Author: Tribunnews.com

  • Daftar Barang Kena PPN 12 Persen, 11 Persen, dan Bebas Pajak di 2025 – Halaman all

    Daftar Barang Kena PPN 12 Persen, 11 Persen, dan Bebas Pajak di 2025 – Halaman all

    PPN 12 persen mulai berlaku! Simak daftar barang yang terkena dan bebas pajak.

    Tayang: Rabu, 1 Januari 2025 12:47 WIB

    Shutterstock

    Tambahan penerimaan pajak dari kenaikan PPN diharapkan mampu meningkatkan penerimaan secara langsung dan mendorong stabilitas ekonomi negara. – PPN 12 persen mulai berlaku! Simak daftar barang yang terkena dan bebas pajak. 

    TRIBUNNEWS.COM – Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen resmi berlaku mulai Tavu (1/1/2025).

    Pengumuman tersebut disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Gedung Kementerian Keuangan pada Selasa, 31 Desember 2024.

    Kenaikan PPN ini hanya berlaku untuk barang-barang yang tergolong barang mewah.

    Barang yang Kena PPN 12 Persen

    PPN 12 persen dikenakan pada barang-barang mewah, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 15 Tahun 2023.

    Kelompok hunian mewah: apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya seharga jual Rp30 miliar;
    Kelompok balon udara yang dapat dikemudikan: pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, kelompok peluru senjata api kecuali untuk keperluan negara, peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin;
    Kelompok pesawat udara: dikenakan tarif 40 persen, kecuali untuk keperluan negara, atau angkutan niaga, seperti helikopter, pesawat udara, dan kendaraan udara lainnya, selain helikopter;
    Kelompok senjata api dan senjata api lainnya: kecuali untuk keperluan negara, seperti senjata artileri, revolver, dan pistol; senjata api (selain senjata artileri, revolver dan pistol) dan peralatan semacam itu yang dioperasikan menggunakan penembakan bahan peledak;

    Barang yang Masih Kena PPN 11 Persen

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa tidak ada perubahan tarif PPN untuk barang-barang yang sebelumnya dikenakan PPN 11 persen.

    Contohnya adalah produk sehari-hari seperti sampo dan sabun yang tetap dikenakan tarif PPN 11 persen.

    “Jadi itu saja yang kena 12 persen, yang lainnya yang selama ini sudah 11 persen tidak ada kenaikan. Mulai sampo, sabun, dan segala macam yang sudah sering di media sosial itu sebenarnya tetap tidak ada kenaikan PPN.”

    “Nanti kami juga akan segera mengeluarkan PMK,” ungkapnya, dalam Konferensi Pers di Kementerian Keuangan, Selasa.

    Barang Bebas PPN (PPN 0 Persen)

    Beberapa barang dan jasa tetap dikenakan PPN 0 persen, yang mencakup kebutuhan pokok masyarakat.

    Dengan diberlakukannya PPN 12 persen, diharapkan akan ada penyesuaian dalam sektor barang mewah, sementara kebutuhan pokok masyarakat tetap terjaga tanpa kenaikan pajak.

    Berikut daftar barangnya:

    Beras 
    Jagung
    Kedelai
    Buah-buahan
    Sayur-sayuran
    Ubi jalar
    Ubi kayu
    Gula
    Ternak dan hasilnya
    Susu segar
    Unggas
    Hasil pemotongan hewan
    Kacang tanah
    Kacang-kacangan lain
    Padi-padian yang lain
    Ikan
    Udang
    Biota lainnya
    Rumput laut
    Tiket kereta api
    Tiket bandara
    Angkutan orang
    Jasa angkutan umum
    Jasa angkutan sungai dan penyeberangan
    Penyerahan jasa paket penggunaan besar tertentu
    Penyerahan pengurusan transport
    Jasa biro perjalanan
    Jasa pendidikan
    Buku pelajaran
    Kitab suci
    Jasa kesehatan
    Layanan kesehatan medis pemerintah/swasta
    Jasa keuangan
    Dana pensiun
    Jasa keuangan lain seperti pembiayaan, piutang, kartu kredit, asuransi

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • 13 Drone Canggih MQ-9 Reaper Dihancurkan Houthi, Kerugian AS Setara 2 Kali Anggaran KPU RI – Halaman all

    13 Drone Canggih MQ-9 Reaper Dihancurkan Houthi, Kerugian AS Setara 2 Kali Anggaran KPU RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kelompok Houthi di Yaman kembali menembak jatuh drone atau pesawat nirawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat (AS).

    Drone yang dijatuhkan hari Sabtu, (28/12/2024, itu merupakan drone Reaper ketiga belas yang dihancurkan Houthi sejak perang di Jalur Gaza meletus.

    Juru bicara Houthi menyebut drone itu ditembak saat menjalankan misi di Provinsi Bayda yang terletak di antara Kota Sanaa dan Aden.

    Dia mengklaim drone itu dijatuhkan dengan rudal darat ke udara (surface to air missile) buatan dalam negeri.

    Dikutip dari laman Bulgarian Military, Houthi merilis video yang memperlihatkan serangan rudal terhadap Reaper.

    Rudal itu ditembakkan dari sistem rudal era Soviet yang dikenal sebagai 2K12 Kub. Kub dikembangkan saat Perang Dingin, tetapi masih efektif digunakan di tangan yang tepat.

    Serangan itu menunjukkan kemampuan teknologi era Soviet dalam beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perang modern.

    Drone canggih MQ-9 Reaper milik pasukan Amerika Serikat dibidik sistem pertahanan udara Houthi Yaman. Ini menjadi drone ke-13 yang ditembak jatuh. Houthi juga menyerang Bandara Ben Gurion, Tel Aviv Israel dan pembangkit listrik di Yerusalem, Israel. (DSA)

    Jatuhnya Reaper itu terjadi hanya sepekan setelah Angkatan Laut AS kehilangan jet tempur F/A-18 Super Hornet di kawasan Laut Merah.

    Kementerian Pertahanan AS mengklaim jet itu dijatuhkan oleh tembakan kawan sendiri, tetapi Houthi mengaku berada di balik peristiwa itu.

    AS sudah lama mengandalkan Reaper dalam misi pengintaian dan serangan terhadap Houthi. Akan tetapi, kemampuan Houthi menghancurkan Reaper itu telah menunjukkan bahwa ancaman terhadap AS meningkat.

    Berharga selangit

    Reaper adalah drone yang sangat mahal karena bernilai $32 juta atau sekitar setengah triliun rupiah. 

    Sudah ada tiga belas Reaper yang dihancurkan Houthi. Oleh karena itu, kerugian AS mencapai Rp416 juta atau sekitar Rp6,7 triliun.

    Jumlah ini bahkan lebih besar daripada dua kali anggaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tahun 2024 yang mencapai Rp3 triliun.

    “Dua hari lalu, Pak Presiden memberikan DIPA rencana anggaran kita untuk tahun depan yang besarnya Rp 3 triliun,” ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Afifuddin dalam rapat koordinasi persiapan sengketa Pilkada 2024 di Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis malam, (12/12/2024).

    Reaper rawan dijatuhkan oleh musuh-musuh AS. Drone ini bahkan kerap korban Houthi.

    Reaper mampu terbang hingga ketinggian 15.240 meter dan terbang di udara selama 24 jam. Drone ini adalah aset yang sangat penting bagi militer AS dan operasi Intelijen.

    Berikut sejumlah drone MQ-9 Reaper yang telah dijatuhkan Houthi.

    – Pada tanggal 4 Agustus, Houthi meledakkan satu Reaper di atas langit Kota Saada di Yaman barat laut.

    Kelompok itu menggunakan sistem pertahanan 2K12 Kub Soviet yang telah dimodernisasi untuk menembak Reapers. Kub digunakan untuk meluncurkan rudal penangkis berjenis Fater-1 buatan Houthi.

    – Pada tanggal 29 Mei, Houthi menghancurkan Reaper yang barangkali dimiliki CIA. Houthi mengunggah video rekaman para pejuangnya berada di atas drone yang dijatuhkan dari langit Marib.

    – Pada tanggal 24 Mei, Houthi menembak jatuh Reaper di atas Sanaa, ibu kota Yaman.

    – Pada tanggal 17 Mei, satu lagi Reaper dijatuhkan Joithi di Marib.

    – Pada tanggal 27 Mei, Houthi menembak jatuh MQ-9 di Provinsi Sadaa di Yaman barat laut.

    – Pada tanggal 19 Februari, satu Reaper dihancurkan di Kota Al-Hudaydah di Yaman barat.

    – Pada tanggal 8 November 2023, Houthi menjatuhkan Reaper di atas Laut Merah.

    Reputasi AS bisa hancur

    Pakar politik dari Universitas Mardin Artuklu, Dr. Mehmet Rakipoglu, mengatakan banyaknya drone AS yang dijatuhkan Houthi bisa memperburuk reputasi militer AS.

    “Jatuhnya drone lain bisa berdampak negatif terhadap reputasi militer-industri AS di panggung internasional,” katanya kepada Sputnik.

     “Kepercayaan terhadap efektivitas teknologi pertahanan dan kekuatan militer AS bisa berkurang. Ini bisa menyebabkan klien potensial dalam bidang militer dan ekspor teknologi AS menjadi khawatir akan kegagalan produk Amerika di lapangan.”

    Di samping itu, keberhasilan serangan Houthi terhadap drone AS bisa mengancam keberlanjutan operasi AS di kawasan Timur Tengah.

    (Tribunnews/Febri)

  • PPN 12 Persen untuk Barang dan Jasa Mewah: Ini Bentuk Keberpihakan Prabowo ke Rakyat Kecil – Halaman all

    PPN 12 Persen untuk Barang dan Jasa Mewah: Ini Bentuk Keberpihakan Prabowo ke Rakyat Kecil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan menaikkan tarif pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 2025 yang dikhususkan untuk barang dan mewah.

    Juru Bicara Partai Demokrat, Irwan Fecho menilai kenaikan PPN menjadi 12 persen yang hanya diberlakukan terhadap barang dan jasa mewah merupakan bentuk konsistensi keberpihakan Prabowo pada rakyat kecil dan menengah.

    “Hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah saja adalah bentuk konsistensi keberpihakan Presiden Prabowo pada rakyat kecil dan menengah,” kata Irwan kepada wartawan, Rabu (1/1/2025).

    Ia menerangkan keputusan kenaikan PPN menjadi 12 persen diambil setelah berkoordinasi dengan DPR RI. 

    Ia meyakini pasca kenaikan PPN menjadi 12 persen untuk barang dan jasa mewah akan meningkatkan program sosial, baik dalam bentuk pelayanan publik hingga bantuan langsung tunai, kepada rakyat yang sangat membutuhkan saat ini. 

    “Saya optimis dengan komitmen pemerintah untuk selalu berpihak kepada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat maka stabilitas ekonomi mikro seperti pembangunan program-program lapangan kerja atau padat karya, pelatihan, program untuk UMKM, dll akan ikut meningkat,” tutur Irwan.

    Setelah adanya kenaikan PPN, Irwan mendorong pemerintah mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    “Kami juga mendorong pemerintah pasca kenaikan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah2 tertinggal, terdepan dan terluar (baik) infrastruktur, listrik, air bersih, dan lain-lain,” katanya.

    Sebelumnya, Prabowo memutuskan hanya memberlakukan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada kelompok barang mewah yang dikonsumsi oleh masyarakat mampu.

    Hal itu ia umumkan usai menggelar rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa, 31 Desember 2024 petang.

    “Saya ulangi supaya jelas kenaikan hanya untuk barang dan jasa mewah yang dikonsumsi yang sudah terkena PPN barang mewah, yang dikonsumsi golongan masyarakat berada, contoh pesawat jet pribadi. Itu barang mewah yang dipakai orang papan atas, kapal pesiar, yacht, rumah yang sangat mewah yang nilainya,” tegasnya.

    Pada tahun ini, pemerintah juga menyiapkan anggaran senilai Rp28,6 triliun sebagi stimulus ekonomi. 

    Bentuknya mulai dari bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan 10 kg per bulan, diskon 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt, pembiayaan industri padat karya.

    Kemudian, ada pula insentif PPH Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan dan bebas pajak penghasilan bagi UMKM beromset kurang dari Rp500 juta per tahun.

    Daftar Barang Kena PPN 12 Persen

    Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya dikenakan pada barang yang tergolong mewah.

    Barang mewah itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021.

    PMK tersebut mengatur tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

    “Jadi yang 12 persen itu barang yang sangat mewah yang diatur dalam PMK Nomor 15 Tahun 2023. Itu itemnya sangat sedikit,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Rabu (1/1/2025).

    Lantas, barang apa saja yang terkena PPN 12 persen?

    1. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp 30 miliar.

    2. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.

    3. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara:

    Peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin.

    4. Helikopter

    5. Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya selain helikopter.

    6. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara:

    Senjata artileri
    Revolver dan pistol
    Senjata api (selain senjata artileri, revolver dan pistol) dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak.

    7. Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum:

    Kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri, dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.
    Yacht, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum atau usaha pariwisata.

    Sementara itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa seluruh barang dan jasa yang selama ini terkena PPN 11 persen tidak mengalami kenaikan atau tetap 11 persen.

    “Tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan biasa yang selama ini tetap 11 persen,” papar dia.

    Dia juga merincikan bahwa ada beberapa barang dan jasa mengalami pengecualian atau PPN nya hanya 0 persen meliputi barang pokok, misalnya beras, jagung, kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar.

    Kemudian gula, ternak dan hasilnya, susu segar, unggas, hasil pemotongan hewan, kacang tanah, kacang-kacangan lain, padian-padian yang lain, kemudian ikan, udang, biota lainnya, rumput laut.

    “Kemudian juga tiket kereta api, tiket bandara, angkutan orang, jasa angkutan umum, jasa angkutan sungai dan penyeberangan, penyerahan jasa paket penggunaan besar tertentu, penyerahan pengurusan paspor, jasa biro perjalanan, kemudian jasa pendidikan, pemerintah dan swasta, buku-buku pelajaran, kitab suci,” terangnya.

    Selaim itu, jasa kesehatan dan layanan medis pemerintah maupun swasta, jasa keuangan, dana pensiun, jasa keuangan lain seperti pembiayaan piutang, kartu kredit, asuransi kerugian, asuransi jiwa serta reasuransi tetap mendapatkan fasilitas PPN 0 persen atau tidak membayar PPN.

    “Sedangkan seluruh barang jasa yang lain yang selama ini 11 persen, tetap 11 persen, tidak ada atau tidak terkena kenaikan 12 persen,” ungkap dia. 

  • Peran Andi Ibrahim dalam Kasus Uang Palsu di UIN Alauddin, Tergiur Iming-iming Annar Salahuddin – Halaman all

    Peran Andi Ibrahim dalam Kasus Uang Palsu di UIN Alauddin, Tergiur Iming-iming Annar Salahuddin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Andi Ibrahim, mantan Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, kini berstatus tersangka dalam kasus pencetakan uang palsu.

    Ia diduga terlibat dalam produksi uang palsu yang dilakukan atas permintaan Annar Salahuddin Sampetoding.

    Menurut Kapolres Gowa, AKBP Rheonald Simanjuntak, Andi Ibrahim memasukkan mesin pencetak uang palsu yang didatangkan dari China ke dalam perpustakaan kampus tanpa sepengetahuan Rektor UIN Alauddin.

    “Annar Salahuddin mengiming-imingi Andi Ibrahim dengan keuntungan besar jika pencetakan uang palsu berjalan lancar,” ucapnya.

    Keduanya, bersama 16 orang lainnya, telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Annar Salahuddin, yang berperan signifikan sebagai penggagas dan investor, juga telah ditangkap.

    “Uang palsu ini sudah dicetak sejak tahun 2022 dan hampir sempurna menyerupai uang asli,” tambah Kapolda Sulsel, Irjen Yudhiawan Wibisono.

    Produksi uang palsu awalnya dilakukan di rumah Annar Salahuddin di Makassar.

    Namun, karena lokasi tidak memadai, mesin pencetak kemudian dipindahkan ke UIN Alauddin.

    Mesin pencetak tersebut disembunyikan di ruang bekas toilet, dan proses pencetakan diawasi langsung oleh Andi Ibrahim.

    Meskipun Annar Salahuddin mengalami penurunan kesehatan setelah ditangkap, penyidikan tetap berjalan.

    Andi Ibrahim diduga berniat menggunakan uang palsu tersebut untuk mendanai Pilkada 2024.

    Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan menyatakan bahwa Andi Ibrahim pernah mencalonkan diri sebagai Wali Kota Makassar, namun gagal karena tidak mendapatkan dukungan dari partai.

    “Mereka juga mengajukan proposal kerja sama kepada salah satu kontestan Pilkada Kabupaten Barru, tetapi tidak menemukan kesepakatan,” ungkapnya.

    Dalam konferensi pers di Mapolres Gowa, Yudhiawan menunjukkan proposal pendanaan Pilkada yang diajukan oleh Andi Ibrahim, menegaskan bahwa rencana tersebut batal terlaksana.

    Pengakuan Operator Mesin

    Syahruna, seorang wiraswasta asal Ujung Pandang Baru, Kota Makassar, Sulawesi Selatan memiliki peran penting dalam pembuatan uang palsu di UIN Alauddin Makassar.

    Syahruna diperintah Annar Salahuddin Sampetoding membujuk Eks Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, Andi Ibrahim agar mesin pencetak uang masuk ke kampus.

    Kasus ini terbongkar usai polisi menemukan mesin pencetak uang di perpustakaan UIN Alauddin dan menetapkan 18 tersangka.

    Pembuatan uang palsu di UIN Alauddin dilakukan sejak 2022 dan sebelumnya dibuat di rumah Annar Salahuddin Sampetoding di Makassar.

    Syahruna menjelaskan 19 tahapan pembuatan uang palsu sebelum diedarkan ke masyarakat.

    “Ada 19 tahapan, kalau ada salah satu tahapan rusak, maka gagal dan dibuang.”

    “Dari 19 tahapan itu harus lulus semua,” ucapnya, dikutip dari kanal YouTube tvOneNews, Selasa (31/12/2024).

    Pria yang belajar mencetak uang palsu secara otodidak ini mengatakan ada dua tahapan penting yang harus dilakukan yakni pembuatan benang pengaman dan tanda air.

    “Setelah itu cetak UV-nya dan magnetik agar lolos dari mesin (cek uang palsu),” terangnya.

    Produksi uang palsu dilakukan secara bertahap dari satu rim atau 500 lembar kemudian bertambah.

    Ia menambahkan seluruh bahan produksi didatangkan dari China termasuk mesin pencetak uang palsu seharga Rp600 juta.

    Syahruna sebagai operator mesin pencetak uang palsu, sedangkan Andi Ibrahim selaku koordinator.

    Mesin tersebut berada di dekat kamar mandi perpustakaan UIN Alauddin.

    “Dikasih peredam agar nggak kedengeran. Jendela semua ditutup,” lanjutnya.

    Proses produksi dilakukan sejak pukul 11.00 WITA hingga 17.00 WITA.

    Menurut Syahruna, Andi Ibrahim meminta para tersangka bekerja sesuai jam yang telah ditentukan karena ada satpam yang rutin berkeliling kampus.

    Syahruna mengaku terjerumus dalam kasus ini karena permintaan bosnya sendiri, Annar Salahuddin Sampetoding.

    Ia tergiur iming-iming yang ditawarkan Annar sehingga membantu mencarikan mesin pencetak uang hingga mempelajarinya secara otodidak.

    “Dijanjikan juga dibelikan tanah dan rumah,” tukasnya.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunTimur.com dengan judul Ini Janji Annar Sampetoding ke Andi Ibrahim hingga Sang Doktor Nekat Bikin Pabrik Uang Palsu di UIN

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunTimur.com/Sayyid Zulfandi/Muslimin Emba) (Kompas.com/Reza Rifaldi)

  • Rayakan Pergantian Tahun, Kementerian Kebudayaan Gelar Pentas Musik Tradisional Ruang Publik – Halaman all

    Rayakan Pergantian Tahun, Kementerian Kebudayaan Gelar Pentas Musik Tradisional Ruang Publik – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia mempersembahkan acara “Pentas Musik Tradisional Ruang Publik” untuk merayakan pergantian tahun 2025.

    Acara ini digelar serentak di lima lokasi penting, yaitu Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, KICC Halim (Stasiun Kereta Cepat Whoos), KICC Padalarang, Stasiun Gambir, dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

    Acara yang berlangsung pada malam tahun baru ini bertujuan untuk menyapa masyarakat Indonesia dengan sajian musik tradisional.

    “Kegiatan musik tradisi di ruang publik dalam rangka menyambut tahun baru 2025 ini merupakan satu respon dari komunitas yang difasilitasi oleh Kementerian Kebudayaan di sejumlah tempat, di terminal, di airport, dan lain-lain adalah dalam rangka untuk memeriahkan suasana pergantian akhir tahun dengan musik,” ujar
    Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon melalui keterangan tertulis, Rabu (1/12/2025).

    Pada pentas musik ini terdapat  penampilan dari berbagai kelompok musik lokal ternama.

    Penampilan Musik Kolintang FS Ansambel di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta menampilkan permainan ensambel Kolintang Minahasa dengan membawakan lagu-lagu daerah, nasional, dan internasional yang sudah diaransemen ke dalam bentuk melodi permainan kolintang.

    Lalu World Music Series Ensemble di Stasiun KCIC Halim, Jakarta. Mereka menampilkan kolaborasi musik etnik Indonesia yang menggabungkan berbagai alat musik tradisional dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Kendang Sunda, Sape Kalimantan, Tehyan Betawi, dan Suling Bambu.

    Kemudian penampilan D’Big Malay Band yakni musik etnik nuansa Melayu Sumatera di Stasiun Gambir, Jakarta.

    Mereka menyuguhkan irama melayu yang khas dengan membawakan lagu-lagu Melayu dan Timur Tengah.

    Lalu Trio Gemblong & Republik Kedangers Bandung di Stasiun KCIC Padalarang, Bandung.

    Penampilan ini engeksplorasi karya musik tradisional, khususnya kendang, serta seni vokal khas Sunda yang diperkaya dengan instrumen kacapi suling.

    Serta Genggong Kutus (Tabuh Genggong Batuan) di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.

    “Kita berharap, di tahun 2025 budaya kita semakin semarak, semakin ada apresiasi dari masyarakat terhadap seni dan budaya termasuk musik-musik tradisional dari daerah kita masing-masing,” kata Fadli.

    Melalui acara ini, Kementerian Kebudayaan ingin menyampaikan pesan penting bahwa alat musik tradisional Indonesia bukanlah sesuatu yang kaku atau terbatas.

    Keberadaan alat musik tradisional mampu beradaptasi dengan musik modern dan tetap relevan di era sekarang.

  • Panggil Doktif, Sosok Perempuan Bertopeng yang Bongkar Skincare Overclaim, BPOM Merasa Tersaingi? – Halaman all

    Panggil Doktif, Sosok Perempuan Bertopeng yang Bongkar Skincare Overclaim, BPOM Merasa Tersaingi? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Kemunculan sosok perempuan bertopeng yang menamakan diri dokter detektif alias doktif menarik perhatian publik. 

    Doktif kerapkali muncul, dengan topeng dimata di media sosial, me-review skincare dan membongkar claim berlebihan atau overclaim.

    Baru-baru ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (Badan POM RI) mengungkapkan rencana pemanggilan doktif.

    Apakah kehadiran doktif mengusik BPOM? Ini mengingat kehadiran doktif bak pengawas dan menguliti maraknya peredaran skincare abal-abal yang merugikan kesehatan,

    Benarkah BPOM merasa tersaingi dalam hal pengawasan skincare yang notabene jadi ranah tugasnya?

    Kepala BPOM Taruna Ikrar alam konferensi pers pada Senin (30/12/2024) menyebut bahwa tanggungjawab pengawasan terhadap skincare yang masuk kosmetik secara resmi berada di bawah wewenang dan tugas BPOM RI.

    Hal ini merujuk pada peraturan perundang-undangan.

    Sehingga, menurutnya tidak ada pengawasan yang bisa dilakukan oleh individu maupun lembaga lain.

    “Sehingga kalau ada pertanyaan apakah doktif saingan Badan POM? Badan POM tidak pernah merasa mendapat saingan, karena satu-satunya lembaga yang diperintahkan oleh undang-undang yang resmi itu BPOM,” kata Taruna. 

    Taruna Ikrar Kepala BPOM RI di hadapan guru besar, dosen dan mahasiswa di Harvard Medical School, Harvard University, tepatnya di Aula Massachusetts General Hospital, Boston, USA. Rabu 20 November 2024 (HO)

    Ia kembali pemanggilan ini menjalankan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas. 

     

    “Jadi kami tidak punya saingan, dan lembaga negara harus menjalankan tupoksinya sesuai dengan aturan yang ada,” jelas Taruna.

    Pemanggilan itu kata untuk memastikan motif doktif dalam melakukan review skincare overclaim.

    “Kami tidak tahu apa motifnya, apakah karena persaingan bisnis atau motif lain, tidak tahu. Makanya kami panggil beliau,” tutur dia d

    Selain memanggil doktif, BPOM juga akan memanggil sejumlah influencer untuk turut membantu program BPOM di tahun 2025 yakni mengedukasi masyarakat.

    “Makanya kami sebagai lembaga negara akan memanggil mereka untuk mengklarifikasi apa maksud tujuan dan sebagainya. Dari hasil klarifikasi itu kami bisa manifestasi dari program kami, yaitu komunikasi informasi dan edukasi, kami punya program kerja seperti itu,” jelas dia.

    Reaksi Netizen

    Pemanggilan doktif soal review skincare overclaim ini kembali membuat netizen bereaksi.

    “BPOM gak usah pake klarifikasi yg gak dibutuhin. infonya sih yg punya wewenang berdasarkan undang2 & peraturan BPOM. lah kasus mafia skin care lu orang pada kemanaaa? Ada loh yg namanya perlindungan konsumen. Orang kena merkuri lu diem bae. pake nanya doktif ada motif apa? Ckckck,” tulis seorang netizen.

    “Munculnya doktif, efek rendahnya pengawasan BPOM,” tulis netizen lain.

    Sosok Doktif  yang Viral di TikTok Kuak Kelakuan Mafia Skincare dengan Hasil Lab

    Sosok Dokter Detektif alias Doktif yang viral di TikTok perlahan terbongkar. 

    Artikel di Tribun Jatim (Tribunnws.com Network) melansir jika kemunculan Doktif kini bikin gonjang-ganjing dunia skincare Tanah Air. 

    Sebab, Doktif getol membongkar hasil tes kandungan skincare yang overclaim. 

    Kemunculan Doktif alias dokter detektif kini bikin gonjang-ganjing dunia skincare Tanah Air. 

    Merek skincare terkenal, milik artis, selebgram pun tak luput dari hasil uji Doktif. 

    Namun Doktif kerap muncul dengan wajah bertopeng.

    Banyak yang penasaran siapa Doktif sebenarnya. 

    Lantas, siapa sosok doktif sebenarnya?

    Berdasarkan penelusuran Tribunsumsel.com, sosok Doktif diduga kuat merupakan dokter bernama Amira.

    Dirinya memilik sejumlah klinik kecantikan dengan brand namanya.

    Adapun dirinya mendirikan klinik tersebut sejak 13 tahun lalu atau pada 2009 di Kota Serang, Banten. 

    Dokter Amira merupakan asli orang Surabaya.

    Tak haya itu, diketahui Dokter Amira sudah menikah.

    Sosok suaminya pun bukan orang sembarangan, berprofesi sebagai pengacara terkenal.

    Hal tersebut diketahui dari postingan salah satu instagram @feriyust.

    Suami dari Dokter Amira merupakan Teuku Nasrullah.

    Itulah sedikit informasi mengenai sosok Doktif.

    Pernah Muncul di Podcast Denny Sumargo

    Doktif muncul dalam podcast milik Denny Sumargo yang tayang pada Selasa (22/10/2024).

    Denny Sumargo menyebut sosok Doktif terlalu berani lantaran menguak dunia mafia skincare.

    Dalam podcast tersebut, Doktif menguak awal mula kemunculan dirinya membersihkan dunia per-skincare-an dari hal-hal negatif.

    Doktif muncul dalam podcast milik Denny Sumargo yang tayang pada Selasa (22/10/2024).

    Diceritakan Doktif, dulu sempat heboh skincare yang mengandung bahan berbahya dan merkuri.

    “Jaman dulu sudah heboh dengan kandungan bahan berbahaya dan merkuri, itu sih awalnya tapi sudah banyak tuh dokter dokter yang speak up.

    Tapi banyak juga owner owner yang melakukan, eh ga ngakuin, ngeles begitu itu ketahuan positif Hidrokuinon ternyata mereka bilangnya itu palsu, jadi sulit nih sebenernya ngeberantasnya, gitu,” jelasnya.

    Menurut Doktif, beberapa bahan disalahartikan menjadi berbahaya.

    Padahal bahan bahan tersebut aman digunakan jika sesuai dengan resep dokter dan diawasi dalam jangka waktu tertentu.

    “Jadi peranannya bisa di semua itu, kadang di overclaim, terus peranannya di bagian bahan berbahaya, tapi ini koreksi dikit, Hidrokuinon diizinkan selama dalam pengawasan dokter, nah ini yang selama ini masyarakat salah, boleh banget, tapi di bawah pengawasan dokter, tidak boleh diperjualbelikan secara bebas, etiket biru namanya,” kata Doktif menjelaskan.

    “Etiket biru ga berbahaya selama didapatkan di klinik, diresepkan dan diawasi oleh dokter dalam batas waktu tertentu, itu aman banget,” sambungnya.

    Tak hanya itu saja, Doktif juga membongkar soal adanya pihak yang meminta bantuannya menutupi bahan berbahaya dalam produknya.

    “Dok banyak yang mau sikat lu kan dan pasti banyak yang mau nyogok ya, ketika lu review satu produk yang ga bagus,” tanya Denny Sumargo.

    “Jangan bilang ga bagus, tidak sesuai dengan klaimnya,” jawab Doktif.

    “Nawarin duit ada ga?,” kata Densu kembali bertanya.

    “Ada tapi melalui orang lain, perantara, bahkan ada yang langsung dokter mau minta berapa aja,” jawabnya.

    Namun Doktif sama sekali tak menerima dan justru semakin gencar membongkar soal adanya skincare overclaim dan berbahaya.

    “Oke, sempat terima? Pernah keluar angka gak?,” kata Denny Sumargo penasaran.

    “Engga, karena memang enggak pernah perduliin,” balas Doktif.

    “Jadi semuanya terserah doktif mau minta berapa,” kata Denny Sumargo menyimpulkan.

    “Ya gamau karena memang dari awal bukan untuk mencari uang dari menunjukkan hasil lab,” tutur Doktif.

    Terakhir, ia menjelaskan asal uang yang ia dapatkan setelah menolak berbagai tawaran tersebut.

    “Jadi kamu mencari uang lewat?,” tanya Densu.

    “Usaha aja bisnis,” kata Doktif menjelaskan.

    “Tapi kan lu disitu engga promoin you punya produk di situ, bagaimana orang mau beli,” ucap Denny Sumargo kembali bertanya.

    “Untuk jualan ga harus dari doktif, bisa dari orang lain, buktinya itu banyak brand skincare yang ga ketahuan siapa ownernya misalnya tuh brand S yang gede,” jawab Doktif.

    “Dia punya platform kosmetik besar, pengusaha, dokter cek aman, tapi sampe sekarang doktif ga kenal, makanya doktif pake topeng berusaha di situ tapi biar gak dikenal publik, tapi untuk era sekarang susah,” kata Doktif.

    “Iya karena eranya flexing itu kuat,” sambung Densu.

     

    (Tribunnews.com/Rina Ayu/Anita K Wardhani) (TribunSumsel/TribunJatim)

  • Perayaan Tahun Baru di Suriah usai Rezim Assad Runtuh: Warga Ramai-ramai Kibarkan Bendera Revolusi – Halaman all

    Perayaan Tahun Baru di Suriah usai Rezim Assad Runtuh: Warga Ramai-ramai Kibarkan Bendera Revolusi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Warga Suriah merayakan Tahun Baru pertama tanpa rezim Assad yang berkuasa selama lebih dari 50 tahun.

    Kekuasaan keluarga Bashar al-Assad berakhir setelah pasukan oposisi merebut Damaskus pada Minggu (8/12/2024).

    Saat perayaan Tahun Baru 2025, suara tembakan terdengar dari Gunung Qasioun yang menghadap ke ibu kota tempat ratusan orang menatap kembang api.

    Kerumunan orang mengibarkan bendera “revolusi” saat Suriah melihat tahun baru dengan “harapan” setelah 13 tahun perang saudara.

    “Hidup Suriah, Assad telah jatuh,” teriak beberapa anak, Rabu (1/1/2025), seperti diberitakan Arab News.

    Meskipun berpesta pora, tentara berpatroli di jalan-jalan Damaskus.

    Bendera “revolusi” hijau, putih, dan hitam dengan tiga bintang merahnya berkibar di seluruh ibu kota.

    Pemandangan seperti itu — simbol pemberontakan rakyat Suriah terhadap pemerintahan tangan besi dinasti Assad — tidak terpikirkan sebulan yang lalu.

    Lagu revolusioner “Angkat kepalamu, kau orang Suriah yang bebas” oleh penyanyi Suriah Assala Nasri bergema keras di Umayyad Square.

    “Setiap tahun, kami tiba-tiba menua 10 tahun,” kata sopir taksi bernama Qassem Al-Qassem (34) kepada AFP, mengacu pada kondisi kehidupan yang sulit di negara yang ekonominya runtuh di bawah rezim Assad.

    “Tetapi dengan jatuhnya rezim, semua ketakutan kami telah hilang.”

    “Sekarang saya punya banyak harapan. Tetapi yang kami inginkan sekarang adalah perdamaian,” tuturnya.

    Diketahui, lebih dari setengah juta orang tewas dalam perang saudara selama 13 tahun saat negara itu terbagi menjadi beberapa wilayah yang dikuasai oleh berbagai pihak yang bertikai.

    Banyak keluarga masih menunggu berita tentang orang-orang terkasih yang menghilang di bawah pemerintahan Assad, di mana selama waktu itu puluhan ribu tahanan menghilang.

    Dikutip dari Al Jazeera, serangan dimulai pada 27 November 2024, ketika pasukan oposisi yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS), melancarkan serangan dari pangkalan mereka di provinsi Idlib di Suriah barat laut dan kemudian bergerak ke selatan untuk menggulingkan Bashar al-Assad.

    Pada Sabtu (7/12/2024), pasukan oposisi merebut sebagian besar wilayah Deraa di selatan Suriah – tempat lahirnya pemberontakan tahun 2011.

    Masyarakat juga mengambil tindakan sendiri dan bergabung dalam pertempuran, lalu berbaris ke utara bersama para pejuang, menurut analis politik dan aktivis Nour Adeh.

    Kelompok selatan bergerak ke utara sementara pejuang barat laut mendekati Homs, kota berikutnya di jalan raya menuju Damaskus.

    Rezim Assad merasa tertekan saat menyaksikan pejuang oposisi mendekat dari semua sisi.

    Pasukannya mengalami keruntuhan organisasi, menurut Sanad, badan investigasi digital Al Jazeera, dengan gambar-gambar yang muncul menunjukkan para prajurit meninggalkan senjata dan seragam mereka sementara banyak yang melarikan diri dengan berjalan kaki dari posisi militer mereka.

    Runtuhnya moral ini memicu demonstrasi luas di daerah pedesaan sekitar Damaskus, di mana para pengunjuk rasa merobek poster al-Assad dan menyerang posisi militer.

    Karena putus asa ingin menghentikan oposisi, rezim mengebom Jembatan Rastan, namun pasukan oposisi tetap merebut Homs, pada Minggu (8/12/2024) dini hari.

    Dengan itu, mereka telah memisahkan al-Assad dari benteng pertahanannya di pesisir pantai, tempat dua pangkalan militer Rusia berada.

    Seorang demonstran memegang bendera oposisi Suriah saat anggota masyarakat Suriah meneriakkan slogan-slogan di alun-alun Syntagma di Athena untuk merayakan berakhirnya rezim diktator Suriah Bashar al-Assad setelah pejuang pemberontak menguasai ibu kota Suriah, Damaskus, pada malam hari, 8 Desember 2024. (AFP/ANGELOS TZORTZINIS)

    Perebutan Homs merupakan “lonceng kematian bagi kemungkinan yang tersisa bagi tentara Suriah untuk mengkonsolidasikan kekuatannya dan mengambil tindakan,” kata profesor Universitas Oklahoma Joshua Landis kepada Al Jazeera.

    Dengan kelompok oposisi bersenjata mendekati Damaskus dari segala arah, kota itu terjerumus ke dalam kekacauan.

    Ruang operasi militer mengerahkan divisi “Bulan Sabit Merah”, yang dilatih khusus untuk serangan perkotaan, sementara banyak pasukan pemerintah diperintahkan untuk mundur ke Bandara Internasional Damaskus dan pusat keamanan di pusat kota Damaskus, tetapi tidak ada hasil.

    Para pejuang oposisi mengatakan mereka telah menguasai Pangkalan Udara Mezzeh di Damaskus, sebuah kemenangan strategis dan simbolis karena pangkalan tersebut digunakan oleh pemerintah untuk serangan roket dan serangan udara terhadap wilayah yang dikuasai oposisi sepanjang perang.

    Dalam waktu dua jam, rekaman baru muncul dari Lapangan Umayyah di jantung kota Damaskus, menunjukkan warga merayakan saat pasukan oposisi memasuki ibu kota tanpa perlawanan, dengan tembakan perayaan dan nyanyian yang menandakan jatuhnya al-Assad.

    Pada pukul 6 pagi tanggal 8 Desember, para pejuang menyatakan Damaskus telah dibebaskan, yang mengonfirmasi bahwa Bashar al-Assad telah meninggalkan negara tersebut.

    Orang-orang dengan cepat membongkar simbol-simbol pemerintahan keluarga al-Assad.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Suriah

  • RI Setop Impor Beras, Kementan Siapkan 90 Ribu Ton Benih Unggul untuk Genjot Produksi – Halaman all

    RI Setop Impor Beras, Kementan Siapkan 90 Ribu Ton Benih Unggul untuk Genjot Produksi – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan 90 ribu ton benih unggul padi dan jagung untuk mencakup 3,7 juta hektar pada tahun ini.

    Langkah tersebut diambil untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional, mengingat pemerintah telah menyetop impor bahan pangan seperti beras pada 2025 ini.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan penyediaan benih unggul ini akan difokuskan pada daerah-daerah dengan indeks pertanaman (IP) yang masih rendah.

    Kementan telah menganggarkan lebih dari 3 juta hektar untuk benih padi.

    “Sisanya akan disiapkan untuk benih jagung,” kata Sudaryono dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Semarang, Jawa Tengah, dikutip dari siaran pers pada Rabu (1/1/2025).

    Sudaryono mengklaim penyediaan benih unggul dapat meningkatkan produktivitas padi hingga 15 hingga 20 persen.

    Oleh karena itu, ia mengatakan Kementan akan berfokus pada distribusi benih berkualitas untuk petani di seluruh Indonesia.

    Pada 2025 ini, selain beras, Indonesia juga tidak akan mengimpor jagung.

    Serapan beras dan jagung dari petani pun akan sepenuhnya ditampung oleh Bulog, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    Sudaryono mendorong Bulog untuk menyerap terutama dari provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional.

    Ia menilai serapan hasil panen sangat penting untuk menjaga kestabilan harga pangan dan melindungi petani dari fluktuasi harga pascapanen.

    “Bulog harus memastikan serapan gabah petani, terutama di Jawa Tengah, sehingga harga pascapanen dapat tetap stabil. Ini adalah langkah penting agar petani tidak merugi,” pungkasnya.

  • PPN 12 Persen untuk Barang dan Jasa Mewah: Ini Bentuk Keberpihakan Prabowo ke Rakyat Kecil – Halaman all

    PKS Membela Kenaikan PPN 12 Persen untuk Barang Mewah: Demi Lindungi Daya Beli Masyarakat  – Halaman all

     

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto memberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen khusus untuk jasa dan barang mewah. 

    Syaikhu menilai kebijakan ini sangat tepat untuk memberikan rasa keadilan dan menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah yang saat ini jatuh.

    Menurut Ahmad Syaikhu, keputusan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat kecil. 

    “Langkah ini sangat bijak. Dengan membatasi kenaikan PPN hanya pada barang-barang mewah, pemerintah tidak hanya melindungi daya beli masyarakat tetapi juga menjaga stabilitas perekonomian dan memberikan rasa keadilan untuk masyarakat bawah,” kata Syaikhu dalam keterangannya Rabu (1/1/2025).

    Dia menekankan pentingnya implementasi program-program insentif yang bertujuan untuk menopang daya beli masyarakat. 

    “Program insentif seperti bantuan sosial, subsidi listrik, dan insentif pajak untuk pekerja dan UMKM harus terus dijalankan. Ini adalah kunci untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

    Syaikhu bilang, PKS akan terus mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat, sekaligus mendorong pemerintah menerapkan kebijakan perpajakan yang adil dan berkeadilan sosial demi mendorong pemerataan ekonomi.

    Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya usai menghadiri rapat pimpinan, akhir tutup tahun kas negara di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (31/12/2024) mengatakan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah.

    “Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI, hari ini pemerintah memutusken bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah.”

    “Saya ulangi ya supaya jelas, kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,” kata Prabowo.

    Barang mewah yang dimaksud kata Prabowo, yakni barang dan jasa tertentu yang selama sudah terkena pajak PPN Barang Mewah (PPN Bm).

    “Yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu,” katanya.

    Presiden mencontohkan barang mewah yang terkena kenaikan PPN menjadi 12 persen diantaranya yakni pesawat jet pribadi, kapal pesiar, yacht, dan lainnya.

    “Kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas golongan menengah,” katanya.

    Prabowo mengatakan masih ada kesalahpahaman di masyarakat soal kenaikan PPN menjadi 12 persen.

    “Sehingga saya setelah berkoordinasi dan diskusi dengan Menteri Keuangan dan jajaran beberapa kementerian lain. Saya rasa perlu bahwa untuk menyampaikan sendiri masalah PPN 12 persen ini,” katanya.

    Menurut Prabowo, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen merupakan amanah atau perintah UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

    Kenaikan tarif dilakukan secara bertahap, pertama dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022 . Kemudian dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.

    “Besok. Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

     

  • Libur Tahun Baru, Ganjil Genap Jakarta Ditiadakan Hari Ini, 1 Januari 2025 – Halaman all

    Libur Tahun Baru, Ganjil Genap Jakarta Ditiadakan Hari Ini, 1 Januari 2025 – Halaman all

    Sistem ganjil genap di DKI Jakarta ditiadakan pada hari ini, Rabu (1/1/2025). Hal itu sehubungan dengan perayaan tahun baru 2025.

    Tayang: Rabu, 1 Januari 2025 10:55 WIB

    Instagram @dishubdkijakarta

    Ganjil Genap Jakarta Rabu 1 Januari 2025 Ditiadakan – 

    TRIBUNNEWS.COM – Sistem ganjil genap di DKI Jakarta ditiadakan pada hari ini, Rabu (1/1/2025).

    Hal itu sehubungan dengan perayaan tahun baru 2025.

    “Sehubungan dengan perayaan Tahun Baru 2025, ketentuan Ganjil Genap pada 1 Januari 2025 DITIADAKAN,” tulis akun Instagram @dishubdkijakarta, (31/12/2024).

    Peniadaan ganjil genap tersebut berdasarkan:

    Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025; dan
    Pergub DKI Jakarta No 88 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (3): Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu dan HARI LIBUR NASIONAL yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

    Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas.

    Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025

    Pemerintah telah menetapkan 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama di tahun 2025.

    Sehingga, total ada 27 tanggal merah selama tahun 2025.

    Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor: 1017 Tahun 2024, Nomor: 2 Tahun 2024, dan Nomor: 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

    Berikut adalah daftar hari libur nasional tahun 2025:

    1 Januari (Rabu) Tahun Baru 2025 Masehi
    27 Januari (Senin) Isra Mikraj Nabi Muhammad saw.
    29 Januari (Rabu) Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
    29 Maret (Sabtu) Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
    31 Maret-1 April (Senin-Selasa) Idulfitri 1446 Hijriah
    18 April (Jumat) Wafat Yesus Kristus
    20 April (Minggu) Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
    1 Mei (Kamis) Hari Buruh Internasional
    12 Mei (Senin) Hari Raya Waisak 2569 BE
    29 Mei (Kamis) Kenaikan Yesus Kristus
    1 Juni (Minggu) Hari Lahir Pancasila
    6 Juni (Jumat) Iduladha 1446 Hijriah
    27 Juni (Jumat) 1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
    17 Agustus (Minggu) Proklamasi Kemerdekaan
    5 September (Jumat) Maulid Nabi Muhammad saw.
    25 Desember (Kamis) Kelahiran Yesus Kristus

    Berikut adalah daftar hari cuti bersama tahun 2025:

    28 Januari (Selasa)  Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
    28 Maret (Jumat) Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
    2, 3, 4, dan 7 April (Rabu, Kamis, Jumat, dan Senin) Idulfitri 1446 Hijriah
    13 Mei (Selasa) Hari Raya Waisak 2569 BE
    30 Mei (Jumat) Kenaikan Yesus Kristus
    9 Juni  (Senin) Idul Adha 1446 Hijriah
    26 Desember (Jumat) Kelahiran Yesus Kristus

    (Tribunnews.com/Widya)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini