Author: Tribunnews.com

  • Qatar Buka Kembali Kantor Kedubes Suriah usai 13 Tahun Ditutup, Mulai Jalin Hubungan dengan HTS – Halaman all

    Qatar Buka Kembali Kantor Kedubes Suriah usai 13 Tahun Ditutup, Mulai Jalin Hubungan dengan HTS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Qatar mengumumkan telah membuka kembali kantor kedutaan besar mereka di Damaskus, Suriah, Sabtu (21/12/2024).

    Pembukaan kedubes Qatar ini dilakukan setelah 13 tahun terakhir kantor tersebut ditutup lantaran pemutusan hubungan diplomatik antara kedua negara.

    Namun pasca rezim Bashar al-Assad dilengserkan kelompok Hayat Tahrir al-Shams (HTS) yang dipimpin Abu Mohammad al-Julani, Qatar mulai mendekatkan diri dengan pemerintahan baru Suriah.

    “Qatar pada hari Sabtu secara resmi membuka kembali kedutaan besarnya di Ibu Kota Suriah, Damaskus, setelah hampir 13 tahun,” jelas Diplomat Qatar di Suriah mengutip dari Anadolu.

    “Bendera Qatar dikibarkan di gedung kedutaan, yang kembali beroperasi di Ibu Kota Suriah setelah jatuhnya rezim Assad,” imbuhnya.

    Beberapa hari sebelum membuka kembali kedutaan besar mereka, pemerintah Qatar diketahui telah mengirim delegasi diplomatik ke Damaskus.

    Perwakilan itu dikirim untuk bertemu dengan pemerintah transisi.  Dengan misi menyatakan “komitmen penuh Doha untuk mendukung rakyat Suriah”,

    Kabar ini lantas direspons baik oleh masyarakat setempat.

    Adalah Khalid al-Khalid, penduduk setempat, mengungkapkan kebahagiaannya atas dibukanya kembali kedutaan.

    Ia mencatat bahwa Qatar merupakan salah satu negara yang paling banyak mendukung revolusi Suriah, dan mengatakan: “Saya berharap negara-negara lain juga akan membuka kembali kedutaan mereka.”

    Al-Khalid menekankan perlunya Suriah menerima dukungan internasional, dengan menyatakan: “Kami ingin negara-negara Arab mendukung kami.”

    Al-Khalid menekankan perlunya Suriah menerima dukungan internasional, dengan menyatakan: “Kami ingin negara-negara Arab mendukung kami.”

    Ghaith mengatakan bahwa pembukaan kembali kedutaan akan berkontribusi pada kemajuan Suriah menuju menjadi tempat yang aman, dengan harapan mereka yang telah melarikan diri akan kembali.

    Ia mengaku gembira dengan pembukaan kembali kedutaan karena akan membantu pembangunan kembali Suriah.

    Turki Ikut Buka Kedubes Suriah

    Sebelum Qatar membuka kedubes Suriah, Kedutaan Besar Turki di Damaskus, Suriah juga dibuka lagi.

    Pembukaan ini dilakukan Kedubes Turki di Suriah sejak ditutup sejak 2012.

    “Utusan yang baru, Burhan Koroglu, dan stafnya berangkat hari ini, kedutaan akan beroperasi besok,” kata Menteri Luar Negeri Hakan Fidan kepada televisi swasta NTV dilansir AFP.

    Kedutaan yang  terletak di dekat Rawda Square ini sempat ditutup diikuti dengan pemulangan staf dan keluarga mereka ke Turki.

    Namun sejak jatuhnya rezim Bashar al-Assad awal Desember, Konsulat Jenderal Suriah di Istanbul juga telah kembali beroperasi tanpa hambatan.

    Pemerintah Sementara Suriah Awali Era Baru

    Setelah rezim Assad, pemerintah sementara Suriah yang baru telah mengumumkan komitmennya untuk memulai era baru dengan membangun masa depan yang lebih adil bagi rakyat Suriah.

    Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, juru bicara pemerintah sementara, Obaid Arnaut menyatakan, tujuan utama mereka adalah membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap sistem peradilan dan supremasi hukum.

    “Pengadilan khusus akan dibentuk untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan terhadap rakyat Suriah selama pemerintahan Presiden Bashar al-Assad yang telah digulingkan,” katanya.

    Dengan langkah ini, pemerintah sementara berkomitmen untuk menyembuhkan luka mendalam yang dialami rakyat Suriah dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih adil dan setara.

    Selain itu, pemerintah sementara juga berencana untuk mereformasi lembaga-lembaga negara yang tercemar oleh praktik korupsi, dengan memprioritaskan mereka yang memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap negara.

    (Tribunnews.com / Namira Yunia)

  • Kasus Melody Sharon, Istri Seret Suami di Jakarta Timur: Pengakuan dan Tindakan Hukum – Halaman all

    Kasus Melody Sharon, Istri Seret Suami di Jakarta Timur: Pengakuan dan Tindakan Hukum – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kasus penganiayaan yang melibatkan Melody Sharon (MS) dan suaminya berinisial AG terjadi di Jalan Raya Ceger, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada 8 November 2024.

    Penganiayaan ini bermula dari kecurigaan AG terhadap istrinya yang diduga berselingkuh.

    Menurut Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, peristiwa tersebut terjadi saat AG mendapati istrinya berada di apartemen.

    “Sebelum kejadian tersangka menjelaskan kepada korban bahwa sedang berada di apartemen melalui video call. Tersangka berpamitan kepada korban untuk tidur,” jelas Nicolas, Jumat (22/12/2024).

    AG yang merasa curiga segera menuju apartemen dan meminta penjelasan kepada MS.

    Namun, alih-alih menjawab, MS memilih untuk masuk ke dalam mobilnya.

    Ketika AG berusaha masuk ke dalam mobil, MS tetap melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi, sehingga kaki depan AG tersangkut dan tubuhnya terseret sejauh 200 meter.

    Akibat insiden ini, AG mengalami luka-luka dan patah tulang di bagian kaki.

    Meskipun dalam keadaan terluka, AG berusaha menghubungi MS untuk meminta pertolongan, namun tidak ada respons dari istrinya.

    AG akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Metro Jakarta Timur.

    Pengakuan Melody Sharon dan Tindakan Hukum

    Setelah kejadian, Melody Sharon mengaku menyesali perbuatannya.

    “Saya masih sayang suami. Saya punya dua anak dari korban AG,” ungkap MS saat diperiksa di Polres Metro Jakarta Timur pada Jumat (22/12/2024).

    Dugaan Perselingkuhan

    Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur, Iptu Sri Yatmini, mengungkapkan bahwa Melody Sharon diduga berselingkuh dengan dua pria.

    “Iya betul dugaan berselingkuh sama dua cowok,” kata Sri pada Sabtu (21/12/2024).

    Sri menjelaskan bahwa perselingkuhan ini sudah berlangsung lama, meskipun AG sempat memaafkan MS.

    “Sudah lama (perselingkuhan) pengakuannya. Suaminya tahu, tapi suaminya memaafkan terus. Dia (Tersangka) dikasih usaha sama suaminya, salon,” jelas Sri.

    Pasangan ini telah menikah selama sekitar enam tahun dan memiliki dua anak.

    “Sudah punya anak mereka, dua. Mereka sudah berumah tangga sekitar 6 tahun,” imbuhnya.

    Saat ini, Melody Sharon dilaporkan atas perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan dugaan perzinaan.

    Kasus ini sedang dalam penyelidikan oleh penyidik Polda Metro Jaya.

     

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Kronologi Oknum Polisi Banting Pengendara Mobil di Ambon, Kapolresta Janji Tindak Tegas – Halaman all

    Kronologi Oknum Polisi Banting Pengendara Mobil di Ambon, Kapolresta Janji Tindak Tegas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, Ambon – Sebuah video yang menunjukkan tindakan kekerasan oleh oknum polisi terhadap seorang pengendara mobil di Kota Ambon, Maluku, viral di media sosial.

    Video ini menarik perhatian publik setelah diunggah oleh beberapa akun di platform X.

    Berdasarkan penelusuran, insiden terjadi di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon pada Jumat, 20 Desember 2024, sekitar pukul 15.30 WIT.

    Dalam rekaman, terlihat seorang sopir bernama Rizal dihentikan oleh anggota kepolisian.

    Oknum polisi tampak emosional dan berulang kali memukul kap mobil sebelum meminta Rizal turun dari kendaraan.

    Setelah turun, Rizal tiba-tiba dibanting oleh oknum polisi lainnya hingga tersungkur di aspal.

    Menurut informasi yang beredar, Rizal memprotes tindakan seorang anggota polisi yang memperbolehkan kendaraan lain masuk pelabuhan sementara kendaraannya dialihkan.

    Ketidakpuasan ini diduga menjadi penyebab tindakan represif dari oknum polisi.

    Tindakan Hukum

    Setelah insiden tersebut, Rizal diamankan dan dibawa untuk mendapatkan perawatan medis.

    Ramli Lulang, Ketua LBH GP Ansor Kota Ambon, mengonfirmasi bahwa mereka telah membuat laporan ke SPKT Polda Maluku dan melakukan visum terhadap korban.

    “Kami sekarang mau melakukan pemeriksaan lebih lanjut kondisi korban melalui CT Scan di RSU Haulussy Ambon,” ujarnya.

    Ketiga oknum polisi yang terlibat dalam insiden ini, yaitu Bripka EW, Aipda JT, dan Bripda SD, telah ditahan di sel khusus.

    Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Kombes Pol Driyano Andri Ibrahim, menyatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas ketiga oknum tersebut.

    “Kami memastikan proses hukum akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak pandang bulu,” tegasnya.

    Respons Kompolnas

    Bripka. EW, Aipda JT, dan Bripda. SD mendekam dibalik jeruji besi tempat khusus (Patsus). (Polresta Ambon)

    Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Gufron, menilai tindakan ketiga oknum polisi tersebut sudah berlebihan dan seharusnya tidak dilakukan, terutama di depan publik.

    “Mestinya cara-cara demikian bisa dihindari,” ujarnya.

    Ia juga mendorong korban untuk berani menempuh jalur hukum dan memastikan bahwa Kompolnas akan mendukung pelaporan tersebut.

    Dengan insiden ini, diharapkan pihak berwenang segera mengambil langkah untuk menjaga marwah instansi Polri dan mencegah kerusakan citra kepolisian di mata masyarakat.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • DPR Inisiasi Regulasi Perlindungan Driver Ojek Online, Kemenhub Tunggu Naskah Akademisnya – Halaman all

    DPR Inisiasi Regulasi Perlindungan Driver Ojek Online, Kemenhub Tunggu Naskah Akademisnya – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan DPR RI akan menginisiasi regulasi perlindungan terhadap pengemudi ojek online (ojol) dan Kemenhub terbuka atas inisiasi tersebut.

    “Saya dengar itu (payung hukum untuk ojek online) sepertinya DPR akan menginisiasi perlindungan terhadap ojek online, khususnya untuk pengemudi. Kita sih terbuka,” kata Dudy ketika ditemui di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Minggu (22/12/2024).

    Ia mengatakan semua pemangku kepentingan (stakeholder) harus berbicara bersama untuk merumuskan payung hukum bagi ojek online ini.

    “Nanti semua stakeholder harus bicara, tapi pada intinya bahwa Kemenhub akan selalu men-support apapun itu untuk kepentingan pengemudi online maupun yang biasa,” ujar Dudy.

    Jika kajian akademis dari DPR sudah ada di tangan dia, pihaknya akan mempelajarinya terlebih dulu.

    “Kalau inisiasi datang dari DPR tentu kita akan dapatkan kajian akademis ya, nanti kita akan pelajari itu,” ucap Dudy.

    Menteri Perhubungan pada periode pemerintahan sebelumnya, yaitu Budi Karya Sumadi, menyatakan setuju bila profesi pengemudi ojol dan kurir diberikan payung hukum yang kuat berupa undang-undang (UU).

    “Jadi itu satu usulan yang baik agar landasan UU itu dibuat, kami setuju untuk dilakukan. Kami juga sebenarnya sangat concern dengan apa yang dimintakan oleh para ojol,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8/2024), dikutip dari Kompas.com.

    Namun demikian, Budi Karya mengakui bahwa pembentukan UU ini memerlukan kerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Saat ini, aturan mengenai ojol telah tertuang dalam keputusan menteri.

    “Yang jelas sekalipun cantolan daripada UU itu belum ada, tapi benih untuk memberikan suatu kesempatan bekerja bagi jutaan masyarakat di ojol itu sudah ada landasan diskresi dari Keputusan Menteri. Pada dasarnya itu juga legal tapi akan lebih bagus kalau nanti kita bahas, dan kami terbuka,” ungkapnya.

    Pada akhir Agustus 2024, setidaknya 1.000 pengemudi ojek online (ojol) dan kurir sempat menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka.

    Menurut Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono, aksi itu digelar karena para pengemudi ojol makin tertekan oleh perusahaan aplikasi.

    Sementara itu, pemerintah juga belum dapat berbuat banyak untuk memenuhi rasa keadilan dan para mitra perusahaan aplikasi.

    “Hingga saat ini, status hukum ojek online ini kami nilai masih ilegal tanpa adanya legal standing berupa undang-undang,” kata Igun di Jakarta, Rabu (28/8/2024).

    Mereka menuntut perlindungan hukum berupa undang-undang agar perusahaan tidak semena-mena terhadap pengemudi ojol dan kurir yang berstatus sebagai mitra perusahaan.

    “Dengan belum adanya legal standing bagi para pengemudi ojol, maka perusahaan aplikasi bisa berbuat sewenang-wenang tanpa ada solusi dari platform dan tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh pemerintah,” ujar Igun.

    “Hal inilah yang membuat timbulnya berbagai gerakan aksi protes dari para mitra,” sambung dia. 

     

  • Ditopang Pemangkasan Bunga The Fed, Pasar Crypto di 2025 Berpeluang di Bull Market – Halaman all

    Ditopang Pemangkasan Bunga The Fed, Pasar Crypto di 2025 Berpeluang di Bull Market – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tahun 2024 menjadi tahun yang luar biasa bagi para pemain di industri crypto, ditandai dengan lonjakan nilai transaksi serta jumlah investor crypto yang bergabung.

    Badan Pengawas Berjangka Perdagangan Komoditi (Bappebti) mencatat, transaksi aset crypto di Indonesia selama Januari hingga Oktober 2024 mencapai Rp475,13 triliun. 

    “Positifnya pertumbuhan industri crypto di Indonesia tidak terlepas dari peran regulator yang memastikan kepastian hukum bagi perdagangan aset crypto,” kata  Chief Marketing Officer Pintu Timothius Martin kepada wartawan, Minggu (22/12/2024).

    Timo menjelaskan, sejak awal tahun 2024, harga crypto mengalami kenaikan yang dipicu sejumlah faktor.

    Misalnya, pada awal tahun 2024 disetujuinya perdagangan ETF Spot Bitcoin & ETH oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) yang membuka jalan investasi bagi institusi besar untuk masuk ke pasar crypto.

    Kemudian puncaknya adalah dengan terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS Ke-47 yang dianggap pro terhadap pasar crypto sehingga memicu optimisme dan mendongkrak harga Bitcoin melampaui 100 ribu dolar AS.

    Dia memprediksi pasar crypto di tahun 2025 berpotensi ada di tren bull market yang ditandai faktor makroekonomi yang positif seperti, pemangkasan suku bunga oleh The Fed.

    “Meningkatnya money supply global M2 dan regulasi dari Presiden terpilih Donald Trump yang diproyeksi mendukung penuh industri crypto dan tentu kami berharap seluruh faktor tersebut juga menjadi pendorong positif bagi industri crypto di Indonesia,” kata Timo. 

    Terkait aplikasi Pintu, Timo mengatakan, telah menjadi  aplikasi crypto dengan produk dan fitur terlengkap di Indonesia dengan berbagai produk yang sudah bisa digunakan oleh pengguna adalah Pintu, Pintu Web3 Wallet, Pintu Pro, Pintu Pro Web, & Pintu Pro Futures,”

    Dengan hadirnya produk-produk inovatif tersebut, performa perusahaan juga mengalami peningkatan.

    “Dari sisi trading volume dan jumlah downloaders naik hampir 300 persen secara year-on-year (yoy), di mana saat ini aplikasi Pintu telah diunduh lebih dari 9 juta kali dan jumlah aset crypto yang diperdagangkan telah mencapai 320 dan akan terus bertambah,” katanya.

     

     

  • Awas, Sore Ini Ada Contraflow Km 21+850 Sampai Km 11+700 Tol Jagorawi Arah Jakarta – Halaman all

    Awas, Sore Ini Ada Contraflow Km 21+850 Sampai Km 11+700 Tol Jagorawi Arah Jakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Untuk mengantisipasi peningkatan volume lalu lintas yang terjadi di ruas Tol Jagorawi arah Jakarta,Jasa Marga atas diskresi dari kepolisian, sore ini memberlakukan contraflow, Minggu, 22 Desember 2024.

    Contra flow diberlakukan mulai dari kilometer 21+850 sampai dengan kilometer 11+700 Ruas Tol Jagorawi arah Jakarta sejak pukul 14.28 WIB. 

    Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi rute perjalanan agar dapat mengoptimalkan rekayasa lalu lintas yang sedang berlaku.

    Jasa Marga juga mengimbau pengguna jalan untuk dapat memastikan kecukupan saldo kartu elektronik sebelum memulai perjalanan untuk menghindari kepadatan ketika bertransaksi di gerbang tol.

    Pengguna jalan tol juga diimbau selalu patuhi rambu lalu lintas dan ikuti arahan petugas di lapangan. 

    686 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

    Sementara itu, semakin mendekati Hari Raya Natal, masyarakat yang meninggalkan Jabotabek menggunakan kendaraan roda empat semakin meningkat.

    Jasa Marga mencatat sebanyak 686.609 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-7 s.d H-4 Hari Natal 2024 yang jatuh pada periode Rabu sampai Sabtu atau 8-21 Desember 2024.

    Arus kenderaan memasuki Gerbang Tol Pasteur 1 Bandung, Minggu, 22 Desember 2024.

    Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (menuju arah Merak), GT Ciawi (menuju arah Puncak), GT Cikampek Utama (menuju arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (menuju arah Bandung).

    Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini meningkat 14,6 persen jika dibandingkan lalin normal (598.904 kendaraan) pada periode yang sama.

    Jika dibandingkan dengan periode Natal 2023, total volume lalin ini  meningkat sebesar 5,8% (648.813 kendaraan).

    Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 312.092 kendaraan (45,5%) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 216.704 kendaraan (31,6%) menuju arah Barat (Merak), dan 157.813 kendaraan (23,0%) menuju arah Selatan (Puncak).

    Rinciannya, kendaraan yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 159.169 kendaraan, meningkat sebesar 36,2?ri lalin normal.

    Sementara, kendaraan yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 152.923 kendaraan, meningkat sebesar 12,7?ri lalin normal.

    Total kendaraan meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 312.092 kendaraan, meningkat sebesar 23,5?ri lalin normal.

    Untuk arah ke Merak, kendaraan meninggalkan Jabotabek menuju arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebesar 216.704 kendaraan, meningkat 9,8?ri lalin normal.

    Sementara untuk arah ke Selatan atau ke arah Puncak, jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Puncak melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi sebanyak 157.813 kendaraan, meningkat sebesar 6,0?ri lalin normal.

    Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana menyebutkan pada H-4 libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Sabtu, 19 Desember 2024, lalu lintas meninggalkan Jabotabek di empat gerbang tol utama tercatat mencapai 195.988 kendaraan atau meningkat 17,6?ri lalin normal (166.673 kendaraan).

    Jasa Marga juga mencatat adanya peningkatan kendaraan menuju Trans Jawa pada Sabtu (21/12) di GT Cikampek Utama, sebanyak 50.150 kendaraan meningkat 59,4?ri lalin normal sebanyak 31.458 kendaraan.

     

     

  • Dituduh sebagai Inisiator PPN Naik 12 Persen, Kini PDIP Balik Tunjuk Hidung Jokowi  – Halaman all

    Dituduh sebagai Inisiator PPN Naik 12 Persen, Kini PDIP Balik Tunjuk Hidung Jokowi  – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rencana pemerintahan Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen terus menuai pro dan kotra hingga salah tuduh perihal pihak yang kali pertama menginisiasi peraturan kenaikan PPN tersebut.

    Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Dolfie Othniel Frederic Palit, meluruskan tudingan Partai Gerindra yang menyebut partainya menginisiasi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen melalui Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tahun 2021.

    Dolfie menyebut, Undang-undang HPP adalah inisiatif pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang diajukan ke DPR pada 5 Mei 2021.

    “UU HPP merupakan UU inisiatif Pemerintahan Jokowi yang disampaikan ke DPR tanggal 5 Mei 2021,” kata Dolfie, saat dikonfirmasi pada Minggu (22/12/2024).

    Dia menegaskan, delapan fraksi di DPR, termasuk Partai Gerindra, menyetujui pengesahan UU HPP pada 7 Oktober 2021. Adapun satu-satunya fraksi yang menolak adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

    Dolfie menjelaskan, UU HPP berbentuk omnibus law yang mengubah ketentuan pada sejumlah undang-undang, termasuk UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU PPN, dan UU Cukai. 

    Selain itu, UU HPP juga mengatur Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dan Pajak Karbon.

    Salah satu poin penting UU HPP adalah ketentuan bahwa tarif PPN mulai 2025 akan menjadi 12 persen, meningkat dari tarif saat ini yang sebesar 11 persen. 

    Namun, Dolfie menegaskan, pemerintah diberi ruang untuk menyesuaikan tarif tersebut dalam rentang 5-15 persen berdasarkan kondisi perekonomian nasional sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3).

    “Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa kenaikan atau penurunan tarif PPN sangat bergantung pada kondisi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah diberi ruang untuk melakukan penyesuaian tarif PPN (naik atau turun),” jelasnya.

    Dolfie mengingatkan, pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto nantinya dapat memilih untuk mempertahankan tarif PPN 12 persen atau melakukan penyesuaian. 

    Namun, dia menekankan bahwa kebijakan perpajakan tersebut harus mempertimbangkan kinerja ekonomi nasional, pertumbuhan yang berkualitas, peningkatan penghasilan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta efektivitas belanja negara.

    Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara, mempertanyakan sikap PDIP yang tiba-tiba menolak kenaikan PPN 12 persen. 

    Padahal, kebijakan tersebut merupakan amanat dari UU HPP.

    “Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDIP berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12 persen.

    Jujur saja, banyak dari kita saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng ketawa,” kata Sara, saat dikonfirmasi pada Minggu.

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Rahayu Saraswati saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (28/10/2024). (Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra)

    Menurut Sara, Ketua Panitia Kerja (Panja) pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) HPP, sebelum disahkan menjadi UU, adalah Dolfie Othniel Frederic Palit dari Fraksi PDIP.

    “Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya. Padahal mereka saat itu Ketua Panja RUU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen ini,” ujarnya.

    Karenanya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini mempertanyakan sikap PDIP yang tiba-tiba menolak PPN 12 persen.

    “Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka Ketua Panjanya?” ungkap Sara.

  • Dorong Kelestarian Lingkungan, BSI Ajak Masyarakat Terapkan Wisata Berkelanjutan di Cikole Lembang – Halaman all

    Dorong Kelestarian Lingkungan, BSI Ajak Masyarakat Terapkan Wisata Berkelanjutan di Cikole Lembang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus mendorong kelestarian lingkungan dan implementasi ESG. Kali ini BSI mendorong pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan dan ekonomi sirkular di Tanah Air. 

    Upaya tersebut sejalan dengan komitmen BSI untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, melalui implementasi prinsip Environment, Social and Governance (ESG) demi mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. 

    Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan BSI sebagai satu-satunya bank yang memberikan keseimbangan antara kebutuhan finansial, sosial dan spiritual, terus meningkatkan peran dan kontribusinya dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    “Kegiatan yang diselenggarakan ini merupakan bagian dari implementasi ESG BSI pada pilar Sustainable Operation dan pilar Sustainable Beyond Banking. BSI fokus terhadap kegiatan yang mendukung pencapaian target Net Zero Emission Indonesia di tahun 2060 salah satunya dengan mengkampanyekan wisata yang tetap menjaga kelestarian lingkungan dan ekonomi sirkular bagi masyarakat,” kata Hery.

    Di Cikole Lembang, BSI mengadakan kegiatan pengecatan tempat sampah, menempatkan tempat sampah di sejumlah titik strategis lokasi wisata, pengelolaan sampah, dan mendaur ulangnya agar dapat dipergunakan kembali menjadi barang serbaguna. 

    Lalu, BSI juga berpartisipasi dalam perbaikan mushola yang ada di sekitar lokasi wisata tersebut. Selain itu, BSI memberikan edukasi pengolahan sampah agar bisa didaur ulang dan dijual kembali untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

    BSI melalui produk dan layanan yang komprehensif secara konsisten menghadirkan manfaat berkelanjutan bagi nasabah, masyarakat dan umat selaras dengan prinsip-prinsip ESG. Hery memaparkan terdapat tiga pilar utama implementasi ESG yang dilakukan BSI. 

    Pertama, Sustainable Banking yang terdiri dari inisiatif peningkatkan tata kelola, pengembangan produk keuangan, dan peningkatan penyaluran pembiayaan berkelanjutan. 

    Kedua, Sustainable Operation yang meliputi inisiatif pencapaian target Net Zero Emission (NZE), transformasi digital, dan perlindungan data pribadi. Ketiga, Sustainable Beyond Banking yang mencakup inisiatif perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat serta optimalisasi distribusi zakat, infaq sedekah dan wakaf (ZISWAF) untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. 

    Hery menegaskan dalam menjalankan implementasi ESG, BSI memiliki visi untuk menjadi The Best Global Islamic Bank Based on Implementation Sustainable Finance. Dalam mencapai visi tersebut, BSI memiliki sejumlah misi implementasi ESG. 

    Pertama, memberikan akses keuangan berkelanjutan di Indonesia dengan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kedua, menjadi bank yang memberikan kontribusi terbaik kepada ekonomi, lingkungan, dan sosial. BSI bertekad menjadi bank syariah global terbaik berdasarkan penerapan keuangan berkelanjutan dalam hal rasio pembiayaan berkelanjutan dan implementasi CSR, untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat luas. 

    Donasi Pohon via BYOND

    BSI juga terus berupaya untuk berinovasi dan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap keberlanjutan lingkungan, BSI memfasilitasi nasabah untuk dapat berdonasi pohon yang dapat diakses melalui aplikasi BYOND By BSI. 

    BSI merupakan Bank Syariah Pertama yang menyediakan fasilitas transaksi perbankan sekaligus donasi untuk lingkungan secara digital dalam satu aplikasi. Program donasi yang diluncurkan kali ini bertema Sedekah Pohon Untuk Negeri dan berkolaborasi bersama mitra strategis BSI, yaitu BSI Maslahat. Hasil dari pengumpulan donasi ini nantinya akan disalurkan kembali untuk program penanaman pohon di seluruh Indonesia. 

    Sepanjang 2024, BSI meraih beberapa penghargaan bergengsi dari komitmen mereka dalam mengimplementasikan ESG secara serius. Tercatat BSI mendapatkan penghargaan Appreciated Social ESG Report dan Investor Daily ESG Appreciation Night, lalu sebagai Best Practices in Regulation Compliance dalam Anugerah ESG Republika Award 2024, dan Katadata Green Initiative Awards 2024. 

    Hingga kuartal III-2024, BSI berkontribusi dalam melakukan green activity di antaranya penyaluran pembiayaan keuangan berkelanjutan mencapai Rp62,5 triliun. Didominasi sektor SME (Rp34,1 triliun), Mikro (Rp15,1 triliun) dan pembiayaan  berkelanjutan (Rp6,7 triliun).  

    BSI juga aktif mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon melalui penerapan prinsip keberlanjutan dalam operasional dan pembiayaan. BSI mengoperasikan berbagai inisiatif hijau, termasuk pembangunan gedung berkonsep ramah lingkungan di Aceh, penggunaan 115 kendaraan listrik (EV), charging station, pemasangan panel surya yang berfokus pada efisiensi energi.

  • Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta Desak PAM Jaya Tunda Kenaikan Tarif Air – Halaman all

    Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta Desak PAM Jaya Tunda Kenaikan Tarif Air – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PAM) Jaya diminta untuk menunda kenaikan tarif yang rencananya diterapkan Januari 2025.

    Desakan tersebut mengemuka pada acara Diskusi Publik ‘Mengapa Jakarta Belum Punya Air Minum?’  di Kroma, Jakarta, Sabtu (21/12/2024).

    Hadir sebagai pembicara Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Francine Widjojo, Plt Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Indah Sukmaningsih, dan pemerhati kebijakan publik Indra Budi Sumantoro.

    Ketiganya sepakat meminta PAM Jaya untuk menunda rencana kenaikan tarif air.

    Francine mengungkapkan, tidak ada urgensi kenaikan tarif karena PAM Jaya setiap tahun sejak tahun 2017 selalu memperolah laba bersih ratusan miliar rupiah.

    “Tahun 2023 laba bersih PAM Jaya bahkan mencapai lebih dari Rp 1,2 triliun dan tahun 2024 PAM Jaya membagikan dividen ke Pemprov Jakarta Rp 62,3 miliar. Tapi Non Revenue Water (NRW) atau kebocoran air rata-rata 45 persen per tahun sejak 2017,” ungkapnya.

    Francine mengatakan, PAM Jaya secara hukum tidak bisa menggunakan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 Tahun 2024 untuk menaikkan tarif air karena Keputusan Gubernur itu mengatur kenaikan tarif air minum. 

    “Air yang disediakan oleh PAM Jaya adalah air bersih, bukan air minum, dan masih sering dikeluhkan warga terkait kualitas air bersihnya,” ujar Francine.

    Pemerhati kebijakan publik Indra Budi Sumantoro juga berpendapat, jika mengacu pada aturan perundangan, air minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

     “Secara de facto PAM Jaya tidak menyediakan air minum sesuai aturan perundangan,” ungkapnya.

    Indah mengatakan, YLKI sepakat kenaikan tarif air yang direncanakan mulai diterapkan Januari 2025 agar ditunda dulu. “Sampai ada kejelasan aturan kenaikan tarif untuk air bersih,” ujarnya.

    Francine mengingatkan, “Secara aturan, penugasan PAM Jaya untuk melayani 100 persen air minum melalui jaringan perpipaan di tahun 2030.”

    Selain tidak memiliki dasar hukum yang jelas, kenaikan tarif yang mulai dijalankan Januari 2025 dan masuk ke tagihan Maret 2025 dianggap akan memberatkan masyarakat karena bertepatan dengan momen menjelang Lebaran.

    “Masyarakat sudah dibebani kenaikan harga menjelang Lebaran, tidak perlu ditambah lagi dengan kenaikan tarif air,” ujar Francine.

    Warga yang hadir dalam diskusi publik ini juga menolak rencana kenaikan tarif PAM Jaya. Banyak yang mengeluhkan layanan PAM Jaya masih perlu ditingkatkan, seperti air yang terkadang keruh dan mati.

    Sugino, warga Petogogan mengeluhkan air PAM yang hanya mengalir dari pukul 09.00 hingga 16.00. “Sebaiknya PAM Jaya memperbaiki layanannya dulu sebelum menaikkan tarif,” ujarnya.

    caption:

    Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Francine Widjojo di acara Diskusi Publik ‘Mengapa Jakarta Belum Punya Air Minum?’  di Kroma, Jakarta, Sabtu (21/12/2024).

     

  • Fraksi PKB DPR Setuju PPN 12 Persen Naik, Tapi dengan Catatan – Halaman all

    Fraksi PKB DPR Setuju PPN 12 Persen Naik, Tapi dengan Catatan – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid, menilai wajar munculnya polemik di masyarakat terkait kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025. 

    Namun dia mengingatkan bahwa kebijakan ini sudah menjadi bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disepakati sejak 2021.

    “Kami menganggap wajar polemik kenaikan PPN 12 persen, meskipun mestinya sudah tidak diperlukan lagi sebab hampir semua partai di DPR pada tahun 2021 telah menyetujui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kenaikan PPN 12 persen bagian dari pelaksanaan UU HPP,” kata Jazilul dalam pernyataannya pada Minggu (22/12/2024).

    Dia menegaskan, Fraksi PKB mendukung kenaikan PPN 12 persen dengan catatan pemerintah harus bijak dalam mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi.

    “Fraksi PKB menyetujui kenaikan PPN 12 persen dengan harapan pemerintah tetap melakukan skema kebijakan ekonomi lainnya yang dapat mengurangi tekanan kenaikan harga dan daya beli masyarakat,” ujar Jazilul.

    Jazilul mengingatkan, tanpa kebijakan pendukung, kenaikan PPN berpotensi melemahkan daya beli masyarakat dan memperlambat laju perekonomian. 

    Dia juga menyarankan agar penerapan PPN 12 persen pada tahap awal hanya dikenakan pada barang-barang mewah untuk meminimalkan dampak pada kelompok masyarakat menengah ke bawah.

    Jazilul juga menekankan pentingnya pemerintah merealisasikan program stimulus ekonomi yang telah disiapkan untuk mengurangi dampak kenaikan PPN.

    Di antaranya adalah bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan yang akan dibagikan pada Januari dan Februari 2025, pemberian PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk tiga komoditas tertentu, dan diskon 50 persen untuk listrik bagi pelanggan dengan daya di bawah 2.200 VA.

    Selain itu, pemerintah juga memperkuat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai langkah mitigasi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK). 

    Program ini kini memberikan manfaat sebesar 60 persen dari gaji selama enam bulan, dengan perpanjangan masa klaim hingga enam bulan setelah PHK. 

    Program JKP juga menawarkan akses pelatihan keterampilan dan informasi pasar kerja untuk membantu peserta mendapatkan pekerjaan baru.

    Bagi UMKM, pemerintah memberikan perpanjangan insentif PPh final sebesar 0,5 persen bagi pengusaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun.

    DPR, kata Jazilul, akan terus mengawal pelaksanaan paket-paket stimulus tersebut untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.

    “Pelaksanaan paket-paket stimulus ekonomi yang sudah dibuat pemerintah itu yang harus kita kawal agar bisa dijalankan dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terjaga dengan baik,” ucapnya.