Xcloud.id

Author: Tribunnews.com

  • Saudi Terapkan Denda Berat bagi Haji Tanpa Izin, Bisa Dideportasi dan Dilarang Masuk 10 Tahun – Halaman all

    Saudi Terapkan Denda Berat bagi Haji Tanpa Izin, Bisa Dideportasi dan Dilarang Masuk 10 Tahun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Arab Saudi mulai memberlakukan sanksi tegas terhadap siapa pun yang mencoba menunaikan ibadah haji tanpa izin resmi.

    Langkah ini diambil untuk menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

    Menurut laporan Saudi Press Agency (SPA), Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi telah mengaktifkan pengawasan ketat di Mekkah dan area-area suci untuk mencegah masuknya jemaah haji ilegal.

    Setiap orang yang tertangkap melakukan atau mencoba melakukan haji tanpa izin, termasuk mereka yang menggunakan visa kunjungan biasa, akan dikenai denda hingga 20.000 riyal Saudi (sekitar Rp85 juta).

    Tak hanya jemaah ilegal, mereka yang membantu juga akan dikenai sanksi.

    Orang yang mengajukan visa untuk seseorang dengan niat haji tanpa izin, atau yang mengangkut, menampung, atau membantu pelaku, bisa dikenakan denda hingga 100.000 riyal.

    Hal ini juga berlaku bagi operator hotel, pemilik rumah, dan siapa pun yang menyediakan tempat tinggal bagi jemaah tak resmi.

    Jumlah denda bisa bertambah tergantung berapa banyak orang yang terlibat dalam pelanggaran.

    Bagi penduduk ilegal atau mereka yang tinggal melebihi batas waktu visa dan ketahuan hendak berhaji, akan langsung dideportasi dan dilarang kembali masuk Arab Saudi selama 10 tahun.

    Lebih jauh lagi, Kementerian Dalam Negeri juga menyebut kendaraan pribadi yang digunakan untuk mengangkut jemaah ilegal bisa disita, dengan persetujuan dari pengadilan.

    Kementerian menegaskan, aturan ini diberlakukan demi keselamatan dan keamanan seluruh jemaah selama musim haji.

    Pihak berwenang juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi peraturan dan segera melaporkan pelanggaran, dikutip dari Saudi Gazette.

    Pengaduan bisa disampaikan melalui nomor 911 untuk wilayah Mekkah, Riyadh, dan Provinsi Timur, serta 999 untuk wilayah lain di Kerajaan.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Tak Cuma Sutiyoso dan Gatot, Hercules Pernah Tantang Brigjen Hengki Haryadi Lalu Berujung Minta Maaf

    Tak Cuma Sutiyoso dan Gatot, Hercules Pernah Tantang Brigjen Hengki Haryadi Lalu Berujung Minta Maaf

    TRIBUNJAKARTA.COM – Nama Ketua Umum GRIB JAYA, Hercules saat ini tengah menjadi buah bibir masyarakat.

    Semua bermula Ketika, Purnawirawan TNI sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso menyebut ormas-ormas saat ini berpakaian mirip tentara.

    Sutiyoso pun mendukung revisi Undang-Undang Organisasi Masyarakat (UU Ormas) yang wacananya digulirkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

    Hercules lantas menganggap Sutiyoso telah menyinggung ormas.

    Ia pun meminta Sutiyoso untuk diam. 

    “Kaya Pak Sutiyoso itu ngapain, Pak Sutiyoso itu gak usahlah menyinggung ormas, sudahlah kalau saya bilang mulutmu sudah bau tanah. Gak usah nyinggung-nyinggung kita,” tegas Hercules.

    “Orang boleh takut sama Pak Sutiyoso, saya gak takut,” jelasnya.

    Mendengar pernyataan Hercules, Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo marah besar.

    Gatot Nurmantyo menilai Hercules merupakan sosok yang kurang ajar dan tidak tahu diri.

    “Bintang tiga, jenderal, saya juga purnawirawan tidak kau anggap, kau ngomong seenak perutmu saja itu,” tegas Gatot Nurmantyo.

    “Ingat kau dulu TBO (Tenaga Bantuan Operasi), kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah purnawirawan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja kau? Kamu itu kan preman memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan kalau itu preman,” tambah Gatot Nurmantyo.

    Konflik semakin panjang, setelah Hercules meminta maaf kepada Sutiyoso namun tidak dengan Gatot Nurmantyo.

    “Saudara Gatot Nurmantyo, saya tidak takut dengan anda, saya tidak menghargai anda, ya. Jadi, kenapa kok anda bisa begitu bengis terhadap saya,” katanya seperti dikutip dari YouTube Nusantara_Showbiz yang tayang pada Jumat (2/5/2025). 

    Hercules mengatakan dirinya awalnya tak memiliki masalah dengan Gatot Nurmantyo. 

    “Saya tidak sebut nama Pak Gatot loh, tolong Pak Gatot jangan mengganggu saya. Karena aku ini bekas ‘orang gila’,” katanya.

    Penelusuran TribunJakarta.com, ternyata bukan cuma Sutiyoso dan Gatot Nurmantyo yang pernah ‘disenggol’ oleh Hercules.

    Di tahun 2023, Hercules pernah menantang Brigjen Hengki Haryadi yang kala itu menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

    Peristiwa tersebut terjadi saat Hercules memberikan sambutan dalam acara silaturahmi Partai Gerindra dengan GRIB Jaya pada Sabtu (3/6/2023). 

    Dalam tayangan Kompas TV, Hercules tampak mengenakan kemeja hitam merah dengan ikat kepala berwarna hitam. 

    Dia bersuara lantang dan menyatakan tak takut kepada Hengki secara pribadi, bukan institusi Polri. 

    “Seorang Kombes Hengki Haryadi, saya enggak takut sama dia pribadi, bukan institusi Polri, tapi pribadi dia,” ujar Hercules dalam pidato itu. 

    Berujung Minta Maaf

    Setelah video pernyataan itu beredar luas, Hercules kemudian membuat video permintaan maaf kepada Hengki Haryadi. 

    Dalam video itu, terlihat Hercules yang memakai peci merah dan baju biru itu meminta maaf karena telah marah-marah dan menantang Hengki. 

    “Saya Hercules, pertama mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya, kepada Pak Hengki atas kemarin kejadian salah paham,” ucap Hercules dalam video yang diunggah, Selasa (6/6/2023). 

    “Mengenai orang memberi berita ke saya, Pak Hengky katanya ada TO (target operasi) saya, ada target saya, orang itu ternyata salah,” tambah dia. 

    Ia mengatakan, ada spontanitas yang disampaikan olehnya sehingga mengeluarkan kata-kata kurang baik, khususnya kepada Hengki Haryadipribadi, bukan Institusi Polri. 

    “Sampai ke acara saya ada sedikit spontanitas di luar kesadaran ya ada saya mengeluarkan kata-kata yang kurang baik,” jelas dia. 

    Dalam video itu, Hercules juga meminta kepada media agar tidak memperpanjang masalah ini. 

    “Saya pribadi mohon kepada teman-teman media, tidak usah terlalu diperpanjang berita ini,” jelas Hercules. 

    Selain itu, Hercules juga meminta maaf kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Singgung Publikasi Standar Pelayanan Minimal, Anggota Komisi V DPR Soroti Badan Pengatur Jalan Tol – Halaman all

    Singgung Publikasi Standar Pelayanan Minimal, Anggota Komisi V DPR Soroti Badan Pengatur Jalan Tol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), Sofwan Dedy Ardyanto mengungkap adanya dugaan pelanggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

    Ia menduga ada upaya menutup-nutupi informasi publik terkait evaluasi SPM.

    “Sejak RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan BPJT pada tanggal 19 Februari 2025, saya sudah membaca gelagat ada yang tidak beres dengan tata kelola jalan tol,” kata Sofwan Dedy Ardyanto, Sabtu (3/5/2025).

    Dugaan Sofwan muncul dari temuan bahwa BPJT tidak mengunggah hasil evaluasi SPM Jalan Tol ke laman resmi mereka.

    Padahal Pasal 51A ayat (6) UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan menyatakan bahwa hasil evaluasi SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan informasi publik.

    Dalam RDP pada bulan Februari lalu, Sofwan menyatakan dirinya bahkan menunjukkan langsung kepada pihak BPJT dan BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) bahwa laman evaluasi di situs BPJT kosong.

    “Website BPJT yang memuat halaman hasil evaluasi SPM tersebut kosong. Tidak ada satupun dokumen hasil evaluasi SPM yang di-upload,” tuturnya.

    “Padahal UU dan PP menyatakan dokumen tersebut merupakan informasi publik, yang bisa diakses oleh siapapun,” lanjut Sofwan.

    Sepekan dari RDP bersama Komisi V DPR itu, website BUJT disebut malah tidak bisa diakses hingga saat ini.

    Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada perwakilan BPJT yang hadir dalam kegiatan kunjungan spesifik Komisi V DPR ke Tol Ciawi Bogor pada 27 Februari 2025, Sofwan menilai, jawabannya kurang memuaskan.

    “Sangat tidak masuk akal, pegawai BPJT menjawab bahwa website mereka terpaksa tidak dapat diakses untuk sementara karena alasan efisiesi anggaran,” ungkapnya.

    Dua bulan kemudian, menurut Sofwan, halaman website BPJT masih tidak bisa diakses.

    Hal itu turut disinggungnya dalam forum Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pada 30 April 2025.

    “Pak Menteri, apakah sesulit itu mengaktifkan website resmi BPJT. Atau jangan-jangan ada kecurangan yang disembunyikan? Saya ingatkan bahwa ini sudah melanggar UU dan PP, karena menutup akses informasi publik terhadap hasil evaluasi SPM jalan tol,” kata Sofwan kepada Menteri PU dalam rapat kerja tersebut.

    Jika mengacu pada PP Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, dijelaskan Sofwan, pemenuhan SPM menjadi pertimbangan penting bagi Pemerintah melalui Kementerian PU untuk menyetujui usulan kenaikan tarif dari para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

    Bahkan dalam Pasal 64 PP 23/2024 itu disebutkan setiap Badan Usaha yang tidak memenuhi SPM Jalan Tol akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penundaan penyesuaian tarif, denda administratif, dan/atau pembatalan perjanjian pengusahaan tol.

    Untuk diketahui, BUJT mempunyai hak untuk mendapatkan kenaikan tarif setiap dua tahun sekali. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 48 ayat (3) dan (4) UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan.

    Melalui regulasi tersebut, evaluasi kenaikan tarif jalan tol mempertimbangkan dua aspek, yaitu pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan SPM jalan tol.

    “Sebagai Anggota Komisi V DPR, kami punya fungsi pengawasan untuk mengawasi apakah tarif jalan tol yang sudah naik dan akan naik, sudah memenuhi syarat SPM atau belum? Bagaimana mau mengawasi, untuk mengakses dokumennya saja sulit,” tukas Sofwan.

    Oleh karena itu, Sofwan mendukung keputusan Komisi V DPR yang akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Jalan Tol dan berharap Panja dapat mengusut tuntas dugaan yang ada.

    “Kita akan mainkan jurus detektif parlemen. Saya akan kejar terus urusan ini sampai tuntas,” ujarnya.

    “Di sana ada hak rakyat, hak masyarakat untuk mendapatkan layanan jalan tol sesuai amanat undang-undang. Ingat ada uang rakyat di sana, duit rakyat juga ada yang dipakai buat bangun jalan tol,” kata Sofwan.

     

  • Tren Gaya Hidup Sehat Kian Digemari, BRI Berdayakan UMKM Manfaatkan Peluang di Industri Gula Aren  – Halaman all

    Tren Gaya Hidup Sehat Kian Digemari, BRI Berdayakan UMKM Manfaatkan Peluang di Industri Gula Aren  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Saat ini gaya hidup sehat semakin menjadi tren di masyarakat, mendorong permintaan terhadap produk pangan alami yang lebih sehat. Salah satu produk yang tengah diminati adalah gula aren, yang dikenal memiliki indeks glikemik lebih rendah dibandingkan gula pasir biasa.

    PT Tangkal Kawung Indojaya, salah satu UMKM produsen gula aren asal Kelurahan Trondol, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten hadir dengan merek dagang Tangkal Kawung. Perusahaan ini menawarkan gula aren dalam dua varian, yaitu bubuk dan cair, untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam.

    “Kami telah memproduksi gula aren sejak 2018 dalam dua bentuk, yakni bubuk dan cair. Saat ini, kami sedang memperkenalkan varian cair yang memiliki cita rasa lebih manis dengan kadar gula lebih rendah dibandingkan versi bubuk,” ujar Director PT Tangkal Kawung Indojaya, Adhe Shafitri ST MT, dalam sesi wawancara pada 9 Januari 2025 di ajang tersebut.

    Adhe menjelaskan bahwa perbedaan utama antara gula aren bubuk dan cair terletak pada rasa dan kadar gula.

    “Gula aren bubuk memiliki kadar gula yang lebih tinggi, tetapi rasa manisnya lebih ringan. Sementara itu, gula aren cair menawarkan rasa manis yang lebih kuat dengan kadar gula yang lebih rendah,” jelasnya.

    Tangkal Kawung menyediakan beragam pilihan kemasan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Varian bubuk tersedia dalam kemasan 500 gram dan 5 kg, sedangkan varian cair hadir dalam kemasan 250 ml, 750 ml, 1 liter, dan 5 liter. Untuk konsumsi harian, banyak pelanggan memilih kemasan 250 ml yang dibanderol seharga Rp25 ribu hingga Rp30 ribu. Sementara itu, kemasan besar banyak diminati oleh pelaku bisnis seperti coffee shop, bakery, dan toko cookies.

    Selain menyasar pasar ritel, Tangkal Kawung juga berfokus pada segmen B2B dengan menjalin kerja sama bersama pemilik kedai kopi dan toko roti. “Kami berharap dapat memperluas kerja sama dengan para pelaku usaha di industri F&B yang juga hadir di BRI UMKM EXPO(RT) 2025,” ujar Adhe.

    Lebih lanjut, Tangkal Kawung juga tengah mempersiapkan langkah ekspansi ke pasar internasional. Saat ini, perusahaan membidik Korea Selatan sebagai target ekspor utama. “Kami melihat peluang di Korea cukup besar, terutama karena regulasi impornya lebih fleksibel dibandingkan Uni Eropa dan Amerika,” tambahnya.

    Di pasar domestik, Tangkal Kawung telah memiliki pelanggan setia dari berbagai daerah, termasuk Aceh, Lampung, dan Surabaya. Melalui partisipasi dalam BRI UMKM EXPO(RT) 2025, perusahaan berharap dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan brand awareness, serta menjalin kemitraan strategis dengan pelaku bisnis lainnya.

    Selain tersedia secara offline di berbagai mitra usaha, produk Tangkal Kawung juga dapat dibeli melalui platform e-commerce seperti Tokopedia, Blibli, dan Shopee. Saat ini, omzet perusahaan berkisar antara Rp20 juta hingga Rp25 juta per bulan, dengan potensi pertumbuhan yang terus meningkat seiring dengan tren gaya hidup sehat di masyarakat.

    Pada kesempatan terpisah, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi berkelanjutan BRI dalam mendorong UMKM Indonesia untuk terus bertumbuh dan menjadi pemain global.

    “Kisah sukses dari Tangkal Kawung merupakan bentuk dukungan nyata BRI untuk mendorong pengusaha UMKM go global yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekspor produk lokal,” ujar Hendy.

    Untuk diketahui, gelaran BRI UMKM EXPO(RT) 2025 menjadi salah satu wujud komitmen BRI dalam mendorong lebih banyak UMKM binaan BRI untuk go international. Acara yang berlangsung pada 30 Januari-2 Februari 2025 lalu di ICE BSD City ini sukses dihadiri oleh lebih dari 69 ribu pengunjung, serta mencatatkan transaksi lebih dari Rp40 miliar dan realisasi kontrak ekspor mencapai US$90,6 juta atau sekitar Rp1,5 triliun.

  • Tak Hanya Bali, Pulau Jawa dan Sumatera Pernah Terjadi Blackout, Jokowi Sampai Marah di Kantor PLN – Halaman all

    Tak Hanya Bali, Pulau Jawa dan Sumatera Pernah Terjadi Blackout, Jokowi Sampai Marah di Kantor PLN – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Listrik padam secara massal atau blackout di Bali pada Jumat (2/5/2025) sore, bukan merupakan peristiwa yang pertama kali di Indonesia.

    Blackout pernah terjadi di Pulau Jawa dan Sumatera, bahkan Joko Widodo (Jokowi) saat menjabat sebagai Presiden RI pernah marah-marah di kantor PLN pusat, Jakarta.

    Adapun blackout di Bali setidaknya berlangsung selama 11 jam, di mana aliran listrik baru kembali ke seluruh pelanggan di Bali pada pukul 03.30 WITA pada Sabtu (3/5/2025).

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkap penyebab gangguan yang terjadi di wilayah Bali bukan merupakan serangan siber.

    “Secara teknis, indikasi gangguan terpantau terjadi pada sistem penyaluran kabel laut, namun kepastian penyebabnya masih terus ditelusuri dan bukan akibat dari serangan siber atau yang lainnya,” tutur Darmawan dalam keterangan resmi, Sabtu (3/5/2025).

    Berikut catatan peristiwa blackout:

    Listrik Padam Kawasan Jawa-Bali pada 1997

    Pada 13 April 1997, terjadi pemadaman listrik hampir di seluruh wilayah Pulau Jawa dan Bali. 

    Saat itu, blackout terjadi sekitar pukul 10.15 WIB dan berlangsung selama tiga jam. 

    Setelah listrik menyala, pemadaman kembali terjadi selama kurang lebih tiga jam pada pukul 17.00 WIB. 

    Saat itu, pasokan listrik ke Jawa dan Bali terhambat karena adanya gangguan pada saluran tegangan ekstra tinggi di PLTU Suralaya. 

    Akibat dari peristiwa tersebut, lampu lalu lintas tidak berfungsi dan menimbulkan kemacetan panjang. 

    Aktivitas di pusat perbelanjaan juga terhenti karena tidak adanya listrik menyebabkan fasilitas-fasilitas tidak bisa beroperasi. 

    Pemutusan Aliran Listrik di Jakarta dan Sekitarnya pada 2002 

    Mengutip dari Kompas.com, pemadaman aliran listrik berlangsung selama dua hari sejak tanggal 12-13 September 2002. 

    Putusnya aliran listrik terjadi akibat hubungan pendek di Gardu Induk Tegangan Ekstra (GITET) Cibinong sehingga transmisi ke arah Bekasi, Cawang, dan Gandul rusak. 

    Layanan publik seperti Kereta Rel Listrik (KRL) arah Tangerang, Bogor, dan Bekasi terganggu akibat pemadaman ini. 

    Selain layanan publik, PLN juga mencabut power supply yang digunakan Base Transceiver Station (BTS) dan Base Station Control (BSC) Jabodetabek, sehingga menimbulkan hambatan dalam layanan seluler. 

    Penggunaan lilin selama blackout yang terjadi di tahun 2002 memicu kebakaran di 13 lokasi di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Pada proses pemadaman, dua orang meninggal dunia.  

    Listrik Padam di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat 

    Pemadaman di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat yang terjadi pada Minggu (4/8/2019) berlangsung selama kurang lebih 8-18 jam. 

    Padamnya listrik disebabkan oleh gangguan pada transmisi SUTET 500kV PLN di Jawa Barat.  

    Kerugian dari pemadaman ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Aktivitas industri seperti konveksi, transportasi online, dan SPBU terkena imbas besar dari peristiwa ini. 

    Selain itu, pelayanan publik seperti MRT, commuter line, ATM, dan pintu tol juga turut dirugikan. 

    Hingga Senin (5/8/2019), sejumlah lokasi di kawasan Jakarta dan sekitarnya kembali mengalami pemadaman listrik. 

    Selama peristiwa ini berlangsung, pihak PLN tidak memberi kejelasan mengenai kapan listrik akan kembali menyala. 

    Atas peristiwa blackout pada akhir pekan, Jokowi pada esoknya Senin (5/8/2019) mendatangi kantor pusat PT PLN untuk mendapat penjelasan langsung dari jajaran direksi. 

    Saat itu, ia didampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian. 

    Jokowi dan rombongan langsung masuk ke dalam salah satu ruangan. Di sana sudah ada jajaran direksi PLN. 

    “Pagi hari ini saya datang ke PLN. Pertama saya ingin mendengar langsung peristiwa pemadaman total minggu kemarin,” kata Jokowi dikutip dari Kompas.com.

    Jokowi mengaku heran saat PLN terlihat tidak dapat berbuat banyak saat listrik padam. Padahal, PLN terbilang sebuah perusahaan besar. 

    Ia juga mengingatkan peristiwa padamnya listrik seperti ini juga pernah terjadi pada 2002 lalu di Jawa dan Bali. Mestinya itu bisa jadi pelajaran bersama. 

    “Dengan manajemen besar tentu saja ada contingency plan, backup plan (rencana cadangan). Pertanyaan saya, kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan baik,” kata Jokowi. 

    Jokowi menyebut, pemadaman listrik ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN, tapi juga merugikan masyarakat. 

    Setelah itu, Jokowi langsung memberi kesempatan Direksi PLN untuk berbicara dan memberi penjelasan. 

    “Tolong disampaikan yang simpel-simpel saja. Kemudian kalau ada hal yang kurang ya blak blakan saja. Sehingga bisa diselesaikan dan tidak terjadi lagi untuk masa masa yang akan datang,” kata Jokowi.

    Blackout di Pulau Sumatera

    Blackout di Pulau Sumatera terjadi pada Senin (3/6/2024), di mana warga Aceh hingga Lampung merasakan gangguan pasokan listrik.

    Sejumlah pelanggan, terutama di Banda Aceh dan Aceh Besar mengeluhkan listrik padam yang berkepanjangan, bisa sampai 3 jam lebih.

    Bahkan hingga Selasa (4/6/2024) siang, masalah suplai listrik di Aceh juga belum selesai.

    Sejumlah pelanggan di beberapa desa masih mengalami pemadaman listrik berkepanjangan.

    Seorang warga di Limpok Aceh Besar, Ica mengaku listrik di rumahnya sudah padam sejak pukul 10:00 WIB, Selasa (4/6/2024).

    “Sudah dari jam 10 tadi, sampai sekarang belum hidup” ujarnya, saat ditanya Serambinews.com pukul 13:30 WIB.

    Dampak pemadaman listrik di Sumatera Selatan (Sumsel) turut berimbas pada aktivitas masyarakat tak terkecuali moda transportasi LRT Palembang, Selasa (4/6/2024).  

    Operasional LRT di Palembang terhenti total karena third Rail off/mati dampak dari gangguan listrik tersebut. 

    Akibatnya, penumpang yang terjebak dalam perjalanan LRT tidak dapat melanjutkan perjalanannya dan dievakuasi melalui walkway.
     
    “Namun sebelum dilakukan evakuasi, petugas kami telah memastikan kondisi power sistem di jalur sudah aman atau safety, dan ada petugas kami yang memandu proses tersebut, ” kata Manager Humas PTKAI Divre III Palembang Aida Suryanti, dikutip dari TribunSumsel.

    PLN Lampung membenarkan terjadi pemadaman listrik hampir di seluruh wilayah di Sumatera pada saat itu.

    Asisten Manager Komunikasi PT PLN UID Lampung, Darma Saputra mengatakan, pihaknya membenarkan adanya pemadaman listrik sejak beberapa jam lalu.

    “Benar padam listrik sebagian Sumatera, saat ini sedang ditangani petugas,” kata Asisten Manager Komunikasi PT PLN (Persero) UID Lampung Darma Saputra saat dihubungi Tribun Lampung, Selasa (4/8/2024).

    Ia mengatakan, padam listrik tersebut sehubungan dengan gangguan transmisi SUTT 275kV Lubuk Linggau – Lahat.

    Ia mengatakan, padam listrik tersebut bukan hanya di Provinsi Lampung saja, tetapi hampir sebagian Sumatera mengalami pemadaman listrik.

    “Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan gangguan tersebut,” kata Darma.

    “Terkait informasi kelistrikan di Lampung kami sampaikan kepada pelanggan PLN yang terhormat kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” kata Darma.

     

     

     

  • Momen Prabowo Tegur Pejabat tentang Sekolah Rusak: Jangan Korupsi dengan Segala Akal! – Halaman all

    Momen Prabowo Tegur Pejabat tentang Sekolah Rusak: Jangan Korupsi dengan Segala Akal! – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR – Presiden RI Prabowo Subianto memberi teguran terbuka kepada para pejabat yang bertanggungjawab di sektor pendidikan dalam pidato peringatan Hari Pendidikan Nasional di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Kamis (2/5). 

    Ia menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam mengelola anggaran pendidikan yang nilainya besar, namun belum sepenuhnya berdampak nyata di lapangan.

    “Mari kita waspada, mari kita jujur kepada diri kita sendiri: apakah anggaran pendidikan yang begitu besar sudah bertahun-tahun, apakah sampai kepada alamat yang ditujukan?”

    Prabowo menyoroti masih banyaknya sekolah dengan fasilitas yang sangat minim, padahal anggaran pendidikan telah dialokasikan secara signifikan dalam APBN. Ia bahkan menyebut langsung kondisi yang tidak masuk akal ia temukan di sejumlah sekolah.

    “Padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada. Bagaimana bisa suatu sekolah toiletnya hanya satu? Bagaimana bisa?”

    Prabowo menyampaikan bahwa meskipun pemerintah pusat sudah menetapkan anggaran hampir Rp17 triliun untuk perbaikan sekolah, jumlah itu baru bisa mencakup sekitar 11.000 sekolah—jauh dari total 330.000 sekolah yang ada di seluruh Indonesia.

    “Saya memang menetapkan anggaran, saya kira cukup besar untuk perbaikan sekolah-sekolah, tapi tidak cukup. Berapa? Hampir Rp17 triliun. Tapi cukup mungkin hanya untuk 11.000 sekolah. Ini tidak cukup. Sekolah seluruh Indonesia adalah 330.000 sekolah.”

    Karena itu, Prabowo menyerukan tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah daerah, untuk memastikan dana benar-benar digunakan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan.

    “Ini saya ingatkan, tanggung jawab dari pemda—wali kota, bupati, gubernur—bersama-sama.”

    Ia menambahkan bahwa kunci keberhasilan pendidikan bukan hanya soal dana, tetapi juga tata kelola yang bersih dan berorientasi pada rakyat.

    “Terus-menerus saya imbau jajaran pemerintah, para pejabat, para birokrat. Saya imbau terus: berbuatlah yang terbaik untuk rakyat. Para pejabat, para birokrat diangkat, dibiayai oleh negara, digaji oleh negara. Hendaknya anggaran untuk rakyat, untuk pelayanan rakyat, hendaknya jangan diselewengkan. Jangan dikorupsi dengan segala akal.”

    Prabowo menegaskan bahwa pendidikan adalah penentu masa depan bangsa. Jika pengelolaannya dilakukan dengan manajemen yang akal sehat dan berlandaskan niat untuk rakyat, maka semua sekolah di Indonesia bisa diperbaiki.

    “Kalau kita melaksanakan pengelolaan, manajemen yang baik, manajemen yang akal sehat, bahwa setiap dana akan dikelola dan digunakan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat, saya berpikir bisa memperbaiki semua sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Itu sasaran kita.”

    “Kita tidak boleh ketinggalan. Kita negara yang kaya. Tidak pantas kekayaan kita tidak kita jaga. Kita jadi bangsa bodoh kalau tidak bisa menjaga kekayaan kita dengan keberanian kita untuk menguasai kekayaan kita sendiri, untuk memberi seluruh rakyat Indonesia. Ini perjuangan saya dan pemerintah saya.”

  • Sosok Dani Nur Adiningrat, Pencetus Daerah Istimewa Surakarta, Punya Peran Penting di Keraton – Halaman all

    Sosok Dani Nur Adiningrat, Pencetus Daerah Istimewa Surakarta, Punya Peran Penting di Keraton – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Isu mengenai pembentukan Daerah Istimewa Surakarta terus berhembus kencang hingga saat ini.

    Daerah Istimewa pada dasarnya memiliki sistem pemerintahan yang turun-temurun dengan menghargai asal usul aturan dari daerah tersebut.

    Adapun isu mengenai pembentukan Daerah Istimewa Surakarta ini telah digagas oleh seseorang yang bernama Dani Nur Adiningrat.

    Lantas, siapakah sosok Dani Nur Adiningrat? 

    Sosok Dani Nur Adiningrat

    Dani Nur Adiningrat merupakan sosok penting di lingkungan Keraton Surakarta Hadiningrat.

    Karena itulah, ia mendapat gelar Kanjeng Pangeran Aryo (KPA). 

    Gelar Kanjeng Pangeran Aryo yang disandangnya menjadi salah satu gelar tinggi dalam struktur adat dan pemerintahan keraton.

    Di lingkungan Keraton Surakarta Hadiningrat, Dani memegang peranan sebagai Pengageng Sasana Wilapa.

    Pengageng Sasana Wilapa merupakan sebuah jabatan yang mengandung tanggung jawab besar dalam menjaga dan mengelola warisan budaya serta tradisi keraton.

    Dani Nur Adiningrat sendiri dikenal aktif dalam berbagai kegiatan adat dan budaya, termasuk tradisi malam Selikuran yang rutin dilakukan di Keraton Surakarta.

    Ia sering menjadi narasumber dan tokoh sentral dalam pelaksanaan ritual dan tradisi yang menjadi identitas budaya masyarakat Surakarta.

    Selain itu, Dani juga memahami seluk-beluk dan filosofi busana tradisional keraton, yang menandakan kedalamannya dalam bidang budaya dan adat istiadat keraton.

    Sebagaimana diketahui, usulan pembentukan Daerah Istimewa Surakarta menjadi perbincangan hangat masyarakat.

    Usulan tersebut berawal dari pernyataan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, pada 24 April 2025.

    Akmal mengungkapkan bahwa kementeriannya menerima 330 usul pembentukan DOB atau pemekaran, enam usulan daerah istimewa, dan lima usulan daerah khusus.

    “Sampai dengan bulan April 2025, kami mendapat banyak PR (pekerjaan rumah). Ada 42 usulan pembentukan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota.”

    “Ada enam yang meminta daerah istimewa, juga ada lima yang meminta daerah khusus,” ujar Akmal.

    Adapun Daerah Istimewa yang diusulkan dibentuk, antara lain berada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Riau, masing-masing satu daerah istimewa.

    Lalu, dua usulan pembentukan daerah istimewa berada di Provinsi Sulawesi Tenggara.

    Sementara itu, usulan untuk daerah otonomi khusus datang dari Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Bangkapos.com dengan judul Sosok Dany Nur Adiningrat, Penggagas Solo jadi Daerah Istimewa, Punya Gelar Kanjeng Pangeran Aryo

    (Tribunnews.com/David Adi) (Bangkapos.com/Fitri Wahyuni)

  • 400 Ribu Vial Obat Bius Disalahgunakan, Termasuk untuk Vape & Pelecehan oleh Dokter, Ini Sikap BPOM – Halaman all

    400 Ribu Vial Obat Bius Disalahgunakan, Termasuk untuk Vape & Pelecehan oleh Dokter, Ini Sikap BPOM – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala BPOM RI Taruna Ikrar hari ini, Jumat (2/5/2025) melakukan kunjungan ke Puskesmas Cakung, Jakarta Timur.

    Dalam sidak kali ini, ia bersama jajaran ingin memastikan pelayanan farmasi di puskesmas tersebut sudah sesuai standar.

    Hal ini merespons banyaknya kasus penyalahgunaan obat bius di tanah air, termasuk kasus vape berisi obat keras atau etomidate.

    Taruna menjabarkan, pada tahun 2024 saja tercatat ada 400 ribu vial obat ketamin atau yang awam disebut obat bius atau anestesi yang digunakan tidak tepat atau ilegal oleh masyarakat.

    Kemudian, kasus obat bius yang digunakan oleh dokter PPDS di RSHS Bandung dalam kasus dugaan pelecehan seksual kepada anak pasien.

    “Kami bertekad, karena tidak digunakan sesuai dengan aturan, kami akan mengatur ini lebih ketat lagi, termasuk sanksinya. Sanksinya tentu berpatokan pada 12 tahun penjara dan denda minimal 5 miliar,” ujar dia kepada wartawan.

    Selain memperketat pengawasan obat bius di tempat instalasi kefarmasian, pihaknya juga bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memasukkan ketamin atau obat bius sebagai golongan psikotropika.

    Dengan demikian, hukuman dan sanksi penyalahgunaan obat bius itu bisa menjadi lebih tinggi.

    “Kami atur lebih ketat lagi dan kami masukkan nanti ketamin ini menjadi obat-obat tertentu. Dan kalau dia masuk ke obat-obat tertentu, hukumannya lebih tinggi. Kami ingin tegas,” ujar dia.

    Menyinggung, kasus obat keras yang digunakan dalam rokok elektrik atau vape, Badan POM tengah mencari kemungkinan adanya modus baru penyalahgunaan obat keras itu.

     

  • Airin Rachmi Diany Terpilih Kembali Sebagai Ketua PMI Tangsel 2025-2030, Fokus pada Aksi Kemanusiaan – Halaman all

    Airin Rachmi Diany Terpilih Kembali Sebagai Ketua PMI Tangsel 2025-2030, Fokus pada Aksi Kemanusiaan – Halaman all

    Airin Rachmi Diany terpilih kembali sebagai Ketua PMI Tangsel 2025-2030, fokus pada aksi kemanusiaan dan sinergi dengan pemerintah dan relawan.

    Tayang: Sabtu, 3 Mei 2025 10:02 WIB

    Istimewa

    AIRIN RACHMI DIANY – Airin Rachmi Diany terpilih kembali sebagai Ketua PMI Tangsel 2025-2030, berkomitmen kuat untuk melanjutkan aksi kemanusiaan dan memperkuat peran relawan 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pada Musyawarah Kota (Muskot) VI yang berlangsung pada Jumat (02/05/2025), Airin Rachmi Diany terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua PMI Kota Tangerang Selatan (Tangsel) untuk masa bakti 2025-2030.

    Usai terpilih, Airin menegaskan komitmennya untuk terus memfokuskan PMI Tangsel dalam menjalankan aksi-aksi kemanusiaan yang bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat.

    Airin mengungkapkan bahwa peran relawan dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan sangat penting.

    Menurutnya, relawan adalah ujung tombak yang membawa misi kemanusiaan PMI hingga ke pelosok daerah.

    Ia menekankan bahwa jiwa sosial dan semangat pengabdian adalah kunci bagi setiap relawan untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

    “Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dan seluruh jajaran pengurus PMI Tangsel. Kami akan terus bekerja semangat menjalankan tugas kemanusiaan yang tidak mengenal kata pensiun,” ujar Airin setelah terpilih.

    Lebih lanjut, Airin berharap PMI Tangsel dapat semakin memperkuat sinergi dengan relawan dan pemerintah dalam menjalankan misi kemanusiaan dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan.

    Apa pendapat Anda? Berikan komentar Anda di bawah dan bagikan artikel ini jika Anda menginginkan orang lain untuk membacanya.

    Akses Tribunnnews.com di Google News atau WhatsApp Channel Tribunnews.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Rusia Berjanji Bantu Taliban Melawan ISIS di Afghanistan – Halaman all

    Rusia Berjanji Bantu Taliban Melawan ISIS di Afghanistan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rusia menyatakan kesiapannya membantu Taliban dalam memerangi ISIS-K, cabang ISIS yang berbasis di Afghanistan.

    Hal ini disampaikan oleh utusan khusus Presiden Vladimir Putin kepada media pemerintah pada Jumat (2/5/2025).

    Zamir Kabulov, perwakilan khusus Presiden Putin, mengatakan kepada kantor berita RIA Novosti bahwa Kremlin menghargai upaya otoritas Taliban dalam memerangi ISIS-K.

    “Kelompok ini, yang menganut ideologi jihad global ultra-radikal, adalah musuh bersama bagi Rusia dan Afghanistan,” ujarnya.

    “Kami akan memberikan setiap bantuan yang memungkinkan kepada otoritas negara ini melalui struktur khusus.”

    ISIS-K sebelumnya mengaku bertanggung jawab atas serangan di sebuah konser di Moskow pada Maret 2024 yang menewaskan 145 orang.

    Dalam beberapa bulan setelahnya, Putin mulai menyebut Taliban sebagai “sekutu” Rusia dalam perang melawan terorisme.

    Rusia terus menjalin hubungan dengan Taliban sejak kelompok itu kembali berkuasa pada 2021, menyusul penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan.

    Pada 17 April lalu, Mahkamah Agung Rusia secara resmi menghapus Taliban dari daftar organisasi teroris, status yang telah disandang sejak 2003.

    Meskipun langkah tersebut belum mencapai pengakuan resmi terhadap pemerintahan Taliban, hal ini mencerminkan pergeseran kebijakan Kremlin ke arah aliansi regional baru, terutama setelah invasi Rusia ke Ukraina membuat hubungan dengan mitra tradisional memburuk, menurut Moscow Times.

    Sejumlah pejabat Rusia juga menyerukan kepada negara-negara Barat untuk mencabut sanksi terhadap Taliban.

    Pada 1980-an, Uni Soviet pernah terlibat dalam perang selama satu dekade di Afghanistan—konflik yang kemudian melahirkan kelompok pejuang mujahidin, banyak di antaranya menjadi bagian dari Taliban.

    Para sejarawan sering menyebut konflik ini sebagai salah satu faktor yang mempercepat runtuhnya Uni Soviet.

    Hak-Hak Perempuan Afghanistan di Bawah Pemerintahan Taliban

    Sementara itu, sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021, hak-hak perempuan terus ditekan dan dibatasi.

    Hal ini diungkap dalam laporan terbaru UNAMA (Misi Bantuan PBB untuk Afghanistan) yang dirilis pada 1 Mei 2025.

    UNAMA, yang memiliki mandat untuk memantau hak asasi manusia, melaporkan sejumlah pelanggaran, termasuk hukuman cambuk di depan umum, penyempitan ruang sipil, serta kekerasan terhadap mantan pejabat pemerintahan.

    Pejabat Taliban dilaporkan telah menutup salon-salon kecantikan yang dikelola perempuan dari rumah mereka, serta menutup stasiun radio khusus perempuan di beberapa provinsi.

    Di Kandahar, inspektur de facto meminta pemilik toko melaporkan perempuan yang datang tanpa pendamping laki-laki (mahram) dan menolak melayani mereka.

    Di salah satu rumah sakit, otoritas memerintahkan tenaga medis untuk tidak memberikan perawatan kepada pasien perempuan yang datang tanpa wali.

    Selain itu, Taliban juga meningkatkan penegakan pembatasan terhadap media, memberlakukan hukuman fisik, dan menindak kebebasan beragama serta pendidikan ulang.

    Selama periode pelaporan, lebih dari 180 orang — termasuk perempuan dewasa dan anak perempuan — dicambuk di depan umum karena pelanggaran seperti perzinahan dan praktik homoseksualitas.

    Hukuman ini dilakukan di hadapan pejabat Taliban.

    Meski laporan UNAMA menyajikan bukti pelanggaran terhadap norma internasional dan hak asasi manusia, pejabat Taliban menolak tudingan tersebut.

    “Menjaga martabat, kehormatan, dan hak-hak perempuan berdasarkan Syariah tetap menjadi prioritas utama Emirat Islam,” tulis juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, dalam unggahan media sosialnya pada 8 Maret, bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional.

    “Semua hak dasar yang diberikan kepada perempuan Afghanistan telah dilindungi sesuai hukum Syariah Islam, serta dalam kerangka budaya dan adat masyarakat Afghanistan,” tambahnya.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)