Xcloud.id

Author: Tribunnews.com

  • Pergerakan IHSG Hari Ini Berpotensi Kembali ke Zona Merah, Ini Faktornya – Halaman all

    Pergerakan IHSG Hari Ini Berpotensi Kembali ke Zona Merah, Ini Faktornya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat (25/4/2025) berpotensi kembali mengalami koreksi.

    Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, Ekky Topan memproyeksi, IHSG cenderung melemah pada hari ini, di mana pasar akan mengarahkan fokus pada data durable goods orders dan existing home sales AS yang akan dirilis.

    “Namun, kami menilai dampaknya terhadap pasar saham Indonesia relatif minim,” kata Ekky dikutip dari Kontan.

    Ia menyebut, hari ini pergerakan IHSG diperkirakan di 6.535- 6.635.

    Pada akhir perdagangan kemarin, IHSG ditutup melemah 0,32 persen ke level 6.613,48. 

    Sebelumnya IHSG telah menguat empat hari berturut-turut dan dibuka menguat pada hari kelima sebelum akhirnya turun ke zona merah.

    Secara teknikal, Research Analyst Phintraco Sekuritas, Nurwachidah mengatakan, terjadi pembentukan pola death cross di area overbought, disertai dengan indikator MACD yang menunjukkan penyempitan positive slope.

    Jika mampu bertahan pada level psikologis 6.600, IHSG diperkirakan akan bergerak dalam rentang 6.600-6.700 pada Jumat (25/4).

    Salah satu sentimen yang dinantikan para pelaku pasar adalah rilis data Michigan Consumer Sentiment Amerika Serikat (AS) yang diperkirakan akan mengalami penurunan signifikan.

    Mengacu ke estimasi awal, indeks tersebut turun ke level 50,8 pada April 2025. 

    Penurunan ini menandai pelemahan selama empat bulan beruntun dengan akumulasi koreksi hingga lebih dari 30% sejak Desember 2024.

    “Tren pelemahan tersebut mencerminkan kekhawatiran yang meningkat terkait perkembangan perang dagang yang terus berfluktuasi sepanjang tahun,” ungkapnya.

    Dari dalam negeri, perhatian pelaku pasar tertuju pada rilis data money supply M2 atau jumlah uang beredar di Indonesia bulan Maret 2025.

    Nurwachidah menyebut, ada beberapa saham yang dapat diperhatikan investor pada perdagangan hari ini. Antara lain ASII, KLBF, CLEO, ISAT dan INDF.

     

    Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul IHSG Terkoreksi Kemarin, Cermati Saham yang Menarik Dilirik Hari Ini, Jumat (25/4)

  • Unika Atma Jaya Kukuhkan Tiga Profesor Bidang Strategis dari Keuangan hingga Kekayaan Intelektual – Halaman all

    Unika Atma Jaya Kukuhkan Tiga Profesor Bidang Strategis dari Keuangan hingga Kekayaan Intelektual – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya mengukuhkan tiga Profesor.

    Mereka yakni Prof. Dr. Siti Saadah, S.E., M.T. dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prof. Dr. Natalia Yeti Puspita, S.H., M.Hum., dan Prof. V. Selvie Sinaga, S.H., LL.M., Ph.D. dari Fakultas Hukum. 

    Prosesi pengukuhan dilangsungkan dalam Sidang Terbuka Senat Guru Besar di Gedung Yustinus Lt. 15, Kampus Semanggi, Unika Atma Jaya. 

    Rektor Unika Atma Jaya, Prof. Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S(K), mengatakan ketiga Profesor ini memperkuat barisan akademisi. 

    “Semoga pengukuhan ini semakin mendorong terciptanya budaya akademik yang unggul demi kemajuan bangsa,” ujar Yuda melalui keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

    Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Siti Saadah mengangkat isu krusial bertajuk “Konglomerasi Keuangan dan Potensi Risiko Sistemik”. 

    Dirinya menyoroti betapa pentingnya kewaspadaan terhadap keterkaitan antar lembaga jasa keuangan dalam satu konglomerasi, yang dapat menjadi pemicu krisis sistemik bila tidak diawasi dengan ketat.

    “Dalam situasi interkonektivitas tinggi antar lembaga keuangan, satu gangguan bisa merambat cepat dan mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengawasan berbasis risiko terhadap konglomerasi keuangan sangatlah mendesak,” ujar Siti.
     
    Studi Siti menggunakan metode generalized vector autoregressive untuk mengukur volatility spillover antar entitas dalam konglomerasi dan telah memperoleh penghargaan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atas kontribusi risetnya.

    Sementara Prof. Natalia dalam orasi ilmiahnya mengusung topik “Sustainable Climate Resilience: Pendekatan Holistik Integratif Hukum Internasional dalam Penanggulangan Bencana”. 

    Dirinya menekankan bahwa perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan hukum internasional yang menyeluruh dan terintegrasi.

    “Bencana iklim bukan lagi isu lokal, tetapi krisis global yang memerlukan respons lintas negara dengan sinergi regulasi, kebijakan, dan peran masyarakat. Hukum internasional harus menjembatani semua ini secara integratif,” ujar Prof. Natalia.

    Dalam orasinya, Prof. Natalia menjelaskan bahwa ketahanan iklim berkelanjutan harus dibangun melalui kerangka hukum. 

    Lalu dalam orasi ilmiahnya, Prof. Selvie mengangkat tema “Sistem Paten di ASEAN dan Perbandingannya dengan ARIPO, OAPI, dan EU”. 

    Dirinya menyoroti kesenjangan harmonisasi sistem paten antar negara-negara ASEAN dan membandingkannya dengan praktik terbaik yang diterapkan oleh organisasi regional seperti ARIPO, OAPI, dan EU.

    “ASEAN memerlukan integrasi sistem paten yang lebih solid agar dapat bersaing secara global dalam ranah inovasi teknologi. Harmonisasi ini tidak akan tercapai tanpa adanya kemauan politik dari setiap negara anggotanya,” ujar Prof. Selvie.

    Prof. Selvie juga menjelaskan bahwa belum mudah bagi ASEAN untuk menyusun satu peraturan yang berlaku di semua negara anggota terkait pendaftaran paten maupun untuk mendirikan Kantor Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ASEAN.

  • 36 Ribu Kasus Baru Kanker Serviks Terdeteksi di Indonesia Setiap Tahunnya  – Halaman all

    36 Ribu Kasus Baru Kanker Serviks Terdeteksi di Indonesia Setiap Tahunnya  – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Setiap tahun, diperkirakan terdapat lebih dari 36.000 kasus baru yang terdeteksi. 

    Ironisnya, sekitar 70 persen dari kasus tersebut baru diketahui pada stadium lanjut, sehingga meningkatkan risiko kematian secara signifikan.

    Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menyampaikan keprihatinan atas tingginya angka kasus kanker serviks di Indonesia dalam diskusi bertajuk “Reafirmasi Komitmen Eliminasi Kanker Serviks”. 

    Kanker serviks saat ini merupakan jenis kanker terbanyak kedua di Indonesia.

    “Harapan saya, diskusi ini bisa membuka sudut pandang baru, melahirkan solusi, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah, swasta, praktisi, maupun masyarakat luas,” ungkap Prof. Dante dilansir dari keterangan resmi, Kamis (24/4/2025). 

    Menurutnya, rendahnya angka deteksi dini menjadi salah satu penyebab utama tingginya kematian akibat kanker serviks. 

    Untuk itu, pemerintah menempatkan upaya promotif dan preventif sebagai prioritas, melalui program vaksinasi HPV dan pemeriksaan skrining secara berkala.

    Sebagai informasi, infeksi dari virus papiloma manusia (HPV) adalah salah satu faktor penyebab kanker serviks. 

    Sebagai wujud keseriusan, Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Serviks. 

    Strategi ini mencakup tiga pilar utama. Pertama, anak perempuan dan laki-laki usia 15 tahun ditargetkan memperoleh vaksinasi HPV. 

    Kedua, perempuan usia 39 tahun diharapkan menjalani skrining HPV DNA. 

    Ketiga, perempuan dengan kanker serviks invasif harus mendapatkan penatalaksanaan yang sesuai standar medis.

    “Jika ketiga pilar ini dijalankan secara komprehensif dan terkoordinasi, saya optimis kita dapat menurunkan angka kematian dan mencapai eliminasi kanker serviks di seluruh Indonesia,” tegas Prof Dante.

    Mulai tahun 2025, layanan skrining HPV DNA akan diintegrasikan dalam program pemeriksaan kesehatan gratis. 

    Diharapkan, kebijakan ini dapat memperluas jangkauan deteksi dini dan mencegah berkembangnya penyakit ke stadium lanjut.

    Meski demikian, tantangan geografis yang kompleks masih menjadi hambatan, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan yang belum memiliki akses layanan kesehatan memadai.

    Sebagai solusi, Kementerian Kesehatan akan membangun laboratorium pendukung di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. 

    Laboratorium ini akan mempercepat diagnosis kanker serviks, terutama di fasilitas kesehatan yang belum memiliki sarana memadai.

    Evaluasi menyeluruh di tingkat Puskesmas juga akan dilakukan, agar pemeriksaan kanker serviks dapat menjadi layanan rutin yang efektif, mudah diakses, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

     

  • Pengakuan Terbaru Aipda AD: Bantah Rudapaksa Mertua di Buton, Bongkar soal Rayuan Pesan Kangen – Halaman all

    Pengakuan Terbaru Aipda AD: Bantah Rudapaksa Mertua di Buton, Bongkar soal Rayuan Pesan Kangen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Update kasus Aipda AD diduga melakukan rudapaksa terhadap ibu mertuanya di Kabupaten Buton Utara.

    Peristiwa memilukan ini terjadi di rumah mertua Aipda AD pada 16 Januari 2025 lalu.

    Sempat sesumbar punya beking sehingga bakal lolos dari laporan rudapaksa, kini kubu Aipda AD membuat pengakuan baru.

    Aipda AD ngotot tidak merudapaksa sang mertua.

    Dia malah mengungkap sang mertualah yang merayunya lebih dulu, kirim pesan kangen.

     

    Aipda AD Ngaku Dapat Pesan Kangen dari Ibu Mertua

    Aipda AD membantah telah merudapaksa ibu tiri istrinya.

    Bahkan menurut AD, ibu mertuanya dulu lah yang mengiriminya pesan kangen.

    Sebagai informasi oknum polisi di Buton Utara, Sulawesi Tenggara, berinisial Aipda AD, diduga melakukan tindak asusila terhadap ibu mertuanya AS (37) pada 16 Januari 2025. 

    Peristiwa ini terjadi di Desa Kadacua, Kecamatan Kulisusu, ketika korban sedang memasak di dapur. 

    Menurut laporan, AD memanggil korban ke kamar dengan alasan ingin berbicara. 

    Setelah korban menolak karena sedang sibuk, AD diduga memeluknya dari belakang dan membawanya ke kamar, di mana tindakan asusila tersebut terjadi.

    Akibat perbuatannya, Aipda AD telah menjalani sidang kode etik dan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP). 

    Namun, AD mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Polda Sulawesi Tenggara. 

    Pengacara oknum polisi berinisial Aipda AD meluruskan informasi beredar terkait tuduhan rudapaksa kepada mertuanya AS (37) di Buton Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra). Pihaknya menegaskan kliennya tidak pernah melakukan rudapaksa.

    “Informasi klien kami yang melakukan tindak pidana rudapaksa terhadap mertuanya sendiri adalah hoaks dan sudah mengarah pada dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap klien kami,” kata kuasa hukum Aipda AD, Mawan dalam keterangannya, Senin (21/4/2025).

    Mawan mengungkapkan AS merupakan mertua tiri yang dinikahi oleh mertua laki-lakinya. Sehingga ia menyebut jika AS bukanlah mertua kandung atau ibu dari istrinya.

    “Hubungan klien kami dengan perempuan inisial AS tersebut adalah mertua tiri dan bukan mertua kandung,” ujarnya.

    Dia turut membeberkan beberapa potongan pesan singkat AS terhadap Aipda AD. 

    Menurutnya AS lebih dulu memancing Aipda AD dengan nada merayu.

    “Malahan dalam chatingan oknum perempuan inisial AS yang memancing dengan kalimat rindu atau kangen pada klien kami,” bebernya.

    Sehingga Mawan meminta kepada masyarakat Buton Utara untuk tidak berspekulasi jauh dan menyuruh Aipda AD telah memperkosa AS. 

    Ia juga meminta agar tidak menelan mentah-mentah informasi yang menyudutkan kliennya.

    “Kami meminta kepada masyarakat untuk tidak salah penafsiran dengan pemberitaan sepihak yang beredar, bahwa klien kami melakukan pemerkosaan terhadap mertuanya sendiri, ini adalah berita bohong,” ungkapnya.

    Kapolres Buton Utara AKBP Totok Budi S menegaskan pemecatan terhadap Aipda AD sudah sesuai dengan Majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Aipda AD telah merusak institusi Polri.

    “Di Polres (Buton Utara) kita sudah selesai dengan PTDH. Alasannya melanggar kode etik dan merusak nama institusi Polri. Iya seputar itu (materi etik dugaan pemerkosaan),” bebernya.

    Totok mengatakan saat ini kasus tersebut tengah bergulir di Polda Sultra sebagai perlawanan Aipda AD. Ia menyerahkan sepenuhnya ke Polda Sultra.

    “Sekarang kita serahkan di Polda Sultra sebagai upaya banding Aipda AD,” pungkasnya.

     

    Aipda AD Dilaporkan Rudapaksa Mertuanya, Bopong Paksa Mertua dari Dapur ke Kamar

    Sebelumnya, Aipda AD diduga melakukan rudapaksa terhadap ibu mertuanya di Kabupaten Buton Utara.

    Kejadian ini terjadi di rumah mertua Aipda AD pada 16 Januari 2025 lalu.

    Saat itu, AS, yang merupakan ibu mertua AD, sedang sibuk memasak di dapur.

    Menurut pengakuan S, suami korban yang juga ayah mertua AD, pelaku awalnya memanggil AS ke kamar dengan alasan ingin berbicara.

    Namun, AS menolak karena tengah memasak.

    AD diduga tidak mengindahkan penolakan tersebut dan malah menghampiri AS dari belakang, memeluknya tanpa persetujuan, lalu membopongnya ke kamar.

    Di situlah diduga terjadi tindak asusila tersebut.

    S mengungkapkan kejadian ini kepada wartawan pada Rabu (16/4).

    Ia mengaku sangat kecewa dan tidak habis pikir atas perbuatan menantunya itu.

    “Waktu kejadian saya tidak di rumah. Begitu tahu, saya langsung laporkan dia (AD) ke Polres Buton Utara,” ungkapnya dengan nada getir.

    Ia juga mengungkapkan pengkhianatan mendalam dari AD terhadap kepercayaan keluarga.

    “Kenapa dia tega begitu? Istri saya itu mertuanya (AS), masih banyak perempuan lain di luar sana,” sesalnya.

     

    Ngaku Kebal Hukum dan Punya Beking, Kini Aipda AD Dipecat

    Aipda AD, polisi di Buton Utara yang dilaporkan rudapaksa mertuanya kini dipecat sebagai polisi dan menjalani proses pidana.

    Sebelumnya Aipda AD yakin bisa bebas dari sanksi pidana karena merudapaksa mertuanya sendiri.

    Aipda AD bahkan mengaku punya beking dan kebal hukum.

    Hal itu disampaikan Kapolres Buton Utara, Kombes Polisi Totok Budi.

    Ia mengatakan, Aipda AD mengeklaim memiliki ‘beking’ yang akan melindunginya.

    Informasi tersebut didapatkan Totok Budi setelah Aipda AD dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.

    Kemudian Aipda AD mengajukan banding terhadap putusan sanksi tersebut.

    Akan tetapi, Totok Budi dengan tegas menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memantau dan memastikan seluruh proses banding Aipda AD berjalan secara objektif dan sesuai dengan prosedur.

    “Memang benar yang bersangkutan mengajukan banding. Namun, perkembangan lanjutnya belum kami terima. Kami akan telusuri,” kata Totok Budi, Sabtu (19/4/2025).

    Totok juga berkomitmen pada institusinya untuk bersikap tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya, terlebih lagi pelanggaran tersebut dapat mencoreng nama baik institusi kepolisian.

    “Kami tidak akan menolerir pelanggaran apa pun, apalagi yang mencoreng nama baik institusi.”

    “Saya selalu menekankan kepada anggota agar menjunjung tinggi integritas dan disiplin,” ucap Totok Budi.

    Ia menambahkan bahwa kepolisian harus menjadi contoh penegakan hukum yang bersih dan transparan, termasuk apa bila pelanggar berasal dari internal.

    “Komitmen ini sekaligus menjadi pesan bahwa institusi Polri siap bertindak tegas terhadap pelanggaran etik dan pidana yang dilakukan oleh personelnya, tanpa pandang bulu,” tambah Totok Budi.

    (tribun network/thf/TribunJateng.com/Tribunnews.com)

  • Presiden Palestina Minta Hamas Turunkan Ego, Serahkan Gaza dan Lepaskan Sandera Israel – Halaman all

    Presiden Palestina Minta Hamas Turunkan Ego, Serahkan Gaza dan Lepaskan Sandera Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Palestina Mahmoud Abbas mendesak kelompok militan Hamas untuk segera menurunkan ego, menyerahkan tanggung jawabnya atas Jalur Gaza kepada Otoritas Palestina.

    Dalam pidatonya di kota Ramallah, Tepi Barat, Abbas juga meminta Hamas menyerahkan senjata.

    Membebaskan para sandera Israel yang ditawan di Gaza, serta mengubah gerakan tersebut menjadi partai politik.

    Adapun permintaan tersebut diutarakan Abbas sebagai bagian dari upaya untuk menjawab keraguan internasional atas keberlangsungan Otoritas Palestina atas wilayah Gaza.

    Serta upaya untuk mencari solusi damai yang dapat mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama.​

    “Hamas telah memberikan alasan kepada pendudukan kriminal untuk melakukan kejahatannya di Jalur Gaza, yang paling menonjol adalah menahan para sandera,” kata Abbas mengutip BBC International.

    “Saya yang membayar harganya, rakyat kami yang membayar harganya, bukan Israel. Saudaraku, serahkan saja mereka,” imbuhnya.

    Akar Ketegangan Abbas–Hamas

    Tensi antara Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan kelompok Hamas semakin memanas sejak insiden penculikan warga Israel oleh Hamas pada 7 Oktober 2023. 

    Serangan tersebut, yang menjadi salah satu yang paling mematikan dalam sejarah konflik Israel-Palestina.

    Abbas mengecam keras tindakan penculikan dan pembunuhan warga sipil Israel oleh Hamas, karena hal itu merusak citra perjuangan Palestina di mata dunia.

    Selain itu tindakan tersebut memicu perang besar di Jalur Gaza dan memperparah ketegangan politik internal Palestina.

    Ketegangan semakin tinggi karena Hamas merasa Abbas mencoba mengambil alih Gaza dengan restu internasional, bukan melalui rekonsiliasi nasional.

    Sebagai informasi, Hamas diketahui mulai mengambil alih kekuasaan di Gaza dari Otoritas Palestina yang didominasi Fatah pada 2007.

    Tepatnya saat konflik bersenjata terjadi pada Juni 2007, yang mengakibatkan Hamas mengambil alih Gaza dan mengusir pasukan Fatah dari wilayah tersebut.

    Sejak saat itu, Hamas telah menjadi penguasa de facto di Gaza, sementara Otoritas Palestina yang dipimpin oleh Fatah tetap menguasai Tepi Barat.

    Warga Palestina Tuntut Hamas Mundur

    Kecaman terhadap Hamas tak hanya dilakukan oleh pemerintahan Abbas, beberapa waktu lalu ratusan warga Palestina menggelar demo besar-besar menuntut Hamas agar segera mengakhiri perang.

    Sambil meneriakkan slogan-slogan anti-Hamas, ratusan warga yang berkumpul menyerukan diakhirinya perang dengan Israel.

    “Keluar, keluar, keluar, Hamas keluar,” ujar teriakan massa yang terlihat di salah satu unggahan viral yang dipublikasikan di X, sebagaimana dilansir Reuters.

    Dalam unggahan lainnya terlihat, para pemuda berbaris melalui jalan-jalan di Beit Lahia, Gaza utara menuntut kelompok itu turun dari kekuasaan.

    Sementara sejumlah peserta aksi terlihat membawa spanduk bertuliskan “Hentikan perang” dan “Kami ingin hidup damai”. 

    Aksi protes di Gaza utara ini terjadi sehari setelah orang-orang bersenjata Jihad Islam meluncurkan roket ke Israel, yang memicu keputusan Israel untuk mengevakuasi sebagian besar Beit Lahia.

    Pasca insiden tersebut terjadi,  beberapa laporan menyebutkan bahwa seruan untuk bergabung dalam aksi demo mulai disebarluaskan melalui aplikasi perpesanan Telegram. 

    Selain di Beit Lahia, aksi serupa juga terjadi di kamp pengungsi Jabalia di bagian barat Kota Gaza. 

    Rekaman yang beredar menunjukkan puluhan orang membakar ban dan meneriakkan tuntutan untuk mengakhiri perang. 

    “Kami ingin makan,” seru mereka dalam aksi tersebut.

    Hamas sendiri hingga kini belum memberikan respon apapun terkait munculnya demonstrasi ini.

    Namun protes anti-Hamas ini tercatat jadi yang terbesar sejak perang dimulai setelah serangan 7 Oktober.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Sosok Ahmad Faisal, ‘Walid’ dari Lombok Cabuli 20 Santriwatinya, Ngaku Khilaf dan Kesetanan – Halaman all

    Sosok Ahmad Faisal, ‘Walid’ dari Lombok Cabuli 20 Santriwatinya, Ngaku Khilaf dan Kesetanan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut sosok Ahmad Faisal, pria berjuluk Walid dari Lombok yang diduga cabuli puluhan santriwatinya.

    Berdasarkan penelusuran Tribunnews.com, Ahmad Faisal merupakan pria kelahiran 1973.

    Walid dari Lombok itu ditangkap polisi saat berumur 52 tahun.

    Ahmad Faisal tercatat sebagai pimpinan yayasan pondok pesantren (Ponpes) di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Ia kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus rudapaksa dan pencabulan sejak, Rabu 23 April 2025.

    Kasus yang menjerat Walid dari Lombok ini pertama kali diungkap oleh Perwakilan Koalisi Stop Anti Kekerasan Seksual NTB, Joko Jumadi.

    Pihaknya sudah menerima 20 orang yang mengaku menjadi korban Ahmad Faisal.

    Sedangkan aksi bejat tersangka terjadi dalam kurun waktu 2016 sampai 2023 lalu.

    Joko menyebut, dari 20 orang korban, ada yang sudah dirudapaksa dan sebagian lainnya dicabuli.

    “Korban sudah menjadi alumni,” tambah Joko, dikutip dari TribunLombok.com, Jumat (25/4/2025).

    Joko melanjutkan ceritanya, para korban berani buka suara setelah menonton drama Malaysia berjudul Bid’ah.

    Dalam film tersebut terdapat tokoh bernama Walid, pemimpin sekte “Jihad Ummah”. 

    Ia juga melakukan aksi bejat kepada pengikutnya.

    Para korban Ahmad Faisal, lanjut Joko merasa kisah hidupnya sama dengan cerita dalam drama Bid’ah.

    “Karena film Walid ini mereka berani untuk speak up (berbicara),” jelas Joko.

    Joko dalam kesempatannya juga membongkar modus tersangka.

    Ahmad Faisal mengimingi-imingi korban bisa melahirkan seorang wali.

    “Kelak santriwati tersebut dijanjikan akan melahirkan anak yang menjadi seorang wali,” tegas Joko.

    Ahmad Faisal membenarkan sudah merudapaksa dan mencabuli santriwatinya.

    Ia mengaku memiliki beragam modus agar bisa menodai korban.

    Mulai dari mengajarkan doa, memberikan ijazahkan amalan, hingga penyucian rahim, yang semua tidak dibenarkan secara agama.

    Ahmad Faisal lebih jauh berdahil khilaf telah melakukan perbuatan bejat selama 6 tahun lamanya.

    “Itu tentu kekhilafan dan kesetanan saya, saya pribadi meminta maaf,” kata dia.

    Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP Regi Halili merincikan, sudah ada 13 orang korban melapor.

    Rinciannya 5 orang korban mengaku dirudapaksa dan 5 lainnya korban dicabuli.

    “Ada tiga orang lagi yang melapor, kami belum pastikan (korban pencabulan atau persetubuhan),” jelas AKP Regi, dikutip dari TribunLombok.com.

    AKP Regi menambahkan, pihaknya masih mendalami kasus ini.

    Selain sudah menetapkan tersangka, Walid asal Lombok ini juga akan didalami keterangannya.

    “Kita sudah tingkatkan ke penyidikan dan sudah menetapkan tersangka dengan kasus persetubuhan, jadi kasus ini ada dua laporan kepolisian (pencabulan dan persetubuhan),” tandas AKP Regi.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunLombok.com dengan judul Pengakuan Walid Lombok, Setubuhi Korban dengan Modus Ajarkan Doa hingga Janjikan Jodoh yang Baik
     
    (Tribunnews.com/Endra)(TribunLombok.com/Robby Firmansyah)

  • Prabowo Hormati Usulan Forum Purnawirawan TNI Minta Gibran Diganti, tapi Tak Bisa Beri Tanggapan – Halaman all

    Prabowo Hormati Usulan Forum Purnawirawan TNI Minta Gibran Diganti, tapi Tak Bisa Beri Tanggapan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto menghormati usulan Forum Purnawirawan TNI yang berisi delapan poin, termasuk meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengganti Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.

    Respons Prabowo itu disampaikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, dalam konferensi pers, Kamis (24/4/2025).

    “Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu almamater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sapta marga dan sumpah prajurit,” ungkap Wiranto.

    Meski begitu, Wiranto menyebut Presiden Prabowo sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, serta panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu.

    “Spontan menjawab tidak bisa. Karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu dipelajari satu per satu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental.”

    “Lalu beliau juga kita lihat bahwa presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala
    pemerintahan, juga panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas ya, artinya kekuasaan beliau, kewangan terbatas juga,” ungkapnya.

    Wiranto kemudian menyebut Indonesia menganut trias politika, yaitu pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    “Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu presiden tidak akan menjawab atau merespons itu,” jelas Wiranto.

    WIRANTO – Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Purnawirawan Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (24/4/2025). Ia merespons tuntutan sejumlah purnawirawan TNI yang minta Wapres diganti. (Tribunnews.com/ Taufik Ismail)

    Tak Berarti Mengacuhkan

    Wiranto mengungkapkan, sebuah kebijakan, keputusan, atau arahan presiden tidak semata-mata muncul dari satu sumber.

    “Presiden mendengarkan tapi tidak hanya satu sumber.  Kemudian presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan juga,” ungkapnya.

    Menurut Wiranto, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. 

    “Nah, dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespons, bukan seperti itu. Presiden telah menjelaskan seperti itu. Oleh karena itu, beliau berpesan tadi kepada saya agar disampaikan kepada masyarakat ya agar tidak ikut berpolemik masalah ini,” ujar Wiranto.

    Prabowo meminta publik tidak ikut menyikapi pro dan kontra, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang akan mengganggu kebersamaan.

    “Nah, itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya. “

    “Sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan-penjelasan resmi ya yang bisa mendinginkan suasana,” ungkap Wiranto.

    Sebelumnya Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan surat terbuka berisi delapan sikap yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Pernyataan sikap tersebut ditandatangani 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

    Mereka yang ikut meneken surat tersebut yakni Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menteri agama (menag) periode 2019-2020 dan wakil panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, KSAD periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, KSAL periode 2005-2007 Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998-2002 Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Adapun delapan sikap forum tersebut yakni :

    1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

    2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.

    3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

    4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.

    5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.

    6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

    8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto)

  • Sosok Zaenal Mustofa, Advokat yang Ikut Gugat Ijazah Jokowi, Kini Jadi Tersangka – Halaman all

    Sosok Zaenal Mustofa, Advokat yang Ikut Gugat Ijazah Jokowi, Kini Jadi Tersangka – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepolisian Resor Sukoharjo resmi menetapkan Zaenal Mustofa sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen perguruan tinggi.

    Penetapan Zaenal Mustofa sebagai tersangka dibenarkan oleh Kasatreskrim Polres Sukoharjo, AKP Zaenudin.

    “Benar, Zaenal Mustofa telah kami tetapkan sebagai tersangka. Kami akan segera melakukan pemeriksaan lanjutan dan menyiapkan berkas untuk pelimpahan tahap I ke jaksa penuntut umum,” ujar Zaenudin.

    Lantas, siapa Zaenal Mustofa itu ?

    Zaenal Mustofa dikenal sebagai advokat asal Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

    Ia tercatat sebagai anggota tim pengacara dalam tim Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM) yang menggugat dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

    Zaenal diketahui pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPR RI dari Dapil V Jawa Tengah yang meliputi Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Kota Surakarta.

    Pasca Pemilu, Zaenal tampil sebagai salah satu penggugat keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo melalui gerakan TIPU UGM.

    Pemalsuan Dokumen

    Zaenal diduga melakukan pemalsuan dokumen dengan menggunakan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) milik orang lain demi melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Surakarta (UNSA).

    Pelapor kasus ini, Asri Purwanti, menyebutkan laporan terhadap Zaenal telah disampaikan sejak Oktober 2023 lalu.

    “Kami meyakini NIM milik Anton Wijanarko dengan NIM C100010099 di FH UMS dipakai Zaenal untuk melanjutkan kuliah di FH UNSA,” ungkap Asri, Rabu (23/4/2025).

    Kecurigaan muncul saat Asri mengecek data dari LLDIKTI Wilayah VI Semarang yang menyebut Zaenal sebagai mahasiswa pindahan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). 

    Saat ditelusuri ke UMS, terungkap bahwa Zaenal tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa di sana.

    “NIM yang digunakan ternyata milik Anton Wijanarko, yang sudah Drop Out dari UMS,” katanya.

    Atas perbuatannya, Zaenal Mustofa terancam Pasal 263 ayat 2 KUHP tentang penggunaan surat palsu, dengan ancaman hukuman penjara maksimal enam tahun.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Siapa Zaenal Mustofa? Advokat yang Ikut Menggugat Ijazah Jokowi di Solo Kini Jadi Tersangka

     

    (Tribunnews.com/David Adi) (TribunSolo.com/Anang Maruf Bagus Yuniar)

  • Dilaporkan Buntut Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi, Rismon Sianipar: Saya Tak Akan Lari – Halaman all

    Dilaporkan Buntut Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi, Rismon Sianipar: Saya Tak Akan Lari – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ahli digital forensik sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), Rismon Hasiholan Sianipar, dilaporkan soal tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

    Ia dilaporkan bersama tiga orang lainnya, yakni mantan Menpora Roy Suryo, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah, dan dokter Tifauzia Tyassuma. 

    Mereka dilaporkan Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Patriot Nusantara bersama sejumlah relawan Jokowi. 

    Ketika menanggapi laporan itu, Rismon mengaku tak gentar selama apa yang disampaikan berprinsip pada kebenaran ilmiah. 

    Rismon sendiri mengaku siap dipanggil pihak kepolisian dan memastikan dirinya tidak akan lari.

    “Nama-namanya dilaporkan itu kan belum dirilis, kan. Saya sepanjang berpegang, berprinsip pada kebenaran ilmiah yang saya pegang dan tidak satu milimeter pun saya akan lari,” ungkapnya di Sekretariat Keluarga Alumni UGM (Kagama) Cirebon, Rabu (23/4/2025). 

    Rismon mengungkapkan analisa ilmiahnya soal ijazah Jokowi itu bisa dipertanggungjawabkan.

    Terlebih analisisnya itu juga sudah diuji coba orang lain, bahkan oleh ahli forensik Bareskrim Polri.

    “Kalau tuduhannya pencemaran nama baik, ya silakan. Di mana saya mencemarkan nama baik?”

    “Analisa ilmiah saya bisa dipertanggungjawabkan, bahkan diuji coba oleh orang lain, bahkan oleh ahli forensik di Bareskrim Polri,” ucapnya. 

    Alasan Ijazah Jokowi Disebut Palsu

    Rismon Sianipar mengaku menyangsikan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi.

    Rumor ijazah palsu ini diketahui sudah berkembang dan diperkarakan selama beberapa tahun terakhir. 

    Tercatat, ada tiga gugatan yang dilayangkan dan selalu dimenangkan oleh pihak Jokowi.

    Pertama, alasan Rismon masih menduga ijazah palsu karena lembar pengesahan dan sampul skripsi menggunakan huruf Times New Roman.

    Menurutnya, jenis huruf tersebut belum ada pada era tahun 1980-an hingga 1990-an.

    Sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi saat itu dicetak di percetakan, tetapi seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman tersebut masih menggunakan mesin ketik.

    Kedua, berkaitan nomor seri ijazah Jokowi yang dianggap berbeda atau tidak menggunakan klaster dan hanya angka saja.

    Ketiga, dari pihak Jokowi sampai sekarang juga belum pernah menunjukkan ijazah asli tersebut kepada publik, apalagi semenjak isu ini mencuat.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunpriangan.com dengan judul Pendukung dan Pengkritik Jokowi Adu Argumen Soal Ijazah di Cirebon, Begini Kata Alumni UGM. 

    (Tribunnews.com/Milani) (TribunPriangan.com/Dedy Herdiana) 

  • 10 Siswa SD di Sultra yang Muntah-Muntah setelah Santap MBG Kini dalam Kondisi Sehat – Halaman all

    10 Siswa SD di Sultra yang Muntah-Muntah setelah Santap MBG Kini dalam Kondisi Sehat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Murid SD di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), muntah-muntah setelah menyantap makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga basi.

    Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi berujar berdasarkan laporan sementara ada sebanyak 10 murid SDN 33 Kasipute muntah-muntah setelah menyantap makanan program MBG.

    Setelah dicek oleh pihak Dinas Kesehatan bersama Reskrim Polres Bombana, kondisi anak yang mengalami muntah-muntah sudah membaik.

    “Kemarin setelah ada kejadian itu, Dinkes dan Reskrim Polres mendatangi anak-anak yang muntah.” 

    “Setelah dicek mereka dalam keadaan sehat wal afiat,” ujarnya saat dikonfirmasi, dilansir Tribunnews Sultra, Kamis (24/4/2025). 

    Wisnu mengatakan pihaknya bakal terus memantau kondisi kesehatan para murid SD.

    Mereka yang muntah-muntah tak ada keluhan lain sampai dirawat di puskesmas ataupun rumah sakit.

    “Kalau dari pantauan kami tidak ada laporan di puskesmas atau rumah sakit yang menampung anak yang muntah-muntah. Artinya mereka masih sehat,” ujarnya.

    Wisnu menyatakan sebenarnya penyebab para siswa SD muntah bukan karena menyantapnya, melainkan karena mencium aroma kurang sedap dari makanan tersebut. 

    “Kalau informasi yang saya dapat bukan menyantap tapi waktu mencium baunya makanan itu nggak enak. Jadi, mereka muntah itupun ada sekitar 10 orang,” katanya.

    53 Paket Makanan Diduga Basi

    Polisi menemukan sebanyak 53 paket MBG yang diduga basi yang dibagikan kepada puluhan siswa SD di Kabupaten Bombana.

    Makanan basi itu diperoleh setelah sejumlah siswa SD 33 Kasipute menyantap makanan tersebut pada Rabu (23/4/2025) lalu.

    Wisnu Hadi mengatakan pihaknya sudah menyelidiki penyebab kejadian itu dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional (BGN).

    Ia mengatakan koordinasi ini untuk menemukan apakah ada ketentuan pidana atau tidak dalam penyaluran makanan yang dibagikan ke para siswa.

    “Sementara kami masih mendalami, kami belum menemukan adanya unsur pidananya,” ungkapnya melalui telepon seluler, Kamis.

    Dari temuannya, kata Wisnu, tadinya ada 1.026 paket yang sudah didistribusikan untuk program MBG pada Rabu lalu.

    Sebanyak 1.026 paket ini didistribusikan untuk para siswa di tiga titik lokasi, yaitu SDN 08 Kasipute, SDN 33 Kasipute, dan SDN 27 Doule.

    “Namun dari 1.026 paket makan itu, ada 53 paket diduga basi. Makanan yang diduga basi ini sebagian di SDN 33 Kasipute,” ungkapnya.

    Wisnu menyebut pihaknya juga sudah mengambil beberapa sampel MBG yang sudah dalam kondisi basi untuk diperiksa di laboratorium kesehatan.

    Selain itu, Polres Bombana juga akan memanggil sejumlah saksi dari pihak penyedia program MBG.

    Terlebih, dapur penyedia MBG berada di wilayah Rumbia, dikelola pihak swasta yang menjalankan program pemerintah.

    “Kami akan memanggil mereka untuk meminta klarifikasi. Tapi pada dasarnya upaya ini untuk meluruskan permasalahan kenapa bisa terjadi sebagian kecil makanan yang diberikan ada diduga basi,” terang Wisnu.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsSultra.com dengan judul Polisi Ungkap Kondisi 10 Murid SD di Bombana Muntah Usai Santap Makanan Bergizi Gratis Diduga Basi.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunnewsSultra.com/Laode Ari)