Author: Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Industri sawit harus terus mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan agar dapat optimal dalam mendukung kemajuan perekonomian nasional. 

Tidak saja di hilir, dukungan pada industri sawit perlu diberikan di sektor hulu terutama dalam meningkatkan produktivitasnya yang selama ini cederung menurun. 

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengungkapkan meski sudah cukup baik, huluisasi pada industri sawit belum berjalan optimal. Alasannya, produktivitas sawit terus mengalami penurunan. 

‘’Hulu ini kan menyangkut aspek produksi. Hulu itu sangat tergantung seberapa jauh kebutuhan demand untuk industrialisasi maupun kebutuhan yang lain. Kalau kita lihat demand itu sawit pertama kan untuk pangan, domestiknya untuk kebutuhan industri termasuk biodiesel, sisanya untuk ekspor,’’ ungkap Tauhid Ahmad dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/12/2024). 

Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyebut sampai Agustus 2024 produksi sawit mencapai 34,7 juta ton. Dalam periode yang sama, ekspor termasuk biodiesel dan oleokimia, mencapai lebih dari 20,1 juta ton. Ekspor ini menyumbangkan devisa sekitar 17,349 juta dollar AS bagi Indonesia. Sedangkan, konsumsi domestik tercatat pada 15,6 juta ton. 

Dibanding periode sebelumnya, produktivitas sawit mengalami penurunan. Selama periode yang sama tahun lalu, produksi sawit mencapai 36,2 juta ton, ekspor 21,9 juta ton, dan nilainya melebihi 20,597 juta dollar AS. 

Lebih jauh, Tauhid menyebut ada sejumlah faktor yang membuat produktivitas sawit menurun. Pertama, usia pohon sawit yang sudah tidak produktif. Kedua, program replanting atau peremajaan kebon sawit yang bersumber dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak cukup untuk membiayai replanting termasuk yang untuk petani mandiri. Ketiga, masalah perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas sawit. Terakhir, permintaan kebutuhan biodiesel yang meningkat. 

‘’Tak cukup kalau kita ingin menambah biodiesel menjadi B 40, pasti ekspornya akan dikurangi. Ekspor berkurang, devisa berkurang. Karena itu hulunya memang harus ditambah produksinya,’’ papar mantan Direktur Eksekutif INDEF ini. 

Sebagai salah satu solusinya adalah mempercepat replanting ketimbang menambah biodiesel. Kemudian, ekstensifikasi sawit melalui optimalisasi lahan-lahan terlantar yang dibenarkan perundangan. ‘’Jangan lahan lindung. Ada lahan-lahan terlantar sah secara perundangan yang belum dimanfaatkan untuk ekstensifikasi sawit. Mungkin tidak banyak. Tapi itu paling tidak, dioptimalkanlah,’’ paparnya. 

Selain itu, optimalisasi terhadap lahan yang ada dengan melakukan perbaikan secara teknis. Mulai pembibitan, pemupukan, hingga pengairan yang baik sehingga meningkatkan produktivitas sawit termasuk di tingkat petani mandiri. 

Yang tak kalah penting dilakukan adalah perbaikan berbagai regulasi yang tumpang tindih. Kejelasan status lahan yang penting untuk memenuhi standar sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) maupun standar Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). ‘’Di sini perbaikan tata kelola kelembagaan menjadi penting,’’ jelasnya.

Tauhid sepakat bahwa penegakan aturan di industri sawit sangat penting termasuk penertiban para pengusaha sawit yang nakal. Namun, hal tersebut harus dilihat kasus per kasus. Tidak bisa disamaratakan secara industri. Sebab, kata dia, banyak petani maupun pengusaha sawit yang bagus mulai menerapkan teknologi hijau hingga taat membayar pajak. 

Tauhid melihat perhatian pemerintah terhadap industri sudah baik, hanya  perlu dioptimalkan lagi. ‘’Karena sawit kan jadi backbone-nya ekonomi, pendapatan negara, devisa, banyak menyerap tenaga kerja dan sebagainya, itu harus dioptimalkan lagi,’’ paparnya. 

Salah satu yang bisa dilakukan pemerintah adalah perbaikan pada bidang pendanaan. 

‘’Saya kira mau tidak mau harus dilakukan relaokasi dana BPDPKS. Kembalikan ke sektor produksi bukan subsidi,’’ paparnya. 

Selain itu, diperlukan dukungan pemerintah melalui supervisi dan monitoring untuk akses lahan termasuk bagaimana kepemilikan petani plasma juga diperhatikan. Di samping itu, perlu dilakukan perbaikan regulasi, kelembagaan serta perbaikan ekosistem investasi. 

‘’Usahakan petani plasma jauh lebih banyak untuk kemakmuran rakyat,’’ tandas Tauhid.   

Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono mengatakan yang harus mendapat perhatian utama di sektor hulu adalah peningkatan produktivitas. ‘’Sebab produksi 5 tahun terakhir stagnan dan konsumsi terus meningkat,’’ jelas Eddy 

Dalam kesempatan itu, Eddy juga menyoroti agar tata kelola sawit segera diperbaiki. Alasannya, saat ini ada 37 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam industri sawit. Hal ini meyebabkan adanya tumpang tindih kebijakan. 

‘’Untuk perbaikan ini sebaiknya dibentuk badan khusus sawit yang langsung di bawah Presiden,’’ ungkap Eddy. 

Dia sepakat jika ada perusahaan atau pengusaha yang tidak taat aturan agar ditindak tegas. Tetapi jangan semuanya dianggap nakal, sehingga industrinya yang dikorbankan. ‘’Kembali lagi harus ada perbaikan tata kelola agar industri sawit ini bisa berkelanjutan. Kalau di hulu bermasalah sudah pasti di hilir akan bermasalah,’’ tegasnya.