Xcloud.id

Author: Tribunnews.com

  • Pakistan Tutup Wilayah Udaranya bagi India karena Ketegangan Meningkat Akibat Serangan Kashmir – Halaman all

    Pakistan Tutup Wilayah Udaranya bagi India karena Ketegangan Meningkat Akibat Serangan Kashmir – Halaman all

    Pakistan Tutup Wilayah Udaranya bagi India karena Ketegangan Meningkat Akibat Serangan Kashmir

    TRIBUNNEWS.COM- Pada tanggal 24 April, Pakistan memerintahkan penutupan wilayah udaranya untuk semua maskapai penerbangan milik atau yang dioperasikan India dan penangguhan perdagangan segera menyusul penurunan hubungan diplomatik New Delhi dengan Islamabad dan penangguhan perjanjian mengenai penggunaan perairan sistem Sungai Indus.

    “Pakistan dengan tegas menolak pengumuman India untuk menangguhkan Perjanjian Perairan Indus … Setiap upaya untuk menghentikan atau mengalihkan aliran air milik Pakistan sesuai dengan Perjanjian Perairan Indus … akan dianggap sebagai Tindakan Perang dan akan ditanggapi dengan kekuatan penuh,” kata kantor Perdana Menteri Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif dalam sebuah pernyataan.

    Islamabad juga menangguhkan perjanjian bilateral utama dan hubungan lintas batas. 

    Pihak berwenang menambahkan bahwa semua visa yang dikeluarkan untuk warga negara India berdasarkan Skema Pengecualian Visa SAARC (SVES) telah ditangguhkan dan memerintahkan semua warga negara India yang saat ini berada di Pakistan berdasarkan SVES, kecuali peziarah Sikh, untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 48 jam.

    Tindakan tersebut dilaksanakan sebagai tanggapan atas perintah New Delhi pada Rabu malam yang mengharuskan semua warga Pakistan yang tinggal di negara itu meninggalkan negara itu paling lambat tanggal 29 April.

    Pengumuman ini menyusul penangguhan perjanjian pembagian air dengan Pakistan, penutupan perbatasan darat utama, dan penurunan hubungan diplomatik, hanya lebih dari 24 jam setelah orang-orang bersenjata menewaskan 26 orang di Kashmir yang dikelola India.

    Serangan pada Selasa sore dilaporkan diklaim oleh Front Perlawanan, kelompok militan yang diyakini terkait dengan Lashkar-e-Taiba yang bermarkas di Pakistan.

    Kashmir, wilayah yang tegang di perbatasan India-Pakistan, telah lama menjadi titik api, dengan kedua negara mengklaimnya. 

    New Delhi menuduh Islamabad mendukung terorisme lintas batas, sementara Islamabad menuduh India melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk mayoritas Muslim.

    New Delhi mengatakan tindakannya akan tetap berlaku “hingga Pakistan secara kredibel dan tidak dapat ditarik kembali mencabut dukungannya terhadap terorisme lintas batas.” 

    Perdana Menteri India Narendra Modi juga berjanji pada hari Kamis untuk menghukum semua yang bertanggung jawab “sampai ke ujung bumi.”

    Pakistan dengan keras membantah klaim tetangganya dan mengadakan pertemuan keamanan nasional yang langka pada hari Kamis.

    “Dengan tidak adanya investigasi yang kredibel dan bukti yang dapat diverifikasi, upaya untuk menghubungkan serangan Pahalgam dengan Pakistan adalah hal yang sembrono, tidak rasional, dan mengalahkan logika,” kata kantor perdana menteri. 

    Ditambahkannya bahwa India “harus menahan godaan untuk mengeksploitasi insiden tragis tersebut demi keuntungannya sendiri dan bertanggung jawab penuh atas kegagalannya dalam memberikan keamanan kepada rakyat.”

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Diduga Kejang Usai Dipijat, Lansia di Tebet Meninggal Mendadak di Teras Rumah – Halaman all

    Diduga Kejang Usai Dipijat, Lansia di Tebet Meninggal Mendadak di Teras Rumah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seorang pria lanjut usia (lansia) berinisial SK (65) ditemukan meninggal dunia secara mendadak di teras rumahnya di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025) malam.

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan bahwa insiden itu terjadi sekitar pukul 21.00 WIB. Saat itu, korban sempat mengeluhkan kondisi tubuhnya yang kurang sehat dan meminta bantuan kepada seorang saksi berinisial R (23), yang diketahui tinggal di lingkungan sekitar.

    “Awalnya korban merasa tidak enak badan dan meminta dipijat oleh saksi 1. Proses pemijatan dilakukan di teras rumah korban,” ujar Kombes Ade Ary dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).

    Namun, belum lama setelah proses pemijatan dimulai, korban tiba-tiba mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian tidak sadarkan diri. Saksi yang melihat kejadian itu pun panik dan segera meminta pertolongan warga sekitar.

    “Korban kemudian diketahui tidak lagi bernapas. Saat diperiksa, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia,” lanjutnya.

    Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian pada pukul 01.06 WIB, Jumat dini hari. Polsek Tebet yang menerima laporan langsung melakukan pemeriksaan awal di lokasi kejadian.

    Masih Dalam Penyelidikan

    Hingga saat ini, polisi belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab pasti kematian SK. Jenazah telah dievakuasi dan rencananya akan dilakukan visum untuk mengetahui kondisi medis terakhir korban.

    “Kami masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini masih ditangani oleh penyidik Polsek Tebet,” tegas Kombes Ade Ary.

    Belum diketahui apakah korban memiliki riwayat penyakit tertentu yang berkaitan dengan kondisi fisiknya saat kejadian. Pihak keluarga pun belum memberikan keterangan resmi kepada media.

    Kejadian ini mengundang perhatian warga sekitar, yang mengaku terkejut karena korban dikenal sebagai sosok yang ramah dan masih cukup aktif beraktivitas di lingkungan RT.

     

     

  • Spanyol Akhiri Kesepakatan Bernilai Jutaan Dolar dengan Elbit Systems, Produsen Senjata Israel – Halaman all

    Spanyol Akhiri Kesepakatan Bernilai Jutaan Dolar dengan Elbit Systems, Produsen Senjata Israel – Halaman all

    Spanyol Akhiri Kesepakatan Bernilai Jutaan Dolar dengan Produsen Senjata Israel

    TRIBUNNEWS.COM- Pemerintah Spanyol memerintahkan penghentian segera kontrak senilai 7,5 juta dolar untuk membeli amunisi dari sebuah perusahaan yang memiliki hubungan langsung dengan pembuat senjata Israel Elbit Systems pada tanggal 24 April. 

    Perdana Menteri Pedro Sanchez membatalkan kesepakatan setelah Sumar, sekelompok partai sayap kiri, mengancam akan meninggalkan koalisi pemerintahan.

    “Setelah menghabiskan semua jalur negosiasi, perdana menteri, wakil perdana menteri, dan kementerian yang terlibat telah memutuskan untuk membatalkan kontrak ini,” kata seorang sumber pemerintah kepada Al Jazeera .

    Awal minggu ini, Menteri Dalam Negeri Fernando Grande-Marlaska meresmikan kontrak dengan perusahaan milik Israel Guardian Homeland Security SA untuk lebih dari 15 juta butir amunisi, yang menyebabkan kehebohan di Istana Moncloa mengingat janji Sanchez pada Februari 2024 untuk tidak membeli senjata dari Israel terkait genosida Gaza.

    Media Spanyol melaporkan bahwa pihak berwenang menekankan komitmen partai-partai pemerintah koalisi progresif (PSOE dan Sumar) “terhadap perjuangan Palestina dan perdamaian di Timur Tengah.” 

    Mereka juga mencatat bahwa sejak kampanye pembersihan etnis yang didukung AS dimulai di Gaza pada Oktober 2023, Spanyol belum membeli atau menjual senjata ke perusahaan-perusahaan Israel, “dan tidak akan melakukannya di masa mendatang.”

    Namun, terlepas dari klaim dari Istana Moncloa, pada bulan Februari, Progressive International (PI), Gerakan Pemuda Palestina, dan Komite Layanan Sahabat Amerika mengungkapkan bahwa lebih dari 60.000 bagian senjata telah diangkut ke Israel melalui bandara Zaragoza di Spanyol utara sejak Oktober 2023.

    “Bukti menunjukkan bahwa penerbangan ini masih berlanjut hingga hari ini,” kata penyidik ​​kepada elDiario.es , seraya menambahkan bahwa pengiriman tersebut meliputi “suku cadang dan aksesori untuk artileri, senapan, peluncur roket/granat, dan senapan mesin” serta “suku cadang dan aksesori untuk revolver dan pistol.”

    Pada bulan Desember, The Intercept mengungkap bahwa Washington mengirim lebih dari seribu ton amunisi ke Israel melalui kapal yang berlabuh di pangkalan angkatan laut AS di Spanyol, meskipun ada embargo Madrid terhadap kapal yang membawa kargo militer menuju Israel.

    “Pengiriman material militer melalui pangkalan militer Amerika di Spanyol, yang mungkin digunakan dalam melakukan kejahatan internasional, lebih sulit dideteksi,” kata anggota parlemen Spanyol Enrique Santiago kepada media yang berkantor pusat di New York tersebut.

    Spanyol batalkan kesepakatan senjata senilai $7,5 juta (Rp 126 Miliar) dengan Israel

    Spanyol telah membatalkan kontrak senilai €6,6 juta ($7,5 juta) untuk jutaan peluru dari produsen senjata Israel, IMI Systems, menyusul reaksi keras dari anggota junior koalisi pemerintahan yang mengutuk kesepakatan itu sebagai pelanggaran terhadap sikap pro-Palestina negara itu dan perjanjian koalisi.

    Menurut Guardian, Perdana Menteri Pedro Sánchez mempertanyakan apakah tindakan militer Israel sesuai dengan hukum humaniter internasional, dan menggambarkan meningkatnya jumlah korban tewas Palestina sebagai “sungguh tak tertahankan”.

    Pemerintahannya juga secara resmi mengakui Negara Palestina dan berjanji tidak akan terlibat dalam perdagangan senjata dengan Israel sejak perang di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023.

    Meskipun demikian, Kementerian Dalam Negeri Spanyol telah mendorong untuk melanjutkan pembelian 15,3 juta butir amunisi 9 mm untuk Guardia Civil, dengan mengklaim bahwa kontrak tersebut terlalu maju dan mahal untuk dibatalkan, dan penting untuk operasi penegakan hukum.

    Keputusan ini memicu kemarahan dari koalisi sayap kiri Sumar, yang dipimpin oleh Menteri Tenaga Kerja, Yolanda Díaz, dengan para anggotanya mengecam kesepakatan apa pun dengan “negara genosida”.

    Kontroversi tersebut meningkatkan ketegangan yang ada antara Partai Sosialis Sánchez dan Sumar, yang juga menentang usulan pemerintah untuk menambah anggaran militer sebesar €10,5 miliar guna memenuhi kewajiban NATO.

    Pada hari Kamis, kantor pemerintah yang mewakili Sánchez dan Díaz mengumumkan bahwa kontrak akan dihentikan dan izin impor akan ditolak. Pemerintah mengutip kegagalan total dalam negosiasi dan menyatakan bahwa mereka sekarang sedang mencari penasihat hukum untuk masalah tersebut.

    “Partai-partai yang membentuk pemerintahan koalisi progresif berkomitmen kuat terhadap perjuangan Palestina dan perdamaian di Timur Tengah,” kata sumber-sumber pemerintah. “Itulah sebabnya Spanyol tidak akan membeli senjata dari, atau menjual senjata kepada, perusahaan-perusahaan Israel.”

    SUMBER: THE CRADLE, MIDDLE EAST MONITOR

  • Susno Duadji Sebut Kasus Dugaan Penyiksaan OCI Bakal Beres Jika Dedi Mulyadi Turun Tangan

    Susno Duadji Sebut Kasus Dugaan Penyiksaan OCI Bakal Beres Jika Dedi Mulyadi Turun Tangan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Eks Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno Duadji ikut menanggapi terkait kasus dugaan penyiksaan terhadap para eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

    Susno berharap KDM, singkatan dari Kang Dedi Mulyadi, melihat podcastnya yang diunggahnya hari ini Jumat (25/4/2025). 

    Ia meminta agar KDM yang tangani langsung kasus yang diduga melibatkan pihak Taman Safari Indonesia. 

    “KDM saya imbau, kalau dengar podcast saya, ini terjadi di wilayah Pak KDM, Taman Safari itu di daerah Bogor, Puncak, Jawa Barat, jangan Pak KDM hanya melihat bangunan-bangunan yang melanggar saja, tapi ada satu hal yang menyayat hati, pelanggaran terhadap hak asasi manusia di wilayah bapak,” kata Dedi dikutip dari podcast Susno Duadji pada Jumat (25/4/2025). ‘

    Susno optimistis jika Gubernur Jawa Barat tersebut turun tangan, kasus tersebut dapat segera tuntas. 

    “Saya yakin, kalau KDM sudah turun tangan, ada penyelesaiannya,” pungkasnya. 

    Tanggapan Dedi soal kasus OCI

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan keprihatinan atas dugaan penganiayaan dan kekerasan Oriental Circus Indonesia (OCI) terhadap para pekerja sirkusnya.

    Pernyataan ini disampaikan melalui video yang diunggah Dedi Mulyadi di media sosial dan dikonfirmasi oleh Kompas.com pada Selasa (22/4/2025).

    “Kami juga menyampaikan keprihatinan dan rasa simpati yang tinggi terhadap korban dugaan penganiayaan dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Oriental Circus Indonesia Taman Safari kepada para eks pekerja sirkus,” ujar Dedi Mulyadi.

    Gubernur Dedi menegaskan bahwa tidak boleh ada kekerasan dalam bentuk apapun di wilayah Jawa Barat.

    Menurutnya, setiap warga berhak atas hidup yang aman, nyaman, dan sejahtera.

    “Di Jawa Barat tidak boleh ada peristiwa yang memiliki nuansa kekerasan, menghilangkan hak-hak orang, rasa tenang dan rasa nyaman, dan sejahtera hidupnya,” tegasnya.

    Ia juga berharap agar kasus ini dapat dituntaskan secara menyeluruh, baik dari aspek hukum pidana maupun ketenagakerjaan.

    Gubernur Dedi Mulyadi memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian terhadap kasus ini. 

    “Saya ucapkan apresiasi tinggi terhadap jajaran pengacara dan para pihak, termasuk Komisi III DPR RI yang melakukan klarifikasi terhadap peristiwa tersebut, sehingga apabila ada dugaan pidananya, bisa berjalan dengan baik dan apabila ada dugaan pelanggaran UU ketenagakerjaan, semuanya bisa berjalan baik,” jelasnya.

    Sebagai bentuk kepedulian langsung, Gubernur Dedi menyatakan akan menemui para korban dan keluarga untuk mendengar langsung serta memberikan dukungan moral.

    Pihaknya juga berencana mendatangi manajemen terkait untuk meminta klarifikasi. 

    “Kami juga akan menemui keluarga dan korban dugaan kekerasan atas peristiwa itu, serta mendatangi manajemen untuk klarifikasi terkait kejadian tersebut,” ungkapnya.

    Di akhir pernyataannya, Gubernur Dedi berharap para korban dapat segera pulih secara psikologis dan mendapatkan kesempatan bekerja di lingkungan yang lebih manusiawi.

    “Semoga keluarga serta korban kekerasan bisa hidup tenang dan recovery psikologis, sehingga bisa bekerja di tempat lain yang manusiawi,” pungkas

    Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Dedi Mulyadi Prihatin atas Dugaan Kekerasan ke Eks Pekerja Sirkus Taman Safari” dan “Dedi Mulyadi Soroti Dugaan Penganiayaan Eks Pekerja Sirkus Taman Safari: Di Jawa Barat Tidak Boleh Ada Kekerasan”.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Legalisasi.com Melebarkan Sayap dengan Membuka Kantor Baru di One Belpark Office – Halaman all

    Legalisasi.com Melebarkan Sayap dengan Membuka Kantor Baru di One Belpark Office – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 65 juta UMKM di Indonesia menyumbang sekitar 60,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional. 

    Namun, tantangan besar masih dihadapi para pelaku UMKM, terutama terkait legalitas usaha. Minimnya pemahaman dan akses terhadap proses legalitas membuat banyak bisnis berjalan tanpa perlindungan hukum yang memadai dan kesulitan untuk mengakses pembiayaan, kolaborasi, hingga ekspansi pasar.

    Menjawab tantangan tersebut, PT Legalisasi Indonesia Digital melalui platform Legalisasi.com membuka kantor baru di One Belpark Office, Jakarta Selatan.

    Pembukaan kantor ini sekaligus menandai langkah ekspansi perusahaan di tahun 2025, yang juga menjadi tahun ke-9 Legalisasi.com berdiri dan secara konsisten mendampingi pelaku usaha dan UMKM untuk mendapatkan legalitas dan kepastian hukum.

    Selama hampir satu dekade, Legalisasi.com telah menjadi mitra terpercaya bagi ribuan pengusaha yang ingin membangun bisnis secara sah dan berkelanjutan.

    Direktur PT Legalisasi Indonesia Digital, Muhamad Shaleh, menegaskan bahwa pembukaan kantor baru ini bukan sekadar langkah bisnis, melainkan manifestasi dari komitmen sosial perusahaan untuk memperkuat pondasi hukum UMKM Indonesia.

    “Di tahun 2025 ini, kami ingin lebih banyak membantu UMKM untuk memiliki legalitas usaha. Legalitas bukan hanya soal dokumen, tapi juga tentang perlindungan hukum dan kepercayaan dari konsumen. Dengan legalitas yang kuat, usaha bisa berkembang lebih pesat dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan,” ujarnya.

    “Kami ingin menjadi mitra strategis bagi para pelaku usaha, terutama yang masih merintis. Banyak dari mereka yang memiliki produk dan potensi luar biasa, tapi terkendala karena belum memiliki badan usaha yang sah. Lewat Legalisasi.com, kami hadir bukan hanya sebagai penyedia jasa, tapi juga sebagai pendamping yang bisa memberikan edukasi, solusi, dan kemudahan agar mereka bisa naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas,” tambahnya.

    Legalisasi.com dikenal sebagai penyedia layanan legalitas usaha terlengkap yang mencakup pembuatan badan usaha (PT, CV, dan lain-lain), penyediaan alamat kantor virtual untuk kebutuhan administratif dan operasional, serta layanan pendampingan hukum bagi pelaku bisnis.

    Dalam perjalanannya yang hampir satu dekade, Legalisasi.com telah membantu ribuan pemilik usaha mengurus legalitas mereka dan terus tumbuh menjadi solusi andalan bagi wirausahawan modern.

    Dengan hadirnya kantor baru di One Belpark Office, Legalisasi.com berharap bisa semakin dekat dengan pelaku usaha, khususnya UMKM di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

    Perusahaan juga menargetkan ekspansi ke kota-kota besar lain di Indonesia demi menjangkau lebih banyak pengusaha lokal yang membutuhkan dukungan untuk bertumbuh secara legal dan berkelanjutan.

  • Ahmad Dhani Dilaporkan Lagi ke MKD, Gerindra Ungkap Sudah Pernah Ingatkan Hati-hati Bicara – Halaman all

    Ahmad Dhani Dilaporkan Lagi ke MKD, Gerindra Ungkap Sudah Pernah Ingatkan Hati-hati Bicara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa partainya sudah memberikan peringatan kepada anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani, terkait pernyataannya yang kontroversial. Muzani menyatakan bahwa Dhani sudah diingatkan untuk berhati-hati, terutama terkait hal-hal yang bisa menyinggung orang lain.

    Pernyataan ini disampaikan Muzani setelah Dhani kembali dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, terkait dugaan penghinaan terhadap marga Pono.

    Muzani menjelaskan bahwa Fraksi Gerindra di DPR memang sudah memberikan arahan kepada anggota-anggotanya untuk berhati-hati dalam mengungkapkan pernyataan, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif yang bisa memicu ketersinggungan.

    “Dari sisi internal fraksi, Mas Dhani memang sudah diingatkan supaya ada beberapa hal, kita semua sudah diingatkan ada beberapa hal yang sensitif,” kata Muzani kepada awak media di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4/2025).

    Menurut Muzani, ada wilayah-wilayah sensitif yang memang sebaiknya tidak dibahas, karena dapat menimbulkan konflik.

    “Sensitif itu artinya ada beberapa wilayah yang memang tidak perlu untuk disinggung. Karena itu berpotensi bisa menimbulkan ketersinggungan orang dan saya kira Mas Dhani memahami itu,” beber dia.

    Dia menambahkan bahwa Ahmad Dhani paham betul pentingnya menjaga perasaan orang lain, terutama dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR.

    Rayen Pono Laporkan Ahmad Dhani Ke MKD: Isu Penghinaan Marga

    AHMAD DHANI DIPOLISIKAN – Musisi Rayen Pono resmi melaporkan Ahmad Dhani terkait kasus diskriminasi ras dan etnis dan UU ITE di Bareskrim Mabes Polri, Rabu (23/4/2025). (Tribunnews.com/ Fauzi Alamsyah). (Tribunnews.com/ Fauzi Alamsyah)

    Sebagai informasi, Ahmad Dhani sebelumnya telah dua kali dilaporkan ke MKD DPR.

    Laporan pertama datang dari Komnas Perempuan terkait pernyataan Dhani yang dianggap menyinggung status janda. Kali ini, Dhani kembali dilaporkan ke MKD oleh musisi Rayen Pono.

    Rayen melaporkan Dhani atas dugaan penghinaan terhadap marga Pono yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT), setelah Dhani menyebut nama Rayen sebagai “Rayen Porno” dalam sebuah debat.

    Rayen Pono, yang melaporkan Dhani bersama tim kuasa hukumnya pada Rabu (23/4/2025), menilai bahwa pernyataan Dhani mengandung unsur penghinaan terhadap marga Pono, yang merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat NTT.

    “Ini bukan hanya soal saya pribadi. Penghinaan ini menyangkut banyak orang di NTT, yang juga menggunakan marga Pono. Kami merasa perlu untuk serius menanggapi hal ini,” ujar Rayen di Gedung DPR, Senayan.

    Rayen juga menegaskan bahwa laporan ini terkait dengan tanggung jawab Dhani sebagai wakil rakyat, bukan sekadar sebagai musisi. Sebagai anggota DPR, Dhani seharusnya lebih bijaksana dalam mengeluarkan pernyataan, terutama yang menyangkut keberagaman budaya Indonesia.

    Rayen berharap, laporan ini dapat menjadi pelajaran penting bagi seluruh anggota DPR, khususnya dalam hal etika dan tanggung jawab moral. Ia menekankan bahwa anggota DPR, yang mewakili rakyat, harus lebih bijaksana dalam menjaga martabat masyarakat yang diwakilinya.

    “Komisi X DPR yang membidangi seni, budaya, pendidikan, dan olahraga seharusnya paham betul tentang nilai-nilai budaya. Jika Mas Dhani bukan anggota DPR, mungkin ini tidak akan menjadi isu sebesar ini,” kata Rayen.

    Proses Verifikasi Laporan dan Tindak Lanjut

    Setelah berkas laporan diterima oleh MKD, proses verifikasi administrasi akan dilakukan. Rayen mengatakan bahwa dalam waktu 14 hari kerja, akan ada pemanggilan untuk klarifikasi dan audiensi dengan perwakilan dari MKD.

    Dengan adanya laporan ini, diharapkan akan muncul pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya menghormati keberagaman budaya dan menjaga etika dalam pernyataan publik, terutama bagi para pejabat publik yang memiliki pengaruh besar.

    Untuk update lebih lanjut tentang permasalahan Ahmad Dhani ini dan berita-berita terkini, kunjungi Tribunnews.com dan tetap ikuti kami untuk perkembangan lebih lanjut.

     

     

  • Kisah Sedih Janda Tua Miskin Dituduh Curi Listrik PLN, Didenda Rp 12,7 Juta: Saya Bayar Pakai Apa? – Halaman all

    Kisah Sedih Janda Tua Miskin Dituduh Curi Listrik PLN, Didenda Rp 12,7 Juta: Saya Bayar Pakai Apa? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JOMBANG –  Masruroh syok.

    Janda tua di Jombang, Jawa Timur, tak habis pikir dengan nasibnya kini.

    Perempuan miskin yang sehari-harinya menyambung hidup dengan menjual gorengan ini dituduh mencuri aliran listrik PLN.

    Di tengah kemiskinan yang masih membelitnya, dia ditagih PLN harus membayar denda Rp 12,7 juta.

    Ibu tunggal yang sejak lama kehilangan suami ini pun tak tahu harus mendapatkan uang sebanyak itu.

    Maklum saja untuk hidup sehari-hari bersama dua anaknya sudah sangat susah.

    Dan kini harus membayar tuduhan denda mencuri listri PLN belasan juta rupiah.

    Dia membantah mencuri listrik.

    Ia merasa tak pernah melakukan pelanggaran apa pun.

    Rumahnya kecil, dengan perabotan sederhana.

    Dia juga merasa tak mungkin menggunakan listrik sebesar itu, apalagi sampai disebut mencuri.

    Masruroh sendiri sudah ditinggal ayahnya sejak tahun 1992, dan selama ini hidup dalam keterbatasan ekonomi. 

    Terlebih, nama dalam tagihan tersebut tercatat atas nama mendiang ayahnya yakni Naif Usman. 

    Kini, rumahnya gelap.

    Listrik telah diputus. 

    Malam hari terasa lebih dingin dari biasanya, bukan karena angin tapi karena perasaan tak berdaya.

    Masruroh mengaku bingung harus mencari uang dari mana untuk melunasi tagihan yang begitu besar.

    Penghasilan dari jualan gorengan jelas jauh dari cukup. 

    Kadang hasil jualan hari itu hanya cukup untuk membeli beras dan minyak goreng.

    Baginya, tidak mungkin bisa melunasi tagihan yang jumlahnya sangat besar itu.

    “Saya bayar pakai uang apa? Uang dari mana saya bisa bayar sebanyak itu? Saya ini hidup dari jualan gorengan keliling saja,” ucapnya saat dikonfirmasi awak media pada Kamis (24/4/2025)  dilansir dari TribunJatim.

    Masruroh menjelaskan jika listrik di rumahnya memang digunakan bersama penyewa yang menempati ruang di samping rumahnya. 

    Jauh sebelum ia menerima tagihan listrik itu, sesaat menjelang Hari Raya Iedul Fitri, muncul tagihan dan disertai ancaman pemutusan aliran listrik di rumahnya. 

    Hingga akhirnya ancaman itu benar terjadi.

    Pada Kamis (24/4/2025) siang, token listrik miliknya sudah tidak dapat lagi diisi.

    Mengetahui itu, Masruroh hanya bisa pasrah dan berharap PLN bisa mengerti kondisinya.

    “Ayah, suami saya sudah tidak ada lagi, kalau sudah begini saya harus bagaimana? Saya jujur tidak mampu membayar uang sebanyak itu,” ungkapnya. 

    Penjelasan PLN

    Sementara itu, menanggapi kasus yang menimpa Masruroh, pihak PLN, melalui Team Leader Pelayanan Pelanggan PLN UP3 Jombang-Mojokerto, Virna Septiana Devi mengutarakan jika pelanggan yang memiliki tunggakan memang tidak diizinkan untuk menerima pasokan listrik. 

    “Jika ada pelanggan yang masih memiliki piutang itu tidak boleh,” beber Vina. 

    Pada kasus Masruroh ini, utang tersebut mencapai Rp12,7 juta yang disebut menempel pada ID pelanggan dengan daya 2200 watt yang masih aktif.

    Ia melanjutkan memang belum ada kebijakan terkait penghapusan piutang pelanggan.

    Mengenai keringanan yang diminta Masruroh, semua bentuk keringanan harus melalui persetujuan manajemen wilayah setempat. 

    Meskipun begitu, ia menjelaskan opsi yang paling memungkinkan adalah mencicil utang sampai lunas supaya listrik tetap menyala kembali.

     

     

  • 2 Pria Dikeroyok Pakai Busur hingga Pedang di Penjaringan Jakut, Pelaku Diburu Polisi

    2 Pria Dikeroyok Pakai Busur hingga Pedang di Penjaringan Jakut, Pelaku Diburu Polisi

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, PENJARINGAN – Pengeroyokan terjadi di wilayah Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (23/4/2025) lalu.

    Dua pria, GT (29) dan AF (25), dikeroyok sekelompok orang tak dikenal ketika berupaya melerai perkelahian di lokasi.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, pengeroyokan terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 23.30 WIB.

    “Awal kejadian saat korban makan di TKP, bertemu salah seorang saksi yang terlibat keributan dengan pelaku,” ucap Ade Ary, Jumat (25/4/2025).

    Kedua korban pun keluar dari warung makan dan berusaha melerai rekannya yang terlibat perkelahian dengan pelaku.

    Namun, GT dan AF malah diserang balik oleh para pelaku yang menghubungi teman-temannya untuk datang ke lokasi.

    “Tidak lama kemudian teman-teman pelaku datang dan langsung mengeroyok para korban,” ucapnya.

    Komplotan pelaku lalu membawa kedua korban ke sebuah RPTRA di sekitar lokasi kejadian.

    Di sana, para pelaku mengeroyok korban menggunakan sejumlah barang, mulai dari busur panah hingga gagang pedang.

    Korban juga diikat menggunakan plastik dan ditendang oleh para pelaku.

    “Atas kejadian tersebut korban pertama mengalami luka di bibir dan luka memar di dahi,” kata Ade Ary.

    “Korban kedua luka di telinga kanan dan memar di seluruh muka,” sambungnya.

    Atas kejadian ini, para korban pun melapor ke Mapolsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis (24/4/2025).

    Polisi telah menerima laporan korban dan tengah melakukan penyelidikan.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Israel Mangkir Pemakaman Paus Fransiskus, Ogah Kirim Satu pun Perwakilan Resmi ke Vatikan – Halaman all

    Israel Mangkir Pemakaman Paus Fransiskus, Ogah Kirim Satu pun Perwakilan Resmi ke Vatikan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Israel dilaporkan tidak akan mengirim satu pun perwakilan resmi ke pemakaman Paus Fransiskus yang dijadwalkan berlangsung besok, Sabtu (26/4/2025).

    Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh surat kabar Haaretz.

    Media Israel ini menyebut keputusan pemerintah diambil di tengah ketegangan antara Vatikan dan pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu selama perang di Gaza.

    Netanyahu dan sejumlah menteri dalam kabinetnya diketahui bersikap sangat kritis terhadap Paus Fransiskus.

    Kritik ini muncul karena Paus secara terbuka mengecam pembunuhan warga sipil dan penahanan bantuan kemanusiaan di Gaza oleh militer Israel.

    Paus Fransiskus secara konsisten menyuarakan keprihatinannya atas penderitaan rakyat Palestina, terutama selama invasi Israel ke Gaza yang memicu kecaman global.

    Sikap tegas Paus dianggap menyinggung kepemimpinan Israel yang menilai pernyataan tersebut tidak seimbang dan berpihak.

    Israel sendiri merupakan rumah bagi sekitar dua persen warga beragama Kristen.

    Negara ini juga memiliki sejumlah situs suci penting dalam tradisi Kekristenan.

    Beberapa di antaranya adalah Gereja Makam Suci di Yerusalem, yang diyakini sebagai lokasi penyaliban, penguburan, dan kebangkitan Yesus.

    Ada pula Gereja Kelahiran di Betlehem, tempat yang dipercaya sebagai lokasi kelahiran Yesus Kristus.

    Keputusan Israel untuk tidak hadir dalam pemakaman pemimpin Gereja Katolik sedunia ini memicu perdebatan luas, terutama di kalangan komunitas internasional yang berharap adanya sikap hormat atas tokoh agama dunia.

    Langkah ini dinilai sebagai bentuk ketegangan diplomatik yang semakin memperlebar jurang antara Israel dan Vatikan.

    Paus Fransiskus sendiri dikenal sebagai pemimpin spiritual yang vokal membela nilai kemanusiaan, terlepas dari latar belakang agama atau politik.

    Israel Dikecam usai Hapus Ucapan Belasungkawa atas Wafatnya Paus Fransiskus

    Pasukan Israel kembali melancarkan operasi militer dini hari di kota Nablus, Tepi Barat yang diduduki.

    Menurut laporan kantor berita Wafa, pasukan menyerbu kota tersebut saat fajar dan menargetkan wilayah Jalan Fatayer serta at-Taawon.

    Sejumlah rumah warga dilaporkan digerebek dan digeledah selama operasi berlangsung, meski belum ada laporan penahanan.

    Sementara itu, kebijakan terbaru Kementerian Luar Negeri Israel juga menuai kecaman luas, setelah pihaknya menghapus ucapan belasungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus.

    Menurut harian Yedioth Ahronoth, kementerian tersebut memerintahkan semua misi diplomatik dan akun media sosial resmi untuk menghapus postingan belasungkawa, tanpa memberikan penjelasan.

    Sebelumnya, akun-akun resmi itu menuliskan pesan duka: “Beristirahatlah dalam damai, Paus Fransiskus. Semoga kenangannya menjadi berkat.”

    Langkah penghapusan ini memicu kemarahan di kalangan diplomat Israel dan pengamat internasional, serta dianggap menyinggung umat Katolik di seluruh dunia.

    Beberapa duta besar Israel menyuarakan ketidaksetujuan mereka melalui grup WhatsApp internal, menyebut kebijakan itu bisa merusak citra negara di mata umat Kristen.

    “Kami menghapus tweet sederhana dan tidak bersalah yang mengungkapkan belasungkawa mendasar — dan jelas bagi semua orang bahwa ini hanya karena kritik Paus terhadap Israel atas pertempuran di Gaza,” ujar seorang diplomat, dikutip Yedioth Ahronoth.

    Kementerian juga melarang para diplomat Israel untuk menandatangani buku belasungkawa di kedutaan besar Vatikan.

    Seorang duta besar mengaku mendapat “perintah tegas untuk menghapus” tanpa klarifikasi lebih lanjut, dan hanya diberi tahu bahwa masalah tersebut “sedang ditinjau.”

    Kebijakan ini menambah tekanan terhadap Israel yang belakangan dikritik karena sikap kerasnya terhadap suara-suara internasional yang mengecam agresi militer di Gaza.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Korban Dugaan Pelecehan Eks Rektor Universitas Pancasila Bertambah 2 Orang, Melapor ke Bareskrim – Halaman all

    Korban Dugaan Pelecehan Eks Rektor Universitas Pancasila Bertambah 2 Orang, Melapor ke Bareskrim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Korban dugaan pelecehan eks Rektor Universitas Pancasila, Edie Toet Hendratno bertambah dua orang.

    Mereka adalah wanita berinisial AM dan IR.

    Adapun dua korban baru ini mendatangi Bareskrim Polri untuk membuat laporan polisi pada Jumat (25/4/2025).

    Laporan tersebut diterima dengan nomor LP/B/196/IV/2025/BARESKRIM.

    “2024 itu kan ada dua korban, hari ini ada dua korban lagi. Jadi dua korban yang datang konsultasi dan melaporkan ke Mabes Polri, Bareskrim,” kata pengacara korban, Yansen Ohoirat kepada wartawan di Bareskrim Polri.

    Yansen mengatakan korban AM ini mengaku mengalami pelecehan verbal dari Edie dalam sebuah forum. Edie disebut melemparkan kata-kata tidak pantas di depan umum dan disambut tawa dari orang-orang di forum tersebut.

    “Jadi mereka menganggap ucapan-ucapan yang memang melecehkan itu sesuatu yang biasa. Apalagi yang hadir adalah akademisi. Nah seharusnya kan menyampaikan sesuatu yang memang rasional dan memang sesuai dengan orang-orang yang terdidik. Tapi ini didapat umum. Itu tertawa bersama-sama. Dan saya pun menyaksikan hal itu,” ungkapnya.

    Sementara itu, untuk korban IR mengalami pelecehan seksual secara fisik di salah satu tempat di Jakarta Selatan pada 2019.

    “Jadi ada pemaksaan dari ETH kepada korban untuk memegang alat kelamin dari si ETH. Ini terjadi,” jelasnya.

    Yansen pun mengungkap alasan mengapa kedua korban baru melaporkan hal yang menimpanya sekarang. Hal ini karena kedua korban sudah melewati masa trauma yang cukup panjang. 

    Selain itu, kata Yansen korban saat itu membutuhkan waktu agar berani melawan rasa takut karena ada relasi kuasa. 

    “Namun, puji Tuhan, akhirnya bisa muncul dan kita sudah melakukan konsultasi, melakukan pelaporan perkara tersebut ke Mabes Polri. Jadi ada perhatian khusus juga dari Mabes Polri dan akan melakukan asistensi terhadap pelaporan yang dilakukan di Polda Metro Jaya bahkan di Mabes Polri,” tuturnya.

    Dalam kasus ini, Edie pun sudah dilaporkan ke polisi oleh dua korban pada 2024 lalu.

    Pertama korban berinisial RZ yang melapor ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/B/193/I/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 12 Januari 2024.

    Selain itu, laporan juga datang dari korban lainnya berinisial DF yang diterima di Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/36/I/2024/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 29 Januari 2024. Namun, kini laporan tersebut sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

    Edie Toet sendiri sejauh ini sudah diperiksa sebanyak dua kali sebagai saksi yakni pada Kamis (29/2/2024) dan Selasa (5/4/2024) yang lalu.

    Namun, hingga setahun lebih kasusnya bergulir, polisi belum juga menetapkan sosok tersangka dalam kasus tersebut.

    Klaim Kasusnya Dipolitisasi

    Sebelumnya, Rektor non aktif Universitas Pancasila Edie Toet Hendratno mengklaim bahwa dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan kepada dirinya merupakan bentuk politisasi.

    Adapun hal itu diungkapkan Edie melalui kuasa hukumnya, Faizal Hafied usai menjalani proses pemeriksaan kasus dugaan pelecehan seksual atas korban RF di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kamis (29/2/2024).

    Faizal menjelaskan klaim politisasi yang ia maksud lantaran pelaporan itu beririsan dengan adanya pemilihan rektor baru di kampus tersebut.

    “Ini pasti ada politisasi jelang pemilihan rektor sebagaimana sering terjadi di Pilkada dan Pilpres,” kata Faizal kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (29/2/2024).

    Selain itu ia pun mengatakan bahwa laporan polisi (LP) yang dilayangkan terhadap kliennya itu tidak akan terjadi jika tak ada proses pemilihan rektor.

    Bahkan menurutnya, kasus yang saat ini terjadi dinilainya sebagai bentuk pembunuhan karakter kliennya.

    “Sekaligus kami mengklarifikasi bahwa semua yang beredar ini adalah berita yang tidak tepat, dan merupakan pembunuhan karakter untuk klien kami,” pungkasnya.