Xcloud.id

Author: Tribunnews.com

  • PPN Jadi 12 Persen di 2025, Pemerintah Pastikan Inflasi Terkendali – Halaman all

    PPN Jadi 12 Persen di 2025, Pemerintah Pastikan Inflasi Terkendali – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah telah menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

    Kebijakan yang diumumkan pada Senin (16/12/2024) dan akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2025 ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional.

    Namun, kebijakan ini tidak luput dari sorotan publik. Kekhawatiran muncul di tengah masyarakat terkait dampak kenaikan PPN terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. 

    Berdasarkan simulasi yang dibuat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kenaikan PPN 12 persen ini hanya berpotensi menaikkan inflasi sekitar 0,3 persen secara tahunan. Angka tersebut diperkirakan akan masih terkendali. 

    Deputi Bank Indonesia (BI) Aida S Budiman menjelaskan bahwa dampak kenaikan PPN 12 persen ke inflasi hanya terjadi sebesar 0,2 persen dan menurut Aida, angka penambahan inflasi ini tidak besar. 

    Pasalnya, barang-barang yang dikenai PPN adalah barang-barang yang sifatnya premium, seperti bahan makanan premium, jasa pendidikan dan jasa pelayanan kesehatan medis premium, serta listrik rumah tangga berkapasitas 3.500-6.600 VA. 

    “Hitungannya ini mengakibatkan sekitar penambahan inflasi 0,2 persen. Akan tetapi, apakah ini besar? Jawabannya tidak. Karena hasil perhitungan kami dari proyeksinya dia sekitar sedikit di atas dari 1,5-3,5 persen dari target inflasi kita pada 2025,” ujar Aida. 

    Meski demikian, Aida menyebutkan, kenaikan harga yang terjadi bukan hanya pengaruh dari tarif PPN saja. Melainkan juga dipengaruhi oleh faktor harga komoditas global. Dengan begitu, ketika harga komoditas global turun, maka harga kebutuhan pokok juga bisa ikut turun. 

    “BI akan tetap melakukan konsistensi antara kebijakan moneter dalam mengarahkan ekspektasi inflasi agar tetap dalam target sasaran di angka 1,5-3,5 persen. 

    Terkait dampaknya ke pertumbuhan ekonomi, Aida menyebut dampaknya tidak terlalu besar, yakni sekitar 0,02 persen hingga 0,03 persen. 

    Sebagai contoh, stimulus yang diberikan adalah memberikan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) 1 persen, atau hanya dikenakan tarif 11 persen saja. 

    Untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, pemerintah juga menerapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 1% untuk tepung terigu, gula industri, dan minyak goreng curah merek Minyakita.

    Kemudian, dilakukan pemberian bantuan pangan dan beras bagi desil 1 dan 2 sebesar 10 kg per bulan. Selain itu, untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, daya listrik yang terpasang di bawah atau sampai 2200 volt ampere (VA) diberikan biaya diskon sebanyak 50 persen untuk 2 bulan. 

    Terakhir, ia mengatakan, dampak yang minim ini dinilai berkat adanya sejumlah paket kebijakan pemerintah untuk meredam dampak dari kenaikan PPN. 

    Senada dengan Aida, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu mengungkapkan berdasarkan hitungan pemerintah, inflasi saat ini masih rendah di angka 1,6 persen. Adapun sepanjang 2023-2024, tingkat inflasi Indonesia berada pada kisaran 2,08 persen.

    Febrio juga menekankan kembali bahwa pemerintah meyakini laju inflasi masih dalam kisaran yang ditentukan dalam APBN 2025 yakni 1,5-3,5 persen.

    “Pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap tumbuh di atas 5,0%. Dampak kenaikan PPN ke 12% terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi 2025 akan tetap dijaga sesuai target APBN sebesar 5,2%.” tutup Febrio dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/12).

  • Cara Tersangka Bawa Masuk Mesin Cetak Uang Palsu ke UIN Alauddin, Sempat Dicegat Satpam – Halaman all

    Cara Tersangka Bawa Masuk Mesin Cetak Uang Palsu ke UIN Alauddin, Sempat Dicegat Satpam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kapolres Gowa, AKBP Reonald Simanjuntak, mengungkapkan cara mesin cetak uang palsu dimasukkan ke Kampus II Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar oleh Andi Ibrahim dkk.

    Dilansir Tribun Timur, mesin berukuran besar itu dibawa para tersangka masuk ke kampus pada saat malam hari.

    Reonald menerangkan, mesin cetak uang palsu tersebut beratnya hampir 3 ton. 

    “Tersangka membawa mesin cetak uang palsu ke kampus tersebut menggunakan alat papan untuk memasukkan itu untuk memudahkan mendorong,” kata Reonald.

    “Karena waktu rekonstruksi itu kita coba 25 personel untuk angkat mesin tersebut tidak bisa terangkat. Tapi kalau didorong pakai papan bisa.” 

    “Dan saat rekonstruksi ada beberapa lantai pecah pada saat dimasukkan oleh tersangka di salah satu ruangan bekas toilet di perpustakaan,” jelasnya.

    Kemudian luas ruangan tempat menyimpan mesin itu sebesar 2×4 meter persegi.

    Ruangan tersebut diberikan peredam suara dengan menggunakan gipsum yang di dalamnya ada gabus.

    “Kalau pun kedengaran hanya seperti samar-samar saja dari dalam,” ucapnya.

    Saat suara mesin itu terdengar, beberapa staf sempat bertanya.

    “Namun para tersangka menjawab lagi cetak buku, sehingga berhentilah kecurigaan pada saat itu.”

    “Makanya para tersangka lebih leluasa (membuat uang palsu) karena tempatnya perpustakaan dan kecurigaan orang hilang karena menganggap membuat buku,” sambungnya.

    Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Gowa, AKP Bahtiar mengatakan, mesin cetak berukuran besar itu dibawa para tersangka menggunakan forklift.

    Menurutnya, pada saat mesin itu dibawa masuk ke kampus, tersangka sempat ditanya oleh security/satpam setempat. 

    Tersangka pun berdalih mesin tersebut untuk mencetak buku dan akan disimpan di perpustakaan.

    Ingin Maju Pilkada 2024

    Andi Ibrahim, tersangka kasus pabrik uang palsu di UIN Alauddin ternyata hendak mencalonkan diri sebagai calon bupati Barru.

    Guna memuluskan rencananya itu, Kepala Perpustakaan UIN Alauddin itu berencana memakai uang palsu sebagai dana maju Pilkada serentak 2024.

    Hal ini disampaikan Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel), Irjen Pol Yudhiawan Wibisono, di Mapolres Gowa, Kamis (19/12/2024) siang.

    “Jadi tersangka (Andi Ibrahim) mengajukan proposal pendanaan pilkada di Barru, tapi alhamdulillah tidak jadi,” ungkap Yudhiawan.

    Yudhi membeberkan hal itu sambil menunjukkan proposal Andi Ibrahim.

    Proposal itu bergambar Andi Ibrahim mengenakan jas tutup dan songkok recca.

    Ia batal maju lantaran tak ada partai politik (parpol) yang meliriknya.

    “Jadi dana ini, uang yang dicetak, akan dipakai untuk itu, tapi tidak jadi, tidak ada partai yang mencalonkan.”

    “Walaupun nanti disebarkan dengan uang palsu supaya bisa memilih yang bersangkutan, ternyata karena uang palsu, jadi tidak jadi,” sambungnya. 

    Tersangka Bertambah

    Tersangka sindikat uang palsu di UIN Alauddin, Makassar bertambah jadi 17 orang.

    Selain itu, polisi mengejar tiga Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut.

    Adapun 17 tersangka ditampilkan saat konferensi pers dipimpin Kapolda Sulsel, Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan Wibisono di Mapolres Gowa pada Kamis hari ini. Ia didampingi AKBP Reonald Simanjuntak.

    “Jadi para tersangka ini perannya berbeda-beda,” kata Irjen Pol Yudhiawan.

    Ada yang memproduksi, jual beli hingga mengedarkan uang palsu.

    Profesi para tersangka uang palsu UIN Alauddin pun beda-beda, mulai dari Dosen UIN, Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga pegawai bank.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul: Andi Ibrahim cs Sempat Dicegat Satpam saat Bawa Mesin Uang Palsu ke UIN, Lolos Alasan Cetak Buku.

    (Tribunnews.com/Deni)(Tribun-Timur.com/Sayyid Zulfadli)

  • Komandan HTS Murhaf Abu Qasra Ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Suriah – Halaman all

    Komandan HTS Murhaf Abu Qasra Ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penguasa baru Suriah menunjuk Murhaf Abu Qasra, tokoh terkemuka dalam pemberontakan yang menggulingkan Bashar al-Assad, sebagai Menteri Pertahanan dalam pemerintahan sementara, menurut sumber resmi pada Sabtu (21/12/2024), mengutip Reuters.

    Abu Qasra, yang juga dikenal dengan nama samaran Abu Hassan 600, adalah tokoh komandan senior dalam kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang memimpin kampanye penggulingan Assad bulan ini.

    “Ia memimpin sejumlah operasi militer selama revolusi Suriah,” kata sumber tersebut.

    Pemimpin HTS sekaligus pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa (juga dikenal sebagai Abu Mohammed al-Julani), membahas pembentukan lembaga militer baru di Suriah dalam pertemuan dengan faksi-faksi bersenjata pada Sabtu, menurut laporan kantor berita negara, SANA.

    Selama pertemuan tersebut, Abu Qasra terlihat duduk di sebelah Sharaa, seperti yang ditunjukkan dalam foto-foto yang dipublikasikan oleh SANA.

    Perdana Menteri Suriah, Mohammed al-Bashir, menyatakan minggu ini bahwa Kementerian Pertahanan akan direstrukturisasi.

    Anggotanya terdiri dari mantan anggota faksi-faksi bersenjata serta perwira-perwira yang membelot dari tentara Assad.

    PM Bashir juga mengatakan bahwa ia akan memimpin pemerintahan transisi selama tiga bulan.

    Namun, pemerintahan baru belum mengumumkan rencana apa yang akan dilakukan setelah periode tersebut.

    Sebelumnya, pada Sabtu, Komando Umum yang berkuasa menunjuk Asaad Hassan al-Shibani sebagai Menteri Luar Negeri, menurut laporan SANA.

    Seorang sumber di pemerintahan baru mengatakan kepada Reuters bahwa langkah ini diambil sebagai tanggapan terhadap aspirasi rakyat Suriah untuk membangun hubungan internasional yang membawa perdamaian dan stabilitas.

    Kelompok HTS dulunya merupakan bagian dari al-Qaeda hingga akhirnya memutuskan hubungan pada tahun 2016.

    Kelompok ini sebelumnya berbasis di Provinsi Idlib selama bertahun-tahun, hingga melancarkan serangan pada akhir November 2024.

    HTS berhasil merebut kota-kota di Suriah bagian barat dan memasuki Damaskus saat tentara mulai mundur.

    Sebut Suriah Bukan Ancaman Dunia, HTS Minta Barat Cabut Sanksi: Kami Sudah Lelah Berperang

    Minggu ini, Sharaa bertemu dengan sejumlah utusan internasional

    Ia mengatakan fokus utamanya adalah rekonstruksi Suriah dan pembangunan ekonomi.

    Ia menegaskan bahwa ia tidak tertarik untuk terlibat dalam konflik baru.

    Dalam sebuah wawancara dengan BBC di Damaskus, Sharaa mengatakan bahwa Suriah bukan ancaman bagi dunia.

    Ahmed al-Sharaa atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Abu Mohammed al-Jolani, saat diwawancarai oleh BBC (BBC)

    Ia ingin sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada Suriah untuk dicabut.

    “Sekarang, setelah semua yang terjadi, sanksi harus dicabut karena sanksi tersebut ditujukan kepada rezim lama.”

    “Korban dan penindas tidak boleh diperlakukan dengan cara yang sama,” katanya.

    Ia juga mengatakan HTS harus dihapus dari daftar organisasi teroris.

    Sharaa mengatakan HTS bukanlah kelompok teroris.

    HTS tidak menyerang warga sipil atau wilayah sipil, katanya.

    Sharaa justru menyebut kelompoknya adalah korban dari kekejaman rezim Assad.

    Ia juga membantah ingin menjadikan Suriah seperti Afghanistan.

    Sharaa mengatakan Suriah dan Afghanistan itu sangat berbeda, dengan tradisi yang berbeda pula. 

    Afghanistan adalah masyarakat kesukuan. Di Suriah, katanya, ada pola pikir yang berbeda.

    Ia mengatakan ia percaya pada pendidikan untuk wanita.

    “Kami memiliki universitas di Idlib selama lebih dari delapan tahun,” kata Sharaa, merujuk pada provinsi barat laut Suriah yang telah dikuasai kelompok oposisi sejak 2011.

    “Saya kira persentase perempuan di universitas lebih dari 60 persen.”

    Ketika ditanya apakah konsumsi alkohol akan diizinkan, Sharaa berkata: 

    “Ada banyak hal yang tidak berhak saya bicarakan karena itu masalah hukum.”

    Ia menambahkan bahwa akan ada komite ahli hukum Suriah untuk menulis konstitusi.

    “Mereka akan memutuskan. Dan setiap penguasa atau presiden harus mematuhi hukum”.

    Sharaa bersikap santai selama wawancara, mengenakan pakaian sipil, dan mencoba memberikan jaminan kepada semua orang yang percaya kelompoknya belum melepaskan diri dari masa lalu ekstremisnya.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • UPDATE Kasus Polisi Aniaya Kader GP Ansor di Ambon: Bripka EW, Aipda JT & Bripda SD Dipatsus – Halaman all

    UPDATE Kasus Polisi Aniaya Kader GP Ansor di Ambon: Bripka EW, Aipda JT & Bripda SD Dipatsus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, AMBON – Tiga oknum anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso (Polsek KPYS) kini ditempatkan di tempat khusus (patsus) buntut kasus penganiayaan terhadap Rizal Serang, kader GP Ansor Ambon.

    Ketiga oknum polisi tersebut adalah Bripka EW, Aipda JT, dan Bripda SD.

    “Kami telah mengamankan oknum anggota, melakukan pemeriksaan oleh Propam, dan menempatkan mereka di tempat khusus,” ujar Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Kombes Pol Driyano Andri Ibrahim melalui Kasi Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Ipda Janet Luhukay.

    Ipda Luhukay mengatakan korban Rizal Serang telah menjalani visum untuk memperkuat bukti-bukti dalam proses hukum. 

    Pihak kepolisian juga telah mengamankan barang bukti berupa video rekaman kejadian.

    “Kami memastikan proses hukum akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak pandang bulu,” tegasnya. 

    Kronologis Penganiayaan

    Peristiwa penganiayaan itu terjadi Jumat (20/12/2024) sekitar pukul 15.30 WIT.

    Rizal Serang diduga dianiaya anggota Kepolisian sektor Pelabuhan Yos Sudarso (KPYS) di depan pintu masuk Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon.

    Dalam video beredar, awalnya Rizal Serang sedang mengendarai mobil hendak memasuki area pelabuhan. 

    Namun, niatnya tersebut terhalang oleh seorang oknum anggota polisi.

    Tanpa alasan yang jelas, oknum polisi langsung bertindak agresif dengan memukul mobil korban sebanyak dua kali sambil melontarkan kata-kata kasar, ‘An**** kau’.

    Oknum polisi itu memaksa Rizal Serang keluar dari mobil. 

    Melihat situasi yang semakin memanas, anggota polisi lainnya ikut terlibat. 

    Salah seorang dari mereka bahkan membanting korban ke aspal dengan brutal. 

    Setelah itu, Rizal Serang langsung diborgol dan dibawa ke Mapolsek KPYS.

    Peristiwa penganiayaan ini menyita perhatian warga sekitar yang menyaksikan langsung kejadian tersebut. 

    Kasus itu sudah dilaporkan korban melalui Kuasa Hukum, Ramli Lulang ke SPKT Polda Maluku dengan Nomor:LP/B/217/XII/2024/SPKT/POLDA MALUKU.

    “Kami sudah buat laporan semalam dan sudah visum. Sekarang kita mau lakukan pemeriksaan lebih lanjut kondisi korban melalui CT Scan di RSU Haulussy Ambon,” kata Ketua LBH GP Ansor Kota Ambon itu saat diwawancarai TribunAmbon.com, Sabtu (21/12/2024).

    Terpisah, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Kombes Pol Driyano Andri Ibrahim mengaku oknum anggota tersebut sudah ditahan.

    Ia menegaskan, proses hukum telah dilakukan termasuk kode etik terhadap pelaku.

    “Oknum anggota sudah saya masukkan sel sejak kemarin, sudah diadakan proses secara hukum dan kode etik kepolisian,” katanya. 

    GP Ansor Kutuk Tindakan Polisi

    Gerakan Pemuda Ansor menyayangkan dugaan kekerasan anggota polisi yang membanting warga saat ingin menjemput keluarga di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon. 

    GP Ansor mengutuk tindakan oknum polisi yang bersikap arogan terhadap warga.

    “Kami sangat menyayangkan sikap arogansi polisi terhadap warga yang ditunjukkan dengan membanting korban hingga jatuh. Mustinya polisi mengayomi, kami mengutuk sikap arogansi polisi,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin dalam keterangannya, Minggu (22/12/2024).

    Dalam video yang beredar, terlihat kader GP Ansor, Rizal Serang dan oknum polisi tersebut terlibat dalam pembicaraan. 

    Rizal Serang mempertanyakan mengapa dirinya tidak boleh masuk ke dalam pelabuhan, sementara pengendara yang lain diperbolehkan masuk. 

    Polisi yang berjaga juga tampak memukul mobil korban dan memintanya keluar dari mobil. 

    Setelah korban keluar dari mobil, seorang anggota polisi yang lain membantingnya dari belakang hingga membuat korban terpelanting jatuh. 

    “Kami mendengar bahwa Rizal Serang mempertanyakan sikap diskriminatif polisi. Semestinya ini bisa diselesaikan dengan tidak menggunakan kekerasan fisik. Bisa dilakukan dialog,” kata Addin Jauharudin.

    Addin saat ini melakukan koordinasi dengan GP Ansor setempat untuk tetap menjaga kondusifitas dan tidak tergesa-gesa mengambil tindakan dan tetap berkoordinasi dengan Pimpinan Pusat. 

    Addin juga sudah meminta LBH Ansor melakukan pendampingan hukum dalam kasus yang menimpa kader Ansor Maluku tersebut.

    “Rizal ini kader Ansor, kami sudah melakukan koordinasi dengan Ansor setempat untuk tidak mengambil tindakan gegabah. Tetap satu komando dengan Pimpinan Pusat. Saya juga sudah meminta LBH Ansor bergerak cepat mengawal proses hukum kasus ini,” tuturnya.

    Addin meminta agar pihak kepolisian menindak tegas oknum yang melakukan tindakan kekerasan tersebut dan bersikap arogan kepada warga. 

    “Saya juga meminta proses ini dilakukan secara transparan. Kepolisian harus mengambil tindakan tegas dalam kasus ini, terhadap anggotanya yang arogan,” pungkasnya.

    Kecam Aksi Penganiayaan

    Pengamat kepolisian, Poengky Indarti, mengecam keras tindakan penganiayaan fisik dan verbal yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota Polsek Pelabuhan Yos Sudarso Ambon terhadap Rizal Serang.

    Menurutnya, tindakan tersebut merupakan tindak pidana yang tidak dapat dibenarkan.

    “Tindakan penganiayaan fisik dan verbal (memaki korban sebagai an****) yang dilakukan beberapa anggota Polsek Pelabuhan Yos Sudarso Ambon adalah tindak pidana yang tidak dapat dibenarkan,” ungkap saat dihubungi TribunAmbon.com, Sabtu (21/12/2024).

    Poengky juga menyayangkan peristiwa ini terjadi di tengah kesibukan kepolisian dalam menjaga keamanan saat libur Natal dan Tahun Baru. 

    “Meski sedang sibuk, seluruh anggota Polri harus tetap mengedepankan sikap humanis dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada anggota yang bertindak emosional dan melakukan kekerasan,” ujarnya.

    Sebab itu dia mendukung penuh langkah korban yang melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. 

    Ia juga mendorong agar kasus ini diproses secara profesional dan transparan. 

    “Kasus tersebut harus segera ditindaklanjuti secara profesional dengan dukungan scientific crime investigation dan disampaikan kepada publik secara transparan,” tegasnya.

    Poengky meminta agar para pelaku diproses secara kode etik dan dijatuhi hukuman yang setimpal. 

    “Saya juga mendorong para pelaku untuk diproses kode etik dan dijatuhi hukuman yang dapat menimbulkan efek jera,” tambahnya.

    Poengky mengingatkan bahwa era saat ini adalah era keterbukaan informasi. 

    Masyarakat dengan mudah dapat merekam dan menyebarkan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. 

    Oleh karena itu, anggota Polri harus selalu berhati-hati dan profesional dalam menjalankan tugas.

    “Perlu diingat bahwa masyarakat saat ini adalah merupakan pengawas eksternal Polri yang kuat. Sekali anggota Polri berbuat kesalahan, masyarakat dengan mudah akan memvideokan dan memviralkannya. Oleh karena itu dalam melakukan tugas, anggota Polri harus profesional dan mengedepankan sifat humanis,” pungkasnya.

    Tindakan Polisi Berlebihan

    Sementara itu anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Gufron menilai tindakan polisi dalam video yang beredar cukup berlebihan.

    “Dilihat dari video, tindakan polisi agak berlebihan. Mestinya cara-cara demikian bisa dihindari, apalagi dipertontonkan di depan masyarakat,” ujar Gufron saat dihubungi TribunAmbon.com, Sabtu (21/12/2024).

    Gufron meminta agar kasus ini segera ditangani agar mencegah rusaknya citra Polri di mata publik.

    “Jika dibiarkan, jangan sampai hal ini merusak citra Polri,” tegasnya.

    Gufron juga mengingatkan bahwa korban memiliki hak untuk melaporkan kejadian ini dan mendorong mekanisme internal kepolisian untuk menindaklanjuti. 

    Kompolnas, kata dia, akan terus memantau proses penanganan kasus ini.

    “Jika ada tindakan yang keliru dan berlebihan, korban juga dapat lapor dan mendorong mekanisme internal di dalam kepolisian untuk menindaklanjuti. Kompolnas sesuai kewenangan yang ada akan memberi atensi terhadap proses penanganannya di internal,” tambah Gufron.

    Sumber: (TribunAmbon.com/Jenderal Louis) (Tribunnews)

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunAmbon.com dengan judul Aniaya Rizal Serang, Tiga Anggota Polisi Kini Mendekam di Jeruji Besi 

  • Sritex Rumahkan 3 Ribu Karyawan, Wamenaker Noel Minta Tak Ada PHK: Hak Buruh Harus Tetap Dipenuhi – Halaman all

    Sritex Rumahkan 3 Ribu Karyawan, Wamenaker Noel Minta Tak Ada PHK: Hak Buruh Harus Tetap Dipenuhi – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan meminta PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah kondisi perusahaan sedang dalam pailit.

    Noel menyatakan Kemnaker terus memantau dan menaruh perhatian terhadap nasib 50 ribu buruh Sritex.

    Hal itu menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi Sritex terkait putusan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Semarang.

    Noel, sapaan akrab Immanuel, menyatakan bahwa Kemnaker menghormati putusan MA sekaligus menghormati upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang rencananya akan diajukan oleh Sritex.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak berharap terjadinya PHK di perusahaan mana pun.

    “Presiden Prabowo sering berpesan agar sebisa mungkin menghindari terjadinya PHK di perusahaan. Begitu pun kami tidak ingin ada PHK. Posisi kami jelas, yaitu melindungi hak-hak pekerja,” kata Noel dikutip dari keterangan tertulis pada Minggu (22/12/2024).

    Noel menyebut bahwa perusahaan yang dinyatakan pailit tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak pekerja sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    Pemenuhan hak pekerja dinilai perlu menjadi prioritas utama dalam upaya melindungi kesejahteraan pekerja yang terdampak langsung dari situasi tersebut.

    “Kami memahami situasi sulit yang dihadapi perusahaan, namun hal itu tidak boleh mengurangi kewajiban mereka terhadap pekerja,” ujar Noel.

    “Hak-hak buruh, seperti pembayaran pesangon, upah tertunda, dan program jaminan sosial, harus tetap dipenuhi,” sambungnya.

    Pemerintah disebut akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk manajemen Sritex dan pemerintah daerah, untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi secara maksimal.

    Noel pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan dialog konstruktif dan solusi terbaik demi kesejahteraan pekerja.

    “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak buruh dan memberikan mereka harapan di tengah situasi sulit,” tutur Noel.

    “Pemerintah akan terus hadir untuk memastikan hak pekerja tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya.

    Terakhir, Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto mengatakan bahwa hingga saat ini sudah ada 3 ribu karyawan yang dirumahkan menyusul status pailit.

    Ribuan karyawan yang dirumahkan itu seiring dengan langkah manajemen me-review sejauh mana Perusahaan dapat bertahan.

    Menperin Sebut Produksi Sritex Harus Tetap Jalan 

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah akan terus menjaga agar Sritex tetap berproduksi.

    “Pemerintah ingin memastikan dan akan terus berupaya agar going concern-nya tetap dijaga. Artinya pabrik masih tetap harus berjalan, tetap produksi. Ini penting agar perusahaan masih bisa tetap mengirim produk-produknya sesuai dengan pesanan dalam kontrak yang sudah ditandatangani khususnya kontrak-kontrak yang berasal dari luar negeri,” tutur Agus di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

    Dengan menjaga produksi Sritex, pemerintah ingin perusahaan mengamankan suplai ke perusahaan client agar marketnya tidak diambil pemain lain.

    “Kita tidak inginkan barang-barang yang selama ini di ekspor oleh Sritex nanti diisi oleh negara lain. Itu yang kita tidak mau, sebab itu going concern yang sangat penting, bahwa pabrik masih harus tetap berjalan,” jelas Menperin.

    Menperin menambahkan, pemerintah tidak ingin dengan berhentinya produksi Sritex dapat menyebabkan penghentian hubungan kerja dengan karyawan.

    “Kita ingin memastikan PHK itu tidak terjadi di Sritex. Ini semua berkaitan dengan hajat hidup dari banyak pihak, khususnya para pekerja yang ada di Sritex,” ucap Agus.

    Pemerintah sendiri akan melakukan berbagai langkah untuk menangani Sritex. Menperin AGK sendiri sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak.

    “Saya sendiri hari ini sudah berkomunikasi dengan pihak Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, mudah-mudahan bisa kita lakukan minggu depan sebelum kita masuk ke tahun baru untuk mengundang kurator yang sudah ditunjuk,” terangnya.

    Nantinya kurator tersebut akan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menangani masalah Pailit Sritex.

    Sritex Ajukan PK

    Sritex melakukan konsolidasi internal dan memutuskan untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) setelah permohonan kasasinya ditolak Mahkamah Agung (MA).

    Permohonan kasasi mereka ajukan sebagai sikap keberatan atas putusan pailit yang dijatuhkan Pengadilan Niaga Semarang.

    “Upaya hukum ini kami tempuh agar kami dapat menjaga keberlangsungan usaha dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi 50 ribu karyawan yang telah bekerja bersama-sama kami selama puluhan tahun,” kata Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat ini.

    “Langkah hukum ini kami tempuh tidak semata untuk kepentingan perusahaan, tetapi membawa serta aspirasi seluruh keluarga besar Sritex,” lanjutnya.

    Sebagaimana diketahui, putusan penolakan kasasi dengan Nomor Perkara : 1345 K/PDT.SUS-PAILIT 2024 tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Hamdi dan dua anggota yakni Hakim Agung Nani Indrawati dan Lucas Prakoso pada Rabu, 18 Desember 2024.

    Selama proses pengajuan kasasi ke MA, ia mengatakan Sritex telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan usahanya, dan tidak melakukan PHK, sebagaimana pesan disampaikan pemerintah.

    Ia menyebut Sritex berupaya semaksimal mungkin menjaga situasi perusahaan tetap kondusif di tengah berbagai keterbatasan gerak akibat status pailit yang menimpa.

    Iwan mengungkap bahwa upaya yang mereka lakukan tidak mudah karena berkejaran dengan waktu dan keterbatasan sumber daya.

    “Pilihan untuk menempuh upaya hukum lanjutan berupa PK kami lakukan agar keluarga besar Sritex tetap dapat bekerja, bertahan hidup, dan menghidupi keluarganya di tengah situasi perekonomian yang sedang sulit,” ujar Iwan.

    Ia pun berharap pemerintah memberikan keadilan hukum yang mempertimbangkan kemanusiaan, dengan mendukung upaya Sritex untuk tetap dapat melanjutkan kegiatan usaha dan berkontribusi pada kemajuan industri tekstil nasional.

    MA Tolak Kasasi

    Sebelumnya, perjalanan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan perusahaan-perusahaan terkait dalam Grup Sritex, yaitu PT Sinat Panjta Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya, untuk menghindari status pailit akhirnya menemui jalan buntu.

    Hal ini terjadi setelah Mahkamah Agung (MA) menolak upaya kasasi yang diajukan oleh Grup Sritex terhadap putusan pembatalan pengesahan perdamaian (homologasi) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Semarang.

    Kasasi yang diajukan oleh Grup Sritex, yang diwakili oleh tim kuasa hukumnya, Aji Wijaya & Co, bertujuan untuk membatalkan putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

    Putusan tersebut merujuk pada pembatalan homologasi no.2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg jo. no.12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg.

    Namun pada 18 Desember 2024, Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak kasasi tersebut melalui Putusan No. 1345 K/Pdt. Sus-Pailit/2024, yang kini telah berkekuatan hukum tetap.

    “Amar putusan: tolak,” bunyi putusan yang dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung, Kamis (19/12/2024).

    Putusan kasasi ini mempertegas keputusan Pengadilan Niaga Semarang sebelumnya, yang menguatkan status kepailitan bagi Grup Sritex.

    Dengan demikian, perusahaan-perusahaan dalam Grup Sritex kini harus menghadapi proses hukum yang lebih lanjut seiring dengan status pailit yang sudah tidak dapat dibatalkan lagi.

  • KORSERA 2024: Harmoni Budaya Indonesia Menggema di Turki – Halaman all

    KORSERA 2024: Harmoni Budaya Indonesia Menggema di Turki – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – KORSERA (Kolaborasi Seni dan Olahraga), acara tahunan yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Kırklareli, sukses digelar di Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi, kota Kırklareli, Turki, pada 14 Desember 2024.

    Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat Turki dan dunia melalui kolaborasi seni dan olahraga.

    Beragam kegiatan menarik ditampilkan, mulai dari pertandingan olahraga hingga pertunjukan seni budaya yang memukau.

    Pada sesi seni, pengunjung disuguhkan tarian tradisional, seperti Tari Dayak Kontemporer dari Kalimantan, Tari Zapin Beradat dari Riau, serta Tari Bandung Modern.

    Lagu-lagu daerah Indonesia, seperti “Tanah Airku” dan “Rayuan Pulau Kelapa,” juga dilantunkan, menciptakan suasana yang hangat dan penuh kebanggaan.

    Salah satu daya tarik utama adalah teater drama musikal berjudul “Romi dan Juleha,” sebuah kisah yang memadukan elemen tradisional Indonesia dengan pendekatan modern, sehingga berhasil memikat hati para penonton.

    Kolaborasi Seni dan Olahraga

    KORSERA merupakan hasil kolaborasi antara divisi olahraga dan seni budaya PPI Kırklareli, dengan dukungan mahasiswa Indonesia di Edirne.

    Sebelum pertunjukan seni, rangkaian perlombaan olahraga seperti bulu tangkis, bola basket, dan mini sepak bola berlangsung dari tanggal 23 November hingga 14 Desember.

    Selain itu, diadakan juga kompetisi budaya, seperti melukis, fashion show, dan music cover.

    Acara ini berhasil menarik lebih dari 200 pengunjung, termasuk masyarakat lokal Turki, pelajar internasional, perwakilan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), serta pihak kampus Kırklareli Üniversitesi. Atmosfer penuh kekaguman dan kebanggaan terasa sepanjang acara.

    “Apresiasi kepada teman-teman yang telah menjadi duta Indonesia di Kırklareli dengan memamerkan budaya dan seni Indonesia. Selamat juga kepada PPI Kırklareli atas keberhasilannya meraih juara 1 di KJRI Cup,” ujar Hardi, Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KJRI Istanbul.

    Diplomasi Budaya dan Peran Diaspora

    KORSERA 2024 tidak hanya menjadi ajang seni dan olahraga, tetapi juga menjadi wadah silaturahmi bagi mahasiswa Indonesia di Turki, khususnya anggota PPI Kırklareli dan Edirne.

    Acara ini memperkuat solidaritas diaspora Indonesia di kawasan tersebut, serta membuktikan bahwa budaya dapat menjadi jembatan diplomasi yang efektif dalam mempererat hubungan antarnegara.

    Dian Puspa Wulandari, salah satu mahasiswa Indonesia yang tinggal di Edirne sekaligus penampil dalam acara ini, mengungkapkan kesannya.

    “Acaranya seru banget, bisa mengobati rasa rindu pada Tanah Air. Senang sekali bisa mengenakan baju adat lagi dan ikut tampil. Semoga acara seperti ini dapat terus dilestarikan dan menjadi ajang diplomasi budaya Indonesia ke masyarakat internasional,” tuturnya.

    Keberhasilan KORSERA menunjukkan peran aktif PPI Kırklareli dalam mempromosikan budaya Indonesia di kancah internasional.

    Acara ini membuka peluang kolaborasi lebih lanjut antara Indonesia dan Turki, baik di bidang budaya, pendidikan, maupun hubungan antarwarga.

    Dengan suksesnya KORSERA 2024, PPI Kırklareli menegaskan bahwa seni dan olahraga bukan hanya media hiburan, tetapi juga alat yang kuat untuk memperkenalkan budaya Indonesia secara spektakuler dan efektif kepada dunia.

    (*)

  • Pra Muktamar Luar Biasa NU Selesai Digelar, Berikut Hasilnya – Halaman all

    Pra Muktamar Luar Biasa NU Selesai Digelar, Berikut Hasilnya – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rangkaian Pra Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU) selesai digelar di Denanyar, Jombang, Jawa Timur menghasilkan sejumlah pesan moral untuk Jam’iyyah NU. 

    Untuk diketahui, pra MLB telah paripurna dilaksanakan Diawali FGD Evaluasi Kinerja 3 Tahun PBNU, silaturahmi bersama Masyayikh Jawa Timur dan diakhiri dengan konsolidasi perwakilan NU wilayah se-Indonesia di Denanyar, Jombang. 

    “Kinerja tiga tahun PBNU di bawah kepemimpinan mandataris muktamar ke-34 NU di Lampung, yakni KH Miftahul Akhyar (Rais Aam) dan KH Yahya Cholil Staquf (Ketua Umum), tidak dalam kondisi baik-baik saja dan tidak sehat, justru mewariskan, konflik berjami’yyah di daerah dan meluas,” kata pendiri Rabithah Melayu Banjar KH Sarbani Haira melalui keterangan diterima Tribunnews.com, Sabtu (21/12/2024).

    Forum Pra MLB NU juga menilai kinerja PBNU berada di luar garis yang ditentukan bahkan cenderung melenceng yang dikhawatirkan menyebabkan NU kehilangan jiwa atau dan jati diri. 

    “Model kepemimpinan PBNU bisa membunuh akar-akar keluhuran nilai, budaya, dan kearifan berbasis Islam Ahlussunnah wal Jam’ah dan berbasis pesantren,” ujar KH Jakfar Sodiq peserta Pra MLB NU asal Bangka Belitung.

    Atas dasar itu, Pra MLB NU menghasilkan sembilan moral untuk menjaga marwah jamiyyah yakni.

    KH Tengku Rusli peserta Pra MLB NU asal Riau, menyampaikan poin pertama yakni para delegasi NU wilayah se-Indonesia telah sowan ke masyayikh Jawa Timur pada 19-20 Desember 2024. 

    Kesimpulan umum bahwa para masyayikh merestui gerakan MLB dengan syarat harus berlandaskan niat yang tulus untuk menjaga persatuan, kekompakan, ukhuwwah nahdliyyah dan memperbaiki organisasi. 

    “Dilakukan secara konstitusional (landasan Qonun Asasi, AD ART NU, dan Khittah NU), ber-Ahlaqul Karimah serta saling menghargai dan menghormati. Selalu berkonsultasi dan meminta nasehat kepada Sesepuh NU,” ucapnya.

    Kedua, lanjutnya, forum Pra MLB mengajak warga NU untuk saling menasihati terhadap para pemimpin, mengembalikan nilai-nilai utama.

    “Nilai-nilai itu yakni cinta, kasih sayang, rukun, bersatu dan keunggulan pribadi. Karena, nilai-nilai itu merupakan perintah, nasehat sekaligus wasiat dari muassis jamiyyah Nahdlatul Ulama,” ucapnya.

    Ketiga, kata dia, forum Pra MLB telah menginventarisir nama-nama calon anggota AHWA (Ahlul Halli wal Aqdi) dan ketua umum yang akan diusulkan dalam forum MLB.

    AHWA yang diusulkan adalah Masyayikh AHWA di Muktamar ke-34 NU di Lampung -minus Rois Am saat ini, ditambah beberapa Masyayikh yang memenuhi kriteria AHWA dalam ART NU, terutama ‘Allamah, berwibawa dan memiliki keagungan akhlak.

    “Untuk calon ketua umum, ada beberapa nama dari internal PBNU saat ini, minus ketua umum, beberapa Ketua PWNU dan Kader NU yang berkualitas secara keilmuan dan teruji dari pengalaman beroganisasinya,” katanya.Keempat, waktu pelaksanaan MLB NU diusulkan paling cepat bulan Januari 2025, bertepatan dengan Harlah NU berdasar kalender Hijriah maupun Masehi, dan selambat-lambatnya bulan Syawal 1446 H.

    “Ada lima daerah yang diusulkan menjadi tempat penyelenggaraan MLB NU, yakni Surabaya, Bangkalan, Jombang, Semarang, Cirebon dan Daerah Istimewa Yogjakarta. Khusus Cirebon dan Semarang telah ada pesantren yang menyatakan siap ditempati dan berkenan menyediakan akomodasi dan konsumsi peserta, secara Sukarela,” ujarnya.

    Keenam, forum Pra MLB telah menyiapkan rumusan strategi dan metode dalam mengkonsolidasikan usulan MLB dari PWNU-PCNU se-Indonesia serta PCINU dengan prinsip “aman, nyaman, dan rahasia”, serta memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ART NU, pasal 74, ayat (2). 

    “Sehingga PWNU-PCNU-PCINU tidak merasa khawatir bertindak secara organisatoris mengusulkan MLB NU,” ucapnya.

    Ketujuh, forum Pra MLB menyepakati akan mensosialisasikan hasil-hasil Pra MLB kepada Struktur PWNU-PCNU se-Indonesia dan PCI NU.

    “Serta melakukan langkah-langkah konsolidatif didaerah masing-masing dan meyakinkan kepada beliau-beliau agar segera mengusulkan dan mendesak penyelenggaraan MLB NU,” ujarnya.

    Kedelapan, forum Pra MLB memohon doa dan restu serta dukungan dari segenap masyayikh, sesepuh NU, tokoh-aktivis dan warga NU, serta simpatisan masyarakat Indonesia atas ikhtiar untuk menjaga Marwah dan Kepribadian Jamiyyah NU.

    “Tidak lain demi tegaknya kedaulatan agama, jam’iyyah dan bangsa. Disertai permohonan maaf; bila didalam proses berikhtiar tersebut menimbulkan ketidak-nyamanan,” katanya.

    Kesembilan, Pra MLB NU meminta Saefullah Yusuf atau Gus Ipul mundur dari jabatan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 

    Permintaan tersebut dilakukan agar Gus Ipul fokus menjadi Menteri Sosial. 

    “Terakhir, sebagai bentuk pesan moral meminta Saefullah Yusuf atau Gus Ipul, mundur dari jabatan sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjend) PBNU agar fokus menjadi Menteri Sosial sebagai komitmen profesionalitas, loyalitas kerja kabinet dan menjaga integritas Organisasi,” pungkasnya.
     

  • Menaker Yassierli Soal PPN 12 Persen: Kenaikan Bersifat Selektif, yang Mampu akan Bayar Lebih – Halaman all

    Menaker Yassierli Soal PPN 12 Persen: Kenaikan Bersifat Selektif, yang Mampu akan Bayar Lebih – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 bersifat selektif.

    “Kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen adalah amanat UU yang mengusung prinsip keadilan. Kenaikan bersifat selektif,” katanya dikutip dari keterangan tertulis pada Minggu (22/12/2024).

    “Mereka yang mampu akan membayar pajak lebih banyak, sementara masyarakat yang tidak mampu akan mendapatkan perlindungan penuh dari negara,” ujar Yassierli.

    Ia turut memastikan bahwa kebijakan kenaikan PPN tidak akan mengabaikan pelindungan pekerja/buruh.

    Terutama mereka yang berada di sektor padat karya maupun yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Pemerintah disebut telah menyiapkan berbagai program sebagai bentuk mitigasi untuk mendukung kesejahteraan pekerja/buruh di tengah implementasi kebijakan ini.

    Untuk pekerja di sektor padat karya, ia menyampaikan bahwa pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp 10 juta per bulan.

    Selain itu, iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang ditanggung BPJS Ketenagakerjaan juga didiskon 50 persen selama enam bulan.

    Selanjutnya, bagi pekerja yang terkena PHK, ia mengatakan pemerintah menawarkan dukungan melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

    Program ini meliputi manfaat tunai sebesar 60 persen flat dari upah selama lima bulan, pelatihan senilai Rp 2,4 juta, serta kemudahan akses ke Program Prakerja.

    “Kami ingin memastikan bahwa para pekerja yang kehilangan pekerjaan tetap memiliki daya beli dan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan mereka,” ucap Yassierli.

    Menurut dia, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.

    Dengan langkah-langkah ini, Yassierli meyebut pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pengumpulan penerimaan negara dan pelindungan sosial.

    Sehingga, dampak kebijakan ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

    “Jadi kami ingin memastikan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penerimaan negara melalui pajak, tetapi juga memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada pekerja dan buruh,” pungkasnya.

    Sebagaimana diketahui, kenaikan PPN menjadi 12 persen ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Pemerintah menyatakan bahwa tarif PPN 12 persen tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bahan kebutuhan pokok penting.

    Di antaranya seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.

    “Barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen. Seluruhnya bebas PPN. Jadi, nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (16/12/2024).

    Selain itu, ia menyebut ada tiga komoditas penting yang tarifnya tetap 11 persen di tahun depan, yakni Minyakita, gula, dan tepung terigu.

    Airlangga bilang, tiga komoditas itu nantinya akan ditanggung pemerintah melalui kebijakan insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP). Hal ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

    “Dengan penerapan PPN 12 persen tersebut, pemerintah memberikan stimulus ataupun paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah, itu PPN ditanggung pemerintah 1 persen,” ujar Airlangga. 

     

  • Awalnya Disebut Tewas Terjatuh dari Tangga, Sugiarti Ternyata Dibunuh karena Hamil & Minta Dinikahi – Halaman all

    Awalnya Disebut Tewas Terjatuh dari Tangga, Sugiarti Ternyata Dibunuh karena Hamil & Minta Dinikahi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, LAMPUNG SELATAN – Penyebab kematian Sugiarti (44), warga Dusun Kalirejo, Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan akhirnya terungkap.

    Sugiarti sebelumnya ditemukan tewas, Rabu (18/12/2024) sekira pukul 14.00 WIB.

    Sugiarti yang awalnya disebut tewas akibat terjatuh dari tangga di rumah kontrakannya ternyata dibunuh oleh teman dekatnya, Cahyo (45).

    Terungkapnya kasus pembunuhan ini setelah Polres Lampung Selatan mendapatkan laporan kecurigaan keluarga korban atas kematian Sugiarti.

    Pasalnya keluarga menemukan tanda-tanda bekas penganiayaan di tubuh korban.

    Keluarga yang curiga kemudian melaporkan peristiwa itu kepada polisi untuk ditindaklanjuti.

    “Awalnya korban dikabarkan meninggal dunia karena terjatuh dari tangga rumahnya. Namun saat petugas cek kondisi korban, petugas melihat tanda-tanda lain, seperti bekas penganiayaan,” kata Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin.

    Kepala bagian belakang korban terdapat luka serta mengeluarkan darah.

    Berbekal laporan dan hasil olah TKP, polisi kemudian melakukan penyelidikan.

    Polsek Tanjung Bintang bekerjasama dengan inafis Polres Lampung mengindentifikasi kematian korban.

    “Setelah Polsek Tanjung Bintang gelar olah TKP dengan inafis, maka disimpulkan penyebab kematian korban bukan karena kecelakaan melainkan karena penganiayaan,” ujarnya.

    Polisi lalu mencari informasi dengan siapa korban terakhir kali bertemu sebelum meninggal dunia.

    “Setelah diselidiki, ternyata korban terakhir kali bertemu dengan pelaku Cahyo,” ujarnya.

    Polisi lalu menjemput Cahyo di kediamannya dan menginterogasi.

    Saat diinterogasi Cahyo mengakui perbuatannya.

    Bahkan dia sempat ikut menghadiri pemakaman korban dan juga ikut yasinan.

    Kapolres mengatakan, pelaku pembunuhan, Cahyo sempat membuat penyidik pusing karena memberikan keterangan yang berubah-ubah.

    Cahyo, pelaku pembunuhan Sugiarti di Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Sabtu (21/12/2024). (Tribunlampung.co.id/Dominius Desmantri Barus)

    Cahyo Kesal Korban Hamil Minta Dinikahi

    Saat diinterogasi Cahyo mengakui semua perbuatannya.

    Dia juga menunjukkan lokasi tempat ia membuang barang bukti berupa kapak yang digunakannya untuk membunuh korban.

    Barang bukti kapak ditemukan di lokasi pembuangan yang cukup jauh dari TKP.

    HP korban juga dibuang pelaku di area yang sama.

    Namun HP korban tidak berhasil ditemukan.

    Pelaku menunjukkan upaya untuk menghilangkan jejak.

    Beruntungnya masih ada bukti percakapan dari korban di HP pelaku.

    “Pelaku melakukan tindakan ini karena panik, saat korban menuntut dinikahi karena hamil,” lanjut Kapolres.

    Awal Mula Penemuan Jasad Korban 

    Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan, Cahyo berprofresi sebagai pedagang, warga Dusun Kali Rejo, Desa Jati Baru, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan.

    Sugiarti ditemukan tewas di dalam rumah kontrakannya.

    Saat ditemukan tubuhnya dalam keadaan posisi miring dengan wajah menghadap ke tangga.

    Di kepala bagian belakang mengalami luka serta mengeluarkan darah.

    Keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Bintang untuk proses hukum lebih lanjut.

    Unit Reskrim Polsek Tanjung Bintang kemudian melakukan gelar perkara awal.

    Dari hasil gelar perkara awal dengan kesimpulan ditemukan ada dugaan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

    Selanjutnya Kapolsek Tanjung Bintang menghubungi unit Inafis Polres Lampung Selatan untuk melakukan olah TKP lanjutan bersama-sama.

    Lalu ditemukan petunjuk yang mengarah terhadap pelaku.

    Selanjutnya Kapolsek Tanjung Bintang bersama anggota dan unit Jatanras Polres Lampung Selatan melakukan gelar perkara untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi.

    Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut didapatkan keterangan bahwa orang yang terakhir kali berada atau bersama di rumah korban Saudara Cahyo.

    Polisi Dalami Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

    Pelaku dijerat dengan Pasal 338 KUHP dan atau 351 Ayat 3 KUHP.

    Pihaknya juga menyelidiki kemungkinan lain mengarah ke tindak pidana pembunuhan berencana.

    “Kami masih mendalami tindak pidana pembunuhan berencana. Maka dari itu kami sudah mengajukan autopsi ke RS Bhayangkara untuk memastikan penyebab kematian,” ujarnya.

    Sumber: (Tribunlampung.co.id/Dominius Desmantri Barus) (Tribunnews)

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunLampung.co.id dengan judul Hamil dan Minta Dinikahi, Pelaku Malah Bunuh Korban Gunakan Kapak di Tanjung Bintang

  • Kadernya Dianiaya Oknum Polisi di Ambon, GP Ansor Minta LBH Gerak Cepat Kawal Proses Hukum – Halaman all

    Kadernya Dianiaya Oknum Polisi di Ambon, GP Ansor Minta LBH Gerak Cepat Kawal Proses Hukum – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gerakan Pemuda Ansor menyayangkan dugaan kekerasan anggota polisi yang membanting warga saat ingin menjemput keluarga di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon. 

    GP Ansor mengutuk tindakan oknum polisi yang bersikap arogan terhadap warga.

    “Kami sangat menyayangkan sikap arogansi polisi terhadap warga yang ditunjukkan dengan membanting korban hingga jatuh. Mustinya polisi mengayomi, kami mengutuk sikap arogansi polisi,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharudin dalam keterangannya, Minggu (22/12/2024).

    Dalam video yang beredar, terlihat kader GP Ansor, Rizal Serang dan oknum polisi tersebut terlibat dalam pembicaraan. 

    Rizal Serang mempertanyakan mengapa dirinya tidak boleh masuk ke dalam pelabuhan, sementara pengendara yang lain diperbolehkan masuk. 

    Polisi yang berjaga juga tampak memukul mobil korban dan memintanya keluar dari mobil. 

    Setelah korban keluar dari mobil, seorang anggota polisi yang lain membantingnya dari belakang hingga membuat korban terpelanting jatuh. 

    “Kami mendengar bahwa Rizal Serang mempertanyakan sikap diskriminatif polisi. Semestinya ini bisa diselesaikan dengan tidak menggunakan kekerasan fisik. Bisa dilakukan dialog,” kata Addin Jauharudin.

    Addin saat ini melakukan koordinasi dengan GP Ansor setempat untuk tetap menjaga kondusifitas dan tidak tergesa-gesa mengambil tindakan dan tetap berkoordinasi dengan Pimpinan Pusat. 

    Addin juga sudah meminta LBH Ansor melakukan pendampingan hukum dalam kasus yang menimpa kader Ansor Maluku tersebut.

    “Rizal ini kader Ansor, kami sudah melakukan koordinasi dengan Ansor setempat untuk tidak mengambil tindakan gegabah. Tetap satu komando dengan Pimpinan Pusat. Saya juga sudah meminta LBH Ansor bergerak cepat mengawal proses hukum kasus ini,” tuturnya.

    Addin meminta agar pihak kepolisian menindak tegas oknum yang melakukan tindakan kekerasan tersebut dan bersikap arogan kepada warga. 

    “Saya juga meminta proses ini dilakukan secara transparan. Kepolisian harus mengambil tindakan tegas dalam kasus ini, terhadap anggotanya yang arogan,” pungkasnya.

    Kronologis Penganiayaan

    Peristiwa penganiayaan itu terjadi Jumat (20/12/2024) sekitar pukul 15.30 WIT.

    Rizal Serang diduga dianiaya anggota Kepolisian sektor Pelabuhan Yos Sudarso (KPYS) di depan pintu masuk Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon.

    Tangkapan layar video beredar saat Rizal Serang dianiaya oknum anggota polisi di depan Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon, Jumat (20/12/2024). (Istimewa)

    Dalam video beredar, awalnya Rizal Serang sedang mengendarai mobil hendak memasuki area pelabuhan. 

    Namun, niatnya tersebut terhalang oleh seorang oknum anggota polisi.

    Tanpa alasan yang jelas, oknum polisi langsung bertindak agresif dengan memukul mobil korban sebanyak dua kali sambil melontarkan kata-kata kasar, ‘An**** kau’.

    Oknum polisi itu memaksa Rizal Serang keluar dari mobil. 

    Melihat situasi yang semakin memanas, anggota polisi lainnya ikut terlibat. 

    Salah seorang dari mereka bahkan membanting korban ke aspal dengan brutal. 

    Setelah itu, Rizal Serang langsung diborgol dan dibawa ke Mapolsek KPYS.

    Peristiwa penganiayaan ini menyita perhatian warga sekitar yang menyaksikan langsung kejadian tersebut. 

    Kasus itu sudah dilaporkan korban melalui Kuasa Hukum, Ramli Lulang ke SPKT Polda Maluku dengan Nomor:LP/B/217/XII/2024/SPKT/POLDA MALUKU.

    “Kami sudah buat laporan semalam dan sudah visum. Sekarang kita mau lakukan pemeriksaan lebih lanjut kondisi korban melalui CT Scan di RSU Haulussy Ambon,” kata Ketua LBH GP Ansor Kota Ambon itu saat diwawancarai TribunAmbon.com, Sabtu (21/12/2024).

    Terpisah, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Kombes Pol Driyano Andri Ibrahim mengaku oknum anggota tersebut sudah ditahan.

    Ia menegaskan, proses hukum telah dilakukan termasuk kode etik terhadap pelaku.

    “Oknum anggota sudah saya masukkan sel sejak kemarin, sudah diadakan proses secara hukum dan kode etik kepolisian,” katanya saat dikonfirmasi TribunAmbon.com. 

    Sumber: (Tribunnews/Fahdi Fahlevi) (TribunAmbon.com/Jenderal Louis)

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunAmbon.com dengan judul Miris! Warga Dipukuli Oknum Polisi di Depan Pelabuhan Yos Sudarso