TRIBUNNEWS.COM – Seorang juru bicara otoritas transisi baru Suriah telah menimbulkan kemarahan luas setelah pernyataan kontroversial tentang peran dan dugaan “sifat” perempuan dalam wawancara sebuah program TV.
“Seorang wanita merupakan elemen penting dan terhormat dalam masyarakat, tetapi tugasnya harus sesuai dengan peran yang dapat dijalankannya,” buka Obeida Arnaout , juru bicara otoritas politik baru Suriah kepada stasiun televisi Lebanon Al-Jadeed.
“Misalnya, jika kita katakan seorang wanita bertanggung jawab atas kementerian pertahanan, apakah ini sesuai dengan keberadaannya dan sifat psikologis serta biologisnya? Tidak diragukan lagi bahwa ini tidak sesuai, ” ucapnya.
“Bisakah dia menjalankan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada peran ini seperti seorang pria? Menurut saya, dia tidak bisa.”
Arnaout menambahkan bahwa perempuan akan diizinkan untuk mengambil “peran apa pun yang dapat mereka lakukan”, dan mengatakan bahwa peran yang diizinkan akan “ditentukan oleh komite konstitusional”.
Ia juga mengatakan, wanita Kristen dan wanita dari sekte lainnya tidak akan dipaksa mengenakan jilbab, setelah pemimpin HTS Ahmad Al-Sharaa memicu kontroversi dengan meminta seorang wanita non-hijabi untuk mengenakan jilbab di hadapannya.
Ketika ditanya apakah perempuan akan dibolehkan menjabat sebagai hakim, Arnaout mengelak.
“Terkait apakah seorang perempuan dapat menduduki jabatan peradilan, ini bisa menjadi bidang studi dan penelitian bagi para spesialis. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal seperti ini sejauh menyangkut perempuan,” katanya.
Adapun sejak memimpin serangan pemberontak yang menggulingkan diktator lama Suriah Bashar al-Assad, kelompok Islam Hayat Tahrir al-Sham telah berupaya memberikan jaminan bahwa mereka akan menghormati hak-hak perempuan dan kaum minoritas di Suriah yang baru.
Dalam wawancara dengan BBC pada hari Rabu, Al-Sharaa mengatakan bahwa pendidikan bagi perempuan akan terus berlanjut dan Suriah tidak akan diperintah seperti Afghanistan yang diperintah Taliban.
Namun, komentar seksis Aranaout disambut dengan rasa khawatir dan marah oleh para wanita Suriah, sembari memicu ejekan di media sosial.
Rafif Jouejati, Wakil Presiden Ahrar, Partai Liberal Suriah , mengatakan kepada The New Arab bahwa komentar Arnaout menunjukkan “ketidaktahuannya yang mendalam mengenai peran yang dimainkan perempuan Suriah setiap hari dalam semua aspek kehidupan”.
“Wanita Suriah tidak berjuang dalam revolusi kami demi kebebasan, demokrasi, dan kesetaraan selama lebih dari 13 tahun agar dia mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan semangat dan tujuan revolusi.”
Ia mengimbau Arnaout untuk segera menarik kembali dan meminta maaf atas komentarnya, sembari mengatakan HTS harus bertemu dengan organisasi-organisasi perempuan, sehingga Arnaout dan pejabat lainnya “dapat lebih terdidik mengenai kemampuan perempuan untuk memimpin di ruang publik, di kementerian, termasuk ya – pertahanan.
Iran Selesai
Pemimpin baru Suriah, Ahmed Al-Sharaa, telah menyatakan bahwa kemenangan oposisi telah “menghambat proyek regional Iran selama 40 tahun” sambil berjanji bahwa Suriah tidak akan lagi berfungsi sebagai platform untuk mengganggu stabilitas negara-negara Arab.
Pengaruh Iran di seluruh kawasan telah dikurangi secara besar-besaran dalam beberapa bulan terakhir, menyusul serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober 2023, yang melawan, menyingkirkan pimpinan tertinggi kedua kelompok, menyerang pangkalan Iran di Suriah, dan juga menyerang Iran.
Berbicara dari Istana Kepresidenan di Damaskus, Al-Sharaa mengatakan kepada surat kabar berbahasa Arab Asharq Al-Awsat bahwa Suriah sebelumnya telah menjadi “platform bagi Iran untuk mengendalikan ibu kota utama Arab, menyebarkan perang, dan mengacaukan Teluk dengan obat-obatan seperti Captagon.”
“Dengan menyingkirkan milisi Iran dan menutup Suriah dari pengaruh Iran, kami telah melayani kepentingan kawasan—mencapai apa yang tidak dapat dicapai melalui diplomasi dan tekanan eksternal, dengan kerugian minimal,” kata Al-Sharaa dalam wawancara paling rinci sejak memangku jabatan pemimpin.
Pemimpin Suriah mengkritik upaya-upaya sebelumnya untuk merehabilitasi rezim Assad.
Termasuk upayanya untuk kembali ke Liga Arab, dan mengungkapkan bahwa ketika pejabat Yordania mengonfrontasi pemerintah sebelumnya mengenai ekspor Captagon, “responsnya adalah bahwa hal itu tidak akan berhenti kecuali sanksi-sanksi dicabut.”
Ke depannya, Al-Sharaa menyatakan minatnya yang khusus pada model pembangunan Arab Saudi.
“Kami mengagumi pembangunan di negara-negara Teluk, khususnya rencana dan visi berani Arab Saudi, dan kami bercita-cita untuk mencapai kemajuan serupa bagi Suriah.”
Pemimpin tersebut menanggapi kekhawatiran tentang kediamannya saat ini di Istana Rakyat, bekas pusat kekuasaan Assad, dengan berkata sambil tertawa.
“Sejujurnya, saya sama sekali tidak merasa nyaman. Namun, ini adalah tempat yang seharusnya terbuka untuk rakyat, tempat yang dapat mereka kunjungi dan tempat anak-anak dapat bermain di halaman ini.”
Mengenai kebijakan dalam negeri, Al-Sharaa mengumumkan rencana pembentukan kementerian khusus untuk menyelidiki nasib orang hilang, dan mengakui skala kekejaman di bawah rezim sebelumnya.
Hal ini terjadi setelah Channel 4 melaporkan bahwa sedikitnya 150.000 orang dikuburkan di kuburan massal di sekitar Damaskus, sementara Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia memperkirakan jumlah total korban tewas sejak 2011 mencapai 618.000.
“Kami memerangi kelompok brutal yang melakukan berbagai kejahatan termasuk penangkapan, penghilangan paksa, pembunuhan, pengungsian, kelaparan, serangan kimia, dan penyiksaan sistematis,” katanya.
(Tribunnews.com/ Chrysnha)
