubah konstitusi sehingga presiden dan DPR berbagi kekuasaan berdasarkan prinsip checks and balances.

    Secara khusus, Han berjanji akan mempersingkat masa jabatan presiden menjadi tiga tahun.

    Ia akan menyusun rancangan amendemen konstitusi pada tahun pertama masa jabatannya, menyelesaikan proses amendemen pada tahun kedua.

    Sementara pada tahun ketiga, pemilu legislatif serta pemilihan presiden akan digelar.

    Perubahannya juga akan mencegah kalangan politik dan lembaga peradilan ikut campur dalam sektor masing-masing.

    “Saya akan berusaha sekuat tenaga agar dipilih oleh rakyat kita dalam pemilihan presiden ini,” ujar Han.

    Tak hanya itu, Ia juga menyampaikan komitmennya untuk menjalankan “Kebersamaan dengan Rakyat”, yang mencakup penyelesaian isu perdagangan dengan pemerintahan Trump di Amerika Serikat serta mendorong persatuan nasional dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

    Sebelumnya, Han menghadapi pemakzulan oleh Majelis Nasional pada Desember 2024 karena menolak untuk memberlakukan dua undang-undang yang membentuk penasihat khusus untuk menyelidiki Presiden Yoon dan istrinya, Kim Keon-hee.

    Namun, pada Maret 2025, Mahkamah Konstitusi membatalkan pemakzulan tersebut dan mengembalikan Han ke posisinya sebagai Presiden Sementara.

    Sebelum maju ke kursi Pilpres,di pemerintahan liberal dan konservatif, Han telah memegang berbagai peran senior.

    Termasuk menteri keuangan, menteri perdagangan, dan duta besar negara untuk AS.

    Berkat kepiawaiannya, Han telah dua kali menjabat sebagai perdana menteri, pertama di bawah mendiang mantan presiden Roh Moo-hyun dan baru-baru ini di bawah Yoon.

    “Saya telah mendedikasikan hidup saya untuk melayani di garis depan pembangunan ekonomi sebagai pelayan publik yang bangga dari Republik Korea,” kata Han.

    Majunya Han dalam kusi pilpres diperkirakan akan menjadi pesaing utama dalam kontestasi tersebut.

    Terutama dengan menghadapi tantangan dari kandidat progresif Lee Jae-myung dan beberapa calon konservatif lainnya.

    Calon Kandidat Presiden Korsel

    Selain Han Duck-soo, sejumlah kandidat lainnya terpantau mulai bermunculan dan menunjukkan kemampuan menjelang Pilpres Korsel 2025.

    Menteri Ketenagakerjaan Kim Moon Soo termasuk di antara segelintir calon yang telah mengisyaratkan niat mereka untuk mencalonkan diri.

    Ia mengundurkan diri dari jabatannya pada awal April dan mengatakan meluncurkan kampanyenya.

    Selain itu, Ahn Cheol Soo, seorang anggota parlemen PPP yang merupakan orang pertama yang memberikan suara untuk pemakzulan Yoon, juga menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri.

    Ia mengatakan bahwa ia adalah “kandidat yang lebih bersih daripada siapa pun”.

    Ia juga berjanji untuk mengamankan mesin pertumbuhan ekonomi baru. Termasuk kecerdasan buatan, untuk melawan kebijakan perdagangan Trump.

    Selain itu, Lee Jae Myung, pemimpin populis Partai Demokrat liberal yang kalah dari Yoon dengan selisih tipis pada tahun 2022, juga jadi calon terdepan. Tetapi menghadapi tantangan hukumnya sendiri.

    Sebuah jajak pendapat Gallup yang dipublikasikan April lalu menunjukkan 34 persen responden mendukung Lee sebagai pemimpin berikutnya.

    Sementara 9 persen mendukung Kim, 5 persen memilih mantan pemimpin PPP Han Dong Hoon.

    Kemudian 4 persen memilih wali kota Daegu Hong Joon Pyo, dan 2 persen memilih Wali Kota Seoul Oh Se Hoon.

    (Tribunnews.com/Namira)

  • Ketua DPC PDIP Surabaya dan Bondowoso Dicopot, Sejumlah Daerah Lain di Jawa Timur Dalam Evaluasi – Halaman all

    Ketua DPC PDIP Surabaya dan Bondowoso Dicopot, Sejumlah Daerah Lain di Jawa Timur Dalam Evaluasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA –  Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Adi Sutarwijono dan Ketua DPC Bondowoso Irwan Bachtiar dicopot dari sruktural partai. Irwan Bachtiar lebih dulu dicopot.

    Selain mencopot Adi Sutarwijono, PDIP juga mencopot Wakil Sekretaris Achmad Hidayat. 

    Keputusan tersebut diumumkan setelah DPD PDIP Jatim menggelar rapat tertutup di Kantor DPD PDIP Jatim, Jalan Raya Kendangsari Surabaya, Jawa Timur, Jumat (2/5/2025).

    Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Jatim, Budi Sulistyono Kanang. 

    Sebagai informasi, Awi adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya yang telah menjabat sejak 2019.

    Saat ini, Awi juga duduk sebagai Ketua DPRD Surabaya.

    “Ini menjadi evaluasi partai. Kita bebastugaskan Ketua DPC dan wakil sekretaris,” kata Kanang di Kantor DPD PDIP Jatim. 

    Sebelum mengumumkan hasil ini, jajaran DPC PDIP Surabaya dipanggil ke kantor DPD. Termasuk Awi hadir secara langsung.

    Namun, Awi lebih dulu keluar dan tidak berkomentar. 

    Kanang menjelaskan, pencopotan ini bermula dari surat dari DPP tertanggal 30 April 2025 lalu yang melakukan evaluasi kinerja DPC se-Jawa Timur.

    Surabaya menjadi salah satu atensi.

    Surat itu menjadi dasar DPD PDIP Jatim untuk menindaklanjuti dengan pencopotan Awi. 

    Dari pertimbangan yang dilakukan, evaluasi itu dinilai struktural DPC PDIP Perjuangan Kota Surabaya belum optimal.

    Di antaranya lantaran penurunan kursi hasil pileg.

    Semula PDIP memperoleh 15 kursi di 2019, namun melorot menjadi 11 kursi pada Pileg 2024 lalu. 

    PDIP menilai ada persoalan soliditas di internal DPC.

    Sebab, selain Awi dan Hidayat, PDIP juga mengevaluasi Sekretaris DPC Baktiono dan Taroe Sasmito.

    Bedanya, sekretaris dan bendahara ini mendapat sanksi peringatan.

    Hidayat dievaluasi lantaran posisinya semacam kepala sekretariat yang dianggap tidak optimal.

     

    “Yang mendapat sanksi peringatan kita minta untuk memperbaiki kinerja,” terang Kanang yang merupakan anggota DPR RI. 

    Meski telah dicopot dari struktural partai, namun Kanang mengungkapkan, keanggotaan maupun penugasan partai kepada yang bersangkutan masih tetap. 

    Sejumlah daerah juga dievaluasi

    PDIP juga kini mengevaluasi Sidoarjo dan Kota Pasuruan. Evaluasi itu lantas diperdalam dan ternyata didapati penilaian bahwa soliditas internal tidak optimal.

    “Soliditas ini memang menjadi yang utama untuk menuju evaluasi yang lebih dalam lagi,” ungkap Kanang yang merupakan anggota DPR RI tersebut. 

    Kanang belum membocorkan progres evaluasi yang dilakukan untuk sejumlah daerah selain Surabaya dan Sidoarjo.

    Apakah akan bernasib sama seperti Adi Sutarwijono dan Irwan Bachtiar, Kanang menyebut semua tengah berproses.

    Namun dia menyebut, evaluasi itu akan dilakukan mendalam hingga menemukan titik persoalan. 

    Jika dianggap persoalan soliditas itu lantaran kinerja ketua, sekretaris dan bendahara, maka sanksi yang akan diberikan juga bakal serupa.

    “Bisa saja semua kita evaluasi,” ujar politisi kawakan yang juga mantan Bupati Ngawi tersebut. 

     

     

    Penulis: Yusron Naufal Putra

    dan

    Usai DPC Surabaya dan Bondowoso, PDIP akan Evaluasi Sejumlah Daerah Lain di Jawa Timur

     

  • 18 Ribu Pekerja di-PHK dalam 2 Bulan, Puan Maharani: Negara Harus Hadir – Halaman all

    18 Ribu Pekerja di-PHK dalam 2 Bulan, Puan Maharani: Negara Harus Hadir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyadari soal tingginya angka pengangguran di Indonesia dan badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menjadi momok bagi para pekerja.

    Kata Puan, kondisi tersebut saat ini menjadi tantangan besar bagi buruh yang juga ditambah dengan tidak stabilnya kondisi ekonomi global.

    Pernyataan itu disampaikan Puan, seraya menyikapi perayaan hari buruh internasional atau May Day, yang diperingati Kamis (1/5/2025) kemarin.

    “Kondisi ekonomi global yang tidak stabil menyebabkan banyak pekerja kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Keadaan yang memprihatinkan ini semakin menuntut kehadiran Negara bagi buruh di Tanah Air,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Jumat (2/5/2025).

    Kata Puan, berdasar data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tercatat jumlah tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia telah mencapai lebih dari 18.000 orang hanya dua bulan pertama 2025. 

    Jumlah tersebut menambah panjang daftar pengangguran di Indonesia, mengingat tahun lalu pun badai PHK juga terjadi yang dimana tercatat ada sekitar 80 ribu orang mengalami PHK sepanjang Januari-Desember 2024.

    Atas fenomena badai PHK ini, Puan mendorong penguatan peran Pemerintah dalam memfasilitasi lapangan kerja dan melindungi hak-hak pekerja.

    “Forum tripartit (pemerintah, organisasi pengusaha, dan organisasi pekerja/serikat buruh) harus memikirkan serius soal banyaknya persoalan PHK, duduk bersama mencari solusi,” kata Puan.

    Sementara itu dari fungsi legislatif, DPR kata Ketua DPP PDIP itu terus mengawal soal fenomena badai PHK ini.

    Salah satunya kata Puan, dengan ikut memberi pendampingan bagi buruh yang terkena PHK dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

    “DPR juga selalu memberikan pengawasan terhadap kinerja mitra-mitra kerja di Pemerintahan dan memastikan setiap regulasi yang ada pro terhadap kebutuhan buruh,” ujarnya.

    Tak cukup di situ, Ketua DPR RI dua periode berturut-turut tersebut juga menyoroti tentang diskriminasi usia pada pelamar kerja. 

    Hal ini lantaran lowongan kerja di Tanah Air umumnya membatasi usia pelamar di kisaran 25 hingga 31 tahun.

    Menurut dia, aturan-aturan tersebut menambah peliknya para tenaga kerja di Indonesia mendapatkan pekerjaan.

    “Kondisi seperti ini tentunya menyulitkan para korban PHK kembali bekerja di sektor formal. Kami berharap Pemerintah dapat mendorong perusahaan maupun pihak pemberi kerja untuk lebih terbuka terhadap pelamar yang sudah cukup umur,” imbau Puan.

    “Biasanya pekerja yang sudah cukup umur memiliki lebih banyak pengalaman dan keterampilan yang pastinya dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, meskipun kesempatan bagi angkatan kerja baru juga harus tetap diberikan,” tandas dia.

     

  • Gaduh Soal Ormas Hercules, Pecalang Sebut di Bali Tak Butuh Ormas: Kami Sudah Punya Sistem Sendiri

    Gaduh Soal Ormas Hercules, Pecalang Sebut di Bali Tak Butuh Ormas: Kami Sudah Punya Sistem Sendiri

    TRIBUNJAKARTA.COM – Di tengah kegaduhan organisasi masyarakat (ormas) yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan, muncul sebuah video seorang pecalang yang menyebut bahwa Provinsi Bali tak butuh ormas.

    Tak ada ormas yang dapat berkembang di pulau dewata tersebut karena adanya sebuah sistem keamanan adat yang diwariskan secara turun temurun. 

    Sistem keamanan tersebut dikelola oleh pecalang, petugas keamanan tradisional di desa adat di Bali. 

    Dikutip dari Instagram everythingbali.official yang tayang pada Jumat (2/5/2025). 

    Seorang pecalang dari Pasikian Pacalang Bali, sebuah organisasi atau satuan tugas yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di desa adat Bali, menjelaskan bahwa Bali bebas ormas karena dijaga oleh mereka. 

    “Saya pecalang, kami bukan penjaga biasa, kami adalah bagian dari sistem adat yang sudah diwariskan turun temurun untuk menjaga Bali, kami tidak butuh ormas dari luar, kami tidak butuh pihak asing yang membawa agenda yang membawa tatanan hidup masyarakat di Bali,” katanya. 

    Pecalang mengatakan masyarakat Bali sudah memiliki sistem keamanan sendiri dan terbukti sampai saat ini dihormati. 

    Pecalang hadir di desa-desa dari akar rumput. Di Bali ada 1.500 desa adat yang dijaga oleh pecalang. 

    “Kami tahu siapa yang kami jaga dan apa yang kami lindungi, kami tidak digerakkan oleh politik, kami digerakkan oleh rasa tanggung jawab terhadap adat dan tanah kelahiran kami, Bali tidak butuh pengaruh luar untuk aman, Bali cukup dengan rakyatnya sendiri dan selama pecalang masih berdiri, Bali tetap terjaga,” katanya. 

    Duduk perkara polemik Ormas antara Hercules vs Sutiyoso

    Meledaknya perdebatan mengenai ormas Hercules yang belakangan diperbincangkan ini diawali dari seorang purnawirawan jenderal TNI bintang tiga yang juga Gubernur Jakarta (1997-2007), Sutiyoso.

    Gara-garanya, Sutiyoso berbicara mendukung revisi Undang-Undang Organisasi Masyarakat (UU Ormas) yang wacananya digulirkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

    Dalam mengutarakan opininya, Sutiyoso mengungkap pengalamannya bersinggungan dengan ormas yang berlaku bak preman.

    Sutiyoso berbicara di Youtube tvOneNews, tayang Minggu (27/4/2025).

    Semasa menjabat Panglima Komando Distrik Militer (Kodam) Jaya pada 1996-1997, Sutiyoso yang bertanggung jawab dengan keamanan Jakarta sering berurusan dengan ormas.

    Menurutnya, pengalaman dengan ormas yang berlaku layaknya preman sangat tidak menyenangkan.

    Sutiyoso berbicara di Youtube tvOneNews, tayang Minggu (27/4/2025).

    Hal itu ia rasakan kurang lebih 11 tahun, ditambah masa jabatan Gubernur Jakarta.

    “Jadi waktu panglimapun sudah begitu, hiruk pikuknya ibu kota oleh aksi-aksi ormas yang menjelma jadi preman tukang palak, terutama di tempat-tempat hiburan,” kata Sutiyoso.

    Bang Yos, sapaan karibnya menyatakan dukungannya terhadap wacana revisi UU Ormas.

    Ia berharap perubahan aturan juga mentenyuh tata cara berpakaian ormas, yang saat ini dianggapnya mirip tentara.

    “Bahwa saya sangat mendukung Pak Tito Mendagri mau merevisi UU Ormas ini. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tapi juga cara berpakaian.”

    Reaksi Hercules 

    Hercules yang mendengar pernyataan Sutiyoso, geram.

    Pria bernama lengkap Rosario de Marshal itu menganggap Sutiyoso telah menyinggung ormas.

    Sambil mengejek, pemimpin ormas bernama Grib itu meminta Sutiyoso untuk diam.

    Hal itu disampaikan Hercules saat memberi dukungan kepada Razman Nasution yang sedang bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (29/4/2025).

    “Kaya Pak Sutiyoso itu ngapain, Pak Sutiyoso itu gak usahlah menyinggung ormas, sudahlah kalau saya bilang mulutmu sudah bau tanah. Gak usah nyinggung-nyinggung kita,” tegas Hercules.

    Hercules juga tegas mengatakan, tidak takut terhadap Sutiyoso.

    “Orang boleh takut sama Pak Sutiyoso, saya gak takut,” jelasnya.

    Sambil mengejek, pemimpin ormas bernama Grib itu meminta Sutiyoso untuk diam.

    Hal itu disampaikan Hercules saat memberi dukungan kepada Razman Nasution yang sedang bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (29/4/2025).

    “Kaya Pak Sutiyoso itu ngapain, Pak Sutiyoso itu gak usahlah menyinggung ormas, sudahlah kalau saya bilang mulutmu sudah bau tanah. Gak usah nyinggung-nyinggung kita,” tegas Hercules.

    Hercules juga tegas mengatakan, tidak takut terhadap Sutiyoso.

    “Orang boleh takut sama Pak Sutiyoso, saya gak takut,” jelasnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Amnesty Internasional Desak Evaluasi dan Revisi Menyeluruh UU ITE – Halaman all

    Amnesty Internasional Desak Evaluasi dan Revisi Menyeluruh UU ITE – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mendesak adanya evaluasi dan revisi menyeluruh UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    Diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak berlaku bagi sejumlah pihak. Diantaranya pemerintah, institusi dan korporasi.

    Hal tersebut berdasarkan Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama Daniel F. M. Tangkilisan.

    “Putusan MK semakin menegaskan bahwa terdapat masalah kronis dalam implementasi UU ITE di masyarakat,” kata Usman Hamid, Jumat (2/5/2025).

    Melalui putusan tersebut, menurutnya MK telah menjalankan perannya sebagai lembaga yudikatif dengan mengurangi risiko pelanggaran HAM. Lewat penggunaan sewenang-wenang pasal pencemaran nama baik oleh negara dan korporasi. 

    Meski begitu kata Usman Hamid, ancaman terhadap kebebasan berekspresi akan tetap ada. Sebelum pemerintah dan DPR merevisi  pasal pencemaran nama baik tersebut agar menutup celah bagi siapapun menyalahgunakannya untuk membungkam kritik di masyarakat. 

    “Amnesty International menentang undang-undang yang mengkriminalisasi pencemaran nama baik, baik tokoh publik atau pribadi. Masalah tersebut seharusnya diselesaikan melalui gugatan perdata. Lembaga negara sendiri bukanlah suatu entitas yang dilindungi reputasinya oleh hukum hak asasi manusia,” imbuhnya.

    Lanjutnya putusan yang mengecualikan ruang digital sebagai delik pidana dalam UU ITE juga memberikan jaminan kebebasan berekspresi di dunia siber. 

    “Patroli siber Polri yang sering menarget ekspresi damai di ruang digital harus segera dihentikan dengan adanya putusan MK tersebut,” kata Usman Hamid.

    Kebebasan berpendapat, kata dia adalah hak yang dilindungi baik dalam hukum HAM internasional dan nasional, termasuk UUD 1945. 

    “Meskipun kebebasan ini dapat dibatasi untuk melindungi reputasi orang lain, standar HAM internasional menganjurkan agar hal tersebut tidak dilakukan melalui pemidanaan,” imbuhnya.

    Putusan MK tersebut kata Usman Hamid juga harus dibaca sebagai momentum bagi negara untuk segera mereformasi kebijakan yang selama ini membungkam kritik. 

    “Pemerintah, parlemen, dan aparat penegak hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk menindaklanjuti putusan ini dengan mengevaluasi dan merevisi UU ITE secara menyeluruh,” lanjutnya.

    Termasuk, kata Usman Hamid pasal-pasal bermasalah lainnya seperti diantarnya ujaran kebencian dan penodaan agama yang sering dijadikan sebagai alat kriminalisasi ekspresi damai baik di ruang fisik maupun digital. 

    “Juga aturan-aturan lainnya yang membuka ruang kriminalisasi terhadap ekspresi warga harus dihapus atau diubah agar tidak lagi digunakan sebagai alat pembungkam suara-suara kritis,” tandasnya.

     

     

  • Daftar Kereta Api Tambahan Sepanjang Bulan Mei 2025, Ini Jadwal Keberangkatannya – Halaman all

    Daftar Kereta Api Tambahan Sepanjang Bulan Mei 2025, Ini Jadwal Keberangkatannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut daftar Kereta Api Tambahan sepanjang bulan Mei 2025, lengkap dengan jadwal keberangkatannya.

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan beragam pilihan perjalanan tambahan sepanjang bulan Mei 2025.

    Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, mengatakan, Mei 2025 menghadirkan banyak kesempatan berlibur yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian menggunakan kereta api.

    “Mei kali ini luar biasa, banyak tanggal merahnya. KAI siap melayani kebutuhan mobilitas pelanggan melalui KA tambahan, kereta dengan rangkaian eksekutif terbaru, hingga alternatif unik seperti KA Panoramic dan KA Suite Class Compartment,” ujar Anne dalam siaran pers KAI, Rabu (1/5/2025).

    Sepanjang Mei 2025, pelanggan dapat menikmati perjalanan tambahan untuk relasi populer seperti Cilacap–Gambir (KA Purwojaya), Semarang Poncol–Tegal (KA Kaligung), Surabaya–Yogyakarta (KA Sancaka), Solo Balapan–Gambir (KA Batavia), Surabaya Gubeng–Malang (KA Arjuno Ekspres), Surabaya Pasarturi–Cilacap (KA Sancaka Utara), Ketapang–Malang (KA Ijen Ekspres), Bandung–Gambir (KA Parahyangan Fakultatif), dan Cirebon–Gambir (KA Cirebon Fakultatif).

    Selengkapnya, inilah daftar lengkap Kereta Api Tambahan di bulan Mei 2025:

    KA Tambahan Keberangkatan 1–4 Mei 2025

    KA 53F (KA Purwojaya) relasi Cilacap–Gambir
    KA 58F (KA Purwojaya) relasi Gambir–Cilacap

    Sarana: Eksekutif Stainless Steel Gen. 1

    KA Tambahan Keberangkatan 1–4, 8–13, 15–18, 22–25 & 29–31 Mei 2025

    KA 221F (KA Kaligung) relasi Semarang Poncol–Tegal
    KA 222F (KA Kaligung) relasi Tegal–Semarang Poncol

    Sarana: Eksekutif Mild Steel & Ekonomi New Image

    KA 87F (KA Sancaka) relasi Surabaya Gubeng–Yogyakarta
    KA 88F (KA Sancaka) relasi Yogyakarta–Surabaya Gubeng

    Sarana: Eksekutif Stainless Steel Gen. 1 & Ekonomi Premium Stainless Steel

    KA 7005F (KA Batavia) relasi Solo Balapan–Gambir
    KA 7006F (KA Batavia) relasi Gambir–Solo Balapan

    Sarana: Eksekutif & Ekonomi Stainless Steel New Generation

    KA Tambahan Keberangkatan 1–5, 9–13, 15–19, 23–26 & 29–31 Mei 2025

    KA 65F (KA Arjuno Ekspres) relasi Surabaya Gubeng–Malang
    KA 66F (KA Arjuno Ekspres) relasi Malang–Surabaya Gubeng

    Sarana: Eksekutif New Image

    KA Tambahan Keberangkatan 1–31 Mei 2025

    KA 233F (KA Sancaka Utara) relasi Surabaya Pasar Turi–Cilacap
    KA 236F (KA Sancaka Utara) relasi Cilacap–Surabaya Pasar Turi

    Sarana: Eksekutif Mild Steel & Ekonomi New Generation Modifikasi

    KA 240F (KA Ijen Ekspres) relasi Ketapang–Malang
    KA 239F (KA Ijen Ekspres) relasi Malang–Ketapang

    Sarana: Eksekutif Stainless Steel Gen. 1 & Ekonomi New Generation Modifikasi

    KA Tambahan Keberangkatan 3, 4, 10–13, 17, 18, 24, 25 & 29–31 Mei 2025

    KA 141F (KA Parahyangan Fakultatif) relasi Bandung–Gambir
    KA 142F (KA Parahyangan Fakultatif) relasi Gambir–Bandung

    Sarana: Panoramic & Eksekutif Stainless Steel Gen. 1

    KA Tambahan Keberangkatan 4, 11–13, 18 & 25 Mei 2025

    KA 125F (KA Cirebon Fakultatif) relasi Cirebon–Gambir
    KA 126F (KA Cirebon Fakultatif) relasi Gambir–Cirebon

    Sarana: Eksekutif Mild Steel & Ekonomi New Generation Modifikasi

    Jenis Sarana yang Digunakan KAI

    Tak hanya soal jadwal, kenyamanan juga menjadi perhatian utama.

    Adapun ragam jenis sarana yang digunakan dalam perjalanan tambahan Mei 2025 didominasi oleh sarana baru, seperti Eksekutif Stainless Steel Gen. 1, Ekonomi Premium, Ekonomi New Image, Eksekutif Mild Steel, serta Panoramic.

    Untuk pelanggan yang menginginkan pengalaman tak terlupakan, KAI juga menyediakan Kereta Suite Class Compartment yang menawarkan privasi dan kenyamanan maksimal.

    Dalam satu rangkaian, tersedia 16 ruang privat dengan pintu otomatis, kursi reclining 180 derajat, fitur pijat, meja makan lipat, hingga pengaturan suhu kursi.

    “Kereta Suite Class Compartment menjadi favorit pelanggan. Pada libur panjang sebelumnya (Libur Paskah), okupansinya bahkan mencapai 118 persen dari kapasitas, berkat sistem fleksibel naik-turun penumpang di beberapa stasiun,” jelas Anne.

    Selain itu, pelanggan juga dapat mencoba Kereta Panoramic yang memungkinkan menikmati keindahan pemandangan sepanjang perjalanan melalui jendela lebar dan sunroof yang bisa dibuka.

    Kereta ini dilengkapi sistem kaca peredam panas dan AC yang tetap nyaman meski cuaca luar sedang terik.

    “Pelanggan tidak hanya dimanjakan dengan pemandangan, tetapi juga kenyamanan interior dan layanan khusus di dalam kereta Panoramic,” imbuh Anne.

    Rute-rute seperti Argo Wilis, Turangga, Parahyangan, Pangandaran, dan Papandayan menjadi rute populer yang kerap dirangkaikan dengan Kereta Panoramic.

    KAI menyebut, pemesanan kereta dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi Access by KAI, pelanggan bisa memilih jadwal, kelas, dan jenis kereta sesuai preferensi dan kenyamanan masing-masing sebelum kehabisan.

    Segera rencanakan perjalanan Anda di bulan Mei. Kami sarankan untuk memesan lebih awal melalui aplikasi Access by KAI atau situs booking.kai.id, tutup Anne.

    (Tribunnews.com/Latifah)

  • PMI Manufaktur Kontraksi, Alarm Industri Sedang Tidak Baik dan Perlu Regulasi yang Berpihak – Halaman all

    PMI Manufaktur Kontraksi, Alarm Industri Sedang Tidak Baik dan Perlu Regulasi yang Berpihak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kondisi ekonomi global yang memanas akibat perang dagang Amerika Serikat dan China membuat performa manufaktur dalam negeri ikut terimbas.

    Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada April 2025 yang berada di level kontraksi dengan 46,7 poin, menurut laporan S&P Global.

    Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, survei PMI manufaktur merupakan survei persepsi terhadap pelaku industri yang menunjukkan tingkat keyakinan, seperti optimis atau pesimis, pelaku industri manufaktur menjalankan usahanya saat ini.

    “Artinya dari hasil survei tersebut, ada tekanan psikologis pada persepsi pelaku usaha menghadapi perang tarif global dan banjir produk impor pada pasar domestik,” ucap Febri dalam keterangan resmi, Jumat (2/5/2025).

    Guna meningkatkan optimisme industri, pelaku usaha membutuhkan regulasi yang jelas sehingga bisa mendorong produktivitas manufaktur.

    Selain itu, saat ini pelaku industri manufaktur di Indonesia masih menunggu kepastian dari hasil negosiasi perwakilan Pemerintah Indonesia yang telah menemui pihak pemerintah Amerika Serikat.

    “Dengan adanya kepastian hukum melalui kebijakan dari pemerintah, pelaku industri akan dapat percaya diri untuk menjalankan usahanya sehingga tidak dalam kondisi wait and see seperti saat ini,” terang Febri.

    Ia menilai, pelaku industri dalam negeri bukan hanya saja khawatir karena adanya pemberlakuan tarif resiprokal oleh Presiden Trump, tetapi mereka lebih khawatir terhadap serangan produk-produk dari sejumlah negara yang terdampak tarif Trump tersebut.

    “Karena bisa jadi Indonesia sebagai pasar alternatif, sehingga kita akan mendapat limpahan atau muntahan barang-barang impor itu,” ujar Jubir Kemenperin.

    Febri menyatakan, sudah banyak pelaku industri atau asosiasi telah melaporkan berbagai keluhannya ke Kementerian Perindustrian atas kondisi ketidakpastian saat ini.

    “Mereka menunggu kebijakan-kebijakan strategis dari pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri untuk bisa berdaya saing di pasar domestik atau menjadi tuan rumah di negara sendiri,” ungkapnya.

    Sebab, dari sisi struktur produksi, sekitar 20 persen produk industri nasional dialokasikan untuk pasar ekspor, sementara 80 persen lainnya diserap oleh pasar domestik yang mencakup belanja pemerintah, swasta, dan rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa pentingnya pasar domestik harus dilindungi untuk kepentingan industri dalam negeri, yang sekaligus sebagai wujud nyata bentuk sikap nasionalisme.

    “Kami memiliki komitmen kuat dan kosisten untuk ikut menciptakan suasana optimisme bagi pelaku usaha di Indonesia, namun perlunya dukungan penuh dari stakeholders terkait terutama dari K/L lain penentu kebijakan yang menentukan nasib industri, untuk dapat segera menerbitkan kebijakan- kebijakan yang pro-investasi dan juga pro terhadap perlindungan industri dalam negeri. Jangan sampai permintaan pasar domestik yang sudah turun saat ini malah diisi oleh barang-barang impor,” ujarnya.

    Febri menambahkan, penurunan PMI manufaktur Indonesia paling dalam dibandingkan negara-negara peers. Di ASEAN misalnya, PMI manufaktur Filipina masih berada di fase ekspansif, karena kebijakan tarif Trump tidak terlalu memberatkan bagi mereka dibandingkan negara-negara lain. Selain itu, kebijakan perlindungan pasar dalam negeri di Filipina cukup afirmatif.

    Berdasarkan laporan S&P Global, PMI manufaktur yang mengalami kontraksi pada April 2025, antara lain Thailand (49,5), Malaysia (48,6), Jepang (48,5), Jerman (48,0), Taiwan (47,8), Korea Selatan (47,5), Myanmar (45,4), dan Inggris (44,0). Meskipun PMI manufaktur China berada di fase ekspansi (50,4), tetapi mengalami perlambatan dibanding bulan sebelumnya.

    Usamah Bhatti selaku Ekonom S&P Global Market Intelligence mengatakan, sektor industri manufaktur di Indonesia mencatatkan kondisi kesehatan yang kurang baik memasuki triwulan kedua tahun 2025. “Ini kontraksi pertama dalam lima bulan di tengah penurunan tajam pada penjualan dan output. Selain itu, penurunan tajam sejak Agustus 2021,” ungkapnya.

    Menanggapi keadaan tersebut, S&P Global melaporkan, sejumlah perusahaan mengurangi pembelian dan tenaga kerja serta mengurangi jumlah stok input dan barang jadi. “Perkiraan jangka pendek masih suram karena perusahaan mengalihkan kapasitas untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum terselesaikan akibat tidak ada penjualan, tampaknya kondisi ini akan berlanjut beberapa bulan mendatang,” imbuhnya.

  • Kasus Diabetes Melitus Tipe 1 pada Anak Masih Jarang Terdiagnosis – Halaman all

    Kasus Diabetes Melitus Tipe 1 pada Anak Masih Jarang Terdiagnosis – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dokter spesialis anak konsultan kardiologi Piprim Basarah Yanuarso ungkap kasus diabetes melitus tipe 1 masih banyak yang tidak terdiagnosis. 

    Menurut Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) ini, umumnya pasien baru datang jika kondisi sudah parah atau stadium lanjut.

    “Masalahnya adalah masih banyak kasus diabetes melitus tipe 1 yang tidak terdiagnosis atau salah diagnosis. 

    Jadi, anak-anak yang terdeteksi diabetes ini (sudah) dalam kondisi yang sudah berat, baru ketahuan,” ungkapnya pada media briefing virtual, Jumat (2/5/2025). 

    Diabetes melitus tipe 1 adalah kondisi penyakit autoimun di mana pankreas tidak bisa memproduksi atau sedikit sekali produksi insulin.

    Berbeda dengan diabetes tipe 2 yang memang disebabkan oleh gaya hidup, sehingga bisa menyerang siapa saja. 

    Menurut dr Piprim, salah satu penyebab terlambatnya deteksi dini adalah karena kurangnya kesadaran akan gaya hidup sehat. 

    Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum begitu mengenal gejala atau tanda dari penyakit ini. 

    Padahal, kata dr Piprim, salah satu ciri yang mudah dikenali pada anak dengan diabetes melitus tipe 1 ini adalah berat badan yang berkurang atau kurus.  

    Selain itu anak yang alami penyakit ini juga menunjukkan tanda seperti haus berlebihan, kelaparan, kelelahan atau berkeringat. 

    Penanganan anak dengan diabetes melitus tipe 1 ini adalah diberikan insulin sepanjang usianya.

    Jika tidak tertangani dengan segera, anak berisiko mengalami berbagai komplikasi serius. Dan ini tentu saja bisa menganggu tumbuh kembang anak. 

    “Sebetulnya ini bisa dilakukan skrining untuk diabetes melitus tipe 1. Sehingga bisa terdeteksi lebih awal,” kata dr Piprim lagi. 

    Oleh karena itu, dr Piprim pun mengimbau kepada orang tua untuk lebih waspada dengan gejala diabetes tipe 1 ini. 

    Kalau muncul gejala yang mengarah pada diabetes melitus tipe 1, segera bawa anak ke fasilitas layanan kesehatan. 

    Sehingga anak bisa mendapatkan perawatan yang optimal. 

    Anak pun bisa tumbuh kembang dengan dengan baik dan mampu meraih cita-citanya.

    Selain itu pihaknya juga mendorong pemerintah untuk memastikan akses dan fasilitas di layanan kesehatan tersedia dengan baik. 

    Terlebih saat ini masih ditemukan anak-anak yang sulit mengakses insulin. 

    “Di daerah juga masih banyak anak-anak yang akses ke insulinnya terbatas, padahal diabetes tipe 1 ini dia independent insulin. Seumur hidupnya dia butuh sedikit insulin,”tegasnya. 

    Terakhir dr Piprim mengingatkan pada orang tua jika anak-anak perlu juga diajarkan bagaimana memantau gula darah dan cara menggunakan insulin.

  • Di Tengah Isu Geopolitik dan Perang Dagang, INSA Beberkan Tantangan Industri Pelayaran Nasional – Halaman all

    Di Tengah Isu Geopolitik dan Perang Dagang, INSA Beberkan Tantangan Industri Pelayaran Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Di tengah gejolak dan ketidakpastian global, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menekankan pentingnya asas cabotage demi menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan daya saing pelayaran nasional.

    Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto saat menjadi narasumber di acara Media Gathering Road to The 1st Indonesia Maritime Week (IMW), di Kaum Restaurant, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Indonesia Maritime Week (IMW) 2025 merupakan konfrensi maritim terbesar dan paling bergengsi di Indonesia, yang menyediakan platform strategis menujukkan dan memajukan industri maritim nasional di panggung global.

    Konferensi ini merupakan inisiatif Kementerian Perhubungan yang mengikutsertakan PT Pertamina International Shipping (PIS), PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan INSA dalam penyelenggaraannya.

    IMW 2025 yang digelar di Jakarta pada 26-28 Mei mendatang akan mempertemukan para pemimpin industri maritim terkemuka, tokoh bisnis berpengaruh, para pemilik barang, pembuat kebijakan, dan inovator level regional dan global.

    “Melalui IMW kita ingin menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain strategis dalam kancah maritim global yang berdaya saing, sekaligus menjawab tantangan di sektor pelayaran nasional,” kata Carmelita.

    Carmelita menuturkan, pelayaran nasional saat ini telah menjadi tuan rumah di negeri sendiri karena telah mampu melayani seluruh angkutan di seluruh pulau Indonesia. Iklim usaha di industri pelayaran nasional juga relatif tetap kondusif, meski terjadi gejolak geopolitik global.

    Hanya saja, kata Carmelita, pelaku usaha pelayaran nasional perlu bersikap antisipatif jika gejolak ekonomi global berlangsung dalam waktu yang lama dan berisiko menyebabkan situasi krisis ekonomi, seperti pada masa Covid-19.

    Untuk saat ini, gejolak situasi global yang seperti penerapan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, serta fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika telah memberikan tantangan bagi pelayaran nasional. 
    Menurut Carmelita, fluktuasi nilai tukar Rupiah berpotensi akan menambah beban biaya perawatan kapal karena komponen kapal lebih banyak impor, selain itu beban utang usaha pelaku dalam mata uang asing juga akan lebih besar.

    Sebagaimana diketahui nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika telah menyentuh di rentang Rp16,700-Rp16,800. Untuk itu, pelaku usaha pelayaran nasional akan terus mencermati fluktuasi nilai tukar tersebut.
     
    “Tapi di tengah tantangan yang ada, patut disyukuri iklim usaha pelayaran nasional di domestik masih kondusif sejauh ini. Kondisi ini tentu perlu terus dijaga, salah satunya dengan tetap konsisten mempertahankan asas cabotage yang mana ini berarti juga menjaga kedaulatan negara.”

    Carmelita menegaskan tentang penting asas cabotage. Dia meminta seluruh lembaga dan kementerian Indonesia agar terus menjaga dan memperkuat asas cabotage sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara. Menyadari pentingnya asas cabotage, sambung Carmelita, beberapa negara maju seperti Amerika dan Jepang juga konsisten menerapkan asas cabotage untuk menjaga kedaulatan mereka.

    Carmelita yang juga Ketua Federation of ASEAN Shipowners’ Association (FASA) dan Asian Shipowners’ Association (ASA) menuturkan, selain mencermati situasi saat ini, pelaku usaha juga terus berupaya mendorong daya saing pelayaran nasional. Peningkatan daya saing dibutuhkan agar pelayaran merah putih mampu berkompetisi di kancah regional dan global, demi mengikis dominasi kapal asing pada angkutan ekspor impor Indonesia.

    Carmelita mengungkapkan, sudah ada beberapa perusahaan pelayaran merah putih yang telah berlayar di laut internasional namun jumlahnya masih terlalu sedikit, karena kebanyakan pelayaran nasional masih berlayar di domestik karena belum memiliki market cargo internasional.

    Peningkatan daya saing pelayaran nasional, kata Carmelita, juga tidak bisa dilakukan INSA sendiri, tapi membutuhkan peran serta seluruh pihak. Misalnya, dukungan pendanaan dari perbankan dan lembaga pendanaan untuk memberikan bunga yang kompetitif dan tenur pinjaman yang panjang untuk pengadaan kapal.

    Selain itu, dibutuhkan dukungan penerapan perpajakan pada sektor pelayaran yang lebih bersahabat dan penguatan SDM pelayaran yang kompeten. Terkait dengan kru, Carmelita mendorong seluruh kru- kru kapal berkewargneraan Indonesia meningkatkan kompetensi diri yang bisa menyaingi kru asal Filipina dan India, mengingat kru-kru Indonesia saat ini tengah dilirik oleh pasar kerja pelayaran global.

    “Sejumlah tantangan untuk peningkatan daya saing pelayaran nasional merupakan suatu hal yang butuh dukungan seluruh pihak, maka kita perlu duduk bersama, baik industri, regulator, lembaga pendidikan pelaut dan lainnya untuk menjawabnya di acara IMW 2025 nanti.”