Author: Tribunnews.com

Gebrakan Baru Donald Trump: Pangkas Anggaran AS di tahun 2026 Demi Perkuat Sektor Pertahanan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali mengusulkan kebijakan yang kontroversial dengan memangkas anggaran federal secara signifikan untuk tahun fiskal 2026.

Pemangkasan anggaran ini menargetkan anggaran mencapai 163 miliar dollar AS, atau sekitar Rp2.684 triliun.

Berdasarkan laporan dari New York Post, pemangkasan yang dilakukan oleh Trump menyasar berbagai institusi dan program, termasuk:

Trump mengusulkan pemotongan anggaran yang berjumlah total 163 miliar dollar AS, yang merupakan pengurangan sebesar 22,6 persen dari tingkat saat ini.

Kenapa Pemangkasan Anggaran Diperlukan?

Alasan utama di balik pemangkasan besar-besaran ini adalah untuk mengalihkan dana ke sektor pertahanan.

Menurut Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB), proposal ini mencerminkan lonjakan hampir 65 persen dalam pengeluaran untuk keamanan dalam negeri.

Trump percaya bahwa memperkuat kekuatan militer adalah cara paling jelas untuk menunjukkan dominasi Amerika di dunia.

Dengan demikian, penguatan angkatan bersenjata dan keamanan perbatasan menjadi fokus utama.

Siapa yang Akan Terdampak oleh Pemangkasan Ini?

Pemangkasan anggaran direncanakan dilakukan secara bertahap.

Beberapa lembaga yang akan terdampak secara langsung meliputi:

– Internal Revenue Service (IRS):

Diperkirakan akan kehilangan lebih dari 2 miliar dollar AS.

– Kementerian Luar Negeri:

Akan mengalami pemotongan hingga 50 miliar dollar AS.

– Kementerian Pendidikan:

Anggaran akan dipotong sekitar 15 persen.

– Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan:

Pemangkasan mencapai 50 persen.

– National Institutes of Health (NIH) dan Centers for Disease Control and Prevention (CDC):

Akan dipangkas lebih dari 40 persen.

– NASA dan lembaga penegak hukum federal seperti FBI dan ATF:

Juga tidak luput dari pemotongan.

Trump melihat langkah ini sebagai upaya untuk menyeimbangkan anggaran sambil tetap membiayai proyek-proyek pertahanan besar.

Bagaimana Respons Terhadap Rencana Pemangkasan Ini?

Meski pemangkasan anggaran yang dikenal dengan sebutan “skinny bujet” ini masih berupa kerangka awal dan harus disetujui oleh Kongres, rencana tersebut telah memicu kritik dari berbagai pihak.

Banyak yang menganggap bahwa pemotongan anggaran ini akan merugikan warga biasa, terutama keluarga kelas menengah dan pekerja.

Salah satu penentang yang vokal terhadap kebijakan ini adalah Senator Susan Collins dari Maine.

Respons negatif ini menunjukkan bahwa isu ini masih menjadi perdebatan yang hangat di kalangan rakyat Amerika.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

03/05/2025 17:39
Pencabutan Pajak Harvard: Kontroversi di Balik Kebijakan Trump – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, baru-baru ini mengumumkan rencananya untuk mencabut status bebas pajak Universitas Harvard, institusi pendidikan tertua di AS.

Keputusan ini terungkap pada tanggal 3 Mei 2025 setelah Harvard menolak tuntutan dari pemerintah terkait penanganan demonstrasi pro-Palestina.

Dalam unggahan di media sosialnya, Trump menegaskan, “Kami akan mencabut Status Bebas Pajak Harvard. Itulah yang pantas mereka dapatkan,” seperti yang dikutip dari CNN International.

Apa yang Mendorong Pencabutan Status Pajak?

Pencabutan status bebas pajak dari institusi pendidikan tinggi adalah tindakan yang sangat jarang terjadi.

Internal Revenue Service (IRS) sendiri hanya pernah mencabut status tersebut terhadap Universitas Bob Jones karena kebijakan diskriminatifnya.

Ketika pemerintahan Trump melaporkan Harvard kepada IRS untuk penyelidikan, hal ini menjadi langkah yang tidak biasa dan kontroversial.

Pencabutan status pajak ini akan membawa dampak besar bagi Harvard.

Universitas tersebut selama ini menikmati status bebas pajak sebagai lembaga nonprofit, tetapi kini harus membayar pajak atas sebagian dari pendapatannya, termasuk dari dana abadi yang mencapai lebih dari 50 miliar dollar AS serta investasi dan properti.

Harvard bisa menghadapi beban pajak yang mencapai ratusan juta dollar per tahun.

Selain itu, pencabutan ini berpotensi untuk meningkatkan biaya kuliah serta mengurangi dana beasiswa dan bantuan keuangan.

Bagaimana Respons Harvard terhadap Ancaman Trump?

Merespons ancaman ini, Presiden Universitas Harvard Alan Garber menekankan bahwa tindakan pencabutan status pajak itu sangat melanggar hukum.

Dalam sebuah wawancara dengan The Wall Street Journal, Garber menyatakan, “Tindakan itu sangat ilegal kecuali ada beberapa alasan yang belum kami ketahui yang dapat membenarkan tindakan dramatis ini.”

Dia menambahkan bahwa pencabutan tersebut akan mengganggu pendidikan dan penelitian di Harvard, yang dapat mengakibatkan berkurangnya bantuan keuangan bagi mahasiswa serta mengancam program penelitian medis penting.

Sementara itu, Senator Demokrat Ed Markey dari Massachusetts juga mengecam tindakan Trump.

Ia menyebutkan bahwa langkah tersebut merupakan usaha untuk memaksa Harvard mengikuti ideologi tertentu dan menyebut tindakan ini sebagai inkonstitusional.

Apa yang Memicu Ketegangan Ini?

Konflik ini mulai memanas setelah pemerintah AS membekukan dana federal sebesar 22 miliar dollar AS untuk Harvard pada tanggal 14 April.

Pemerintah beralasan bahwa tindakan tersebut diambil karena Harvard dianggap gagal mengendalikan antisemitisme, yang mereka anggap ditoleransi melalui demonstrasi pro-Palestina.

Selain itu, pemerintah juga menilai bahwa Harvard tidak mematuhi perintah untuk menutup program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.

Meskipun demikian, Harvard menolak untuk tunduk pada tekanan pemerintah.

Sebagai respons atas penolakan Harvard, pemerintah mengumumkan pembekuan dana hibah dan meminta universitas tersebut untuk melakukan audit internal serta meninjau kebijakan disiplin dan proses perekrutan mahasiswa.

Situasi ini menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintahan yang agresif dapat mempengaruhi institusi pendidikan tinggi dan kebebasan akademik.

Ancaman pencabutan status bebas pajak Harvard telah menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap pendidikan, penelitian, dan akses ke peluang bagi mahasiswa.

Keputusan ini tidak hanya mempengaruhi Harvard, tetapi juga menjadi sinyal bagi universitas-universitas lain di seluruh negeri mengenai potensi intervensi pemerintah dalam urusan akademik.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

03/05/2025 17:32
Hardiknas 2025, Anak Disabilitas di Jakarta Masih Kesulitan dapat Akses Pendidikan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR REBO – Akses pendidikan bagi para penyandang disabilitas masih menjadi masalah yang belum terselesaikan pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025.

Hingga kini anak penyandang disabilitas masih kesulitan mendapat akses pendidikan, termasuk pada sekolah inklusi yang digadang-gadang mewujudkan kesetaraan dan keadilan.

Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) DPC Jakarta Timur, Mulyawan mengatakan banyak anak penyandang disabilitas yang justru tidak mendapatkan hak-haknya di sekolah inklusi.

“Apa yang digembar-gemborkan pemerintah bahwa pendidikan inklusi untuk disabilitas itu belum maksimal. Masih banyak kekurangan-kekurangan,” kata Mulyawan, Sabtu (3/5/2025).

Dia mencontohkan kasus seorang anak penyandang disabilitas yang menjadi murid pada sebuah SDN di DKI Jakarta tidak mendapatkan pendampingan khusus dari guru di sekolah.

Anak penyandang disabilitas tunanetra tersebut harus mengikuti pembelajaran menulis dan membaca sebagaimana anak-anak non disabilitas, sementara kondisinya tak memungkinkan.

Guru yang disediakan pada sekolah inklusi pun belum memahami dan memiliki kompetensi untuk membimbing penyandang disabilitas sesuai dengan ragam kebutuhannya.

“Contoh salah satu SDN (inklusi) di Jakarta, ketika (anak disabilitas tunanetra) masuk tidak disiapkan pendampingan. Tunanetra harus mengikuti pembelajaran yang sudah berjalan,” ujarnya.

Mulyawan menuturkan bila sekolah inklusi benar menjunjung kesetaraan dan keadilan, maka sepatutnya terdapat guru yang memahami dan memiliki kompetensi membimbing anak disabilitas.

Pasalnya penyandang disabilitas memiliki ragam kebutuhan berbeda, sehingga pemerintah patut memperhatikan kebutuhan masing-masing anak tunanetra, tunarungu, tunadaksa.

Selain ketersediaan guru yang memahami dan memiliki kompetensi membimbing disabilitas, Pertuni DPC Jakarta Timur juga menyayangkan minimnya jumlah sekolah inklusi di DKI Jakarta.

“Masih kurang, belum begitu banyak. Karena belum semua sekolah di Jakarta menerima inklusi. Kondisi bangunan sekolah inklusi juga tidak akses, apalagi untuk tunadaksa,” tuturnya.

Sejumlah sekolah inklusi yang konstruksi gedungnya bertingkat justru tidak menyediakan akses memadai bagi penyandang disabilitas tunadaksa, khususnya pengguna kursi roda.

Kondisi gedung sekolah yang sulit diakses ini tidak sejalan dengan Hardiknas 2025 yang mengusung tema ‘Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua’.

Sehingga Pertuni DPC Jakarta Timur berharap pemerintah dapat mengakomodir hak anak-anak penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan sesuai ragam kebutuhannya.

“Fasilitas gedung itu harus dipenuhi. Kalau untuk sekolah bertingkat harus ada jalan khusus untuk tunadaksa. Siapkan juga guru-guru pendamping untuk berbagai disabilitas,” lanjut Mulyawan.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

03/05/2025 17:31
Putuskan Mundur Jadi Mediator, Bentuk Kekecewaan Trump dalam Konflik Rusia-Ukraina – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengambil keputusan penting untuk menarik diri dari peran mediator dalam perundingan damai antara Rusia dan Ukraina, sABTU (3/5/2025).

Keputusan ini diambil setelah serangkaian upaya yang dilakukan oleh AS tidak menunjukkan hasil yang signifikan.

Mari kita eksplor lebih dalam mengenai alasan mundurnya Trump dan dampaknya terhadap konflik ini.

Apa yang Menjadi Penyebab Mundurnya Trump sebagai Mediator?

Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, Trump mengalami frustrasi akibat kegagalan berkelanjutan dalam mediasi yang dijalankan.

termasuk negosiasi gencatan senjata yang direncanakan selama 30 hari.

“Kini giliran kedua pihak Rusia dan Ukraina untuk menyampaikan ide-ide konkrit tentang bagaimana konflik ini akan berakhir,” jelasnya, menegaskan bahwa upaya diplomatik harus datang dari kedua belah pihak.

Trump, yang sebelumnya mengeklaim mampu menyelesaikan konflik ini dalam sehari jika terpilih kembali, merasa kekecewaan yang mendalam ketika upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Sementara itu, Rusia terus menolak proposal damai yang diajukan oleh AS dan tetap mempertahankan wilayah yang telah dicaplok, yang bagi Ukraina merupakan hal yang tidak dapat dinegosiasikan.

Lebih klanjut, selama masa jabatannya Trump memperkenalkan pendekatan non-tradisional dalam diplomasi yang dianggap oleh banyak pihak sebagai terlalu pragmatis dan pro-Rusia.

Banyak negara Eropa dan NATO tidak sepenuhnya mendukung metode yang diterapkan Trump, dan mereka meragukan komitmennya terhadap proses perdamaian yang berkelanjutan dan adil.

Ini semua berkontribusi pada kemunduran negosiasi dan akhirnya, keputusan Trump untuk mundur sebagai mediator.

Apa Dampak dari Keputusan Mundur Trump?

Meski AS mundur dari peran mediator, Trump mengumumkan bahwa mereka akan tetap memberikan dukungan kepada Ukraina.

Sebelum mundurnya sebagai mediator, AS berkomitmen untuk memberikan bantuan sistem pertahanan udara kepada Ukraina.

Wakil Perdana Menteri Ukraina, Yulia Svyrydenko, menyatakan, “Bantuan ini diberikan Trump tepat setelah AS dan Ukraina resmi menandatangani kesepakatan mineral baru.”

Kesepakatan ini menjadi harapan baru bagi Ukraina dalam mendapatkan dukungan pertahanan dari AS, terutama dalam menghadapi agresi Rusia.

Keputusan untuk mundur dari mediasi ini juga memberi dampak signifikan terhadap citra politik Trump.

Sebelumnya, ia mengeklaim sebagai satu-satunya yang bisa mengakhiri perang ini, dan kekecewaannya akan proses negosiasi yang tidak menghasilkan kesepakatan mempermalukan klaim tersebut.

Apa Selanjutnya untuk Konflik Rusia-Ukraina?

Setelah penarikan AS dari posisi mediator, kini berada di tangan Rusia dan Ukraina untuk mencari solusi atas konflik yang berkepanjangan.

Kedua negara diharapkan dapat mengeksplorasi opsi-opsi baru dan merundingkan kesepakatan yang lebih konkret agar konflik ini dapat berakhir.

Keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai kesepakatan selanjutnya akan sangat bergantung pada kemauan kedua belah pihak untuk berkompromi dan mendengarkan satu sama lain.

Keputusan Trump untuk mundur menjadi sinyal penting dalam dinamika internasional dan berpotensi mempengaruhi masa depan konflik ini serta hubungan AS dengan kedua negara tersebut.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

03/05/2025 17:22
Dampak Efisiensi Anggaran: 260.000 PNS AS Terancam – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Lebih dari 260.000 pegawai federal di Amerika Serikat (AS) terpaksa menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pensiun dini sebagai dampak dari kebijakan Presiden Donald Trump.

Dalam laporan terbaru yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS), terungkap bahwa jumlah pegawai federal non-pos di luar layanan pos AS berkurang sebanyak 8.500 orang pada April 2025.

Jika termasuk pegawai Pos AS, total jumlah pegawai sipil federal yang terdampak mencapai 9.000 orang pada bulan yang sama.

Mengapa PHK Terjadi?

Sejak awal tahun 2025, total pengurangan pegawai federal telah mencapai lebih dari 26.000 orang.

Kebijakan ini menjadikan Trump sebagai presiden paling agresif dalam memangkas tenaga kerja federal sejak era Ronald Reagan, yang melakukan pemangkasan sekitar 46.000 pegawai pada awal 1981.

Pengurangan ini dilakukan melalui Departemen Efisiensi Pemerintahan (Department of Government Efficiency – DOGE), yang saat ini dipimpin oleh CEO Tesla, Elon Musk.

Apa Tujuan Dari Kebijakan Pemangkasan Ini?

Trump mengeklaim bahwa DOGE dibentuk untuk memangkas lembaga-lembaga yang dianggap membuang-buang uang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs DOGE, mereka telah memotong dana federal sebesar 160 miliar dollar AS (sekitar Rp 26 kuadriliun) yang dialokasikan kepada berbagai lembaga.

Namun, dampak dari penghematan anggaran ini adalah pengurangan jumlah pegawai yang signifikan.

Banyak lembaga pemerintah terpaksa mengurangi tenaga kerja mereka melalui PHK atau pensiun dini massal.

Bagaimana Dampak Pengangguran di AS?

Meskipun DOGE belum merilis data resmi mengenai jumlah pegawai yang terdampak.

Namun lebih dari 75.000 pegawai federal telah menerima tawaran pensiun dini melalui skema deferred retirement, meskipun secara administratif mereka masih tercatat aktif hingga akhir tahun 2025.

Prediksi dari situs Kalshi memperkirakan bahwa jumlah pegawai federal yang akan dipangkas dapat mencapai 300.000 orang pada akhir 2025, dari total lebih dari 24 juta pegawai yang tercatat pada akhir 2024.

Jika prediksi tersebut menjadi kenyataan, ini akan menjadi pemangkasan terbesar dalam sejarah awal pemerintahan baru AS sejak BLS mulai mencatat data pada tahun 1950.

Pemangkasan ini bahkan akan melampaui rekor 195.000 pegawai yang dipangkas pada tahun pertama Dwight D.

Eisenhower menjabat di 1953.

Apa Reaksi Masyarakat Terhadap Kebijakan ini?

Respon terhadap kebijakan agresif yang dikeluarkan oleh Trump datang dalam bentuk protes besar-besaran.

Ribuan demonstran di seluruh AS menggelar aksi unjuk rasa untuk menentang kebijakan tersebut pada Hari Buruh Internasional, yang jatuh pada 1 Mei 2025.

Aksi tersebut berlangsung tidak hanya di depan Gedung Putih, tetapi juga di Downing Park serta kantor Departemen Tenaga Kerja New York City.

Protes tidak hanya melibatkan masyarakat sipil, tetapi juga mendapat dukungan dari sejumlah politisi progresif seperti Senator Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, dan Ilhan Omar.

Dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan, situasi ini menciptakan tantangan besar bagi pemerintahan AS dan masa depan ketenagakerjaan di negara tersebut.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

03/05/2025 17:18
260.000 PNS AS Terdampak PHK, Dipensiunkan Dini Buntut Efisiensi Anggaran Gagasan Trump – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Lebih dari 260.000 pegawai federal atau PNS di Amerika Serikat (AS) terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dipensiunkan dini buntut kebijakan Presiden Donald Trump.

Hal ini terungkap Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) merilis laporan ketenagakerjaan terbaru.

Dalam laporan itu tercatat bahwa jumlah pegawai federal non-pos di luar layanan pos AS berkurang sebanyak 8.500 orang pada April 2025.

Sementara itu, jika dihitung termasuk pegawai Pos AS, total jumlah pegawai sipil federal menurun sebanyak 9.000 pada April.

Bahkan sejak awal tahun, total pengurangan telah mencapai lebih dari 26.000 orang

Jumlah PHK ini menjadikan Trump sebagai presiden paling agresif dalam memangkas tenaga kerja federal sejak era Ronald Reagan yang memangkas sekitar 46.000 pegawai pada awal 1981, sebagaimana dikutip dari Nypost.

PHK dilakukan Trump lewat melalui Departemen Efisiensi Pemerintahan (Department of Government Efficiency/DOGE) yang kini dipimpin oleh CEO Tesla, Elon Musk.

Trump berdalih diivisi ini dibangun untuk membidik lembaga-lembaga yang dinilai buang-buang uang.

Berdasarkan situs DOGE, mereka setidaknya telah memotong 160 miliar dolar AS atau sekitar Rp2,6 kuadriliun dana federal yang dikucurkan kepada berbagai lembaga.

Namun imbas pemangkasan anggaran ini secara langsung membuat operasional lembaga-lembaga pemerintahan tidak lagi mampu mempertahankan jumlah pegawai yang ada.

Akibatnya, banyak lembaga dipaksa mengurangi tenaga kerja melalui PHK atau pensiun dini massal.

Pengangguran di AS Membludak

Hingga kini, DOGE belum merilis data resmi soal jumlah pegawai yang terdampak.

Akan tetapi lebih dari 75.000 pegawai federal disebut telah menerima tawaran pensiun dini melalui skema deferred retirement (pensiun tangguhan), meski secara administratif mereka masih tercatat aktif hingga akhir tahun.

Situs prediksi online Kalshi memperkirakan bahwa hingga akhir 2025, jumlah pegawai federal yang akan dipangkas bisa mencapai 300.000 orang, dari total lebih dari 2,4 juta pegawai yang tercatat pada akhir 2024 menurut data BLS.

Jika prediksi tersebut terealisasi, pemangkasan ini akan menjadi yang terbesar dalam sejarah awal pemerintahan baru AS sejak BLS mulai mencatat data tersebut pada 1950.

Bahkan melampaui rekor pemangkasan 195.000 pegawai pada tahun pertama Dwight D. Eisenhower menjabat di 1953.

Trump Diserang Demonstran

Merespon kebijakan agresif yang terus disahkan Trump, ribuan demonstran di Amerika Serikat menggelar aksi protes besar-besaran untuk menentang kebijakan Presiden Donald Trump.

Demo ini digelar bertepatan dengan diperingatinya Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2025.

Aksi demo tak hanya digelar di depan Gedung Putih, tapi juga di Downing Park serta kantor Departemen Tenaga Kerja New York City.

Selain menentang kebijakan pemangkasan anggaran, protes juga diarahkan pada tindakan keras terhadap imigran, termasuk deportasi massal dan pembatasan visa yang dianggap tidak manusiawi.

Tak hanya masyarakat sipil kecaman juga turut dilontarkan beberapa politisi progresif.

Diantaranya seperti Senator Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, dan Ilhan Omar yang mendukung gerakan ini secara langsung maupun lewat pernyataan publik.

“PHK massal, pelemahan hak buruh, dan serangan terhadap imigran adalah serangan terhadap demokrasi itu sendiri,” ujar AOC dalam unggahan media sosialnya.

(Tribunnews.com / Namira)

03/05/2025 17:10
Kakek Penjual Pisang di Bogor Dipukul Pemotor hingga Hidung Berdarah, Polisi: Pelaku Warga Bekasi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Sebuah video cuplikan CCTV di Kota Bogor, Jawa Barat merekam aksi seorang pemotor yang menganiaya penjual pisang menjadi viral di media sosial.

Tampak kakek penjual pisang yang sedang memikul dagangannya dengan berjalan kaki dihentikan oleh pria yang mengendarai motor.

Saat berhenti, pemotor itu menghampiri penjual pisang itu dan aksi pemukulan tersebut terjadi.

Namun sayangnya, tindakan penganiayaan itu tidak terekam jelas karena terhalang papan.

Akibatnya, hidung korban mengeluarkan darah setelah dipukul pelaku.

Pelaku pun tampak santai meninggalkan korban meski dihampiri beberapa warga.

Korban kemudian dibantu seorang wanita yang berada di lokasi kejadian.

Wanita itu membantu korban dengan mengelap hidung korban dengan tisu agar darah berhenti mengalir.

Video itu menjadi viral di Instagram setelah diunggah oleh akun Instagram @mamahakushop.

Setelah viralnya video tersebut, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin berkunjung ke rumah korban.

Diketahui, peristiwa itu terjadi di wilayah Gunungbatu, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor pada Kamis (1/5/2025).

Korban bernama Ogan (78) yang tinggal di Cihideung Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor.

Jenal bersama Polresta Bogor Kota langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP) setelah mendapatkan laporan dari warganet.

“Saya meluncur ke toko tersebut berbarengan dengan Polresta Bogor Kota,” kata Jenal.

Pihaknya kemudian menyerahkan penyelidikan penganiayaan ini ke Polresta Bogor Kota.

“Kami menyerahkan sepenuhnya ke Polresta Bogor Kota. Kita sudah laporkan ke Kapolresta. Saat ini tahap penyelidikan dan pengejaran pelaku,” tandasnya.

Kasie Humas Polresta Bogor Kota Ipda Eko Agus membenarkan telah menyelidiki peristiwa itu.

“Sudah dalam penyelidikan dan saat ini ditangani oleh Polsek Bogor Barat,” kata Ipda Eko saat dihubungi Jumat (2/5/2025).

Identitas pelaku

Pelaku pemukulan tersebut bukan warga Bogor tetapi berasal dari Bekasi.

Aji melanjutkan, pihaknya saat ini sedang melakukan pengejaran.

Hal ini diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Riznaldi Nugroho.

“Pelaku sudah teridentifikasi. Pelaku bukan warga Bogor melainkan warga Bekasi,” kata Aji saat dihubungi TribunnewsBogor.com, Jumat (2/5/2025).

“Saat ini kami masih melakukan pengejaran,” sambungnya.

Meski demikian, Aji belum membeberkan identitas dari pelaku tersebut.

Nantinya pelaku pun terancam terjerat Pasal 351 KUHP terkait penganiayaan.

“Kita masih lakukan penyelidikan. Sementara berdasarkan LP pelaku terancam dijerat Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan,” tandasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Terungkap Sosok Pelaku yang Pukul Kakek Penjual Pisang di Gunung Batu Bogor, Rupanya Warga Bekasi.

(Tribunnews.com/Isti Prasetya, TribunnewsBogor.com/Rahmat Hidayat)

03/05/2025 16:56
Kompas Gramedia Gelar Uji Kompetensi Wartawan, Diikuti 36 Jurnalis KG Media – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – 36 jurnalis dari berbagai media di bawah naungan Kompas Gramedia (KG) Media mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada 2-3 Mei 2025.

36 jurnalis tersebut mengikuti UKW Mandiri KG Media 2025 yang digelar di Gedung Kompas Gramedia Palmerah Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Detailnya, ada 10 orang dari Kompas.com, 1 orang dari Kompas, 10 orang dari Tribun Network, 3 orang dari KG Radio Network, dan 12 orang dari KompasTV.

Hasil UKW menyatakan 35 orang berkompeten dan 1 orang belum. Adapun UKW ini diikuti oleh 14 perempuan dan 22 laki-laki.

Ketua Komisi Pendidikan dan Pengembangan Profesi Pers Dewan Pers, Paulus Tri Agung Kristanto, mengucapakan selamat kepada yang sudah dinyatakan kompeten.

“Yang belum kompeten semangat untuk mengikuti enam bulan lagi,” katanya ketika memberi sambutan saat penutupan acara, Sabtu (3/5/2025).

Ditemui usai acara, salah seorang peserta UKW bernama Aisyah Sekar Ayu Maharani bersyukur bisa mengikuti UKW ini.

Ia mengaku susah tidur sejak sepekan sebelum UKW karena merasa gugup.

Wartawan Kompas.com itu merasa hari pertama terasa lebih melelahkan dibanding yang kedua.

Namun, ia bersyukur bisa melewati dua hari perhelatan UKW ini secara baik.

“Harapannya, ke depannya wartawan Kompas Gramedia bisa semuanya dinyatakan kompeten,” kata Aisyah.

Untuk jurnalis siber, ada 10 modul yang diikuti oleh peserta UKW ini.

Di antaranya, mereka mengikuti simulasi konferensi pers, melakukan wawancara cegat (doorstop), serta membangun jejaring bersama narasumber. Ini seluruhnya dituangkan dalam sebuah berita tulis.

Selain itu, para jurnalis juga diuji mengenai pemahaman mereka terhadap Kode Etik Jurnalistik dan peraturan terkait pers.

03/05/2025 16:52
Aplikasi Kencan Jepang Pakai Data Resmi dari Pemerintah untuk Pastikan Pengguna Belum Menikah – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Dalam upaya meningkatkan kepercayaan pengguna dan mencegah penipuan, aplikasi kencan populer di Jepang, Tapple, memperkenalkan fitur baru untuk memverifikasi status pernikahan.

Fitur ini diluncurkan pada Rabu, 30 April 2025, dan terhubung langsung dengan catatan resmi pemerintah.

Langkah ini diambil untuk menekan kasus pengguna yang telah menikah tetapi berpura-pura lajang di platform kencan daring.

Pengguna aplikasi kencan kini dapat memberikan izin kepada aplikasi untuk mengakses portal pemerintah secara daring.

Setelah status perkawinan diverifikasi, akun individu yang terbukti sudah menikah akan langsung ditangguhkan.

Fitur ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dalam pencarian pasangan dan mendorong kejujuran di antara pengguna.

Kekhawatiran Pengguna

Tapple, yang memiliki lebih dari 20 juta pengguna, mencatat bahwa lebih dari setengah penggunanya merasa khawatir tentang kejujuran lawan bicara mereka.

Berdasarkan survei internal, 69 persen pengguna perempuan dan 54 persen pengguna laki-laki menyatakan kekhawatiran mengenai keaslian status pernikahan pengguna lain.

Selain itu, 97 persen perempuan dan 83 persen laki-laki mengaku ingin mengetahui secara pasti apakah calon pasangan mereka masih lajang atau sudah menikah.

Inisiatif Tapple mendapat dukungan luas di tengah kekhawatiran nasional Jepang akan angka kelahiran yang terus menurun.

Survei pemerintah pada Juli 2024 menunjukkan bahwa seperempat dari pasangan menikah berusia 40 tahun ke bawah bertemu melalui aplikasi kencan daring.

Sebagai negara dengan populasi tertua kedua di dunia setelah Monako, Jepang terus mencari cara untuk mengatasi krisis demografi, termasuk mendorong pernikahan dan angka kelahiran.

Selain Tapple, pemerintah Kota Tokyo juga mengembangkan aplikasi kencan mereka sendiri.

Aplikasi tersebut mengharuskan pengguna mengunggah dokumen resmi yang membuktikan bahwa mereka belum menikah secara hukum dan menandatangani surat pernyataan kesiapan untuk menikah.

Dengan pendekatan yang lebih transparan dan berbasis data resmi, Jepang berharap teknologi dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan tantangan sosial yang dihadapi warganya.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

03/05/2025 16:45
Tekan Putin, AS Buat Sanksi Ekonomi Baru untuk Rusia – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang mempersiapkan paket sanksi ekonomi baru yang akan dikenakan terhadap Rusia.

Sanksi ini ditujukan untuk meningkatkan tekanan pada Presiden Rusia Vladimir Putin agar setuju dengan gencatan senjata di Ukraina.

Sanksi yang sedang disusun akan menyasar sektor perbankan dan energi Rusia, termasuk raksasa energi Gazprom.

Menurut sejumlah pejabat AS dan sumber tepercaya, sanksi ini juga akan mencakup beberapa entitas besar lainnya yang beroperasi di sektor sumber daya alam dan perbankan.

Namun, hingga saat ini, belum ada kepastian apakah Presiden AS Donald Trump akan memberikan persetujuan akhir terhadap paket sanksi tersebut.

“Keputusan sanksi ini menunggu persetujuan Trump,” ungkap salah satu pejabat AS.

Upaya Diplomatik yang Gagal

Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS, James Hewitt, menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut mengenai negosiasi gencatan senjata di Ukraina.

“Sejak awal, presiden telah jelas soal komitmennya untuk mencapai gencatan senjata yang menyeluruh,” ujarnya.

Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan perubahan signifikan dalam pendekatan mereka terhadap konflik di Ukraina.

Mereka akan mengurangi peran sebagai mediator dan menyerahkan tanggung jawab utama kepada Kyiv dan Moskow untuk menemukan solusi konkret.

“Kami tidak akan terus menerus terbang ke seluruh dunia untuk memediasi pertemuan. Sekarang adalah saatnya kedua belah pihak mengajukan ide nyata soal bagaimana konflik ini akan berakhir,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Tammy Bruce.

Pengumuman sanksi baru ini muncul setelah berbulan-bulan upaya diplomatik AS yang tidak membuahkan hasil.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebelumnya mengingatkan bahwa Washington mungkin akan melanjutkan upaya gencatan senjata jika tidak ada kemajuan dalam waktu dekat.

Awal tahun ini, pemerintahan Trump telah meningkatkan diplomasi dengan menawarkan proposal gencatan senjata selama 30 hari, termasuk penghentian serangan terhadap infrastruktur energi sipil.

Namun, hingga saat ini, Rusia masih menunda atau menolak semua usulan perdamaian, sementara intensitas serangan mereka di Ukraina justru meningkat.

Dengan langkah sanksi baru ini, AS berharap dapat memberikan sinyal tegas bahwa mereka serius dalam mendesak penyelesaian konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

03/05/2025 16:36