Xcloud.id

Author: Tribunnews.com

  • PPN 12 Persen Mulai Berlaku 1 Januari 2025, Jokowi: Itu Amanat UU, Perlu Dijalankan Pemerintah – Halaman all

    PPN 12 Persen Mulai Berlaku 1 Januari 2025, Jokowi: Itu Amanat UU, Perlu Dijalankan Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, SOLO – Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen akan diterapkan mulai 1 Januari 2025.

    Adapun kenaikan PPN tersebut merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Adapun pengesahan UU HPP dilakukan saat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 pada Sidang Paripurna pada Kamis (7/10/2024).

    Kini kebijakan tersebut menuai banyak tentangan karena kondisi ekonomi Indonesia masih tertekan, dan konsumsi rumah tangga belum membaik.

    Menyikapi kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen, Presiden RI ke-7 Jokowi menyebut keputusan pemerintah saat itu untuk menaikan PPN sudah melalui banyak pertimbangan.

    “Saya kira kita mendukung keputusan pemerintah. Saya kira keputusan pemerintah itu ada pertimbangan-pertimbangan,” kata Jokowi di kediamannya di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Solo usai menerima tamu Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, dikutip dari TribunSolo, Sabtu (28/12/2024).

    Menurutnya, kenaikan PPN menjadi 12 persen pada tahun depan memang harus dilakukan pemerintah karena merupakan amanat Undang-Undang.

    “itu kan juga amanat undang-undang yang perlu dijalankan oleh pemerintah,” ucapnya.

    Jokowi pun menjelaskan bahwa keputusan kenaikan PPN saat itu merupakan harmonisasi peraturan perpajakan yang telah disetujui oleh DPR RI kala itu.

    “Ini kan sudah diputuskan dalam harmonisasi peraturan perpajakan. Sudah diputuskan oleh DPR, kan sudah diputuskan oleh DPR ya pemerintah harus menjalankan,” urainya.

    Oleh karena itu, setelah aturan baru tersebut sudah digedog di meja DPR RI, artinya menurut Jokowi proses penentuan perubahan nilai pajak tersebut telah melalui banyak pertimbangan.

    “Tetapi sekali lagi saya kira pemerintah sudah berhitung dan melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang,” imbuhnya.

    Sementara itu saat ditanya terkait adanya kekhawatiran masyarakat mengenai dampak kenaikan PPn, Jokowi kembali menegaskan hal sama terkait pertimbangan yang diambil pemerintah untuk merubah presentase nilai pajak.

    “Mestinya pemerintah kan sudah berhitung, melakukan kalkulasi dan pertimbangan-pertimbangan,” kata dia.

    Saat disinggung adanya saran dari berbagai pihak untuk mengganti perubahan kenaikan PPN diambil dari perubahan pajak penghasilan, Jokowi enggan berkomentar dan langsung masuk ke rumahnya. 

    Kenaikan PPN 12 Sudah Terencana

    PPN 12 persen di 2025 dari sebelumnya 11 persen, sudah terencana sejak lama.

    Melalui UU HPP, pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen. 

    Tarif pajak 11 persen ini mulai berlaku pada 1 April tahun 2022. 

    Kemudian, pemerintah akan menaikkan kembali tarif PPN sebesar 12 persen pada tahun 2025. 

    Diketahui, UU HPP disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat Sidang Paripurna pada Kamis (7/10/2024).

    “Kepada seluruh anggota dewan, apakah RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?,” tanya Pimpinan Sidang dan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dalam Sidang Paripurna, disambut ucapan setuju para anggota DPR, pada saat itu.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie pada saat itu menuturkan, pembahasan RUU tentang HPP didasarkan pada surat presiden serta surat keputusan pimpinan DPR RI tanggal 22 Juni 2021 yang memutuskan bahwa pembahasan RUU KUP dilakukan oleh komisi XI bersama pemerintah. 

    “Dalam raker komisi XI, terdapat 8 fraksi menerima hasil kerja Panja dan menyetujui agar RUU HPP segera disampaikan kpd pimpinan DPR RI. Sedangkan satu fraksi menolak RUU,” sebut Dolfie. 

    Fraksi yang menyetujui adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PAN, dan PPP. Sedangkan satu fraksi yang menolak adalah PKS. 

    Dalam paparan Dolfie, PKS menolak RUU HPP karena tidak sepakat rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen. 

    Menurutnya, kenaikan tarif akan kontra produktif dengan proses pemulihan ekonomi nasional. 

    “Sementara fraksi PDIP menyetujui karena RUU memperhatikan aspirasi pelaku UMKM dengan tetap berkomitmen bahwa bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat, jasa pendidikan, jasa kesehatan, transportasi darat, keuangan, dibebaskan dari pengenaan PPN,” ucap Dolfie. 

    Barang Jasa dan Jasa Kena PPN 12 Persen

    Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut kenaikan tarif PPN 12 persen berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenai tarif 11 persen.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Dwi Astuti menyebut ada tiga barang dikecualikan, yaitu yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak.

    Tiga barang yang dikecualikan itu adalah minyak goreng curah merek Minyakita, tepung terigu, dan gula industri.

    Tambahan PPN sebesar 1 persen untuk ketiga jenis barang tersebut akan Ditanggung Oleh Pemerintah (DTP).

    “Sehingga, penyesuaian tarif PPN ini tidak mempengaruhi harga ketiga barang tersebut,” kata Dwi dikutip dari keterangan tertulis pada Minggu (22/12/2024).

    Lalu, ia menyebut barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat tetap diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN dengan tarif 0 persen.

    Barang kebutuhan pokok itu ialah beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

    Jasa-jasa di antaranya jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa tenaga kerja serta jasa persewaan rumah susun umum dan rumah
    umum.

    “Barang lainnya misalnya buku, kitab suci, vaksin polio, rumah sederhana, rusunami, listrik, dan air minum,” ujar Dwi.

    Sebagaimana diketahui, kenaikan PPN ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10 persen diubah menjadi 11 persen pada 1 April 2022.

    Lalu, PPN akan kembali dinaikkan menjadi sebesar 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025.

    Meski demikian, pemerintah sebenarnya masih bisa menunda kenaikan tarif PPN 12 persen itu dengan pertimbangan tertentu.

    Merujuk Pasal 7 ayat (3), tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi sebesar 15 persen. 

    (Andreas Chris Febrianto/TribunSolo/Tribunnews)

     

     

  • Dosen di Mataram Penyuka Sesama Jenis Jalani Ritual Aneh, Korban Pelecehan Seksual Lebih 1 Orang – Halaman all

    Dosen di Mataram Penyuka Sesama Jenis Jalani Ritual Aneh, Korban Pelecehan Seksual Lebih 1 Orang – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, MATARAM – Kelainan seksual seorang oknum dosen ini jadi sorotan.

    Di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), seorang dosen dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual sesama jenis yang menyimpang.

    Laporan tersebut disampaikan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB oleh salah seorang korban.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat membenarkan adanya laporan tersebut.

    Kata dia  laporan tersebut dilayangkan pada Kamis, (26/12/2024) lalu.

    “Laporan baru kami terima kemarin. Isunya ada beberapa korban, kami terima baru satu korban ini akan kami lakukan penyelidikan lebih lanjut,” kata Syarif, Jumat (27/12/2024).

    Mantan Wakapolresta Mataram itu mengatakan kejadian dugaan pelecehan tersebut terjadi pada September 2024 lalu.

    Perbuatan tersebut diduga dilakukan di salah satu tempat di wilayah Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.

    “Keterangan korban (pelapor) ada korban lain karena korban ini merupakan yang terakhir diduga sebelum itu ada korban lain,” kata Syarif.

    Syarif menjelaskan modus yang dilakukan oleh oknum dosen tersebut masih didalami.

    Namun, polisi mengatakan berdasarkan pengakuan pelapor terduga pelaku datang ke sekertariat organisasi yang diikuti korban yang ada di wilayah Gunungsari.

    Di sana pelaku melancarkan aksi jahatnya itu.

    Antara korban dan pelaku baru berkenalan dua minggu.

    “Tapi dari informasi yang didapat, korban menganggap pelaku memiliki kekuatan spritual dan dia disegani,” kata Syarif.

    Katanya pelaku dalam menjalankan aksi pelecehan seksuakl dengan ritual aneh.

    Dia menggunakan  modus ‘zikir kelamin’ atau ‘zikir zakar’ untuk melancarkan aksinya.

    Polisi juga masih mendalami apa  yang dilakukan oleh pelaku.

    Syarif meminta kepada para pihak yang merasa pernah menjadi korban untuk melaporkan kejadian tersebut di Polda NTB.

    Diketahui oknum dosen tersebut berinisial LR.

    Saat ini mengajar di dua kampus negeri dan juga kampus swasta. 

     

     

  • Kantong Parkir Terbatas, Jemaat yang Hadiri Natal Nasional di GBK Diimbau Naik Transportasi Umum – Halaman all

    Kantong Parkir Terbatas, Jemaat yang Hadiri Natal Nasional di GBK Diimbau Naik Transportasi Umum – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polisi mengimbau jemaat yang akan hadir dalam perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena kawasan GBK, Senayan, Jakarta agar menggunakan transportasi umum.

    Hal ini karena keterbatasan kantong-kantong parkir di kawasan GBK dan untuk menghindari kemacetan.

    “Kantong parkir sangat terbatas, jadi diimbau kepada masyarakat untuk gunakan moda transportasi umum menuju GBK,” kata Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Karosekali saat dihubungi, Sabtu (28/12/2024).

    Di sisi lain, Karosekali mengatakan pihaknya tetap menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar GBK agar tidak terjadi kepadatan.

    Namun, disebut Karosekali, rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional melihat kondisi di lapangan.

    “(Rekayasa lalu lintas) sifatnya situasional,” tuturnya.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyiagakan 1.418 personel gabungan pengamanan Natal Nasional di Indonesia Arena kawasan GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (28/12/2024) pukul 16.00 WIB.

    Dalam acara perayaan itu Presiden Prabowo Subianto diagendakan hadir.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary menuturkan ribuan personel gabungan terdiri dari Polda, Polres Jakpus dan Gabungan TNI serta Pemprov DKI (Dishub, Pol PP, Dinkes, Damkar).

    “Dalam pengamaman, kami kedepankan upaya preventif didukung dgn kegiatan preemtif, intelijen dan penegakan hukum dgn harapan terciptanya jaminan keamanan dan kenyamanan selama kegiatan berlangsung,” ucapnya kepada wartawan, Jumat (27/12/2024).

    Adapun peserta Natal Nasional sebanyak 15.000 orang.

    “Kami mengimbau kepada masyarakat baik itu peserta maupun masyarakat pengguna jalan yang melintas untuk tetap mematuhi aturan/tata tertib yang disampaikan oleh petugas kami di lapangan,” tambahnya.

    Ade Ary menambahkan kegiatan keagamaan tersebut diharapkan dapat berjalan dengan tertib, aman dan nyaman serta saling menghargai kekhusyukan  pelaksanaan kegiatan keagamaan.
     

  • Kondisi Ekonomi RI di 2025: Ekonom Sebut Berat Bagi Masyarakat Kelas Menengah, Lakukan Hal Ini – Halaman all

    Kondisi Ekonomi RI di 2025: Ekonom Sebut Berat Bagi Masyarakat Kelas Menengah, Lakukan Hal Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perekonomian global pada 2025 diprediksi masih penuh tantangan, seiring konflik geopolitik, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, dan dampak perubahan iklim semakin memperumit keadaan. 

    Kondisi tersebut pastinya berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Apalagi di dalam negeri ada sejumlah kebijakan ekonomi yang memengaruhi daya beli masyarakat kelas menengah. 

    Dalam situasi ini, penting bagi kelas menengah Indonesia untuk mengambil langkah strategis guna bertahan dan tetap relevan di tengah ketidakpastian tersebut.

    Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, kebijakan yang diterapkan pemerintah pada 2024 membawa dampak langsung pada kelas menengah di tahun berikutnya. 

    Salah satu kebijakan yang menonjol adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen di 2025. 

    Menurutnya, Kebijakan ini, meskipun bertujuan meningkatkan penerimaan negara, menimbulkan efek domino berupa kenaikan harga barang dan jasa di pasar. 

    “Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat miskin, tetapi juga kelas menengah yang menjadi tulang punggung konsumsi domestik. Ketika harga kebutuhan pokok melonjak, kemampuan belanja mereka tergerus, sehingga mengancam pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” kata Achmad dikutip Sabtu (28/12/2024).

    Ia menyebut, pengetatan subsidi energi juga menjadi beban tambahan bagi kelas menengah. Pemerintah mengubah mekanisme subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik menjadi berbasis nomor induk kependudukan (NIK). 

    Meskipun kebijakan ini dirancang untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran, banyak masyarakat kelas menengah yang sebelumnya menikmati subsidi kini harus menghadapi kenaikan biaya energi. 

    “Kondisi ini memaksa mereka untuk mengalokasikan sebagian besar penghasilan mereka untuk kebutuhan dasar, sehingga mengurangi kapasitas investasi dan tabungan,” ucapnya.

    Lebih lanjut Ia mengatakan, Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mulai diimplementasikan pada 2024 juga menjadi sumber tekanan baru. 

    Program ini mewajibkan pekerja dan pemberi kerja menyisihkan sebagian pendapatan untuk dana perumahan. 

    “Meskipun bertujuan mulia untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, program ini menambah beban finansial bagi kelas menengah, terutama mereka yang sudah memiliki cicilan atau kewajiban keuangan lainnya. Pada tahun 2025, dampak dari kebijakan ini semakin nyata dengan berkurangnya daya beli yang signifikan,” tuturnya.

    Apa Yang Bisa dilakukan Kelas Menengah menghadapi 2025?

    Achmad menyampaikan, ketidakpastian ekonomi global yang berbarengan dengan kebijakan domestik yang berat memaksa kelas menengah untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan mereka.

    Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengatur ulang prioritas pengeluaran. 

    Dalam situasi ini, kebutuhan primer harus menjadi fokus utama, sementara pengeluaran untuk barang konsumsi yang tidak mendesak perlu dikurangi. 

    Membuat anggaran bulanan yang ketat dapat membantu memastikan pengeluaran tidak melebihi pendapatan, sekaligus memberikan ruang untuk menabung.

    Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan menjadi solusi penting. 

    Kelas menengah perlu mencari peluang usaha sampingan atau investasi pada aset-aset yang memiliki risiko rendah tetapi memberikan pengembalian yang stabil. 

    Investasi dalam reksa dana pendapatan tetap atau obligasi pemerintah dapat menjadi pilihan yang aman di tengah ketidakpastian ekonomi. 

    Manfaatkan juga peluang di sektor ekonomi digital, seperti menjadi freelancer atau menjual produk secara online, untuk menambah penghasilan.

    Ia menyampaikan, peningkatan literasi keuangan juga menjadi kunci untuk bertahan di tengah tekanan ekonomi. 

    Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan, investasi, dan perlindungan aset, kelas menengah dapat menghindari jebakan utang konsumtif yang hanya akan memperburuk kondisi keuangan mereka di masa depan. 

    “Hindari penggunaan kartu kredit atau pinjaman untuk kebutuhan konsumtif, dan prioritaskan tabungan untuk dana darurat,” tuturnya.

    Lebih lanjut Ia mengatakan, kebijakan pemerintah juga perlu dimanfaatkan secara bijak. 

    Pastikan data diri terdaftar dengan benar agar dapat mengakses subsidi energi atau bantuan sosial yang tersedia. 

    Bagi yang memiliki usaha kecil, manfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah untuk mendukung keberlangsungan usaha.

    “Kerja sama dengan komunitas atau koperasi juga dapat membantu menciptakan jaringan pendukung yang kuat di tengah tantangan ekonomi,” tuturnya.

  • Kapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ditahan? Pimpinan KPK Bilang Begini – Halaman all

    Kapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ditahan? Pimpinan KPK Bilang Begini – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal rencana penahanan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

    Rencana itu muncul setelah yang Hasto Kristiyanto  menjadi tersangka kasus suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019–2024 sekaligus perintangan penyidikan.

    Menurut Wakil Ketua KPK Johanis Tanak penahanan bagi Hasto akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya.

    Apabila tidak memenuhi syarat maka Hasto tidak perlu ditahan.

    Sebaliknya jika syarat dalam undang-undang (UU) terpenuhi maka Hasto akan ditahan.

    “Ditahan or not (tidak), itu tergantung pada kondisi pemeriksaan saja kalau memenuhi syarat yang ditentukan UU, maka tidak perlu ditahan tapi kalau tidak memenuhi ketentuan UU, pasti ditahan,” kata Tanak kepada wartawan, Sabtu (28/12/2024).

    Syarat dimaksud sebagaimana dijelaskan Tanak, adalah yang berkaitan dengan Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

    Di mana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”

    Pertimbangan Penahanan Hasto Kristiyanto

    Sementara itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan keputusan penahanan adalah kewenangan penyidik yang mempertimbangkan berbagai aspek.

    “Ya, itu nanti akan menjadi kewenangan penyidik ya. Penyidiknya akan menilai kapan para tersangka ini akan dilakukan penahanan. Tidak hanya kepada saudara HK (Hasto Kristiyanto) tetapi juga tersangka-tersangka yang lain,” kata Tessa dalam keterangannya dikutip Sabtu (28/12/2024).

    Tessa menerangkan, keputusan penahanan mempertimbangkan aspek formil dan materiil. 

    Selain itu, kesiapan berkas kasus untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum juga menjadi faktor yang diperhatikan.

    “Ada aspek materil, aspek formil terhadap penahanan para tersangka, termasuk juga apakah perkara ini nanti akan siap untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, dan untuk disidangkan,” kata Tessa.

    “Kembali lagi bahwa proses penahanan itu ada masanya, sebagai pemberi dalam hal ini Pasal 5, masa penahanannya hanya berbatas waktu 60 hari,” imbuhnya.

    Tessa juga mengungkapkan bahwa KPK masih fokus pada penguatan alat bukti yang sudah ada.

    “Sehingga nanti kita akan ikuti sama-sama apakah proses penahanan itu akan dilakukan segera, atau memang menunggu kecukupan alat bukti, untuk memperkuat alat bukti yang ada saat ini, maupun juga penilaian dari jaksa penuntut umum,” katanya.

    Keputusan penahanan juga akan mempertimbangkan penilaian dari jaksa penuntut umum (JPU).

    Dalam kasus suap PAW yang sebelumnya menjerat eks caleg PDIP Harun Masiku sebagai buronan, KPK telah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Selain Hasto, KPK juga menetapkan advokat PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka.

    Suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai Rp 600 juta.

    Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Donny Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan.

    Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan–seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya–untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri.

    Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.

    Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 21 atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

     

  • China Pamer Kapal Amfibi Terbesar di Dunia, Diklaim Punya Teknologi Elektromagnetik – Halaman all

    China Pamer Kapal Amfibi Terbesar di Dunia, Diklaim Punya Teknologi Elektromagnetik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Militer China meluncurkan kapal serbu amfibi Tipe 076 generasi pertama, di tengah meningkatnya ketegangan teritorial di Laut China Selatan (LCS).

    Kapal serbu amfibi Tipe 076 yang dijuluki Sichuan ini kapal generasi baru dengan bobot lebih dari 40.000 ton, yang mampu membawa pesawat sayap tetap, helikopter, dan pesawat amfibi,

    Dalam memulai debutnya kapal yang dinamai berdasarkan provinsi di barat daya China ini berlayar dari Shanghai dan diberi nomor lambung 51.

    “Kapal serbu amfibi Tipe 076 memasuki air pada hari Jumat pada upacara peluncuran di galangan kapal di Shanghai,” kata Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLAN) mengutip dari CNN International.

    Setelah peluncurannya, kapal ini akan menjalani pengujian lebih lanjut, termasuk uji coba Komisioning Peralatan untuk memastikan seluruh sistem operasional berfungsi optimal.

    Selanjutnya kapal akan melalui uji tambahan serta uji coba laut guna memverifikasi kinerja kapal sebelum sepenuhnya operasional untuk menjaga wilayah strategis China.

    Kapal amfibi Sichuan dikembangkan secara independen sebagai “aset utama” untuk memajukan transformasi Angkatan Laut China.

    Kapal itu, bahkan digambarkan sebagai kapal serbu amfibi terbesar di dunia oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional.

    Membawa lebih banyak kekuatan udara ke angkatan laut Tiongkok saat negara Asia itu menghadapi titik-titik panas di Laut Cina Selatan dan di Selat Taiwan. 

    Serta meningkatkan kemampuan serangan bawah laut sekaligus memperkuat posisi strategis militer China di kawasan Asia-Pasifik yang dikenal memiliki kekuatan angkatan laut terbesar di dunia.

    Kapal serbu amfibi Tipe 076 ini diklaim berbeda dan lebih canggih bila dibandingkan dengan kapal tempur lainnya.

    Dengan bobot perpindahan muatan penuh lebih dari 40.000 ton, tipe 076 termasuk di antara kapal serbu amfibi terbesar di dunia.

    Menariknya kapal ini memiliki superstruktur pulau kembar dan dek penerbangan panjang penuh, kata Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLAN) dalam sebuah pernyataan .

    Kapal ini memiliki juga dilengkapi dengan konfigurasi superstruktur “two island”, desain yang belum pernah digunakan pada kapal Tiongkok lainnya.

    Keunggulan yang menonjol lainnya, yakni kapal ini mengadopsi sistem ketapel elektromagnetik.

    Memungkinkannya membawa pesawat sayap tetap bersama dengan helikopter dan peralatan amfibi yang biasanya ditemukan pada kapal perang.

    Tak hanya itu, sistem ketapel elektromagnetik yang disematkan dalam kapal memungkinkan Type 076 untuk meluncurkan pesawat yang lebih besar dan lebih berat daripada yang dapat dilakukannya tanpa teknologi tersebut. 

    Itu berarti pesawat dapat membawa lebih banyak bahan bakar, memperluas jangkauannya dan jangkauan kapal sebagai platform tempur dan lebih banyak bom atau rudal, yang membuat kapal itu lebih mematikan.

    Lebih lanjut kemampuan Tipe 076 sebagai kapal pendarat amfibi, mampu mengerahkan lebih dari 1.000 marinir.

    Laporan CSIS menyatakan bahwa dengan ukuran kapal yang besar, Tipe 076 mampu membawa lebih banyak barang daripada kapal serbu amfibi tipe 075 milik China yang lebih kecil.

    Hingga kapal serbu amfibi kelas Amerika milik Angkatan Laut AS, dan kapal induk helikopter kelas Izumo milik Jepang, yang sedang diubah untuk membawa F-35B.

    Peluncuran tipe 076 Sichuan menandai langkah maju Tiongkok dalam teknologi militer maritim, mencerminkan ambisi negara tersebut untuk terus memperkuat kehadirannya di perairan internasional.

    “Itu menunjukkan komitmen Angkatan Laut PLA terhadap peperangan ekspedisi dan amfibi serta perluasan kemampuan untuk melakukannya,” kata Carl Schuster, seorang analis militer dan mantan kapten Angkatan Laut AS.

    (Tribunnews.com / Namira Yunia)

  • Kaleidoskop 2024: Jejak Harun Masiku Hingga Sekjen PDIP Hasto Jadi Tersangka KPK, Ada Perintangan – Halaman all

    Kaleidoskop 2024: Jejak Harun Masiku Hingga Sekjen PDIP Hasto Jadi Tersangka KPK, Ada Perintangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sepanjang 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya memburu buronan kasus suap Harun Masiku.

    Keberadaan mantan politikus PDIP tersebut terus ditelusuri dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk mendatangi tempat-tempat yang diduga menjadi persembunyian Harun Masiku.

    Bahkan, KPK pun mendalami keberadaan buronan yang telah berstatus tersangka sejak 2020 silam tersebut di luar negeri.

    Harun Masiku merupakan tersangka dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

    Kasus tersebut terbongkar melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal Januari 2020 lalu.

    Ada 3 orang yang sudah divonis dan menjalani hukuman dalam kasus tersebut di antaranya eks Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.

    Saat ini, Wahyu telah menjalani proses hukum.

    Ia divonis pidana tujuh tahun penjara dan telah mendapat Pembebasan Bersyarat sejak 6 Oktober 2023.

    Selanjutnya, Agustiani Tio Fridelina juga telah menjalani proses hukum.

    Mantan anggota Bawaslu RI tersebut divonis dengan pidana empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan.

    Selanjutnya, Saeful Bahri yang merupakan eks kader PDIP yang merupakan anak buah dan orang kepercayaan Hasto sebelumnya.

    Saeful pun sudah menjalani hukuman setelah divonis pidana 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan.

    Di akhir 2024 ini, tepatnya Selasa 24 Desember 2024, KPK pun mengumumkan dua tersangka baru dalam kasus tersebut yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan orang kepercayaan Hasto, Donny Tri Istiqomah.

    Hasto ditetapkan menjadi tersangka suap dan perintangan penyidikan terkait kasus Harun Masiku.

    Bagaimana jejak kasus Harun Masiku di 2024 hingga Hasto Kristiyanto menjadi tersangka, berikut ulasannya:

    KPK Cium Adanya Perintangan Penyidikan Kasus Harun Masiku

    Sejak Mei 2024, KPK mulai getol mencari keberadaan Harun Masiku lewat pemeriksaan saksi.

    KPK mulai mengendus adanya obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam mengusut kasus Harun Masiku.

    Pada akhir Mei 2024, diketahui KPK memeriksa 2 saksi yakni seorang mahasiswa bernama Hugo Ganda dan seorang pengacara bernama Simoen Petrus.

    Pemeriksaan keduanya dilakukan pada Jumat, 31 Mei 2024.

    Ali Fikri selaku Kabag Pemberitaan KPK saat itu mengungkap pemeriksaan terhadap kedua saksi dalam rangka mengulik soal adanya dugaan pihak-pihak yang melindungi Harun Masiku.

    “Juga soal dugaan adanya pihak tertentu yang melindungi tersangka dimaksud sehingga menghambat proses pencarian dari tim penyidik,” kata Ali saat itu.

    Kemudian pada awal 10 Juni 2024, KPK pun menjadwalkan memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Tim penyidik KPK memanggil Hasto untuk mengonfirmasi informasi baru mengenai dugaan keberadaan Harun Masiku.

    Hasto datang memenuhi panggilan KPK saat itu. Ia diperiksa selama 1,5 jam di Gedung Merah Putih KPK.

    Handphone Hasto dan Kusnadi Disita KPK

    Ketika Hasto menjalani pemeriksaan, penyidik KPK pun menyita handphone, catatan, dan agenda milik Hasto Kristiyanto.

    Ketiga barang itu disita KPK melalui staf Hasto bernama Kusnadi yang dipanggil penyidik KPK ke lantai 2 ruang pemeriksaan.

    Bukan hanya itu, buku tabungan serta ponsel milik Kusnadi pun turut disita.

    Staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Kusnadi.

    “Dalam pemeriksaannya, penyidik menanyakan keberadaan alat komunikasi milik saksi H (Hasto). Saksi menjawab bahwa alat komunikasi ada di stafnya,” kata Tim Juru Bicara KPK saat itu, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/6/2024).

    “Penyidik meminta staf dari saksi H dipanggil, dan setelan dipanggil, penyidik menyita barang bukti berupa elektronik (HP), catatan dan agenda milik saksi H,” imbuhnya.

    Budi menjelaskan, penyitaan terhadap ponsel dan dua barang lainnya milik Hasto merupakan kebutuhan penyidikan.

    Barang itu akan menjadi alat bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi.

    “Penyitaan HP milik Saudara H adalah bagian dari kewenangan penyidik dalam rangka mencari bukti-bukti terjadinya peristiwa tipikor dimaksud,” jelas Budi.

    Setelah penyitaan handphone tersebut, Hasto pun melaporkan 3 penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti, Rahmat Prasetyo, dan M Denny Arief ke Dewan Pengawas (Dewas KPK) dan Komnas HAM.

    Di tengah polemik penyitaan barang milik Hasto, KPK pun memanggil Kusnadi, untuk diperiksa sebagai saksi pada Kamis, 13 Juni 2024.

    Bukannya datang ke KPK, Kusnadi justru menyambangi Bareskrim Polri untuk membuat laporan terhadap penyidik KPK.

    Namun, laporan tersebut ditolak Bareskrim Polri.

    Bahkan Kusnadi pun meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

    Geledah Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah

    KPK pun semakin kencang mengusut kasus Harun Masiku dengan melakukan penggeledahan di rumah Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah di Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Rabu 3 Juli 2024.

    Tim penyidik KPK disebut menyita empat handphone dari penggeledahan di rumah Donny Tri Istiqomah.

    Donny Tri Istiqomah (Tribunnews.com/Ilham)

    Dua handphone di antaranya milik istri Donny.

    Tak tinggal diam, tim hukum DPP PDIP pun kembali melaporkan Penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Selasa 9 Juli 2024.

    Tak hanya itu, pihak staf Hasto, Kusnadi pun melaporkan AKBP Rossa Purbo Bekti ke Propam Polri.

    Dugaan Perintangan Penyidikan Makin Menguat

    Tak patah arang, penyidik KPK pun kembali melakukan pemeriksaan saksi terkait Harun Masiku.

    Penyidik KPK memeriksa Dona Berisa (DB), istri dari Saeful Bahri, eks terpidana kasus harun Masiku.

    Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 18 Juli 2024.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan penyidik memeriksa Dona untuk diselisik soal pengetahuannya tentang keberadaan Harun Masiku dan dugaan obstruction of justice (OOJ).

    “Terkait OOJ sebagaimana yang sudah disampaikan, jadi penyidik membuka kemungkinan tersebut diduga dari hasil pemeriksaan saksi terakhir ada upaya-upaya tersebut (perintangan penyidikan),” kata Tessa. Jumat (19/7/2024).

    “Saksi terakhir atas nama dengan inisial DB,” sambungnya.

    Pada 23 Juli 2024, KPK pun mengumumkan pencegahan terhadap 5 orang dalam kasus tersebut.

    Lima orang yang dicegah KPK bepergian ke luar negeri tersebut di antaranya yaitu Kusnadi, staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto; Dona Berisa, istri eks kader PDIP Saeful Bahri; serta tiga Tim Advokat PDIP, Simeon Petrus, Yanuar Prawira Wasesa, dan Donny Tri Istiqomah.

    Pada 29 Juli 2024, KPK pun memeriksa eks Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan sebagai saksi kasus Harun Masiku.

    Selanjutnya, pada 30 Juli 2024, KPK memeriksa mantan kader PDIP Saeful Bahri dan pada 5 Agustus 2024 KPK memeriksa caleg DPR RI 2019 Dapil Kalimantan Barat, Alexius Akim.

    Kasus Alexius Akim mirip dengan Harun Masiku.

    Pada tahun 2019, Alexius Akim maju sebagai caleg DPR dari PDIP.

    Alexius diketahui harusnya menjadi anggota DPR dari PDIP untuk daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Barat I.

    Namun, posisinya tergeser politikus PDIP lainnya, Maria Lestari.

    Hal itu serupa dengan perkara Harun Masiku yang melibatkan Riezky Amalia untuk dapil Sumatera Selatan I.

    Jejak Harun Masiku Dari Mobil Hingga Foto Terbaru

    KPK menemukan mobil Harun Masiku terparkir di Thamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024.

    Namun, temuan tersebut baru ramai diberitakan media pada awal September 2024.

    Mobil Toyota Camry tipe V bermesin 2.400 cc diduga milik Harun Masiku bernomor polisi B 8351 WB dengan masa pakai yang sudah habis di tahun 2021.

    Ketua KPK saat itu, Nawawi mengungkapkan tim penyidik KPK menemukan mobil yang digunakan Harun Masiku terparkir selama bertahun-tahun.

    Mobil Toyota Camry diduga milik buronan Harun Masiku yang ditemukan KPK pada 25 Juni 2024 di Thamrin Residence, Jakarta. (istimewa)

    “Apa yang kita temukan yang di apa tadi, kemarin dapat mobil-mobil yang dia parkir bertahun-tahun. Itu saja mungkin yang didapat,” kata Nawawi.

    Sementara, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, mobil yang dipergunakan Harun Masiku ditemukan di Thamrin Residence, Jakarta pada 25 Juni 2024 lalu.

    Mobil tersebut terparkir di lokasi itu sekira dua tahun.

    “Sudah terparkir selama dua tahun,” kata dia.

    Asep menambahkan bahwa di dalam mobil tersebut juga ditemukan dokumen penting terkait Harun Masiku.

    “Di mobil tersebut ditemukan dokumen terkait HM (Harun Masiku),” ujar Asep.

    Dalam rangka memburu Harun Masiku, KPK pun melakukan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon.

    Sayangnya komisi antikorupsi enggan mengungkap nomor telepon yang sudah disadap.

    “Aduh nanti kalau saya kasih tahu nanti keburu ganti nomor orangnya. Adalah pokoknya kita melakukan segala, apa namanya, upaya untuk segera menemukan saudara Harun Masiku,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan dikutip Kamis (19/9/2024).

    Di sisi lain, Asep mengimbau Harun Masiku agar segera menyerahkan diri.

    Selain itu apabila ada masyarakat yang mengetahui keberadaan Harun Masiku, supaya bisa melaporkannya ke KPK.

    “Supaya kami bisa selesai. Ngapain juga Harun Masiku itu harus apa namanya, melambat -lambatkan juga, mungkin kalau dulu masuk ya sudah selesai, sekarang itu sudah menjadi bebas. manusia bebas lagi,” kata Asep.

    Selain itu, KPK pun membarui informasi mengenai Daftar Pencarian Orang (DPO) Harun Masiku.

    Dalam informasi terdahulu, KPK hanya memajang satu foto Harun Masiku dalam warna monokrom. 

    KPK merilis informasi terbaru mengenai DPO eks caleg PDIP Harun Masiku. (ist)

    Kini KPK memasang empat foto Harun Masiku dan semuanya berwarna.

    “DPO tersebut merupakan update atas DPO yang diterbitkan awal tahun 2020,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

    Dalam lampiran terbaru DPO Harun Masiku, tertulis Harun lahir di Ujung Pandang, 21 Maret 1971, berjenis kelamin laki-laki, dan berkewarganegaraan Indonesia.

    Harun Masiku disebut beralamat di JI. Limo Komp. Aneka Tambang IVi8, RT. 8 RW. 2, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pekerjaan tertulis sebagai wiraswasta.

    Selain beralamat di Jakarta, Harun Masiku juga memiliki tempat tinggal di Sulawesi Selatan.

    Di rumah itu tinggal istrinya.

    Istrinya tinggal di Perumahan Bajeng Permai, Kecamatan Bajeng. Jaraknya 21 kilometer dari Kota Makassar.

    Yasonna Laoly Diperiksa KPK 

    KPK diketahui memeriksa mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly pada Rabu 18 Desember 2024.

    Mantan Menkumham Yasonna H Laoly telah diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (18/12/2024). 

    Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) yang melibatkan mantan kader PDIP, Harun Masiku. 

    Yasonna H Laoly saat hendak menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    Yasonna menyatakan bahwa kehadirannya di KPK adalah dalam peran atau kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP dan mantan Menteri Hukum dan HAM.

    Kapasitasnya sebagai Ketua DPP, ia mengaku menerima sejumlah pertanyaan dari penyidik mengenai permintaan fatwa yang diajukan kepada Mahkamah Agung (MA).

    “Kapasitas saya sebagai Ketua DPP. Ada surat saya kirim ke Mahkamah Agung untuk permintaan fatwa. Fatwa tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019,” ungkapnya. 

    Ia menjelaskan bahwa surat dari DPP PDIP yang dikirimkan kepada MA bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan tafsiran terkait penetapan calon legislatif yang telah meninggal pada Pemilu 2019.

    Menurutnya, MA telah membalas surat tersebut dengan memberikan pertimbangan hukum terkait diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih. 

    “Mahkamah Agung membalas fatwa tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum supaya ada pertimbangan hukum tentang diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih,” ujarnya.

    Sementara itu, dalam perannya sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna mengaku dicecar KPK soal perlintasan Harun Masiku selama jadi buron. 

    “Kedua, kapasitas saya sebagai seorang menteri. Saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku.” 

    “Penyidik sangat profesional menanyakan posisi saya sebagai Ketua DPP, posisi saya sebagai Menteri Hukum dan HAM mengenai perlintasan Harun Masiku,” ucap Yasonna.

    KPK Umumkan Hasto Kristiyanto Tersangka

    KPK pun mengumumkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku.

    Hasto dijerat dengan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Selain dijerat dengan pasal perintangan penyidikan, Hasto juga dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b dan Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap peran Hasto kristiyanto dalam kasus suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto saat mengumumkan penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024). (Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)

    Menurut Setyo, uang suap yang diberikan Harun Masiku kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, sebagian duitnya berasal dari Hasto.

    “Dari proses pengembangan penyidikan, ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap Saudara Wahyu berasal dari Saudara HK (Hasto),” kata Setyo dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).

    Sementara itu, dalam kasus perintangan penyidikan, Hasto meminta Harun untuk merendam handphone (HP) dan melarikan diri. Peristiwa itu terjadi pada 8 Januari 2020. 

    Di hari itu, KPK sedang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan dua orang lainnya.

    “Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan (penjaga rumah aspirasi JI. Sutan Syahrir Nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK) untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam HP-nya dalam air dan segera melarikan diri,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto

    Empat tahun kemudian, tepatnya pada 6 Juni 2024, kata Setyo, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku, Hasto memerintahkan Kusnadi selaku stafnya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan KPK.

    Selain itu, Hasto juga disebut KPK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
     
    “Atas perbuatan Saudara HK tersebut KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/ 152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Hasto Kristiyanto dan kawan kawan yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019–2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku,” kata Setyo.

    Tak sendiri, Hasto ditetapkan menjadi tersangka bersama orang kepercayaan Hasto, Donny Tri Istiqomah.

    Kini KPK pun telah mencegah Hasto dan Donny bepergian ke luar negeri.

    Bukan hanya Hasto dan Donny, KPk pun turut mencegah eks Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly.

    “Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut. Keputusan ini berlaku untuk enam bulan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Rabu (25/12/2024).

    (Tribunnews.com/ ilham/ abdi)

  • Hasil Penyelidikan Jatuhnya Pesawat Azerbaijan Airlines Dirilis, Ada Gangguan Fisik dari Luar – Halaman all

    Hasil Penyelidikan Jatuhnya Pesawat Azerbaijan Airlines Dirilis, Ada Gangguan Fisik dari Luar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hasil penyelidikan tentang jatuhnya pesawat Azerbaijan Airlines jenis Embraer 190 menyebutkan bahwa kecelakaan terjadi akibat gangguan eksternal fisik dan teknis dari luar.

    Pernyataan itu diungkap oleh juru bicara Azerbaijan Airlines setelah selesai melakukan penyelidikan awal.

    Black box kedua pesawat Azerbaijan Airlines ditemukan persis di lokasi kecelakaan dekat Bandara Akatau, Kazakhstan, pada Jumat (27/12/2024).

    Mengutip dari CNN International, juru bicara Azerbaijan Airlines menjelaskan bahwa hasil  pesawat yang jatuh di Kazakhstan pada Hari Natal mengalami “gangguan eksternal fisik dan teknis”.

    Pesawat Embraer 190 yang mengangkut 67 penumpang itu seharusnya terbang ke arah barat laut dari ibu kota Azerbaijan, Baku, menuju Kota Grozny di Chechnya, Rusia selatan. 

    Namun, pesawat tersebut malah menyimpang jauh melintasi Laut Kaspia.

    Tak lama pesawat melakukan pendaratan darurat di sekitar tiga kilometer dari Kota Aktau yang merupakan pusat minyak dan gas di pantai timur Laut Kaspia.

    Imbas insiden tersebut, 38 orang dilaporkan tewas sementara 29 orang, termasuk 2 anak, telah dibawa ke fasilitas medis untuk menjalani perawatan intensif.

    AS Tuding Rusia Jadi Dalang Utama

    Awalnya Azerbaijan Airlines mengatakan pesawat itu menabrak kawanan burung. 

    Meski demikian, pesawat ini jatuh dengan keadaan bagian ekor penuh dengan lubang bekas tembakan.

    Foto-foto dan video yang beredar luas menunjukkan lubang-lubang menganga lebar di bagian belakang pesawat jenis Embraer 190 tersebut.

    Seorang pejabat AS mengatakan bahwa indikasi awal menunjukkan sistem antipesawat Rusia bernama Pantsir-S mungkin telah menjatuhkan pesawat penumpang tersebut. 

    Reuters juga melaporkan bahwa pesawat itu ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Rusia, mengutip beberapa sumber anonim di Azerbaijan yang mengetahui penyelidikan tersebut.

    Mereka mengatakan ketika pesawat mengudara, ada aktivitas drone di atas Kota Grozny, Rusia. 

    Rudal darat Rusia kemudian menembak pesawat tersebut seiring dengan operasinya terhadap drone. 

    Rudal itu meledak di samping pesawat dan pecahan pelurunya mengenai penumpang.

    Sumber-sumber pemerintah menjelaskan pilot sempat berupaya meminta pendaratan darurat ke bandara Rusia mana pun, tetapi tak diberikan izin.

    Akhirnya pesawat yang telah rusak karena terkena pecahan peluru itu diperintahkan terbang melintasi Laut Kaspia menuju Kota Aktau di Kazakhstan.

    “Itu benar-benar bukti kuat adanya rudal permukaan ke udara,” kata Miles O’Brien, analis kedirgantaraan CNN, seraya menambahkan bahwa pesawat itu terbang di atas Chechnya “di tengah meningkatnya aktivitas militer.”

    Rusia Minta Publik Tak Sebar Hoax

    Sebagai tanggapan atas kecelakaan tersebut, sebuah tim dari Azerbaijan yang dipimpin oleh Presiden Ilham Aliyev telah dikirim ke Kazakhstan untuk membantu penyelidikan.

    Sejauh ini Moskow dengan tegas membantah bahwa pihaknya menembak pesawat Azerbaijan Airlines dengan rudal hingga mengakibatkan kapal terbang itu jatuh.

    Moskow juga mendesak publik untuk tidak menyebar informasi palsu terkait jatuhnya Azerbaijan Airlines hingga proses investigasi rampung digelar.

    Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia tidak mungkin menembakkan rudal ke pesawat komersial yang membawa penumpang sipil.

    “Kami, tentu saja, tidak akan melakukan ini dan tidak seorang pun boleh melakukan ini,” kata Peskov di Moskow.

    “Mengajukan hipotesis apapun sebelum hasil investigasi keluar adalah hal yang salah,” ucapnya.

    (Tribunnews.com / Namira Yunia)

  • Diduga Teroris, Pedagang Asongan di Tasikmalaya Ditangkap Densus 88 – Halaman all

    Diduga Teroris, Pedagang Asongan di Tasikmalaya Ditangkap Densus 88 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TASIKMALAYA –  Densus 88 menangkap satu terduga teroris di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Jumat (27/12/2024).

    Terduga teroris tersebut ditangkap persisnya di di Kampung Urug, Desa Jayaratu, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya.

    Terduga teroris masih berada di Polres Tasikmalaya menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

     Informasi ini dibenarkan oleh Ketua RT 02 Kampung Urug, Zenal Arifin, yang turut menjadi saksi dalam proses penggeledahan tersebut.

    “Tadi hanya kesaksian saja sejak siang baru keluar hari ini, dan saya juga ikut penggeledahan di kediaman warganya,” ujar Zenal Arifin saat ditemui usai memberikan kesaksian di Polres Tasikmalaya.

    Zenal menjelaskan bahwa rumah yang digeledah oleh Densus 88 merupakan milik seorang ustaz yang juga diduga memiliki hubungan dengan terduga pelaku.

    Pemilik rumah tersebut, menurut Zenal, sehari-harinya pun berprofesi sebagai pedagang asongan yang berkeliling ke sekolah-sekolah.

    “Mungkin temannya, dan untuk pemilik rumah berprofesi setiap harinya dagang asongan, keliling ke sekolah,” ungkap Zenal.

    Namun, Zenal mengaku tidak mengetahui secara pasti aktivitas yang dilakukan oleh terduga pelaku selama berada di rumah tersebut.

    Ia bahkan awalnya mengira kehadiran polisi terkait kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor), berdasarkan informasi dari warga sekitar.

    “Malah saya awalnya mengira ada curanmor dan itu informasi dari tetangga, karena banyak petugas polisi,” jelasnya.

    Dalam penggeledahan tersebut, petugas polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk buku-buku yang disimpan dalam sebuah dus.

    Zenal menyebut dirinya tidak sempat melihat isi buku-buku tersebut dan tidak mengetahui kasus apa yang sedang diusut oleh pihak berwenang.

    “Bawa buku banyak ada sekitar satu dus, dan saya ga sempat baca. Dan saya kurang tahu pas diamankan kasus apa,” pungkasnya.

    Asal Garut

    Ridwan, Kepala Dusun atau Punduh Desa Jayaratu. Kecamatan Sariwangi. Kabupaten Tasikmalaya. mengungkap terduga teroris ternyata berasal dari Kabupaten Garut.

    “Aslinya menurut informasi daerah Kabupaten Garut, dan warga pun tidak ada mengetahui dan tak ada yang kenal,” kata Ridwan.

    Selain itu, masih kata Ridwan, setelah diselidiki, orang yang ditangkap di salah satu rumah warga, diketahui orangnya bukan warga setempat.

    “Saya tanya yang punya rumah ternyata sudah hampir seminggu di rumahnya. Saat ditanya lagi, ditangkap gak tahu, malah dianggap mau dibawa pulang, informasi seperti itu. Bahkan saya juga ga tahu di sini bakal ada penangkapan,” jelasnya.

    Ketika ditanyai dugaan teroris, Ridwan pun tak mengetahui secara detail, hanya selama tinggal di kampungnya tak ada laporan ke RT setempat.

    “Sementara belum mendapatkan hasil yang real, dan sempat ditanya ke pak RT juga ga tahu karena ga lapor,” ungkap Ridwan.

    Warga pun sempat kaget karena banyak orang yang datang juga dari jajaran kepolisian, Camat hingga Kepala Desa ke tempat tersebut.

     
    “Iya dibawa satu orang jam 08.00, dan pak RT serta pemilik rumah dibawa juga sebagai saksi jam 10 pagi untuk dimintai keterangan,” katanya.

     

     

    Penulis: Jaenal Abidin

    dan

    Warga Ungkap Terduga Teroris yang Ditangkap Densus 88 Berasal dari Kabupaten Garut

     

  • Cara Klaim Diskon Tiket Kereta 30 Persen Spesial Akhir Tahun, Berlaku hingga 5 Januari 2025 – Halaman all

    Cara Klaim Diskon Tiket Kereta 30 Persen Spesial Akhir Tahun, Berlaku hingga 5 Januari 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Simak berikut cara mudah mengklaim diskon tiket kereta api spesial akhir tahun 2024.

    Menyambut momen libur tahun baru, Daop 1 Jakarta menawarkan promo spesial Years End Sale (YES) Deals berupa potongan harga tiket hingga 30 persen untuk 21 kereta.

    Promo ini berlaku untuk perjalanan selama periode liburan akhir tahun.

    Untuk pemesanan dapat dilakukan mulai tanggal 27 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

    Sementara keberangkatan dimulai pada 29 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025.

    “Mari kita sambut, promo tiket kereta api Year End Sale Deals dengan diskon up to 30 persen nih. Mantab banget kan, akhir dan awal tahun baru udah di gas sama promo tiket kereta api,” ujar postingan Instagram @kai121.

    Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengatakan, promo akhir tahun ini ditunjukan bagi masyarakat yang ingin berpergian beberapa daerah dengan menggunakan kereta api.

    Dengan adanya diskon diharap masyarakat bisa menikmati mudik libur tahun baru dengan budget ramah dikantong.

    Cara Klaim Diskon Tiket KAI

    Syarat utamanya adalah memesan tiket kereta pada periode Natal dan Tahun Baru menggunakan aplikasi Access by KAI.

     Simak berikut cara klaim diskon tiket menggunakan aplikasi Access by KAI.

    Buka aplikasi Access by KAI, dan Login dengan akun Anda yang terdaftar.

    Pilih “Antar Kota”.
    Masukkan stasiun keberangkatan, tujuan, tanggal, dan jumlah penumpang.
    Klik tombol “Cari Tiket Antar Kota”.
    Pilih kereta yang diinginkan, lalu isi data penumpang dengan benar.
    Ikuti langkah selanjutnya, kemudian pastikan data penumpang dan pembayaran telah terisi dengan benar.
    Lakukan pembayaran tiket kereta api yang telah dipesan dengan metode yang sudah dipilih.
    Setelah pembayaran tiket berhasil, Anda akan mendapatkan kode booking yang diperlukan untuk boarding saat keberangkatan.

    Sebagai catatan, diskon ini tidak berlaku untuk kereta kelas luxury, compartement, priority, imperial, panoramic, atau kereta wisata lainnya.

    Selain itu, promo ini tidak dapat digabungkan dengan diskon lain maupun tarif khusus.

    Meski begitu, tiket kereta yang sudah dibeli tetap bisa dibatalkan dan diubah jadwalnya sesuai aturan yang berlaku.

    Daftar Kereta yang Menawarkan Tarif Promo

    1. KA 4 Argo Bromo Anggrek (Eksekutif 15 persen)

     2. KA 16 Argo Muria (Eksekutif 15 persen)

    3. KA 24 Argo Cheribon (Eksekutif 30 persen, Ekonomi 15 persen)

    4. KA 30F Argo Cheribon (Eksekutif 30 persen, Ekonomi 30%)  

    5. KA 36A Argo Parahyangan (Eksekutif 15%)  

    6. KA 40A Argo Parahyangan (Eksekutif 30%)  

    7. KA 48 Argo Parahyangan (Eksekutif 15%)  

     8. KA 50A Argo Parahyangan (Eksekutif 15%)  

    9. KA 52A Argo Parahyangan (Eksekutif 15%)  

    10. KA 72 Purwojaya (Eksekutif 15%)  

    11. KA 82F Manahan (Eksekutif 15%)  

    12. KA 170 Tegal Bahari (Eksekutif 30%)  

    13. KA 7002B Tambahan Gambir-Yogyakarta (Eksekutif 30%)  

    14. KA 7008A Sembrani Tambahan (Eksekutif 30%)  

    15. KA 70101 Sembrani Tambahan (Eksekutif 30%)  

    16. KA 7026A Argo Merbabu Tambahan (Eksekutif 30%)  

    17. KA 7046A Argo Parahyangan (Eksekutif 15%)  

    18. KA 10.966 Direct Train (Eksekutif 30%, Ekonomi 15%)  

    19. KA 10.984 Direct Train (Eksekutif 30%)  

    20. KA 10.896 Tambahan Pasar Senen-Semarang Poncol (Eksekutif 30%, Ekonomi 15%)  

    21. KA 10.908 Tambahan Pasar Senen-Lempuyangan (Eksekutif 30

    (Tribunnews.com / Namira Yunia)