Xcloud.id

Author: Tribunnews.com

  • Ada Temuan MinyaKita Dijual Secara Curah, Ini Kata Mendag Budi – Halaman all

    Ada Temuan MinyaKita Dijual Secara Curah, Ini Kata Mendag Budi – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membantah indikasi MinyaKita dijual ulang tanpa merek atau curah. 

    MinyaKita merupakan merek dagang yang dimiliki Kementerian Perdagangan.

    “Tidak ada. Ini kata siapa?,” ujar Budi ketika ditanya wartawan di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Hal tersebut membantah dugaan Kantor Staf Presiden di mana terdapat dua faktor penyebab harga MinyaKita masih melambung di pasar. 

    Di antaranya adalah MinyaKita merembes ke pasar curah dan minyak goreng curah merembes ke luar negeri dalam bentuk minyak jelantah.

    Disampaikan oleh  Deputi III Kepala Staf Presiden Bidang Perekonomian Edy Priyono dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi.

    “Terjadi rembesan MinyaKita ke minyak curah,” ujarnya, Selasa (3/12/2024).

    Edy berujar, mendapati informasi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pada 2023, ditemukan kasus kemasan MinyaKita dibuka dan dijual menjadi minyak curah. Modus ini dilakukan karena harga minyak curah tinggi.

    Menurut Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag Bambang Wisnubroto harga MinyaKita belum turun karena rantai distribusi panjang dan kompleks.

    “Di pengecer ini masih ada entitas pengecer-pengecer yang lain. Jadi, rantainya panjang. Ini yang kami coba efisienkan yang tadi,” ujar Bambang di Kantor Badan Pangan Nasional, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

  • Putin Muak Tentara Suriah Kabur, Rusia Ogah Evakuasi Presiden Bashar al-Assad jika Dikudeta Oposisi – Halaman all

    Putin Muak Tentara Suriah Kabur, Rusia Ogah Evakuasi Presiden Bashar al-Assad jika Dikudeta Oposisi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rusia tidak memiliki rencana untuk mengevakuasi sekutunya, Presiden Suriah Bashar Al-Assad, yang sedang menghadapi oposisi bersenjata yang mengancam akan menggulingkannya.

    “Rusia tidak punya rencana untuk menyelamatkan Assad dan tidak melihatnya muncul selama tentara presiden Suriah terus meninggalkan posisinya,” kata sumber yang dekat dengan Kremlin kepada Bloomberg, Jumat (6/12/2024).

    Sumber tersebut mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin muak dengan laporan pasukan Suriah di bawah rezim Assad telah melarikan diri dari posisi mereka, sehingga kelompok pemberontak dapat menguasai kota-kota penting.

    Sementara itu, keluarga Bashar al-Assad ternyata telah melarikan diri ke Rusia beberapa hari setelah pasukan pemberontak melancarkan serangan mendadak yang merebut sebagian besar wilayah di Suriah utara.

    “Asma al-Assad, istri presiden Suriah yang lahir di Inggris, melarikan diri bersama ketiga anak mereka minggu lalu,” menurut laporan Wall Street Journal, mengutip pejabat keamanan Suriah dan pejabat Arab.

    “Kedua saudara ipar Assad juga telah meninggalkan Suriah dan melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab,” kata sumber itu.

    Tidak jelas apakah Presiden Suriah Bashar Al-Assad tetap berada di negaranya.

    Sebuah saluran berita TV pro-Assad mengatakan presiden itu telah melakukan perjalanan ke Iran, tetapi kemudian membantah laporannya sendiri.

    Sementara itu, pejabat Mesir dan Yordania dikabarkan mendesak Presiden Bashar Al-Assad untuk meninggalkan Suriah dan membentuk pemerintahan di pengasingan.

    Perang saudara di Suriah kembali memanas setelah kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan militan sekutunya menyerbu kota Aleppo pada Rabu (27/11/2024).

    Mereka berhasil menembus pertahanan militer Suriah dan mengklaim berhasil merebut kota Aleppo, Idlib, Hama dan kini bersiap merebut Homs, sebelum menuju ke Damaskus.

    Perang Saudara di Suriah

    Perang saudara di Suriah dimulai pada tahun 2011 ketika rakyat Suriah berdemonstrasi menuntut diakhirinya kekuasaan keluarga Bashar al-Assad dari Partai Ba’ath selama puluhan tahun.

    Ayah Bashar, Hafez al-Assad yang berkuasa selama 29 tahun, mempersiapkannya untuk menjadi Presiden Suriah selanjutnya.

    Bashar al-Assad diyakini sebagai pengganti kakaknya, Bassel al-Assad yang seharusnya menjadi calon penerus ayahnya, meninggal dunia pada tahun 1994 karena kecelakaan.

    Rezim Hafez kemudian merevisi aturan usia calon presiden sehingga Bashar al-Assad dapat mencalonkan diri pada pemilu tahun 2000, menyusul kematian Hafez al-Assad.

    Setelah 11 tahun berkuasa, protes pecah pada tahun 2011 untuk menuntut pengunduran diri Bashar Al-Assad.

    Kekerasan meningkat ketika pasukan keamanan Suriah menembaki para demonstran, menewaskan sejumlah orang.

    Kelompok pemberontak, HTS dan faksi lainnya yang didukung Turki, muncul mengambil peran untuk meruntuhkan kekuasaan Bashar Al-Assad.

    Iran melakukan intervensi militer di Suriah pada tahun 2012, setelah memberikan bantuan politik dan logistik pada tahun sebelumnya.

    Pada tahun 2015, Rusia secara militer membantu Assad merebut kembali sebagian besar negara dari HTS, Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS), dan puluhan kelompok bersenjata yang didukung Amerika Serikat (AS).

    Pada tahun 2016, Presiden Bashar al-Assad berhasil mempertahankan kekuasaan di Aleppo, yang merupakan kota terbesar kedua di negara itu setelah Damaskus.

    Aksi saling serang antara militer Suriah dan kelompok pemberontak masih terjadi, hingga pada tahun 2020, Rusia dan Turki menengahi perjanjian gencatan senjata kedua pihak di Suriah.

    Namun, pertempuran meletus lagi baru-baru ini, ketika HTS dan milisi sekutunya menyerang kota Aleppo yang dikuasai pemerintah di Suriah utara pada hari Rabu (27/11/2024) dan merebut Kota Aleppo, Idlib, Hama, hingga Homs yang direbut baru-baru ini.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • BNPP Prioritaskan Konektivitas Jalan Malinau – PLBN Long Nawang di 2025-2029 – Halaman all

    BNPP Prioritaskan Konektivitas Jalan Malinau – PLBN Long Nawang di 2025-2029 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memprioritaskan pembangunan jalan yang menghubungkan Malinau – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang, di Kalimantan Utara.

    Penghubungan dua wilayah itu masuk dalam Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara (PBWN) dan Kawasan Perbatasan (KP) di 2025-2029. 

     

    Hal ini disampaikan Plh Sekretaris Utama BNPP, Irjen Makhruzi Rahman dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, di Jakarta.

    “Yang sangat kami fokuskan dalam pembangunan infrastruktur adalah terhubungnya jalan Malinau menuju PLBN Long Nawang. Nantinya ini akan menjadi satu di antara prioritas,” kata Makhruzi dalam keterangannya, Sabtu (7/12/2024).

    Sebagai informasi PLBN Long Nawang diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2024.

    PLBN ini diproyeksikan bukan cuma menjadi pintu pelintasan orang dan barang untuk Indonesia menuju Malaysia atau sebaliknya, tapi juga cikal baru pertumbuhan ekonomi di perbatasan negara wilayah Kaltara.

    Makhruzi menjelaskan, BNPP saat ini sedang dalam tahap menyusun Rencana Induk Pembangunan Kawasan Perbatasan 2025-2029. Kabupaten Malinau di kawasan perbatasan Indonesia – Malaysia, memiliki peran strategis dalam memberikan gambaran riil di lapangan.

    Pemahaman karakteristik geografi, sosial, dan ekonomi Kabupaten Malinau, akan memastikan rencana pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

    “Serta dapat memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan mesyarakat perbtasan negara,” tuturnya.

    Ia juga menjelaskan, pembangunan bukan hanya fokus pada infrastruktur fisik, tapi juga memerhatikan potensi lokal, keunikan sosial budaya masyarakat, serta tantangan geografis yang ada. 

    “Pembangunan yang kita lakukan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal,” pungkasnya.

     

     

     

  • Soal Jokowi Tak Lagi Jadi Kader PDIP, Prabowo Akui Gerindra Terbuka, tapi Tak Bisa Memaksa – Halaman all

    Soal Jokowi Tak Lagi Jadi Kader PDIP, Prabowo Akui Gerindra Terbuka, tapi Tak Bisa Memaksa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto buka suara terkait kondisi Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang sudah tak lagi menjadi kader PDI Perjuangan (PDIP).

    Prabowo mengatakan, Gerindra merupakan partai yang terbuka untuk siapapun yang ingin masuk.

    Namun Prabowo tak ingin memaksa Jokowi untuk masuk ke Gerindra setelah Presiden RI ke-7 itu tak lagi jadi bagian PDIP.

    Hal tersebut diungkapkan Prabowo setelah pertemuannya dengan Jokowi di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Jumat (6/12/2024) malam.

    “Oh kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya tidak bisa maksa,” kata Prabowo, dilansir Kompas.com, Sabtu (7/12/2024).

    Diketahui pada Jumat malam, Prabowo melakukan makan malam bersama Jokowi di rumahnya di Kertanegara.

    Dengan kondisi Jokowi yang sekarang belum tercatat menjadi kader manapun setelah keluar dari PDIP, publik pun bertanya-tanya apakah pertemuan dengan Prabowo itu terkait tawaran untuk masuk ke Gerindra.

    Namun menurut Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, pembicaraan Prabowo dan Jokowi dalam makan malam itu banyak membahas soal nostalgia di Istana.

    Dasco menyebut, dalam makan malam itu Prabowo banyak bercerita soal tempat-tempat di istana yang diubah.

    Serta barang-barang di Istana juga banyak yang Prabowo pindahkan.

    Golkar Siap Tampung Jokowi

     Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan partainya siap menerima Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi jika ingin bergabung. 

    Pernyataan ini merespons PDIP yang tak lagi mengakui Jokowi bagian dari keluarga partai berlambang banteng moncong putih.

    “Pak Jokowi adalah orang yang merdeka, bebas, beliau bebas menentukan pilihan,” kata Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Sarmuji meyakini Jokowi memiliki banyak pertimbangan sebelum memutuskan untuk bergabung dengan partai politik. 

    Namun, dia menyebut bahwa partai Golkar akan menyambut Jokowi dengan tangan terbuka jika pilihan akhirnya jatuh pada partainya.

    “Bahwa kemudian Pak Jokowi setelah menimbang lalu merenung kemudian menentukan pilihan ke Golkar misalkan, tentu Golkar akan menerima dengan tangan terbuka sebagaimana Golkar menerima orang lain juga,” ujar Sarmuji.

    Sarmuji menjelaskan, Golkar selalu bersikap inklusif dan memberikan ruang bagi siapa pun yang ingin bergabung. 

    “Orang biasa saja kita terima secara terbuka, apalagi seorang mantan presiden, seorang presiden periode lalu yang kami yakin pengaruhnya masih cukup besar di masyarakat,” ucapnya.

    PAN Terbuka Jika Jokowi Ingin Gabung

    Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Eko Patrio, mengatakan partainya sangat terbuka apabila Presiden ke-7 Jokowi ingin bergabung. 

    “Pokoknya gini, Pak Jokowi 1.000 persen kalau mau masuk PAN diterima. Welcome, ada karpet biru buat Bapak Jokowi, silakan,” kata Eko.

    Tak hanya Jokowi, Eko menyebut bahwa PAN juga sangat terbuka apabila keluarga mantan Wali Kota Solo itu ingin bergabung.

    “Semuanya deh pokoknya terbuka untuk Pak Jokowi untuk masuk. Saya sebagai Sekjen memberikan karpet biru untuk Bapak Jokowi,” ujarnya.

    Jokowi Bukan Lagi Bagian dari PDIP

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan Jokowi dan keluarganya, termasuk Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution, tak lagi bagian dari partainya. 

    Jokowi dianggap tidak sejalan dengan PDIP sejak Gibran maju sebagai calon wakil presiden melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pilpres 2024.

    “Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi jadi bagian dari PDIP,” kata Hasto di Kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (4/12) lalu.

    Senada dengan Hasto, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, mengatakan Jokowi tak lagi bagian dari partainya. 

    “Tidak ada, (Jokowi) sudah tidak bagian dari banteng,” kata Komarudin, saat dihubungi Tribun.

    Lagipula, kata Komarudin, mantan Wali Kota Solo itu secara terbuka berbeda dengan PDIP sikap politiknya. 

    “Dia sudah terbuka front terbuka dengan PDIP. Kok kita masih debat lagi urusan itu, untuk apa?” tegasnya.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fersianus Waku)(Kompas.com/Adhyasta Dirgantara)

    Baca berita lainnya terkait Jokowi dan Kiprah Politiknya.

  • Kepala BPOM Taruna Ikrar: Ingat! Antibiotik Bukan Obat Segala Penyakit – Halaman all

    Kepala BPOM Taruna Ikrar: Ingat! Antibiotik Bukan Obat Segala Penyakit – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA– Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ingatkan jika antibiotik bukan obat segala penyakit. 

    “Ingat! Antibiotik bukan obat segala penyakit,” tegasnya dilansir dari website resmi BPOM, Selasa (3/12/2024). 

    Kalimat tersebut disampaikan oleh  Kepala BPOM Taruna Ikrar pada acara Semarak Aksi Nyata Pengendalian Resistensi Antimikroba.

    Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari momen World AMR Awareness Week (WAAW) tahun 2024.

    Taruna Ikrar menjelaskan bahwa AMR (antimicrobial resistance/resistensi antimikroba) telah menjadi isu kesehatan global. 

    Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengidentifikasi AMR sebagai salah satu dari 10 ancaman terbesar kesehatan masyarakat. 

    Bahkan data WHO menunjukkan bahwa AMR secara langsung bertanggung jawab atas 1,27 juta kematian dan berkontribusi terhadap 4,95 juta angka kematian pada tahun 2019. 

    “Ini adalah silent pandemic jika terus dibiarkan, 10 juta kematian akibat AMR diprediksi akan terjadi pada 2050,” jelas Taruna Ikrar.

    Hasil pengawasan BPOM menunjukkan masih cukup tingginya penyerahan antibiotik di sarana pelayanan kefarmasian (apotek) secara bebas kepada masyarakat dan pihak lain. 

    Apotek yang melakukan penyerahan antimikroba, khususnya antibiotik, tanpa resep dokter berturut-turut dari 2021 hingga 2023 adalah 79,57 persen, 75,49 persen dan 70,75 persen. 

    Meskipun data menunjukkan tren penurunan, pihaknya tetap perlu waspada karena rata-rata nasional penyerahan antibiotik tanpa resep dokter masih terbilang tinggi. 

    Taruna Ikrar juga memaparkan beberapa faktor penyebabnya.

    Seperti masih tingginya demand masyarakat dan rendahnya kewaspadaan masyarakat mengenai antibiotik dan risiko kesehatan dari AMR. 

    Kondisi ini diperparah dengan masih rendahnya kepatuhan tenaga kesehatan.

    Baik dalam pemberian resep antibiotik secara rasional maupun pengelolaan antibiotik yang sesuai dengan ketentuan. 

    Selain itu, tingkat kehadiran apoteker di apotek bervariasi di setiap daerah.

    Rata-rata nasional, hanya 52,32 persen apoteker hadir di apotek

  • Presiden Korsel Minta Maaf Kepada Masyarakatnya Tak Akan Keluarkan Darurat Militer Lagi – Halaman all

    Presiden Korsel Minta Maaf Kepada Masyarakatnya Tak Akan Keluarkan Darurat Militer Lagi – Halaman all

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol meminta maaf kepada masyarakatnya dan berjanji tidak akan mengeluarkan peraturan darurat militer lagi.

    Tayang: Sabtu, 7 Desember 2024 09:31 WIB

    Foto NHK TV

    Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol,   memberikan jumpa pers pagi ini jam 08.00 WIB selama 2 menit dan meminta maaf kepada masyarakatnya atas yang telah diperbuatnya dan berjanji tidak akan mengeluarkan peraturan darurat militer lagi 

    Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO –Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol memberikan jumpa pers pagi ini jam 08.00 WIB selama 2 menit dan meminta maaf kepada masyarakatnya atas yang telah diperbuatnya dan berjanji tidak akan mengeluarkan peraturan darurat militer lagi.

    Presiden Yoon tidak sebutkan mundur atau tidaknya dari jabatannya saat ini .

    “Kami menilai bahwa perlu untuk menangguhkan pelaksanaan tugas presiden sesegera mungkin. Saya berjanji tidak akan mengeluarkan peraturan darurat militer lagi,” paparnya pagi ini (7/12/2024).

    Tidak ada tanya jawab setelah jumpa pers langsung mengundurkan diri dari podium jumpa persnya.

    Pemungutan suara pada RUU yang menyerukan pemakzulan presiden dijadwalkan pada tanggal 7 Desember pagi ini, perhatian terfokus pada tanggapan partai yang berkuasa.

    Selain itu, tepat setelah pukul 23.30 pada tanggal 6 Desember, seorang pejabat partai yang berkuasa di Korea Selatan “People Power” mengatakan kepada wartawan bahwa sulit menyatakan kebijakan partai saat ini, dan bahwa partai akan bertemu lagi pada pukul 9 pagi pada tanggal 7 Desember untuk mengadakan rapat umum anggota parlemen partai pada pukul 9 pagi pada tanggal 7 Desember.

    Seorang pejabat Partai Kekuatan Rakyat Korea Selatan mengatakan kepada wartawan bahwa ketika dia menyampaikan pendapat partai kepada Presiden Yoon Sung-yeol pada tanggal 6 Desember. Presiden Yoon mengatakan, “Saya akan mendengarkan dengan cermat pendapat anggota parlemen dan memikirkannya. Tidak ada pembicaraan tentang perubahan kebijakan partai, yang berarti itu akan dipertahankan,” katanya, menunjukkan bahwa tidak ada perubahan dalam kebijakan partai untuk menentang RUU yang menyerukan pemakzulan Presiden Yoon.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Makin Meresahkan dan Rugikan Masyarakat, OJK Bakal Atur Keberadaan Influencer Finansial di Medsos – Halaman all

    Makin Meresahkan dan Rugikan Masyarakat, OJK Bakal Atur Keberadaan Influencer Finansial di Medsos – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengatur keberadaan para influencer atau pemengaruh finansial di media sosial (medsos).

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mulanya menjelaskan bahwa tantangan utama dalam era digital adalah banyaknya misinformasi dan disinformasi yang tersebar melalui media sosial.

    Wanita yang akrab disapa Kiki itu pun menyoroti fenomena financial influencer atau finfluencer yang kerap merugikan masyarakat.

    Finfluencer disebut kerap menyatakan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kadang-kadang mereka menyampaikan sesuatu yang bukan keahlian mereka.

    Ketika kemudian ada kerugian yang muncul karena pernyataan yang mereka buat, masalah pun timbul.

    Ia mengungkapkan bahwa fenomena finfluencer ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian bagi regulator sektor keuangan di berbagai negara.

    Di berbagai negara, para fininfluencer di media sosial itu sudah mulai diatur.

    OJK, sebagai regulator di sektor keuangan Indonesia, kini sedang dalam proses menyusun regulasi yang akan mengatur keberadaan finfluencer di media sosial.

    “Saat ini kami sedang dalam proses untuk bagaimana mengatur agar influencer ini kalaupun muncul harus bertanggung jawab dan tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat,” kata Kiki usai acara “OJK Apresiasi Media Massa 2024” di Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024).

    Salah satu kasus yang menjadi sorotan Kiki adalah insiden yang terjadi di Indonesia Timur.

    Finfluencer tersebut mengajak masyarakat untuk berinvestasi dalam sebuah produk yang ternyata berujung pada investasi bodong.

    Terkait dengan finfluencer mana saja yang sudah masuk radar OJK, Kiki belum bisa menyebutkannya. Namun, ia memastikan pihaknya sudah menengarai siapa orang-orangnya.

    “Kami sudah menengarai orang-orang yang kemudian kalau membuat statement, sering menimbulkan banyak pertanyaan dan sebagainya,” ujar Kiki.

    “Tapi kadang-kadang juga yang kita lihat juga, misalnya dia seolah-olah independen, tapi sebetulnya dia terhubung dengan satu penyedia jasa keuangan yang kemudian mengambil keuntungan dari statement-statement (yang dibuat),” sambungnya.

    Ia berharap regulasi soal pengaturan terhadap keberadaan finfluencer di media sosial ni dapat diluncurkan pada tahun depan.

  • Siswi MTs Malang Nangis Tidak Habiskan Makan Bergizi Gratis, Ternyata Ingin Bawa Setengah untuk Adik – Halaman all

    Siswi MTs Malang Nangis Tidak Habiskan Makan Bergizi Gratis, Ternyata Ingin Bawa Setengah untuk Adik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MALANG- Imelia, siswi kelas VII Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al Khalifah Malang, Jawa Timur, menjadi viral karena tidak menyantap habis makan bergizi gratis, Rabu (4/12/2024).

    Makan bergizi gratis tersebut dilaksanakan Polres Malang. Imelia menjelaskan bahwa dia ingin berbagi dengan adiknya di rumah.

    Dia sebagai anak dari seorang buruh tani, menyatakan bahwa dia dan adiknya jarang menikmati makanan enak.

    Saat menceritakan hal itu kepada anggota polisi, Imelia tidak dapat menahan tangisnya.

    Hal itu seperti diungkap Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, seusai memberikan makanan bergizi kepada para siswa.

    “Dia hanya makan separuh makanan yang diberikan. Dia mengatakan separuhnya akan diberikan kepada adiknya, termasuk susunya juga.”

    “Kami sangat tersentuh dengan kondisi seperti ini,” jelas dia, melansir Kompas.com.

    AKBP Putu Kholis Aryana menjelaskan bahwa agenda pemberian makanan bergizi kepada siswa ini merupakan bagian dari simulasi mendukung program pemerintah terkait peningkatan gizi anak-anak sekolah.

    “MTs Al Khalifah kami pilih karena banyaknya siswa di sini yang berasal dari kalangan duafa dan anak yatim,” ujarnya.

    Sebanyak 167 siswa dan guru di MTs Al Khalifah menerima makanan bergizi yang terdiri dari nasi, ayam goreng, sayur mayur, buah segar, dan susu.

    Kejadian serupa di Karawang

    Kejadian serupa juga dilakukan siswi kelas 1 SDN Anggadita 1, Karawang, Jawa Barat.

    Siswi SD bernama Aliya tersebut memilih membawa pulang makan siang gratis tersebut untuk ibunya.

    Bahkan Aliya sampai tak mau membuka nasi kotak yang didapatnya tersebut.

    Hal itu terjadi saat simulasi pelaksanaan makan siang bergizi di SDN Anggadita 1, Selasa (3/12/2024).

    Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, melihat kejadian tersebut.

    Aep mendapati Aliya tidak membuka makanannya.

    “Kenapa tidak dimakan?” tanya Aep kepada sang siswi SD.

    Aliya diam sambil menggelengkan kepala.

    Saat dibujuk untuk memakan, Aliya berkata ingin membawa makanan tersebut untuk ibunya di rumah.

    Setelah mendengar jawaban Aliya, Aep lalu kembali membujuknya agar tetap makan sambil memberikan boks makanan untuk siswi SD tersebut.

    “Tadi ada satu murid saya bilang suruh makan, tapi dia tidak mau makan,” kata Aep kepada awak media, Selasa (3/12/2024).

    “Katanya buat orang tuanya, buat ibunya, kasihan ibu tidak makan gitu,” imbuh dia, melansir Kompas.com.

    Selain itu, kata Aep, ada siswa yang fobia dengan nasi.

    Melalui uji coba ini, ia juga menemukan sejumlah persoalan yang perlu diperhatikan saat program makan bergizi dilaksanakan.

    Diketahui, uji coba di SDN Anggadita 1 melibatkan sekitar 290 siswa.

    Sebelumnya uji coba juga telah dilakukan di sejumlah SD menggunakan uang pribadi Aep.

    “Sekarang masih pakai uang pribadi, karena kita belum ada anggaran. Jadi, uji coba dulu, saya mencoba dulu,” ujar Aep.

    Ditanya soal kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan satu porsi makan seharga Rp10.000, Aep mengaku tak mempermasalahkan.

    Dia berencana menggandeng pelaku usaha restoran, perusahaan, hingga UMKM warga asli Karawang untuk mensukseskan program makan siang gratis ini.

    “Kita akan kumpulkan bersama, anggaran Rp10.000 mungkin dibilang cukup agak sedikit kurang.”

    “Tapi apapun yang menjadi kebijakan Pak Presiden, tentunya kita harus jalankan,” tutur Aep.

    “Saya masih punya rekan-rekan yang bisa diajak bareng-bareng.”

    “Misal Rp10.000 tidak ada buah dan air mineral, nanti saya akan ajak teman-teman untuk yuk kasih buahnya, kasih air mineralnya.”

    “Kan tidak boleh jadi berkurang, harus tetap sesuai standar gizi,” ucap Aep.

    Penulis: Alga

  • Kadin Ingatkan 3 Dampak Kenaikan UMP 6,5 Persen di 2025 – Halaman all

    Kadin Ingatkan 3 Dampak Kenaikan UMP 6,5 Persen di 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) memastikan industri padat karya bakal memikul beban terberat pasca dinaikkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

    Pasalnya, keputusan kenaikan UMP tahun depan dibuat saat industri nasional tengah mengalami penurunan permintaan dan kebijakan fiskal tahun depan yang dinilai memberatkan.

    Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Ketenagakerjaan Subchan Gatot memastikan, sebagai mitra pemerintah, KADIN menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam menetapkan besaran UMP 2025.

    “Kita menghormati apa yang diputuskan Presiden, walaupun cukup berat bagi dunia usaha khususnya padat karya yang memiliki ribuan pekerja dan saat ini sedang mengalami penurunan permintaan,” ujar Subchan saat dihubungi, Jumat (6/12/2024).

    Pria yang juga aktif sebagai anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan ini menyayangkan formula yang ditetapkan dalam menghitung Upah Minimum tahun depan sesuai Permenaker Nomor 16/2024 menggantikan formula yang sudah diatur sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. 

    Padahal formula dalam PP tersebut merupakan perbaikan dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.

    Seperti diketahui, Permenaker yang diteken Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada 4 Desember 2024 lalu mencantumkan formula penghitungan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Pasal 2 dan Pasal 5. 

    Secara garis besar dalam menetapkan UMP/UMK, Dewan Pengupahan di level Provinsi atau Kabupaten/Kota harus menggunakan formula: UMK 2025 = UMK2024 + Nilai Kenaikan UMK 2025.

    “Sejak pertengahan tahun lalu mereka (industri padat karya) sudah membuat anggaran untuk gaji pegawai berdasarkan aturan sebelumnya yaitu PP Nomor 51 di kisaran 2,5-3,5 persen. Namun di ujung tahun tiba-tiba diputuskan 6,5 persen. Apalagi ditengah situasi bayang-bayang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen dan melemahnya daya beli masyarakat, pasti berat bagi mereka,” kata Subchan.

    Risiko Kenaikan UMP

    Menurutnya, pelaku industri yang tidak kuat memikul kondisi naiknya biaya operasional namun tidak bisa mengerek harga jual produk akibat rendahnya daya beli masyarakat, akan mempertimbangkan satu dari tiga opsi berikut. 

    Pertama, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK); Kedua, gulung tikar; Ketiga, mati perlahan karena tidak mampu bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri.

    “Saya khawatir perusahaan yang tidak kuat akan mengambil langkah-langkah PHK karena terpaksa kondisi yang semakin sulit, atau menutup usahanya karena UMKM yang mendominasi sektor padat karya tidak mampu lagi menanggung beban, terakhir daya saingnya semakin melemah karena naiknya biaya pasti mengurangi daya saing produk kita,” tegas Subchan.

    Insentif Pemerintah

    Untuk mencegah tiga risiko tersebut terjadi, KADIN menurutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk memberikan dukungan kepada dunia usaha. Terutama dari sisi finansial berupa dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha yang bisnisnya sedang lesu serta meningkatkan daya beli masyarakat.

    “Contohnya, pemerintah bisa menanggung 50 persen iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 1 tahun untuk meringankan beban pekerja dan pengusaha. Bisa juga menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen,” usulnya.

    Sementara bagi perusahaan skala besar yang terdampak, Subchan mengusulkan diberikannya relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) Badan dengan pengurangan tarif untuk masa tertentu. Serta penghapusan pinalti bunga keterlambatan pembayaran pajak.

    Sebelumnya Ketua Umum KADIN Anindya Bakrie, meminta para pengusaha anggotanya untuk menjadikan PHK sebagai opsi terakhir imbas dari ditetapkannya kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen.

    “Kami mengimbau agar melakukan segala macam cara supaya tidak ada PHK karena hanya akan menambah populasi masyarakat yang kehilangan pendapatan,” kata Anindya. Ia juga berharap Satuan Tugas (Satgas) PHK yang akan dibentuk pemerintah bisa membantu pengusaha mencari solusi agar tidak harus melakukan PHK.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memastikan pembentukan Satgas PHK merupakan respons pemerintah terhadap potensi PHK terhadap karyawan atau pekerja menyusul adanya kenaikan UMP. 

    “Sehingga yang kita lihat adalah fundamental industrinya. Jadi nanti kita akan pelajari,” ucap Airlangga.

     

  • Pakar Logistik Beberkan Dampak Larangan Truk Sumbu 3 Beroperasi saat Natal dan Tahun Baru 2025 – Halaman all

    Pakar Logistik Beberkan Dampak Larangan Truk Sumbu 3 Beroperasi saat Natal dan Tahun Baru 2025 – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Logistik dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), Agus Purnomo menyarankan agar Kemenhub mengevaluasi kembali kebijakan pelarangan terhadap truk-truk logistik sumbu 3 ke atas beroperasi saat liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 mendatang.

    Pasalnya, kebijakan ini bisa menyebabkan keterlambatan pasokan dan kelangkaan barang yang dapat mengurangi kepuasan konsumen dalam mengakses produk, terutama di sektor makanan dan minuman.
     
    “Saat ini, sektor manufaktur di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan seperti tercermin dari rendahnya Purchasing Managers’ Index atau PMI dan banyaknya perusahaan yang melakukan PHK,” ujarnya, Jumat (6/12/2024).

    Dikatakannya, pembatasan truk sumbu 3 pada saat libur Nataru mendatang berpotensi memperlambat distribusi bahan baku maupun produk akhir yang dibutuhkan sektor manufaktur ini  untuk mempertahankan operasi.

    Akibat kebijakan tersebut hanya akan memperburuk kondisi industri manufaktur yang otomatis akan mengganggu ekonomi nasional.

    Seperti diketahui, industri manufaktur ini menjadi salah satu sektor unggulan dalam mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi nasional.
     
    “Jadi, kebijakan pelarangan terhadap truk-truk sumbu 3 untuk beroperasi pada saat Nataru nanti jelas-jelas akan menambah tekanan pada sektor manufaktur yang sudah melemah, sehingga kebijakan ini perlu ditinjau dengan mempertimbangkan dampaknya bagi sektor-sektor kritis seperti industri manufaktur,” ucapnya.
     
    Apalagi, Nataru adalah hari libur besar yang diakui secara nasional, namun bukan hari raya keagamaan mayoritas seperti Lebaran. Karena itu, menurutnya, urgensi untuk pembatasan truk sumbu 3 demi mengurangi kemacetan atau kepadatan di jalan raya mungkin lebih rendah dibandingkan pada Lebaran.

     
    Dia menuturkan pemberlakuan pembatasan truk sumbu 3 pada Nataru akan memberikan beberapa dampak negatif bagi industri. Diantaranya, menyebabkan terjadinya gangguan terhadap rantai pasok dan logistik.

    Disebutkan, penundaan pengiriman bahan baku atau barang akibat pelarangan truk-truk sumbu 3 beroperasi akan memperlambat siklus produksi, mengurangi kapasitas operasional, dan berpotensi meningkatkan biaya logistik.

    “Hal ini sangat relevan bagi industri air minum dan kebutuhan lainnya yang memiliki permintaan tinggi selama periode liburan Nataru,” katanya.
     
    Menurutnya, industri minuman atau air minum dalam kemasan (AMDK) adalah salah satu sektor yang krusial, terutama selama musim liburan. Pembatasan truk sumbu 3 dapat menimbulkan kekurangan stok air minum tersebut di berbagai daerah, terutama di daerah yang sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah, sehingga dapat menyebabkan keresahan di masyarakat.