Xcloud.id

Author: Tribunnews.com

  • Fakta Baru: Yoon Suk Yeol Izinkan Penembakan Selama Darurat Militer – Halaman all

    Fakta Baru: Yoon Suk Yeol Izinkan Penembakan Selama Darurat Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Jaksa di Korea Selatan mengungkapkan fakta baru mengenai Presiden Yoon Suk Yeol yang diduga mengizinkan penggunaan kekerasan, termasuk penembakan, oleh militer saat pemberlakuan darurat militer.

    Temuan ini diungkapkan dalam laporan setebal 10 halaman yang diperoleh AFP pada 28 Desember 2024.

    Laporan tersebut merupakan bagian dari dakwaan terhadap mantan Menteri Pertahanan Kim Yonghyun.

    Dalam laporan, Yoon disebut memberikan instruksi ekstrem kepada Kepala Komando Pertahanan Ibu Kota, Lee Jinwoo, untuk memaksa masuk ke Majelis Nasional.

    “Apakah kalian masih belum masuk? Apa yang kalian lakukan? Dobrak pintu dan seret mereka keluar, bahkan jika itu berarti menembak,” ujar Yoon sesuai dengan dokumen yang dikutip dari AL Arabiya.

    Yoon juga dilaporkan memerintahkan Kepala Komando Kontraintelijen Pertahanan, Jenderal Kwak Jongkeun, untuk memastikan anggota parlemen dikeluarkan dari ruang sidang.

    “Dobrak pintu-pintu dengan kapak jika perlu dan seret semua orang keluar,” perintahnya.

    Presiden Yoon Terapkan Darurat Militer di Korsel

    Pada 3 Desember 2024, Yoon Suk Yeol mengumumkan pemberlakuan darurat militer untuk melindungi negara dari kekuatan antinegara yang dianggap bersimpati dengan Korea Utara.

    Keputusan ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk politisi dalam negeri yang menilai tindakan tersebut ilegal dan inkonstitusional, seperti yang dilaporkan oleh BBC.

    Politisi dari berbagai partai, termasuk Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dipimpin oleh Yoon, mengkritik keputusan tersebut.

    Beberapa anggota partai merasa langkah ini terlalu drastis dan berpotensi merusak stabilitas politik negara.

    Pemimpin oposisi terbesar, Lee Jaemyung dari Partai Demokrat (DP), segera menentang keputusan tersebut dan menyerukan anggota parlemen untuk berkumpul di gedung parlemen.

    Seruan Lee mendapat respons luar biasa dari masyarakat, dengan ribuan orang bergegas menuju gedung parlemen yang dijaga ketat oleh aparat keamanan.

    Pada sekitar pukul 01.00 pada hari Rabu, parlemen Korea Selatan yang dihadiri oleh 190 dari 300 anggotanya menggelar pemungutan suara untuk memutuskan nasib deklarasi darurat militer tersebut.

    Setelah perdebatan panjang dan sorakan dari para pengunjuk rasa, keputusan diambil untuk menolak usulan tersebut, menjadikan deklarasi darurat militer yang dikeluarkan oleh Presiden Yoon tidak sah.

    Korea Selatan terakhir kali memberlakukan darurat militer pada tahun 1979, dan situasi ini semakin menambah tekanan terhadap Yoon di tengah persidangan pemakzulannya.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Tragedi di Zhuhai: 35 Tewas, Pelaku Tabrak Kerumunan Dijatuhi Hukuman Mati – Halaman all

    Tragedi di Zhuhai: 35 Tewas, Pelaku Tabrak Kerumunan Dijatuhi Hukuman Mati – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang pria bernama Fan Weiqiu, berusia 62 tahun, dijatuhi hukuman mati setelah menabrakkan mobilnya ke kerumunan orang yang sedang berolahraga di Zhuhai pada 11 November 2024.

    Insiden tragis ini mengakibatkan 35 orang tewas.

    Kronologi Insiden

    Pada malam hari, sekitar pukul 20.00, Fan Weiqiu melaju dengan SUV-nya menuju kerumunan di Pusat Olahraga Zhuhai.

    Menurut laporan, Fan dalam keadaan marah akibat masalah pribadi, termasuk pernikahan yang gagal dan proses perceraian yang dianggap tidak adil.

    Setelah menabrak puluhan orang, Fan ditemukan oleh petugas polisi di dalam mobilnya, mencoba melukai diri dengan pisau.

    Dia kemudian dibawa ke rumah sakit untuk perawatan.

    Pengadilan Menengah Rakyat Zhuhai menyatakan bahwa perilaku kriminal Fan sangat tercela dan kejahatannya dilakukan dengan cara yang brutal, lapor media milik negara, CCTV.

    Insiden ini menarik perhatian Presiden China, Xi Jinping, yang mengutuk serangan tersebut dan menyerukan hukuman berat bagi pelaku.

    Kasus Serupa

    Vonis hukuman mati terhadap Fan dijatuhkan beberapa hari setelah pengadilan di Hunan menjatuhkan hukuman mati yang ditangguhkan kepada seorang pria bernama Huang Wen.

    Huang menabrakkan mobilnya ke kerumunan di dekat sekolah dasar pada 19 November 2024, yang menyebabkan 30 orang terluka.

    Pengadilan di Changde, Hunan, menjatuhkan hukuman mati dengan penangguhan selama dua tahun, yang berarti hukuman tersebut dapat diubah menjadi penjara seumur hidup tergantung pada perilaku Huang selama periode tersebut.

    Huang melancarkan serangan sebagai pelampiasan frustrasi akibat kerugian investasi dan konflik keluarga.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Jelang Tahun Baru 2025, Kendaraan Keluar Jabodetabek Sudah Mencapai 13 Ribu – Halaman all

    Jelang Tahun Baru 2025, Kendaraan Keluar Jabodetabek Sudah Mencapai 13 Ribu – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menjelang pergantian tahun 2024 ke 2025, kendaraan yang keluar meninggalkan wilayah Jabodetabek terus meningkat.

    Dari data pemantauan ATCS BPTJ, pada 26 Desember lalu, ada sebanyak 13.769 kendaraan keluar Jabodetabek dengan peningkatan tahunan mencapai 18,5 persen.

    Masih dari data yang sama, ruas Jalan Raya Puncak (Gadog) tercatat 14.524 kendaraan masuk Jabodetabek dengan peningkatan harian sebesar 10,2 persen.

    Khusus arus lalu lintas di ruas Jalan Raya Puncak juga mengalami peningkatan. Tercatat 16.879 kendaraan masuk Jabodetabek, naik 16,7 persen dibanding hari sebelumnya.

    Kendaraan yang keluar Jabodetabek di lokasi ini mencapai 15.999, meningkat 19,4 persen secara harian. Angka-angka ini menunjukkan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan libur panjang Natal dan Tahun Baru untuk berwisata maupun kembali ke wilayah asal.

    “Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, mematuhi aturan lalu lintas dan mengatur waktu perjalanan guna menghindari kemacetan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Budi Rahardjo, dalam keterangan, Jumat (27/12/2024).

    Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Perhubungan, terdapat potensi terjadinya puncak arus keberangkatan jelang tahun baru pada 1 Januari 2025.

    Untuk itu, seluruh jajaran yang terlibat pada penyelenggaraan angkutan Nataru 2024/2025 masih terus mewaspadai perkembangan yang terjadi di lapangan.

    Terlebih menurut prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terdapat potensi cuaca buruk selama masa penyelenggaraan Nataru 2024/2025.

    Posko Pusat Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 berlangsung selama 19 hari terhitung sejak 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

  • WHO: Serangan Israel di RS Kamal Adwan Akibatkan Layanan Medis Terhenti di Gaza – Halaman all

    WHO: Serangan Israel di RS Kamal Adwan Akibatkan Layanan Medis Terhenti di Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengonfirmasi bahwa serangan Israel terhadap Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza utara telah menghentikan seluruh layanan medis di fasilitas kesehatan terakhir yang tersisa di wilayah tersebut.

    Serangan ini menyebabkan beberapa departemen utama rumah sakit terbakar dan hancur parah.

    “Laporan awal menunjukkan bahwa serangan ini telah membuat rumah sakit tidak dapat beroperasi kembali,” ungkap WHO dalam pernyataannya yang dikutip dari Al Arabiya.

    WHO juga melaporkan bahwa 60 petugas kesehatan dan 25 pasien dalam kondisi kritis masih terjebak di dalam rumah sakit.

    Beberapa pasien lainnya terpaksa dievakuasi ke Rumah Sakit Indonesia yang juga mengalami kerusakan.

    Pembatasan Akses

    WHO menyoroti bahwa serangan ini terjadi setelah meningkatnya pembatasan akses bagi mereka dan mitra-mitra kesehatan di RS Kamal Adwan.

    “Permusuhan dan penggerebekan seperti ini menggagalkan semua upaya kami untuk menjaga fasilitas tersebut tetap berfungsi secara minimal,” tambah WHO.

    Organisasi ini juga memperingatkan bahwa serangan yang terus berlanjut akan menyebabkan lebih banyak korban jiwa di Gaza.

    WHO menegaskan bahwa serangan terhadap fasilitas kesehatan harus dihentikan.

    “Kengerian ini harus diakhiri dan perawatan kesehatan harus dilindungi,” tegas WHO.

    Penahanan Staf Medis

    Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa kontak dengan staf di dalam rumah sakit telah terputus.

    “Pasukan pendudukan telah menahan direktur rumah sakit dan puluhan staf medis untuk diinterogasi,” kata pernyataan kementerian yang dikelola Hamas.

    Di antara yang ditahan adalah direktur RS, Hossam Abu Safiyeh, dan direktur pertahanan, Ahmed Hassan al-Kahlout.

    Militer Israel mengeklaim bahwa mereka melakukan operasi di area Rumah Sakit Kamal Adwan karena rumah sakit tersebut diduga menjadi markas Hamas.

    Namun, klaim ini langsung dibantah oleh Hamas.

    Juru bicara Hamas, Osama Hamdan, menyebut tuduhan tersebut sebagai kebohongan dan menegaskan bahwa tidak ada anggota Hamas yang berada di rumah sakit tersebut.

    Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza, mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata.

    Serangan ini telah menewaskan lebih dari 45.400 warga Palestina dan menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza, memaksa hampir seluruh penduduknya yang berjumlah 2,3 juta orang untuk mengungsi dari rumah mereka.

     

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Jaksa Ungkap Fakta Baru, Presiden Yoon Ternyata Izinkan Penembakan selama Darurat Militer – Halaman all

    Jaksa Ungkap Fakta Baru, Presiden Yoon Ternyata Izinkan Penembakan selama Darurat Militer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, diduga mengizinkan militer menggunakan kekerasan, termasuk senjata api selama memberlakukan darurat militer.

    Temuan ini diungkapkan dalam laporan jaksa setebal 10 halaman yang diperoleh AFP pada Sabtu (28/12/2024).

    Laporan tersebut merupakan bagian dari dakwaan terhadap mantan Menteri Pertahanan, Kim Yong-hyun.

    Tidak hanya satu fakta, dalam laporan Jaksa, terdapat fakta lain yang baru saja terungkap.

    Di mana pada tanggal 3 Desember 2024, Yoon bersumpah akan mengumumkan darurat militer tidak hanya satu kali, melainkan 3 kali.

    Namun laporan ini ditolak keras oleh pengacara Yoon, Yoon Kab-keum.

    Dalam laporan tersebut, Yoon disebut memberikan instruksi ekstrem kepada kepala Komando Pertahanan Ibu Kota, Lee Jin-woo, untuk memaksa masuk ke Majelis Nasional.

    “Apakah kalian masih belum masuk? Apa yang kalian lakukan? Dobrak pintu dan seret mereka keluar, bahkan jika itu berarti menembak,” ujar Yoon sesuai dengan dokumen tersebut, dikutip dari AL-Arabiya.

    Selain itu, Yoon juga dilaporkan memerintahkan Kepala Komando Kontraintelijen Pertahanan, Jenderal Kwak Jong-keun, untuk memastikan anggota parlemen dikeluarkan dari ruang sidang.

    “Dobrak pintu-pintu dengan kapak jika perlu dan seret semua orang keluar,” perintahnya.

    Namun pengacara Yoon, Yoon Kab-keun, membantah keras laporan tersebut.

    Ia mengatakan bahwa laporan tersebut tidak masuk akal.

    “Laporan sepihak yang tidak sesuai dengan keadaan objektif maupun akal sehat,” katanya.

    Meski demikian, pengungkapan ini semakin menambah tekanan terhadap Yoon di tengah persidangan pemakzulannya.

    Penerapan Darurat Militer Korsel

    Pada tanggal 3 Desember, Korea Selatan dikejutkan oleh pengumuman Presiden Yoon Suk-yeol yang menyatakan pemberlakuan darurat militer untuk melindungi negara dari kekuatan “anti-negara” yang dianggap bersimpati dengan Korea Utara. 

    Keputusan Yoon ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk politisi dalam negeri yang menilai deklarasi tersebut sebagai tindakan ilegal dan inkonstitusional, dikutip dari BBC.

    Politisi dari berbagai partai politik di Korea Selatan, termasuk dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dipimpin oleh Yoon sendiri, mengkritik keputusan tersebut. 

    Partai Kekuatan Rakyat, yang dikenal dengan pandangan konservatifnya, menyebut langkah ini sebagai “langkah yang salah” dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. 

    Bahkan, sejumlah anggota partai yang seharusnya mendukung pemerintahan Yoon merasa bahwa langkah tersebut terlalu drastis dan berpotensi merusak stabilitas politik negara.

    Pemimpin oposisi terbesar di negara itu, Lee Jae-myung dari Partai Demokrat (DP), yang merupakan partai beraliran liberal, segera menyuarakan penentangannya. 

    Lee menyerukan agar anggota parlemen dari partainya berkumpul di gedung parlemen untuk menanggapi deklarasi darurat militer tersebut. 

    Tak hanya itu, Lee juga mengajak rakyat Korea Selatan untuk hadir sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggapnya otoriter tersebut.

    Seruan Lee mendapat respons luar biasa dari masyarakat. 

    Ribuan orang segera bergegas menuju gedung parlemen, yang kini dijaga ketat oleh aparat keamanan. 

    Para pengunjuk rasa dengan tegas meneriakkan slogan-slogan seperti “Tidak ada darurat militer” dan “Hancurkan kediktatoran”.

    Suasana memanas ketika beberapa anggota parlemen berhasil melewati barikade keamanan, bahkan ada yang memanjat pagar untuk dapat mencapai ruang pemungutan suara dan menanggapi deklarasi tersebut.

    Pada sekitar pukul 01:00 pada hari Rabu, parlemen Korea Selatan, yang dihadiri oleh 190 dari 300 anggotanya, akhirnya menggelar pemungutan suara untuk memutuskan nasib deklarasi darurat militer itu. 

    Setelah perdebatan panjang dan sorakan dari para pengunjuk rasa yang terus menggema di luar gedung, parlemen memutuskan untuk menolak usulan tersebut. 

    Deklarasi darurat militer yang dikeluarkan oleh Presiden Yoon dinyatakan tidak sah.

    Korea Selatan terakhir kali memberlakukan darurat militer pada tahun 1979.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Krisis Korea

  • Analisis: Rudal Oreshnik yang Dibangga-banggakan Rusia Rupanya Masih Bergantung pada Peralatan Barat – Halaman all

    Analisis: Rudal Oreshnik yang Dibangga-banggakan Rusia Rupanya Masih Bergantung pada Peralatan Barat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rudal balistik Oreshnik, yang pertama kali diluncurkan Rusia terhadap Ukraina pada November 2024 lalu, ternyata diproduksi oleh perusahaan-perusahaan Rusia yang masih bergantung pada peralatan canggih dari Barat.

    Temuan ini berdasarkan analisis dari Financial Times, yang dilaporkan oleh Ukrinform.

    Dua lembaga rekayasa senjata terkemuka Rusia, yaitu Institut Teknologi Termal Moskow dan Sozvezdiye Concern, diidentifikasi oleh intelijen Ukraina sebagai pengembang rudal Oreshnik.

    Kedua lembaga tersebut merekrut karyawan yang berpengalaman dalam menggunakan sistem pengerjaan logam dari produsen asal Jerman dan Jepang.

    Hal ini menyoroti ketergantungan Kremlin pada sumber daya asing, khususnya di bidang kontrol numerik komputer (CNC), teknologi penting untuk memproduksi Oreshnik.

    Institut Teknologi Termal Moskow, yang memainkan peran penting dalam mengembangkan rudal balistik berbahan bakar padat Rusia, mengumumkan pada tahun 2024 bahwa mereka menggunakan sistem CNC dari Fanuc, Siemens, dan Heidenhain.

    Fanuc berasal dari Jepang, sementara Siemens dan Heidenhain berasal dari Jerman.

    Ketiga perusahaan tersebut adalah pemimpin dalam teknologi CNC presisi tinggi.

    Ketiga perusahaan ini disebutkan dalam iklan Sozvezdie, yang mencantumkan sistem kontrol otomatis dan sistem komunikasi untuk penggunaan militer sebagai salah satu spesialisasinya.

    Rudal Oreshnik (newsinfo.ru)

    Rudal yang Dibanggakan Putin

    Pada 21 November 2024, rudal Rusia menyerang fasilitas militer Ukraina di kota Dnipro.

    Setelah serangan itu, Presiden Rusia Vladimir Putin tampil di TV, membanggakan serangan yang dilancarkan oleh rudal hipersonik barunya.

    Putin memperingatkan Barat bahwa penggunaan rudal berikutnya bisa ditujukan terhadap sekutu Ukraina yang mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh untuk menyerang wilayah Rusia.

    Putin mengatakan rudal itu disebut “Oreshnik,” yang dalam bahasa Rusia berarti “pohon hazelnut.”

    Apa yang Diketahui tentang Oreshnik?

    Mengutip AP News, senyum puas terpancar di wajah Putin saat ia menggambarkan bagaimana Oreshnik melesat ke sasarannya dengan kecepatan 10 kali kecepatan suara, atau Mach 10, “seperti meteorit.”

    Putin mengklaim bahwa rudal tersebut kebal terhadap sistem pertahanan rudal apa pun.

    Pejabat militer Ukraina mengatakan rudal itu mencapai Mach 11.

    Jenderal Sergei Karakayev, kepala Pasukan Rudal Strategis Rusia, mengatakan Oreshnik dapat membawa hulu ledak nuklir maupun konvensional dan memiliki jangkauan untuk mencapai target di Eropa.

    Pentagon mengatakan Oreshnik adalah jenis rudal balistik jarak menengah eksperimental (IRBM), yang didasarkan pada rudal balistik antarbenua (ICBM) RS-26 Rubezh Rusia.

    Serangan pada bulan November menandai pertama kalinya senjata semacam itu digunakan dalam perang.

    Rudal jarak menengah dapat terbang antara 500 hingga 5.500 kilometer.

    Senjata semacam itu dilarang berdasarkan perjanjian era Soviet yang dibatalkan oleh Washington dan Moskow pada 2019.

    Direktorat Intelijen Utama Ukraina mengatakan rudal tersebut memiliki enam hulu ledak, yang masing-masing membawa enam submunisi.

    Muatannya berupa hulu ledak yang dapat ditargetkan secara independen, seperti sekelompok hazelnut yang tumbuh di pohon, yang menjadi inspirasi untuk nama rudal tersebut.

    Putin mengklaim senjata itu sangat kuat sehingga penggunaan beberapa rudal semacam itu — bahkan yang dilengkapi dengan hulu ledak konvensional — bisa sama dahsyatnya dengan serangan nuklir.

    “Oreshnik mampu menghancurkan bunker bawah tanah tiga, empat, atau lebih lantai di bawah tanah,” kata Putin dengan bangga, sambil mengancam akan menggunakannya terhadap distrik pemerintahan di Kyiv.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Pejabat PBB Bantah Klaim Israel Soal Bandara Sanaa – Halaman all

    Pejabat PBB Bantah Klaim Israel Soal Bandara Sanaa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pejabat tinggi PBB di Yaman, Julien Harneis, menanggapi klaim Israel yang menyebut bandara Sanaa sebagai markas militer Houthi.

    Dalam pernyataannya, Harneis menegaskan bahwa bandara tersebut adalah fasilitas sipil yang digunakan untuk penerbangan kemanusiaan.

    Israel sebelumnya mengeklaim bahwa serangan yang dilancarkan pada Jumat lalu ditujukan untuk menghancurkan infrastruktur militer yang digunakan untuk menyelundupkan senjata Iran.

    Namun, Harneis dengan tegas membantah tuduhan tersebut.

    “Bandara Sanaa adalah lokasi sipil yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa,” jelasnya, seperti dikutip dari Al Arabiya.

    Harneis juga meminta semua pihak untuk tidak menjadikan fasilitas sipil sebagai target.

    “Kewajiban untuk melindungi sasaran sipil ada pada pihak-pihak yang bertikai, bukan pada kami,” tambahnya.

    Pejabat PBB Ceritakan Pengalaman Mengerikan Saat Serangan

    Dalam insiden tersebut, Harneis dan delegasi PBB lainnya nyaris terkena serangan udara saat mereka bersiap untuk terbang.

    “Ada satu serangan udara sekitar 300 meter di selatan kami dan serangan lainnya sekitar 300 meter di utara kami,” ungkapnya.

    Serangan tersebut terjadi saat pesawat Yemenia Air yang mengangkut ratusan penumpang hendak mendarat.

    Meskipun pesawat tersebut berhasil mendarat dengan selamat, Harneis mengungkapkan kekhawatirannya.

    “Yang paling menakutkan adalah ketika serangan udara terjadi saat pesawat sipil sedang mendarat,” katanya.

    Insiden ini mengakibatkan satu staf PBB terluka parah.

    Gabriel Elizondo dari Al Jazeera melaporkan bahwa semua staf PBB berhasil dievakuasi ke tempat aman.

    Juru bicara PBB, Stephanie Tremblay, menegaskan pentingnya menghormati hukum internasional dan perlindungan terhadap warga sipil.

    Bandara Sanaa Beroperasi Kembali

    Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum Yaman, Yahya Al-Sayani, mengumumkan bahwa Bandara Sanaa telah beroperasi kembali setelah serangan.

    “Operasi di Bandara Internasional Sanaa telah dilanjutkan, termasuk penerbangan sipil ke Yordania,” katanya, seperti dilaporkan oleh Hemodhod Yemen News Agency.

    Al-Sayani memastikan bahwa situasi ditangani sesuai dengan rencana darurat yang telah disiapkan sebelumnya.

    Meskipun serangan Israel mengakibatkan empat warga tewas dan lebih dari 20 orang terluka, bandara berhasil beroperasi dalam waktu dua belas jam setelah insiden tersebut.

    Dengan situasi yang terus berkembang, Harneis dan PBB menekankan perlunya perlindungan terhadap infrastruktur sipil dan personel bantuan kemanusiaan di Yaman.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Haidar Alwi Sebut Kenaikan PPN dari Rakyat akan Kembali kepada Rakyat – Halaman all

    Haidar Alwi Sebut Kenaikan PPN dari Rakyat akan Kembali kepada Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pemerintah akan menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2024. Kebijakan tersebut adalah berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

    Dalam beleid itu disebutkan bahwa PPN dinaikkan secara bertahap. Tarif 11 persen berlaku sejak 1 April 2022 dan tarif 12 persen berlaku mulai 1 Januari 2024.

    Namun, kenaikan tarif PPN mendapatkan penolakan dari sebagian kelompok karena dianggap bakal memberatkan rakyat. Penolakan di antaranya ditunjukkan oleh PDIP sebagai oposisi, mahasiswa yang berdemo hingga petisi di media sosial.

    Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi berpendapat, kenaikan tarif PPN merupakan kebijakan dari rakyat untuk rakyat.

    “Tambahan penerimaan negara yang diperoleh dari kenaikan tarif PPN yang dipungut dari rakyat akan kembali kepada rakyat dalam bentuk dan manfaat berbeda dengan jumlah berkali-kali lipat,” kata R Haidar Alwi, Sabtu (28/12/2024).

    Tidak hanya untuk menjaga stabilitas perekonomian negara, pembangunan di berbagai sektor maupun kebijakan jangka panjang lainnya. Akan tetapi rakyat juga bisa merasakan manfaatnya melalui program makan siang bergizi, bantuan sosial serta insentif sebagai kompensasi seperti diskon listrik, pembelian rumah dan lain-lain.

    “Barang-barang seperti minyakita, tepung terigu dan gula industri kenaikan PPN nya ditanggung pemerintah. Dan yang paling penting sembako, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, angkutan umum, jasa keuangan dan rusun tidak dikenakan PPN,” jelas R Haidar Alwi.

    Menurutnya, penolakan yang datang dari sebagian kelompok merupakan sesuatu yang wajar. Seiring berjalannya waktu akan bisa dipahami dan diterima oleh masyarakat sembari terus melakukan sosialisasi dan edukasi.

    “Ada penolakan itu wajar. Yang namanya kebijakan menaikkan harga atau tarif pajak risikonya ditolak. Apalagi kalau PDIP, sudah jelas kan oposisi. Buktinya waktu menjadi partai penguasa, PDIP menyetujui Undang Undang-nya dan ketika PPN naik dari 10 persen ke 11 persen tahun 2022 lalu, PDIP terima. Sekarang aja menolak karena oposisi,” ungkap R Haidar Alwi.

    Ia melihat ada upaya menakut-nakuti masyarakat melalui kenaikan tarif PPN. Ada stigma kenaikan tarif PPN akan membebani dan menyulitkan rakyat di tengah perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja.

    “Katanya ekonomi sulit tapi di musim liburan kita saksikan arus lalu lintas semakin padat, tempat-tempat wisata membludak, cafe-cafe ramai dan gadget laris manis. Betul apa tidak? Dan itu fakta. Makanya rakyat jangan mudah terprovokasi diperalat untuk menjatuhkan pemerintah,” pungkas R Haidar Alwi.

    Presiden Prabowo Bakal Tentukan Sikap

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengakui kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang dimulai tahun depan akan berdampak ke sejumlah komoditas yang dirasakan masyarakat kecil. 

    Muzani menyampaikan pemerintah dari awal sudah melakukan formulasi agar pengenaan kenaikan tarif pajak hanya akan menyasar barang mewah. Namun, belakangan ternyata juga sektor mikro juga turut terdampak.

    “Ternyata pengenaan terhadap barang mewahnya ternyata juga masih berdampak kepada hal-hal yang sektor mikro. Ya sudah kalau itu masih terjadi akan kita sampaikan, akan dibahas,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/12/2024).

    Ia menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga selama ini terus mendengarkan keluhan dari masyarakat. Termasuk, dampak kenaikan PPN itu terhadap bahan-bahan yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat.

    “Sekarang kan ada terjadi pandangan dari masyarakat, pandangan- pandangan yang berbeda, termasuk masukan-masukan itu Pak Prabowo, pemerintah mendengar, menyimak semua pandangan-pandangan itu dengan seksama,” jelasnya.

    Ketua MPR RI itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto nantinya akan segera bersikap mengenai kritik dari masyarakat tersebut. Namun, dia masih belum merinci kapan Ketua Umum Partai Gerindra itu akan mengumumkan sikap resminya.

    “Nanti akan disampaikan oleh Presiden atau pemerintah pada waktunya,” pungkasnya.

  • Diperiksa KPK, Satori Akui Semua Anggota Komisi XI DPR Dapat CSR BI, tapi Bantah Ada Suap – Halaman all

    Diperiksa KPK, Satori Akui Semua Anggota Komisi XI DPR Dapat CSR BI, tapi Bantah Ada Suap – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dua anggota DPR RI, Satori (ST) dari Fraksi Partai Nasdem dan Heri Gunawan (HG) dari Fraksi Partai Gerindra, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) pada Jumat, 27 Desember 2024.

    Satori ST: Semua Anggota Komisi XI Menerima Program CSR

    Satori mengungkapkan bahwa seluruh anggota Komisi XI menerima program CSR BI, yang dikenal juga sebagai Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    “Programnya? Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil,” kata Satori di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2024). 

    Ia menegaskan bahwa dana CSR tersebut mengalir melalui yayasan dan menegaskan bahwa semua anggota Komisi XI menerima program ini.

    Satori juga membantah adanya suap atau jatah dalam penyaluran dana CSR BI.

    “Enggak ada. Enggak ada uang suap itu,” klaimnya.

    “Kita sebagai warga negara mengikuti tetap prosedur yang akan dilakukan oleh penyidik. Insyaallah saya akan kooperatif,” lanjutnya.

    Heri Gunawan: Dana CSR BI sebagai Program Biasa dengan Mitra Kerja 

    Sementara itu, Heri Gunawan menyatakan bahwa ia hanya ditanya kurang lebih lima pertanyaan oleh penyidik.

    “Belum terima SPDP. Panggilannya kan sebagai saksi baru kali ini,” ungkapnya.

    Heri menekankan bahwa penyidik sedang menyelidiki dugaan keterlibatan seluruh anggota DPR RI Komisi XI, yang merupakan mitra BI.

    Heri juga menjelaskan bahwa dana CSR BI yang menjadi pokok perkara adalah program biasa yang dijalankan bersama mitra Komisi XI.

    “Itu kan (dana CSR BI) program biasa dari mitra di komisi. Mungkin lebih baik tanyakan ke penyidik, karena itu masuk ke materi (kasus). Takutnya saya enggak enak nanti,” katanya.

    Modus Perkara

    KPK menduga penggunaan dana CSR bermasalah karena tidak sesuai dengan peruntukan.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa dana CSR seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas sosial atau publik, tetapi diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

    “Artinya ada beberapa misalkan CSR ada 100 yang digunakan hanya 50, yang 50-nya tidak digunakan,” katanya.

    Asep menegaskan bahwa masalah muncul ketika dana CSR tidak digunakan sesuai peruntukannya, misalnya untuk kepentingan pribadi.

    “Kalau itu digunakan misalnya untuk bikin rumah, ya bikin rumah. Tapi menjadi masalah ketika tidak sesuai peruntukan,” pungkasnya.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Tersengat Listrik Sejak Malam, Takmir Musala di Ponorogo Jatim Meninggal Dunia, Ditemukan Pagi Hari – Halaman all

    Tersengat Listrik Sejak Malam, Takmir Musala di Ponorogo Jatim Meninggal Dunia, Ditemukan Pagi Hari – Halaman all

    Salah satu warga Rubianto menyampaikan, saat ditemukan Sugiarto dalam kondisi tengkurap dengan tangan bergelantung.

    Tayang: Sabtu, 28 Desember 2024 19:44 WIB

    net

    Ilustrasi. Jenazah Sugiarto ditemukan pada Sabtu (28/12/2024) pagi, di lantai dua musalah yang berlokasi di Kelurahan Jingglong Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. 

    TRIBUNNEWS.COM, – Takmir Musala Al Hidayah Sugiarto (48) meninggal dunia setelah tersengat listrik.

    Jenazah Sugiarto ditemukan pada Sabtu (28/12/2024) pagi, di lantai dua musalah yang berlokasi di Kelurahan Jingglong Kecamatan Ponorogo Kota, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

    Salah satu warga Rubianto menyampaikan, saat ditemukan Sugiarto dalam kondisi tengkurap dengan tangan bergelantung.

    “Magrib itu beliau (Sugiarto) masih jamaah. Isya tidak sampai malam tidak pulang. Istrinya meminta tolong saya untuk mencarinya,” kata Rubianto dikutip dari TribunJatim.

    Hingga berganti hari, korban belum ditemukan, di mana jenazahnya ditemukan pagi keesokan harinya. Rubianto melihat ada tangan bergelantung di lantai dua Musala Al Hidayah, dimana si pria tewas di lantai 2.

    “Saya langsung ke atas bersama warga sekitar. Ternyata tangan yang tergelantung tersebut merupakan tangan korban,” katanya.

    Dia pun berinisiatif melaporkan ke Polsek Ponorogo Kota. Pihak Polsek Ponorogo kita dan tim inafis ke lokasi.

    “Benar ada pria meninggal dunia. Sekilas memang korban  sedang memegang pitingan lampu listrik dan telah meninggal dunia. Jadi tersengat arus listrik. Untuk lengkapnya nanti ya,” pungkas Kapolsek Ponorogo Kota, Iptu Mohammad Sahid Mustofa.

    Penulis: Pramita Kusumaningrum | Editor: Sudarma Adi

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’9′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini