Xcloud.id

Author: Tribunnews.com

  • Menko Zulkifli Hasan Akui Sektor Pangan RI Tertinggal dari Vietnam dan Thailand, Ini Penyebabnya – Halaman all

    Menko Zulkifli Hasan Akui Sektor Pangan RI Tertinggal dari Vietnam dan Thailand, Ini Penyebabnya – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui Indonesia tertinggal dari tetangganya di Asia Tenggara di sektor pangan.

    Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan, selama hampir 27 tahun Indonesia reformasi, sektor pangan RI menjadi yang paling tertinggal dibanding negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand.

    Menurut dia, hal itu karena pada awal-awal Indonesia reformasi, fokus pemerintahan terletak pada pembangunan di bidang politik.

    Lalu, ketika masuk era Presiden Ketujuh RI Joko Widodo, fokusnya adalah pada pembangunan infrastruktur.

    “Jadi hampir 27 tahun memang sektor pangan agak tertinggal dibanding pada masa pemerintahan Pak Harto (Presiden Kedua RI Soeharto), zaman order baru, yang bidang pangan menjadi fokus perhatian utama,” kata Zulhas dalam acara Indonesia Marine & Fisheries Business Forum di Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2024).

    Oleh karena itu, kata dia, di era Presiden Prabowo Subianto ini Indonesia harus swasembada pangan. Hal ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Prabowo ketika dilantik.

    Saat itu, ketika sidang MPR usai dilantik, Prabowo menyebut Indonesia akan mencapai swasembada pangan pada 2029 mendatang.

    Namun, ketika Prabowo berbicara di gelaran APEC dan G20 beberapa waktu setelah ia dilantik, target swasembada pangan dimajukan menjadi 2027.

    Dalam mencapai swasembada pangan, kementeriannya menjadi pihak yang memegang kendali.

    Adapun baru-baru ini Prabowo turut kembali menyinggung soal target Indonesia mencapai swasembada pangan.

    Ia mendorong terciptanya swasembada pangan hingga ke tingkat kabupaten dan kecamatan, sesuai dengan kearifan lokal bangsa.

    Pasalnya, kata Prabowo, kunci utama pengendalian inflasi di masa depan adalah swasembada pangan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

    Hal itu disampaikan Presiden saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Senin, (9/12/2024).

    “Kuncinya sekali lagi adalah swasembada. Swasembada pangan dalam arti yang luas dan dalam arti yang menyeluruh. Dari dulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan, tiap desa. Jadi inilah strategi besar kita,” kata Prabowo.

    Prabowo turut mengapresiasi langkah beberapa daerah seperti Provinsi Sumatra Selatan yang sudah menjalankan gerakan tanam serentak.

    Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan strategi besar pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.

  • Mutasi TNI: Jenderal-jenderal Dekat Jokowi Ini Mulai Tergeser, Ada yang Dipindah Jadi Dosen – Halaman all

    Mutasi TNI: Jenderal-jenderal Dekat Jokowi Ini Mulai Tergeser, Ada yang Dipindah Jadi Dosen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 300 Perwira Tinggi (Pati) TNI di rotasi dan mutasi oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto. 

    Ratusan Pati TNI di rotasi mutasi itu, terdiri 143 TNI AD, 92 TNI AL, dan 65 TNI AU. 

    Rotasi mutasi berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024. Keputusan ini tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. 

    Ini adalah mutasi besar-besaran pertama di lingkungan TNI di era pemerintahan Prabowo.

    Sejumlah analis juga menilai, dalam mutasi kali ini menunjukkan ada pergeseran posisi strategis di lingkungan TNI.

    Jenderal yang dekat dengan Jokowi perlahan digeser dengan pati yang memiliki relasi dengan Presiden Prabowo. 

    Di antara yang dimutasi adalah Komandan Kodiklatad Letjen Widi Prasetijono menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan (Unhan). 

    Widi adalah mantan ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Danrem 074/Warastratama yang membawahi eks Karisidenan Solo. 

    Meski berpangkat Letjen dengan bintang tiga di pundaknya, Widi kini tidak punya jabatan lagi karena hanya berstatus pengajar di Unhan.

    Pergantian juga menyasar posisi Panglima Kostrad dari Letjen Mohamad Hasan kepada Letjen Mohammad Fadjar. 

    Hasan ditempatkan di posisi Komandan Kodiklatad. 

    Meski sama-sama jabatan dengan bintang tiga, posisi Pangkostrad dianggap lebih strategis karena membidangi banyak batalyon tempur daripada Kodiklatad.

    Adapun Fadjar yang sebelumnya menjabat Komandan Kodiklat TNI pernah menjadi anak buah Presiden Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). 

    Di sisi lain, sorotan tertuju kepada Mayjen Achiruddin yang “batal” menjadi Pangdam VI/Mulawarman.

    Berbeda dengan Letjen Hasan dan Letjen Widi yang dimutasi, Mayjen Achiruddin tetap menjabat Komandan Paspampres. 

    Padahal, dalam mutasi yang tertuang di Skep Panglima TNI Nomor Kep/1264/X/2024 yang diteken oleh Jenderal Agus Subiyanto pada Jumat 18 Oktober 2024, Achiruddin dipromosikan menjadi Pangdam Mulawarman.

    Achiruddin tetap menjadi Komandan Paspampres. Ia juga dikenal sebagai loyalis Jokowi. 

    Perwira berlatar belakang Kopassus ini merupakan mantan Komandan Grup A Paspampres yang mengawal Presiden Jokowi. 

    Posisi Pangdam VI/Mulawarkan akhirnya diserahkan kepada Mayjen Rudy Rachmat Nugraha.

    Konsultan pertahanan di PT Semar Sentinel, Alman Helvas Ali menilai, mutasi TNI pertama di era Prabowo menunjukkan upaya konsolidasi kekuasaan.

    Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya mutasi jabatan strategis di TNI AD, BIN, dan Kementerian Pertahanan.

    Alman menyebut jenderal-jenderal yang dulu kritis terhadap kekuasan mendapatkan promosi.

    ”Ada promosi untuk jenderal yang dulu kritis kepada pemerintah dan keluarnya ’jenderal’ Jokowi dari struktur organisasi TNI AD,” kata Alman dikutip Kompas.id, Senin (9/12).

    Alman pun menyoroti jabatan Pangkogabwilhan I yang kini dipegang pati TNI AD.

    Menrutunya, perubahan tersebut tidak sejalan dengan kebiasaan menyikapi perkembangan geostrategi selama ini.

    Pasalnya, persepsi ancaman di ranah Pangkogabwilhan I didominasi oleh masalah Laut China Selatan.

    Terkait mutasi di tubuh BIN, Alman menilai, perubahan itu sebagai kewajaran.

    Menurutnya, diperkirakan akan ada mutasi-mutasi baru untuk menguatkan BIN di bawah kepemimpinan yang baru.

    Di antara pati yang dirotasi adalah

    Laksdya TNI Rachmad Jayadi yang sebelumnya menjabat Pangkogabwilhan I, kini menjadi Pati Mabes TNI AL dalam rangka pensiun.

    Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bid Ekonomi Setjen Wantannas, kini ditunjuk sebagai Pangkogabwilhan I.

    Mayjen TNI Iwan Setiawan menjabat Pangdam XII/Tpr, kini ditunjuk menjadi Danpussenif.

    Mayjen TNI Jamalluael menjabat Aslog Panglima TNI kini ditunjuk sebagai Pangdam XII/Tpr.

    Mayjen TNI Candra Wijayah yang sebelumnya menjabat Pangdam XIII/Mdk kini ditunjuk menjadi Aslog Panglima TNI.

    Mayjen TNI Suhardi yang sebelumnya menjabat Dankoopssus TNI, kini ditunjuk sebagai Pangdam XIII/Mdk.

    Brigjen TNI Hendy Antariksa yang sebelumnya menjabat Dir SDM Ditjen Kuathan Kemhan, kini ditunjuk sebagai Dankoopssus TNI.

    Letjen TNI Mohamad Hasan yang sebelumnya menjabat Pangkostrad, kini ditunjuk sebagai Dankodiklatad.

    Letjen TNI Mohammad Fadjar yang sebelumnya menjabat Dankodiklatad TNI, kini ditunjuk sebagai Pangkostrad.

    Mayjen TNI Windiyatno yang sebelumnya menjabat Dansecapaad, kini ditunjuk sebagai Pangdam XIV/Hsn.

    Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun yang sebelumnya menjabat Pangdam XIV/Hsn, kini ditunjuk sebagai Dankodiklat TNI.

    Letjen TNI Nugroho Sulistyo Budi yang sebelumnya menjabat Inspektur Utama BIN, kini ditunjuk sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Mayjen TNI Achiruddin yang sebelumnya menjabat Pangdam VI/Mlw, kini ditunjuk sebagai Danpaspampres.

    Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha yang sebelumnya menjabat Asintel Panglima TNI, kini ditunjuk sebagai Pangdam VI/Mlw.

  • Anggota Komite IV DPD RI Nelson Wenda: Pengembangan Koperasi di Papua Harus Jadi Ikon Penting – Halaman all

    Anggota Komite IV DPD RI Nelson Wenda: Pengembangan Koperasi di Papua Harus Jadi Ikon Penting – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komite IV DPD RI, Nelson Wenda mengatakan pentingnya pengembangan koperasi di wilayah Papua, khususnya Papua Pegunungan.

    Memajukan koperasi di Papua menurutnya harus menjadi ikon penting.

    Hal ini ia sampaikan saat rapat kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Budi Arie Setiadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024). 

    Rapat ini membahas kebijakan pengembangan koperasi di daerah sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

    “Pengembangan koperasi di wilayah Papua, terutama di Papua Pegunungan, harus menjadi ikon penting,” kata Wenda.

    Menurutnya, pengembangan koperasi di tingkat desa dapat menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat daerah dengan memanfaatkan potensi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Ia menyinggung pentingnya menjadikan desa memiliki hasil produk unggulannya masing – masing.

    “Setiap desa atau kampung perlu memiliki produk unggulan, seperti Desa A fokus pada pengembangan sayur-mayur, Desa B pada buah-buahan, Desa C pada peternakan ayam atau babi, dan Desa D pada peternakan sapi. Dengan demikian, koperasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Wenda.

    Ketika produk unggulan itu sudah terbentuk, Wenda menyebut masyarakat desa bisa menjadi kontributor pasokan pangan untuk program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Lebih lanjut, Wenda menyatakan Komite IV DPD RI siap bekerja sama dengan Kementerian Koperasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam program prioritas pemerintah.

    “Kami siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung program-program prioritas Presiden,” kata dia.

    Adapun hasil rapat kerja ini mencakup penyampaian berbagai masukan, usulan, dan saran dari Komite IV DPD RI kepada Menteri Koperasi. 

    Raker ini diharapkan menjadikan kebijakan perkoperasian nasional dan daerah kian sesuai seperti aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih.

  • Diduga Tersengat Listrik, Seorang Pekerja Ditemukan Tewas di Kali Banjir Kanal Barat Tanah Abang – Halaman all

    Diduga Tersengat Listrik, Seorang Pekerja Ditemukan Tewas di Kali Banjir Kanal Barat Tanah Abang – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seorang pekerja berinisial AD (21) meninggal dunia diduga tersengat aliran listrik.

     

    AD ditemukan di kali Banjir Kanal Barat di Jalan Jati Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024) pukul 13.00 WIB.

     

    Kapolsek Metro Tanah Abang, AKBP Aditya Simanggara Pratama menuturkan korban meninggal ketika sedang memasang sensor pengendali banjir milik BPBD Jakarta.

    Peristiwa bermula saat korban dan dua teman kerjanya berinisial SY (29) dan DT (24) hendak memasang sensor pengendali banjir. 

     

    Aditya menjelaskan cuaca ketika itu sedang gerimis.

     

    “Pekerja akan melakukan pemasangan unit sensor pengendali banjir,” katanya kepada wartawan Selasa (10/12/2024).

     

    Korban dan teman kerjanya terlebih dahulu memasang scaffolding atau steger pada tiang yang akan dipasang sensor. 

     

    Sebelum sensor dipasang, SY sempat mengingatkan kepada AD dan DT agar pemasangan sensor lebih baik menunggu hujan reda terlebih dahulu. 

     

    Sayangnya peringatan tersebut dihiraukan oleh AD dan DT.

     

    SY kemudian memutuskan menjauh dari lokasi untuk meminum kopi. 

     

    Tak lama, SY mendengar adanya suara ledakan dan melihat percikan api dari arah tiang yang akan dipasangi sensor. 

     

    SY mendekat kembali ke lokasi dan mendapati DT terduduk tak sadarkan diri akibat tersengat listrik, sedangkan AD tercebur ke kali.

     

    “SY kemudian mendatangi tempat kejadian dan saat itu SY melihat DT sudah ada di atas scaffolding sedang duduk akibat tersengat listrik,” ujar Aditya.

     

    Kapolsek menyebut DT selamat sedangkan AD tewas setelah dilakukan pencarian oleh petugas dari Basarnas dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat). 

     

    Jenazah korban dilarikan ke RSCM untuk penanganan lebih lanjut.

     

    “Korban AD ditemukan dalam keadaan meninggal dunia,” ujar dia.

  • BREAKING NEWS: Gedung Baleka 2 Pemkot Depok Jawa Barat Kebakaran – Halaman all

    BREAKING NEWS: Gedung Baleka 2 Pemkot Depok Jawa Barat Kebakaran – Halaman all

    Terpantau di lokasi, kepulan asap hitam keluar dari lubang ventilasi lantai delapan Gedung Baleka 2.

    Tayang: Selasa, 10 Desember 2024 11:13 WIB |
    Diperbarui: Selasa, 10 Desember 2024 11:14 WIB

    Kompas.com

    Ilustrasi Kebakaran. Sebuah ruangan di Gedung Baleka 2 Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, kebakaran, Selasa (10/12/2024) pukul 10.00 WIB. 

    TRIBUNNEWS.COM, DEPOK – Kebakaran melanda sebuah ruangan di Gedung Baleka 2 Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, Selasa (10/12/2024) pukul 10.00 WIB.

    Insiden kebakaran ini membuat pegawai menjadi panik hingga berhamburan keluar gedung.

    Adapun titik api kebakaran berada di lantai delapan.

    “Ada yang terbakar. APAR (Alat Pemadam Api Ringan) pak. Tambahan APAR, mumpung belum besar,” kata salah seorang pegawai sembari merekam kebakaran tersebut dengan harapan adanya APAR tambahan, dikutip dari WartakotaLive.

    Terpantau di lokasi, kepulan asap hitam keluar dari lubang ventilasi lantai delapan Gedung Baleka 2.

    Tidak lama terdapat kebakaran, mobil pemadam pun sudah di lokasi kejadi.

    Kendaraan pegawai maupun tamu dievakuasi keluar gedung.

    Hingga berita ini dibuat, TribunnewsDepok.com masih menanti keterangan pihak berwenang terkait insiden kebakaran tersebut. (M. Rifqi Ibnumasy/Wartakotalive)

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Program BPBL 2024 Alokasikan Aliran Listrik untuk 6.205 Rumah Tangga di Kalsel – Halaman all

    Program BPBL 2024 Alokasikan Aliran Listrik untuk 6.205 Rumah Tangga di Kalsel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kehidupan nelayan di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, berangsur membaik setelah menerima program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Pemerintah.

    Seperti dirasakan pasangan Roliadi (62) dan Veronica (58). Sebelumnya, keduanya harus menumpang listrik dari rumah orang tuanya termasuk untuk memasak nasi yang harus bergantian karena daya listrik yang terbatas dibagi untuk dua rumah.

    Sementara, penghasilan yang didapat dari menekuni profesi sebagai nelayan ikan banta tidak memberikan kecukupan uang untuknya memasang listrik sendiri. 

    Selain tinggal bersama kedua anaknya, mereka juga dititipi dua anak saudara yang salah satunya berkebutuhan khusus.

    Kebutuhan listrik di rumah mereka di Kelurahan Muara Laung 1, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, kini tercukupi melalui program BPBL Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Warga lainnya, Ajian Efendi (47) juga merasakan manfaat Program BPBL. Buruh sawit ini menuturkan, belasan tahun ia menyalur listrik ke rumah familinya. Ia mengatakan, penghasilannya tak tentu sehingga tak mampu bayar pasang listrik sendiri.

    Program BPBL Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2024, mengalokasikan bantuan aliran listrik untuk 6.205 rumah tangga di Provinsi Kalimantan Tengah.

    Program BPBL diinisiasi sejak 2022 untuk memperluas akses listrik serta diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan, Pemerintah bersama PLN terus berupaya memperluas akses listrik hingga ke desa-desa dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), agar kebutuhan listrik tidak hanya terpenuhi di perkotaan dan sektor industri, tetapi juga di seluruh pelosok negeri. 

    Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong rumah tangga yang belum berlistrik atau masih menggunakan listrik saluran untuk masuk ke dalam program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) tahun 2025.

    Selain itu, pemerintah juga mencatat masih adanya elektrifikasi dari pihak swasta maupun dengan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di beberapa wilayah. 

    “Kami berharap ke depan seluruh kebutuhan listrik masyarakat dapat sepenuhnya dilayani oleh PLN,” ujar Jisman di Jakarta, Senin (09/12/2024).

    Ketua Komisi XII DPR Bambang Pati Jaya menyatakan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) merupakan hasil kemitraan antara Komisi VII DPR dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, dengan pelaksanaan yang dipercayakan kepada PT PLN (Persero). 

    DPR RI telah menyetujui alokasi APBN 2024 untuk program BPBL, yang akan memberikan akses listrik kepada 150.000 rumah tangga miskin di 36 provinsi di Indonesia. 

    “Listrik saat ini bukan hanya kebutuhan pokok, tetapi telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Oleh karena itu, DPR RI harus memastikan tidak ada lagi rumah tangga tidak mampu yang belum mendapatkan aliran listrik,” tegas Bambang.

    Jisman menyampaikan target Program BPBL di tahun 2024 adalah 150.000 rumah tangga se-Indonesia. Target ini meningkat dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 80.183 rumah tangga dan tahun 2023 sebesar 131.600 rumah tangga.

    “Program ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Apabila pada pelaksanaannya terdapat pungutan liar, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada kami, Kementerian ESDM melalui berbagai kanal seperti media sosial dan Contact Center 136,” ujar Jisman.

    Calon penerima BPBL merupakan rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berdomisili di daerah 3T, dan/atau layak menerima BPBL berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat.

  • Tak Terima Diklakson dan Disalip, Pengemudi Mobil di Depok Pukuli Pemotor hingga Babak Belur – Halaman all

    Tak Terima Diklakson dan Disalip, Pengemudi Mobil di Depok Pukuli Pemotor hingga Babak Belur – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seorang pengendara mobil melakukan aksi arogan terhadap korban pengendara motor inisial IPB (32).

    Peristiwa itu terjadi di Jalan Jl Lontar No. 15a Tanah Baru, Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (9/12/2024) pukul 11.30 WIB.

    Kabid Humas Pola Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menuturkan kronologi kejadian pada saat korban sedang melintas di TKP dengan menggunakan sepeda motor.

    Berdasar keterangan korban, saat itu terdapat mobil yang membunyikan klakson berkali-kali meminta korban untuk berhenti. 

    Selanjutnya korban berhenti dan terjadi perselisihan antara korban dan pelaku.

    “Secara tiba-tiba pelaku melakukan pemukulan membabi buta kepada korban,” ucap Ade Ary kepada wartawan, Selasa (10/12/2024).

    Diketahui sebelumnya bahwa korban hendak menyalip mobil pelaku dari sebelah kiri dengan membunyikan klakson terlebih dahulu.

    Namun setelah korban menyalip mobil, tiba-tiba pelaku mengejar korban. 

    Atas kejadian itu korban mengalami luka robek di bagian bawah mata kanan dan bagian atas mata kiri serta luka lebam di bagian kepala dan wajah.

    “Kasus ditangani Polres Metro Depok dan pelaku masih dalam lidik,” tutur Kabid Humas Polda Metro.

  • Dorong Penguatan Toleransi di Daerah, SETARA Institute Tawarkan Aksi Pembangunan Ekosistem Toleransi – Halaman all

    Dorong Penguatan Toleransi di Daerah, SETARA Institute Tawarkan Aksi Pembangunan Ekosistem Toleransi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Bermulanya kepemimpinan nasional dan kepemimpinan daerah yang baru menandakan perlunya perencanaan pembangunan lebih matang serta mampu menjawab pelbagai permasalahan strategis, terutama guna pemajuan toleransi.

    Dalam rangka hal tersebut, guna mencapai Agenda Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, SETARA Institute merancang suatu dokumen Rencana Aksi Daerah Pembangunan Ekosistem Toleransi.

    Agenda peluncuran dokumen SNAP Pembangunan Ekosistem Toleransi pada Senin (9/12/2024) mengundang majelis-majelis keagamaan dan kepercayaan di Indonesia, sekaligus organisasi masyarakat sipil. 

    Halili Hasan, Direktur Eksekutif SETARA Institute, mengatakan dokumen kebijakan tersebut mencakup pembedahan isu strategis dalam pemajuan toleransi dan formulasi rencana strategi dan aksi untuk mendukung pemerintah.

    “Terutama pemerintah daerah,” ujar Halili Hasan.

    SETARA Institute mendapati empat isu strategis dalam pembangunan ekosistem toleransi.

    Pertama, terdapat stagnansi dalam perlindungan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) dari tahun ke tahun.

    “SETARA Institute mencatat angka pelanggaran KBB masih tergolong cukup tinggi, yaitu 217 peristiwa dengan 329 tindakan pada 2023,” ujar Halili Hasan.

    Kedua, kontribusi aktor negara terhadap pelanggaran KBB juga cukup besar.

    “Hal ini ditandai dengan adanya 40 tindakan pelanggaran KBB sepanjang 2023 yang dilakukan oleh aktor Pemerintah Daerah (Pemda), seperti melakukan penolakan pembangunan rumah ibadah,” kata Halili Hasan.

    Ketiga, masih adanya 71 regulasi daerah yang intoleran terhadap kelompok agama/kepercayaan tertentu.

    “Hal ini ditengarai minimnya pemahaman toleransi dan inklusi, serta perencanaan pembangunan yang belum memprioritaskan pembangunan toleransi,” ujarnya.

    Keempat, tiga unsur kepemimpinan pembangunan ekosistem toleransi, yakni kepemimpinan politik, kepemimpinan birokratik, dan kepemimpinan sosial, belum sepenuhnya kuat berkomitmen dalam perwujudan kerukunan.

    “Hal ini ditandai dengan adanya favoritisme kebijakan, pembiaran atas diskriminasi, dan tindakan intoleran seperti menolak kegiatan ibadah,” ujar Halili Hasan.

    Oleh karena itu, lanjut Halili Hasan, rancangan aksi yang disusun SETARA Institute berfungsi sebagai dokumen pendukung (booster) dalam membantu perencanaan pembangunan di tingkat daerah, terutama dalam pembangunan ekosistem toleransi, untuk jangka menengah.

    Lebih jauh, Azeem Marhendra Amedi, Peneliti SETARA Institute, mengatakan dokumen ini diselaraskan dengan salah satu arah pembangunan dalam RPJPN serta Cita ke-8 dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Tujuannya untuk peningkatan toleransi, yang dapat mendukung harmonisasi pembangunan daerah untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional tersebut,” katanya.

    Dia mengatakan dokumen rancangan aksi ini mencakup 8 strategi dan 25 aksi guna menjawab 4 isu strategis dalam pembangunan ekosistem toleransi umat beragama/berkeyakinan.

    “Dokumen ini juga merupakan living document, yang strategi dan aksinya dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan konteks sosial pada masyarakat di daerah masing-masing,” ujar Azeem Marhendra Amedi.

     

     

  • Penanganan Stroke pada Rumah Sakit di Indonesia Ikuti Standar World Stroke Organization – Halaman all

    Penanganan Stroke pada Rumah Sakit di Indonesia Ikuti Standar World Stroke Organization – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pelayanan pasien stroke pada Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Ben Mboi (RS Ben Mboi) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengikuti standar yang ditetapkan World Stroke Organization (WSO).

    Penanganan pasien stroke iskemik yang tertangani sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh WSO.

    Hal ini dinilai berdasarkan data capaian pasien stroke minimal 30 kasus secara berturut-turut yang teregistrasi pada RES-Q maupun SITS QR.

    “Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Direktur Utama RS Ben Mboi dr. Annas Ahmad, Sp.B, FICS, FISQua melalui keterangan tertulis, Selasa (10/12/2024).

    RS Ben Mboi Kupang Nusa Tenggara Timur menerima penghargaan Angels Award kategori Platinum oleh World Stroke Organisation yang diserahkan oleh Jidin Abdullah, S.Farm, Apt, M.M selaku Consultant Angels Initiative, perwakilan WSO Indonesia.

    “Angels Award ini merupakan kado istimewa di Hari Jadi RS Ben Mboi ke-2 yang jatuh pada tanggal 19 Desember 2024,” katanya.

    Jidin Abdullah mengatakan RS Ben Mboi siap melayani stroke sehingga dapat dijadikan pusat rujukan layanan stroke.

    Di samping memiliki tenaga dokter spesialis saraf dan konsultan neuro intervensi, memiliki alat-alat kesehatan penunjang diagnostik dan terapi.

  • Ada Penyakit Misterius Mematikan di Kongo – Halaman all

    Ada Penyakit Misterius Mematikan di Kongo – Halaman all

    Pihak jawatan kesehatan di Republik Demokratik Kongo (DRC) tengah menyelidiki wabah penyakit misterius yang telah menewaskan puluhan orang di negara itu. “Kami tidak tahu apakah kita menghadapi penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri,” ujar Direktur Jenderal Institut Kesehatan Masyarakat Nasional, Dieudonne Mwamba.

    Sejauh ini, otoritas stempat telah mengonfirmasi hampir 80 kematian dari 376 kasus yang dilaporkan, dengan infeksi pertama tercatat pada akhir Oktober.

    Anak-anak berisiko tinggi tertular

    Penyakit yang tidak diketahui ini saat ini terkonsentrasi di Distrik Panzi, Pprovinsi Kwango, yang terletak sekitar 700 kilometer dari ibu kota Kinshasa. Distrik Panzi terpencil, dengan jalan yang sulit diakses dan infrastruktur kesehatan yang hampir tidak memadai.

    Pihak berwenang telah mengirim tim peneliti medis, termasuk ahli epidemiologi, ke lokasi kejadian untuk menilai situasi dan membawa sampel ke Kikwit untuk dianalisis.

    Menurut Menteri Kesehatan Samuel-Roger Kamba, orang-orang menunjukkan gejala demam, batuk, pilek, sakit kepala, dan nyeri tubuh.

    “Ini adalah sindrom yang menyerupai sindrom flu dengan gangguan pernapasan pada beberapa anak dan beberapa orang yang telah meninggal,” kata menteri tersebut.

    Ia mengatakan 40% kasus terjadi pada anak-anak di bawah usia lima tahun, yang sebagian besar “sudah rapuh karena kekurangan gizi.”

    Ada juga penurunan kadar hemoglobin yang tidak normal dalam darah, menurut Menteri Kesehatan Provinsi Apollinaire Yumba.

    Ia menyarankan penduduk untuk menjauhkan diri dari semua kontak dengan mayat untuk menghindari kontaminasi dan, pada saat yang sama, mengimbau otoritas nasional dan internasional untuk mengirim pasokan medis.

    Menurut sumber anonim di dalam Organisasi Kesehatan Dunia, WHO juga telah mengirim tim.

    Langkah-langkah untuk mengatasi penyakit tersebut

    Kamba mengatakan periode flu musiman berlangsung dari Oktober hingga Maret, dan mencapai puncaknya pada Desember, yang merupakan hal yang perlu dipertimbangkan ketika berhadapan dengan penyakit misterius tersebut.

    “Apakah ini flu musiman yang parah dengan orang-orang yang rentan karena kekurangan gizi, anemia, atau penyakit lain? Atau apakah ini kuman lain? Kita akan tahu dari hasilnya,” katanya.

    Wakil Gubernur Remy Saki mengatakan kepada DW bahwa provinsi tersebut telah menerapkan langkah-langkah untuk mencegah penyebaran epidemi tersebut.

    “Di antara langkah-langkah tersebut, misalnya, petugas imigrasi telah diminta untuk membatasi pergerakan orang dan mencatat keluar masuknya orang-orang dari desa-desa sekitar, serta menerapkan langkah-langkah pembatasan yang sebelumnya digunakan selama periode virus corona. Mengenakan masker juga diwajibkan,” ungkapnya.

    Mpox masih menjadi ancaman

    Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Republik Demokratik Kongo sudah dilanda epidemi cacar monyet atau mpox, dengan lebih dari 47.000 kasus dengan lebih dari 1.000 kematian yang diduga akibat penyakit di negara Afrika Tengah tersebut.

    Dieudonne Mwamba, direktur jenderal Institut Kesehatan Masyarakat Nasional, mengatakan bahwa para pejabat berada dalam “kewaspadaan maksimal” dan perlu memastikan apakah penyakit yang tidak diketahui tersebut merupakan infeksi pernapasan.

    “Kita juga harus mencatat bahwa, di zona kesehatan Panzi, terjadi epidemi tifus besar dua tahun lalu dan bahwa tingkat kekurangan gizi di zona kesehatan ini berada pada sekitar 40%. Ini merupakan faktor kerentanan,” tambahnya.

    Artikel ini aslinya diterbitkan dalam bahasa Prancis.