Xcloud.id

Author: Tribunnews.com

  • Lanal Tegal Kerahkan Puluhan Prajurit Bantu Pemadaman Kebakaran Belasan Kapal Nelayan

    Lanal Tegal Kerahkan Puluhan Prajurit Bantu Pemadaman Kebakaran Belasan Kapal Nelayan

    TRIBUNJATENG.COM,TEGAL- Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tegal, Letkol Laut (P) Rizki Purnama Putra, mengerahkan prajuritnya untuk membantu pemadaman kebakaran kapal di Pelabuhan PT Pelindo Tegal, Jumat (27/12/2024).

    Kebakaran kapal nelayan tersebut terjadi sejak pukul 03.00 WIB.

    Bermula dari satu kapal kemudian merambat ke kapal lainnya hingga jumlahnya belasan unit.

    Komandan Lanal Tegal, Letkol Laut (P) Rizki Purnama Putra mengatakan, pihaknya mengerahkan anggotanya TNI AL untuk membantu pemadaman kebakaran serta melokalisir agar api tidak meluas. 

    Mereka melakukan pemadaman bersama pemadaman kebakaran, BPBD, Polri serta TNI AD.

    “Kami dari Lanal Tegal turut mendukung penuh upaya pemadaman ini. Kolaborasi yang solid antara berbagai pihak menjadi kunci dalam mengatasi situasi darurat seperti ini,” katanya. 

    Letkol Laut (P) Rizki mengatakan, saat ini api sudah berhasil dipadamkan, tinggal proses pendingin agar tidak ada api susulan. 

    Menurutnya penanganan ini berkat kerjasama dan koordinasi yang baik titik api mulai berkurang dan dapat dilokalisir. 

    Ia melaporkan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. 

    Sementara kerugian material akibat kebakaran masih dalam proses pendataan dan penyelidikan.

    “Prajurit Lanal Tegal terus siaga untuk mendukung pemulihan pasca-kebakaran, termasuk membantu evakuasi kapal yang terdampak serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti insiden ini,” jelasnya. (fba)

  • 45 Persen Tujuan Bepergian Saat Natal dan Tahun Baru untuk Berwisata  – Halaman all

    45 Persen Tujuan Bepergian Saat Natal dan Tahun Baru untuk Berwisata  – Halaman all

    Momen Hari Natal dan Tahun Baru 2025 menjadi waktu terpanjang masa liburan.

    Tayang: Jumat, 27 Desember 2024 16:27 WIB

    Lita Febriani/Tribunnews.com

    Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Hariyanto ditemui Wartawan di Jakarta, Jumat (27/12/2024) 

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Momen Hari Natal dan Tahun Baru 2025 menjadi waktu terpanjang masa liburan. Selain itu, anak-anak sekolah juga biasanya mengakhiri semester di momen ini.

    Masyarakat memanfaatkan masa liburan akhir tahun untuk pergi melancong maupun hanya pulang ke kampung halaman.

    Kementerian Pariwisata mencatat, dari pergerakan masyarakat di masa liburan kali ini, sebanyak 45 persennya untuk berwisata.

    “Dari survey kami, tujuan bepergian di Natal dan Tahun Baru tahun ini adalah 45 persen itu berwisata. Baru selebihnya ada mudik dan lain-lain,” tutur Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Hariyanto, ditemui Wartawan di Jakarta, Jumat (27/12/2024).

    Tahun 2023, pergerakan masyarakat yang melakukan perjalanan libur Natal dan Tahun Baru mencapai 107 juta orang. Dengan pergerakan masyarakat yang diprediksi tidak kalah dari tahun lalu, diharapkan tidak terjadi tindakan tidak relevan.

    Tindakan seperti pungutan liar atau pungli, pemalakan hingga kegiatan tidak semestinya lainnya diharapkan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah dan aparat setempat. Hal ini agar keamanan dan kenyamanan masyarakat yang tengah melakukan liburan tidak terganggu.

    “Kejadian-kejadian seperti di tempat-tempat wisata, ada tindakan yang kurang relevan, walau kita lihat perbandingannya saya kira sangat kecil tidak boleh kita abaikan dan kita tidak boleh tidak peduli,” ucap Hariyanto.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Imbas Konflik di Timur Tengah, Pendapatan Mesir dari Terusan Suez Anjlok Rp113 Triliun – Halaman all

    Imbas Konflik di Timur Tengah, Pendapatan Mesir dari Terusan Suez Anjlok Rp113 Triliun – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia

    TRIBUNNEWS.COM, KAIRO – Pendapatan Mesir dari Terusan Suez dilaporkan menurun hingga 60 persen atau sekitar 7 miliar dollar AS setara Rp 113 triliun (kurs Rp 16.273) imbas ketegangan konflik di Timur Tengah.

    Juru bicara kepresidenan Duta Besar Mohamed El-Shennawy mengungkapkan bahwa Terusan Suez mengalami penurunan pendapatan yang drastis bila dibandingkan dengan tahun 2023.

    “Mesir kehilangan hampir 7 dolar AS miliar pada tahun 2024 karena berbagai peristiwa yang terjadi di Laut Merah dan wilayah Bab el-Mandeb, yang telah secara signifikan mengganggu lalu lintas navigasi melalui terusan tersebut dan berdampak pada perdagangan global,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

    Penurunan ini disebabkan oleh ketidakstabilan yang sedang berlangsung di Laut Merah, buntut serangan brutal milisi Houthi Yaman terhadap sejumlah kapal kargo mitra yang terafiliasi dengan Israel.

    Adapun konflik Laut Merah pertama kali pecah pada November lalu tahun lalu, Pejabat Houthi beranggapan blokade dan penyerangan yang mereka lakukan adalah bentuk protes atas agresi Israel di Gaza, Palestina.

    Namun akibat serangan ini jalur perdagangan paling kondang di dunia Terusan Suez mulai ditinggalkan, ratusan kapal dagang mulai menangguhkan semua perjalanan menuju Terusan Suez dengan alasan keselamatan.

    Sebagai informasi Terusan Suez sendiri merupakan salah satu jalur perdagangan via laut paling penting di seluruh dunia. Terletak di Mesir dengan panjang 193 km, rute ini dapat menghubungkan Laut Mediterania ke Laut Merah kapal.

    Dengan rute tersebut kapal dagang internasional pengangkut minyak dan barang bisa memangkas waktu pelayaran, karena tak perlu lagi memutar jalan hingga ke Benua Afrika.

    Pasca ketegangan di Laut Merah memanas, pemerintah Mesir mengumumkan bahwa pendapatan negaranya saat ini tengah terancam dampak dari turunnya pemasukan dari kanal Terusan Suez, membebani keberlanjutan perdagangan global.

    Lantaran beberapa kapal menghindari terusan ini untuk melindungi diri dari serangan rudal dan pesawat tak berawak militan Houthi. Sebagai gantinya beberapa perusahaan pelayaran mengalihkan kapal mereka dari Terusan Suez, ke  Tanjung Harapan yang jauh lebih panjang. 

    Apabila perubahan jalur terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama, hal ini tentunya  dapat memicu peningkatan inflasi, kenaikan biaya logistik laut berpengaruh pada pembentukan harga pangan dan energi baik di tingkat produsen maupun konsumen.

    Untuk menggenjot pendapatan negara Presiden juga diberi pengarahan tentang langkah-langkah yang diambil oleh SCA untuk memodernisasi armada penangkapan ikan sesuai dengan spesifikasi dan standar internasional, dengan mengandalkan sistem teknologi canggih terkini.

    Dalam hal ini, Presiden Mesir El-Sisi memerintahkan untuk terus berupaya menyelesaikan proyek pengembangan terusan guna menyediakan layanan navigasi terbaik dan meningkatkan peran terusan sebagai pilar fundamental gerakan perdagangan global.

     

  • Perusahaan di Kendal Diminta Patuhi Regulasi Kenaikan UMK 

    Perusahaan di Kendal Diminta Patuhi Regulasi Kenaikan UMK 

    TRIBUNJATENG.COM, KENDAL – Seluruh perusahaan di Kendal harus mematuhi regulasi pemberian upah karyawan, usai aturan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan kenaikan sebesar 6,5 persen resmi diteken pemerintah.

    Sebelumnya, UMK di Kendal tahun 2024 berada di angka Rp 2.613.573, dan kini naik 6,5 persen atau sekitar Rp 169.882 menjadi Rp 2.783.455 pada tahun 2025.

    Kenaikan ini membuat Kabupaten Kendal berada di posisi ketiga UMK di Jawa Tengah, dengan UMK tertinggi di Kota Semarang yang mencapai Rp 3.454.827.

    Kemudian disusul Kabupaten Demak dengan UMK Rp 2.940.716, serta Kabupaten Kendal dengan UMK Rp 2.783.455.

    Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kendal, Cicik Sulastri mengatakan kenaikan UMK sudah sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah.

    “Penetapan ini mengacu pada peraturan menteri ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025 yaitu kenaikannya sebesar 6,5 persen dari UMK Kendal tahun sebelumnya,” katanya, Jumat (27/12/2024).

    Cicik menegaskan, kenaikan UMK Kendal ini harus dipatuhi oleh perusahaan.

    Jika ada perusahaan yang bandel dan tidak memberi upah sesuai aturan, pihaknya tak segan-segan untuk memberikan pembinaan.

    “Kami akan bina jika ada perusahaan yang tidak mau menaikkan upah sesuai aturan,” tegasnya.

    Menurutnya, kenaikan tersebut telah memperhitungkan kebutuhan hidup layak (KHL) sehingga mampu mendukung kesejahteraan pekerja di Kendal.

    “Proses penetapan UMK dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk regulasi nasional dan kebutuhan hidup masyarakat pekerja,” sambungnya.

    Cicik berharap, kenaikan UMK ini juga bisa dirasakan semua buruh di Kendal.

    “Kenaikan UMK ini juga harus dirasakan buruh di Kendal,” tandasnya (ags) 

  • Hasil Babak I Skor 1-2 Semen Padang Vs Arema FC Liga 1, Tuan Rumah Terkena Comeback Singo Edan

    Hasil Babak I Skor 1-2 Semen Padang Vs Arema FC Liga 1, Tuan Rumah Terkena Comeback Singo Edan

    Hasil Babak I Skor 1-2 Semen Padang Vs Arema FC Liga 1, Tuan Rumah Terkena Comeback Singo Edan

    TRIBUNJATENG.COM – Semen Padang tertinggal sementara melawan Arema FC di babak pertama pekan ke-17 Liga 1, Jumat (27/12/2024).

    Duel Semen Padang vs Arema FC digelar di Stadion Haji Agus Salim.

    Skor saat ini 1-2 untuk keunggulan Arema FC atas tuan rumah Semen Padang.

    Riyan Ardiansyah dalam laga versus Arema FC. (TRIBUNJATENG/ F Ariel Setiaputra)

    Semen Padang sebenarnya unggul lebih dulu lewat gol Firman Juliansyah menit ke-18.

    Namun lima menit kemudian, Charles Lokolingoy menyamakan kedudukan.

    Selanjutnya pada menit ke-33,Arema FC menambah skor lewat gol Salim Tuharea menit ke-33.

    Skor 1-2 bertahan hingga turun minum.

    Pertandingan Semen Padang vs Arema FC dapat ditonton secara live streaming di Indosiar dan Vidio.com.

    Link live streaming tercantum di akhir artikel.

    Susunan Pemain Semen Padang vs Arema FC

    Semen Padang

    Kiper: Teguh Amiruddin

    Bek: Kim Ming-yu, Tin Martic, Frendi Saputra (C), Dodi Alekvan Djin

    Gelandang: Ricki Ariansyah, Ryohei Michibuchi, Melcior Majefat

    Penyerang: Cornelius Stewart, Kenneth Ngwoke, Firman Juliansyah.

    Pelatih: Eduardo Almeida

    Arema FC

    Kiper: Lucas Frigeri

    Bek: Achmad Maulana, Johan Alfarizie (C), Julian Guevara, Thales Lira

    Gelandang: Arkhan Fikri, Dendi Santoso, Pablo Oliveira, Salim Tuharea

    Penyerang: Charles Lokolingoy, Dalberto.

    Pelatih: Kuncoro

    Link Live Streaming Liga 1

    LINK 1

    LINK 2

    (*)

  • Respons KH Ma’ruf Amin Perihal MLB NU: Saya Tidak Ingin Mengintervensi

    Respons KH Ma’ruf Amin Perihal MLB NU: Saya Tidak Ingin Mengintervensi

    TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – KH Ma’ruf Amin enggan memberikan komentar soal mencuatnya isu Muktamar Luar Biasa (MLB) Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya hal tersebut menjadi urusan internal NU.

    “Internal NU itu, urusan NU, saya tidak ingin mengambil, mengintervensi, memberi komentar soal itu,” ujar KH Ma’ruf Amin dalam kunjungan di Pondok Pesantren Yanbu’ul Quran Kudus, Jumat (27/12/2024).

    Meskipun Ma’ruf Amin pernah menjabat sebagai pemimpin tertinggi sebagai Rais Am di tubuh organisasi NU, menurutnya MLB NU itu biar menjadi urusan internal NU.

    Lebih lanjut dia mengatakan, soal Muktamar di tubuh NU itu wewenangnya ada di PBNU, pengurus wilayah, sampai pengurus cabang. Apakah para pengurus itu menghendaki adanya MLB sepenuhnya itu menjadi wewenang mereka.

    “Saya belum mendapatkan laporan secara kenapanya, belum tahu saya belum komen soal itu,” kata Ma’ruf Amin.

    Diketahui belakangan ini mencuat isu MLB NU. Para penggagas MLB masih menggalang dukungan agar Muktamar Luar Biasa bisa berlangsung pada Januari 2025. Penggalangan dukungan ini dengan cara melakukan konsolidasi terhadap para pengurus cabang dan pengurus wilayah NU se-Indonesia.

    Dalam kunjungannya ke Kudus, Ma’ruf Amin menekankan pentingnya peran ulama dalam memberikan warna kehidupan berdasarkan tuntunan Allah SWT berdasarkan keagamaan dan keimabab.

    “Diberi warna sesuai pronsip syariah. Kebudayaan, pendidikan, dan politik. Jangan sampai politik itu tanpa nilai-nilai keimanan. Kalau KH Hasyim Asyari (menyebutnya) ruh diniyah. Tuntunan kebijakan mengarah kepada sistem di dalamnya dipenuhi prinsip-prinsip keimanan dan ajaran ketuhanan,” kata Ma’ruf Amin.

  • Jelang Sidang Gugatan Hasil Pilgub Jatim, Kubu Risma-Gus Hans Harap MK Tak Hanya Ukur Selisih Suara

    Jelang Sidang Gugatan Hasil Pilgub Jatim, Kubu Risma-Gus Hans Harap MK Tak Hanya Ukur Selisih Suara

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Kubu pasangan calon Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta Gus Hans (Risma-Gus Hans) terus bersiap menghadapi tahapan gugatan hasil Pilgub Jatim 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. 

    Sebagaimana tahapan, sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan untuk perkara perselisihan hasil Pilkada akan digelar 8 Januari 2025.

    Juru Bicara Tim Pemenangan Risma-Gus Hans, Abdul Aziz berharap gugatan hasil Pilgub Jatim 2024 bisa dikabulkan. MK diharapkan tidak hanya mengukur selisih angka perolehan suara antar paslon. Namun, juga proses Pilgub yang dinilai ada dugaan kecurangan. 

    “Ini momentum bagi MK untuk tidak sekadar sebagai mahkamah kalkulasi,” kata Aziz dikutip, Jumat (27/12/2024). 

    Dalam penetapan suara Pilgub Jatim 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim beberapa waktu lalu, Risma-Gus Hans yang merupakan Paslon nomor urut 3 mendapat total 6.743.095 atau setara 32,52 persen. 

    Saksi pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Risma-Gus Hans, Abdul Aziz (paling kanan) saat menyampaikan sejumlah alasan menolak tanda tangan hasil rekapitulasi suara Pilgub Jatim 2024 di Hotel DoubleTree Surabaya, Senin (9/12/2024) malam.  (Tribun Jatim Network/Habibur Rohman)

    Perolehan tertinggi didapat paslon nomor urut 2 yakni Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dengan hasil 12.192.165 suara atau 58,81 persen. 

    Adapun paslon nomor urut 1 yakni Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim memperoleh total suara sebesar 1.797.332 atau 8,67 persen. Pasca penetapan itu, kubu Risma-Gus Hans mendaftarkan gugatan ke MK.

    Tepatnya, diajukan pada 11 Desember 2024 sekira pukul 23.07 WIB. Aziz yang juga tim hukum Risma-Gus Hans itu berharap agar MK memperhatikan proses Pilgub Jatim 2024. 

    Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Risma-Gus Hans) saat berbicara di panggung debat Pilgub Jatim 2024, di Grand City Surabaya, Senin (18/11/2024) malam.  (Istimewa)

     

    Ujungnya, mereka menginginkan agar hasil Pilgub Jatim 2024 dianulir dan dilakukan diskualifikasi pada Paslon yang dianggap curang. Hal itu dinilai memungkinkan karena berkaca pada sengketa Pilkada Kota Waringin Barat tahun 2010 lalu. 

    “Artinya, MK memiliki yurisprudensi berkaitan dengan putusan semacam itu,” ujar Aziz yang merupakan tokoh asal Madura tersebut. 

    Dikonfirmasi terpisah, Komisioner KPU Jatim Choirul Umam menyebut pihaknya masih menunggu untuk sidang pendahuluan di MK. Sidang pendahuluan itu akan digelar setelah pengumuman e-BRPK atau Buku Register Perkara Konstitusi.

    “Sidang pendahuluan itu, ada penyampaian mana yang dismissal dan mana yang lanjut,” kata Umam saat dihubungi dari Surabaya. 

    Dikutip dari Kompas.com, akan memulai sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024, akan digelar pada tanggal 8 Januari 2025 mendatang. 

    Lalu, pemeriksaan pendahuluan dilakukan paling cepat empat hari kerja sejak permohonan diregistrasi dalam e-BRPK yang bakal dilakukan pada tanggal 3 Januari 2025. Pada tahapan Pemeriksaan pendahuluan, yakni memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon. 

    Sesuai jadwal tahapan ini berlangsung mulai 8–16 Januari 2025. Sementara itu, sidang dengan agenda pemeriksaan akan digelar pada tanggal 17 Januari–4 Februari 2025. 

    Pada tahapan ini, MK mendengarkan jawaban dari KPU selaku pihak termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu serta mengesahkan alat bukti.

    Lalu, hakim konstitusi dijadwalkan menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada tanggal 5–10 Februari 2025. Dalam RPH ini akan dibahas mengenai perkara dan mengambil putusan lanjut atau tidaknya suatu perkara. 

    Putusan atau ketetapan terkait gugur tidaknya perkara dijadwalkan pada 11–13 Februari 2025. Bagi perkara yang tidak gugur, berlanjut ke tahap pemeriksaan persidangan lanjutan yang rencananya dilakukan pada 14–28 Februari 2025

  • Daftar 34 Nama Polisi yang Dimutasi setelah Kasus Pemerasan 400 Warga Negara Malaysia di Konser DWP

    Daftar 34 Nama Polisi yang Dimutasi setelah Kasus Pemerasan 400 Warga Negara Malaysia di Konser DWP

    TRIBUNJATIM.COM – Daftar nama polisi yang dimutasi imbas kasus pemerasan warga negara Malaysia di konser musik.

    Diketahui, kasus polisi memeras warga Malaysia kini berbuntut panjang.

    Warga negara Malaysia itu menyaksikan konser musik Djakarta Warehouse Project (DWP) yang berlangsung di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, 13-15 Desember 2024, namun malah diperas oleh polisi.

    Total sebanyak 18 polisi kini diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.

    Mereka datang dari berbagai pangkat dan berasal dari Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, hingga Polda Metro Jaya.

    Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, jumlah barang bukti yang sudah dikumpulkan dari hasil pemerasan itu senilai Rp 2,5 miliar.

    Kini, 18 anggota polisi itu telah menjalani penempatan khusus (patsus) dan akan menghadapi sidang kode etik pada pekan depan.

    Selepas pengumuman penanganan perkara oleh Divisi Propam Polri, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengeluarkan surat telegram dengan nomor ST/429/XII/KEP/2024.

    Surat telegram tersebut ditandatangani oleh Karo SDM Polda Metro Jaya Kombes Pol Dwita Kumu Wardana.

    Sebanyak 34 anggota dari Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya dimutasi ke Pelayanan Markas (Yanma) Polri.

    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi berujar, 34 anggota kepolisian itu dimutasi imbas kasus dugaan pemerasan terhadap penonton DWP asal Malaysia.

    “Dalam rangka pemeriksaan (kasus pemerasan penonton DWP),” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Kamis (26/12/2024).

    Berikut 34 nama anggota kepolisian yang dimutasi dan tengah menjalani pemeriksaan terkait kasus pemerasan penonton DWP:

    AKBP Bariu Bawana Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya.

    AKBP Wahyu Hidayat Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya.
    AKBP Malvino Edward Yusticia Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya.
    Kompol Jamalinus Laba Pandapotan Nababan Ps Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya.
    Kompol Palti Raja Sinaga Kanit 2 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya.
    AKP Edy Suprayitno Kanit 3 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pama Yanma Polda Metro Jaya.
    Kompol David Richardo Hutasoit Kanit 3 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya.
    AKP Derry Mulyadi Kanit 4 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pama Yanma Polda Metro Jaya.
    Kompol Dzul Fadlan Kanit 5 Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya.
    Kompol Rio Mikael L. Tobing Kanit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya.
    Kompol Rolando Victor Asi Hutajulu Kanit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya.
    AKP Aryanindita Bagasatwika Mangkoesoebroto Ps Kanit 4 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi ke Pama Yanma Polda Metro Jaya.
    AKP Abad Jaya Harefa Kanit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi ke Pama Yanma Polda Metro Jaya(dalam rangka riksa)
    Kompol Dimas Aditya Kapolsek Tanjung Priok dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya.
    AKP Yudhy Triananta Syaeful Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi ke Pama Yanma Polda Metro Jaya.
    Iptu Syaharuddin Panit 1 Unit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi ke Pama Yanma Polda Metro Jaya.
    Iptu Sehatma Manik Bhayangkara Administrasi Penyelia Bidang Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Dimutasi ke Pama Yanma Polda Metro Jaya.
    Iptu Jemi Ardianto Kanit 1 Satresnarkoba Polres Metro Jakpus dimutasi ke Pama Yanma Polda Metro Jaya.
    AKP Rio Hangwidya Kartika Kanit 2 Satresnarkoba Polres Metro Jakpus dimutasi ke Pama Yanma Polda Metro Jaya.
    Iptu Agung Setiawan Kanit 3 Satresnarkoba Polres Metro Jakpus dimutasi ke Pama Yanma Polda Metro Jaya.
    AKP Fauzan Kanit Reskrim Polsek Kemayoran dimutasi ke Pama Yanma Polda Metro Jaya.
    Ipda Win Stone Panit 1 Unit Binmas Polsek Kemayoran dimutasi sebagai Pama Yanma Polda Metro Jaya.
    Aiptu Armadi Juli Marasi Gultom Bintara Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Bintara Yanma Polda Metro Jaya (dalam rangka riksa)
    Brigadir Fahrudun Rizki Sucipto Bintara Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Bintara Yanma Polda Metro Jaya.
    Brigadir Dwi Wicaksono Bintara Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi ke Bintara Yanma Polda Metro Jaya.
    Bripka Wahyu Tri Haryanto Bintara Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi ke Bintara Yanma Polda Metro Jaya.
    Bripka Ready Pratama Bintara Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi ke Bintara Yanma Polda Metro Jaya.
    Briptu Dodi Bintara Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dimutasi ke Bintara Yanma Polda Metro Jaya.
    Brigadir Hendy Kurniawan Bintara Satresnarkoba Polres Metro Jakpus dimutasi ke Bintara Yanma Polda Metro Jaya.
    Aipda Lutfi Hidayat Bintara Satresnarkoba Polres Metro Jakpus dimutasi ke Bintara Yanma Polda Metro Jaya.
    Aipda Hadi Jhontua Simarmata Bintara Satresnarkoba Polres Metro Jakpus dimutasi ke Bintara Yanma Polda Metro Jaya.
    Bripka Ricky Sihite Ps Kasi Humas Polsek Kemayoran dimutasi ke Bintara Yanma Polda Metro Jaya.
    Brigadir Andri Halim Nugroho Bintara Polsek Kemayoran dimutasi ke Bintara Yanma Polda Metro Jaya.
    Briptu Muhamad Padli Bintara Polsek Kemayoran dimutasi ke Bintara Polda Metro Jaya.

    Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto menilai, keputusan Karyoto memutasi anggotanya patut diacungi jempol.

    Namun, Bambang mengingatkan, mutasi ini bukanlah akhir dari perkara pemerasan penonton DWP.

    Sebab, mereka harus menjalani sidang kode etik untuk menentukan sanksi yang akan diterima.

    Apakah demosi, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), atau dilanjutkan ke ranah pidana.

    “Kalau konsisten ingin membangun kepolisian yang bersih, sanksi maksimal harus dilakukan selain proses pidana bagi yang terlibat pemerasan,” kata Bambang saat dihubungi, Kamis (26/12/2024).

    Menurut Bambang, jika Divisi Propam Polri tidak menjatuhkan sanksi tegas berupa PTDH melalui sidang kode etik, Polri bakal semakin menuai citra negatif.

    “Asumsi yang muncul adalah kepolisian melindungi personelnya yang melakukan pelanggaran pidana pungli dan pemerasan. Ada apa?” ujar Bambang.

    Selain mengurangi kepercayaan publik, baik domestik maupun internasional, kata Bambang, sanksi yang tidak memberikan efek jera juga berpotensi menurunkan semangat anggota yang tetap konsisten menjaga etika, moral, dan disiplin. (*)

    Kasus pemerasan 400 warga negara Malaysia saat konser Djakarta Warehouse Project (DWP) mengungkap fakta baru

    Ternyata ada 18 anggota Polda Metro Jaya yang diduga melakukan pemerasan pada 13-15 Desember 2024 di JIExpo Kemayoran.

    Kasus inipun viral di media sosial dan menjadi sorotan negatif dunia internasional.

    Sekadar informasi, DWP jadi tempat berkumpulnya pecinta musik dansa elektonik atau EDM dari berbagai belahan dunia.

    Festival musik ini ibarat kuali pertemuan penduduk antar-negeri yang ingin melepas penat sembari dihibur disjoki Internasional papan atas.

    Mereka menyatu tanpa sekat, bendera dari berbagai belahan dunia berkibar-kibar di tengah ribuan orang yang asyik berdansa selama DWP 2024.

    Dari Asia Tenggara, tampak kibaran bendera Myanmar, Filipina, Malaysia, dan Singapura.

    Ada lagi bendera dari negara yang lebih jauh, seperti Kanada, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan India.

    Namun itu hanya sedikit gambaran tentang identitas kewarganegaraan para pengunjung DWP 2024.

    Ada lagi yang tidak membawa bendera, tapi rela datang jauh-jauh dari Eropa untuk hadir di festival musik tahunan ini.

    Akan tetapi Festival EDM tahunan ini pun ternodai karena ulah oknum polisi yang diduga melakukan pemerasan.

    Mereka menyebut, oknum polisi Indonesia menangkap dan melakukan tes urine mendadak terhadap lebih dari 400 penonton dari Malaysia.

    Oknum polisi Indonesia juga diduga memalak uang mereka yang jumlahnya berkisar 9 juta RM atau setara Rp32 miliar.

    Bahkan ada yang mengklaim bahwa para penonton terpaksa membayar meski tes urine narkoba mereka negatif.

    Penonton larut dalam kemeriahan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2015 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (11/12/2015) malam. (KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO)

    Hal itu sampai ramai dibicarakan media sosial Malaysia.

    Penyelenggara DWP, Ismaya Live, telah membuat pernyataan terkait kabar kejadian pemalakan dan pemerasan yang terjadi.

    “Kepada keluarga besar DWP kami yang luar biasa. Kami mendengar kekhawatiran Anda dan sangat menyesalkan tantangan dan frustrasi yang Anda alami,” tulis pernyataan resmi DWP di Instagram, Kamis (19/12/2024).

    DWP berkomitmen akan bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. 

    “Kami secara aktif bekerja sama dengan pihak berwenang dan badan pemerintah untuk menyelidiki secara menyeluruh apa yang terjadi dan untuk memastikan langkah-langkah konkret diterapkan untuk mencegah insiden semacam itu terjadi lagi di masa depan,” lanjutnya.

    Pihak kepolisian sendiri saling melempar tanggung jawab saat diminta penjelasan soal kabar sejumlah warga negara asal Malaysia diperas oknum polisi ketika menyaksikan perhelatan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

    Mulanya, Kompas.com menghubungi Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuady pada Rabu (18/12/2024).

    Hanya saja, dia menyarankan agar bertanya langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat.

    Pasalnya berlangsungnya Djakarta Warehouse Project 2024 masuk ke dalam wilayah hukum Polres Jakarta Pusat.

    Sementara pada hari yang sama, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyarankan Kompas.com agar bertanya langsung kepada Polda Metro Jaya.

    “Koordinasi (dengan) Ditresnarkoba Polda ya,” ujar Susatyo.

    Kompas.com menghubungi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak.

    Bukan hanya itu, kami juga menghubungi Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, pada Kamis (19/12/2024).

    Kendati demikian, kedua pejabat utama Polda Metro Jaya itu tak kunjung merespons.

    Di sisi lain, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan mengaku, Polres Metro Jakarta Pusat tidak memonitor kejadian tersebut.

    “Kalau sepengetahuan kami, kami tidak monitor kejadian seperti itu, ditangkap, dipalak dan tes urine,” ucap Jamalinus saat dihubungi wartawan, Kamis.

    Meski begitu, Jamalinus tidak menjawab secara gamblang ketika ditanya apakah ada penonton DWP 2024 yang ditangkap atau tidak.

    “Kami saat itu, pengamanan (keberlangsungan acara),” kata Jamalinus.

    Mengenai beredarnya kabar ini, Jamalinus mengatakan, Polres Metro Jakarta Pusat tengah mengecek ke jajaran apakah ada yang terlibat perkara tersebut atau tidak.

    Pengakuan penonton DWP diperas oknum polisi (Shutterstock – Serambinews.com)

    Kabar terbaru, sebanyak 18 personel polisi dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran telah ditahan dan diperiksa oleh Divisi Propam Polri.

    “Jumlah terduga oknum personel yang diamankan sebanyak 18 personel, terdiri dari personel Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Jumat (20/12/2024).

    Truno menambahkan, personel yang telah diamankan sedang diperiksa.

    Dia menegaskan, Polri tak akan pandang bulu menindak anggota yang melakukan pelanggaran.

    Hal itu guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

    “Kami telah melakukan pengamanan terhadap para terduga oknum yang dimaksud, di mana kepercayaan publik adalah prioritas Polri dan Polri berkomitmen untuk memulihkannya melalui tindakan nyata,” ujar dia.

    Truno pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberi informasi mengenai kasus itu.

    Diharapkan, peristiwa serupa tak terjadi lagi di kemudian hari. 

    “Kami turut mengucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat yang memberikan perhatian khususnya kepada Polri,”pungkas dia. 

    Kendati begitu, Trunoyudo masih enggan menyampaikan identitas ke 18 oknum polisi yang sudah diamankan Propam tersebut.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Ruang IGD RSUD dr R Soetijono Blora Over Kapasitas, Bupati Arief Rohman : Kami Akan Rapat Koordinasi

    Ruang IGD RSUD dr R Soetijono Blora Over Kapasitas, Bupati Arief Rohman : Kami Akan Rapat Koordinasi

    TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Bupati Blora, Arief Rohman turut menanggapi membludaknya pasien di RSUD dr R Soetijono Blora.

    Pasalnya, kondisi Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr R Soetijono Blora saat ini penuh. Pasien didominasi anak-anak.

    Menanggapi hal itu, Arief Rohman menyampaikan bakal menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti hal tersebut.

    “Ya nanti kita segera rapat koordinasi bersama untuk membahas hal tersebut,” katanya, kepada Tribunjateng, Jumat (27/12/2024).

    Selain itu pihaknya juga akan membahas untuk mengantisipasi lonjakan penyakit demam berdarah di musim penghujan. 

    Menurut Arief puskesmas seharusnya juga bisa membantu untuk menangani kasus demam berdarah, yang memang diperkirakan bakal meningkat.

    “Sebaiknya, kalau bisa ditangani di puskesmas jangan di rujuk dulu ke rumah sakit, agar rumah sakit tidak kewalahan,” paparnya.

    Sebelumnya diberitakan, Kepala Bidang Pelayanan RSUD dr R Soetijono, Kabupaten Blora, dr. Farida Laela, mengatakan kapasitas ruang IGD yakni 36 pasien.

    Namun, lantaran pasien yang membludak, seluruh bangsal yang ada di IGD saat ini penuh dengan pasien.

    “Kondisi di IGD jumlah bangsal perawatan yang tersedia penuh, saat ini ada 22 pasien anak, 17 pasien dewasa, dan 4 pasien yang sedang ada rujukan dari puskesmas, jadi IGD saat ini penuh. Jadi total ada 43 an pasien ya,” katanya, kepada Tribunjateng, Kamis (26/12/2024).

    Farida mengatakan lantaran terjadi lonjakan pasien tersebut, pihaknya berusaha menambah ruangan perawatan. 

    “Kapasitas IGD kan hanya 36 pasien, karena pasien banyak, yang semula ruangan dokter kita pindahkan perlebar untuk IGD anak, jadi bisa menampung sampai 40 an pasien itu,” terangnya.

    Menurut Farida ada berbagai macam pasien yang ditangani di IGD, seperti pasien demam berdarah juga ada.

    Farida mengimbau kepada masyarakat untuk bersabar lantaran kondisi bangsal perawatan di IGD sedang penuh.

    Pihaknya mengatakan akan tetap melayani pasien yang datang ke rumah sakit. Hanya saja, pasien diminta untuk mengantre sesuai antrean, sambil menunggu bangsal perawatan yang lain kosong.

    “Kami pihak rumah sakit tidak menolak pasien, hanya saja kamu minta untuk bersabar sambil menunggu bangsal perawatan yang lain kosong, karena kondisinya saat ini penuh,” paparnya.(Iqs)

  • KONI Jateng beri respon soal Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 tentang standar pengelolaan olahraga

    KONI Jateng beri respon soal Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 tentang standar pengelolaan olahraga

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG — KONI Jawa Tengah turut menanggapi serius tentang Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 14 Tahun 2024 mengenai standar pengelolaan olahraga.

    Menyikapi terbitnya aturan dari Menpora berupa Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 maka Ketua Umum KONI Jawa Tengah Bona Ventura Sulitiana bergerak cepat. 

    KONI Jateng turut melakukan audiensi dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

    Inspektur Dr Dhoni  Widianto Msi yang didampingi Sekretaris Zainal Ulum dan Soemarijono (inspektur pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah) menerimanya di Kantor Inspektorat  Jl Pemuda Semarang.

    Hadir pula dalam audiensi Kadisporapar Jateng Agung Haryadi bersama Kabid Keolahragaan Suci Baskorowati dan staf Erlangga Ardianza. Juga perwakilan  Biro Hukum Haryono Wahyutomo (Ketua Perancang Perundang-undangan).

    Adapun Bona didampingi Wakil Ketua Umum II Soedjatmiko, Sekum Ahamd Ris Ediyanto, Kabid Hukum Ali Purnomo, Kabid Rena (rencana dan anggaran) Danang Atmojo, BAI (Badan Audit Internal) April Sriwahono dan Kabid Humas – Media Darjo Soyat.

    ‘’Para ketua ketua KONI Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mulai resah menyikapi Permenporas No 14 Tahun 2024 itu. Maka kami harus segera berkoordinasi dengan pengurus, termasuk meminta fatwa kepada Inspektorat dan Disporapar,’’ kata Bona mengawali sambutannya pada acara tersebut.

    Langkah cepat ini diambil mengingat KONI Jateng dan KONI Kabupaten/Kota harus segera membuat RKB (Rencana Kerja dan Belanja) tahun kerja 2025. Kini tahun 2024 tinggal seminggu, bahkan hanya dua hari kerja.

    Sebagaimana diketahui Permenpora No 14 Tahun 2024 ditetapkan 25 Oktober 2024. Peraturan tersebut baru disosialiasasi 9 Desember 2024, di Hotel Ciputra Jakarta, hanya dihadiri Wamenpora Taufik Hidayat, tanpa Menpora Dito Ariotedjo. 

    Pada Pasal 53 disebutkan; Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengelolaan organisasi olahraga lingkup olahraga prestasi harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan Menteri ini paling lama satu tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

    Hal ini berarti KONI masih bisa menjalankan aturan lama hingga Oktober 2025. ‘’Jadi dapat kami simpulkan, Permenpora ini mulai efektif berlaku 25 Oktober 2025. Jadi KONI masih bisa susun RKB seperti selama ini,’’ kata Inspektur Jateng Dhoni Widianto.

    Pada bagian lain kesimpulan, Inspektorat memberi ruang kepada KONI untuk ikut mengoreksi Permenpora dengan berkoordinasi bersama Disporapar Jateng.

    Namun demikian, Bona dan pengurus KONI lainnya masih menggantung pertanyaan. 

    ‘’Terus setelah Oktober 2025, apa yang bisa kami lakukan. Sebab kepengurusan KONI Jateng periode 2021 – 2025 berakhir Desember 2025. Artinya masih ada dua bulan masa kerja yang harus dilakukan,’’ paparnya.

    Pertanyaan ini pun seperti menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pengurus KONI. Maka menjadi kesepakatan dalam audiensi tersebut, ‘’Kita semua harus menunggu perkembangan hingga Oktober 2025. Apalagi KONI Pusat telah melayangkan surat revisi, yang berarti ada kemungkinan revisi dari Permenpora itu,’’ kata Dhoni.

    Dalam audiensi itu, Kadisporapar Jateng Agung Haryadi memberi dukungan kepada KONI Jateng untuk berdialog dengan Menpora terkait Permenpora tersebut.

     ‘’Kami akan mendukung setiap langkah KONI dalam pengelolaan organisasi,’’ kata Agung.

    Secara umum Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 ini menimbulkan kegaduhan di kalangang olahraga.

    Beberapa pasal juga bertentangan dengan Piagam Olimpiade (Olyimpic Charter). Maka KONI Pusat pun sudah melayangkan usulan revisi lewat surat nomor 1893/UMM/XII/2024 tertanggal 20 Desember 2024 yang ditandatangani Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman.

    ‘’Ya, langkah KONI Pusat sangat tepat. Kami akan mendukung langkah-langkah itu,’’ kata Bona.

    Haryono (Biro Hukum) menyebut jika pemahaman atas Permenpora itu letterlijk akan menimbulkan kegaduhan.

    ‘’Maka perlu dikomunikasikan dengan pembuat peraturan,’’ kata Haryono.

    Di kalangan olahraga nasional, keresahan juga meliputi mereka. KONI Sulawasi Tengah membahas dalam Rakerprov. Mereka sepakat menolak berlakunya Permenpora.