Xcloud.id

Author: Tribunnews.com

  • Bantah Sembunyikan Wanita di Bawah Meja saat Digerebek, Camat Kini Akan Polisikan Pengunggah Video

    Bantah Sembunyikan Wanita di Bawah Meja saat Digerebek, Camat Kini Akan Polisikan Pengunggah Video

    TRIBUNJATIM.COM – Peristiwa penggerudukan Kantor Camat Asemrowo, Surabaya, Jawa Timur, menghebohkan linimasa.

    Video memperlihatkan Camat Asemrowo, Muhammad Khusnul Amin, dan seorang wanita bersembunyi di bawah meja.

    Video menarasikan Camat Asemrowo digerebek saat bersama wanita di ruang kerjanya itu pun jadi sorotan.

    “Camat Asemrowo Surabaya Diduga Menyembunyikan Seorang Wanita di dalam Kantornya. Bahkan Pak Camat Bersikap Arogansi terhadap Masyarakat,” bunyi narasi video viral.

    “Apakah Ini yang dinamakan pelayan masyarakat? Solusinya apakah harus dipecat,” lanjut narasi tersebut.

    Sejauh ini, video viral tentang Camat Asemrowo yang dibagikan oleh akun media sosial X @bacotteangga__ telah ditonton lebih dari 145 ribu kali.

    Tampak Khusnul menghadang warga yang hendak masuk di ruang kerjanya dalam video tersebut.

    Adu mulut pun terjadi antara warga yang menggerebek dan Camat Asemrowo tersebut.

    Hingga akhirnya, warga berhasil masuk dan mendapati seorang wanita tengah bersembunyi di kolong meja kerja Khusnul.

    Sosok wanita yang berada di bawah meja disebut-sebut bernama Devi.

    Devi adalah istri seorang anggota Satpol PP Surabaya.

    Buntut kejadian ini, Devi mengaku trauma atas tindakan persekusi tersebut.

    “Sebagai wanita yang tidak pernah mengalami hal seperti ini, saya sendiri juga agak trauma,” kata Devi saat klarifikasi di Kantor Kecamatan Asemrowo pada Rabu (8/1/2025).

    “Bagaimana kalau misalnya banyak massa yang masuk, terus kalau misalnya ada yang bawa senjata tajam?” imbuhnya.

    Camat Asemrowo Surabaya, Muhammad Khusnul bantah dituduh sembunyikan wanita di kantor (TRIBUNJATIM.COM/BOBBY KOLOWAY)

    Ia juga mengungkap alasannya sembunyi di bawah meja Camat Khusnul.

    “Kenapa saya lari di bawah mejanya Pak Camat? Itu tadi saya ketakutan.”

    “Bukan karena saya melakukan sesuatu yang aneh-aneh dengan Pak Camat. Enggak ada,” lanjutnya.

    Devi juga menegaskan, selain Khusnul, di saat bersamaan juga ada Alvian yang sedang koordinasi penyusunan program Kecamatan.

    “Di dalam situ kami melakukan koordinasi dan baju saya juga utuh. Saya tidak melakukan apa-apa di dalam ruangan Bapak Camat,” jelas Devi.

    “Bagian sekretariat juga sudah tahu kalau saya sama Mas Alfian sekitar jam 10.00 pagi itu memang benar-benar dipanggil Bapak Camat ke ruangannya. Faktanya seperti itu,” tegasnya.

    Di kesempatan yang sama, Khusnul menjelaskan, permasalahan ini berawal dari aktivitas penggusuran bangunan liar (bangli) di Kecamatan Asemrowo oleh Satpol PP.

    “Kami lakukan sejumlah penertiban, setelah mendapatkan aspirasi dari warga yang terganggu atas adanya bangunan liar tersebut,” ujar Khusnul.

    Penertiban bangli menjangkau beberapa titik, di antaranya, kawasan bawah jembatan tol di Asemrowo, sekitar Rumah Pemotongan Hewan (RPH) ayam, hingga menjangkau wilayah barat Asemrowo.

    “Awalnya kami beri peringatan 1, 2, dan 3 kemudian baru kami tertibkan. Pada proses ini sebenarnya tidak ada masalah,” ungkap Khusnul.

    Masuk ke wilayah barat, tepatnya di Jalan Tambak Mayor, masalah kemudian bermula.

    Kecamatan Asemrowo memberikan surat peringatan pertama sebagai sosialisasi kepada pemilik bangli untuk segera melakukan pembersihan unit.

    Menjawab surat tersebut, pemilik bangli yang berada di sekitar perbatasan Kecamatan Asemrowo-Sukomanunggal tersebut lantas mengajak Khusnul untuk bertemu membahas permasalahan ini.

    “Kami akhirnya bersepakat untuk bertemu pada Senin, 6 Januari 2025,” sebut Khusnul.

    Pada Senin pagi, pemilik bangli dengan dikawal sejumlah anggota Ormas datang ke Kantor Kecamatan Asemrowo.

    Namun, menurut Khusnul, pihak kecamatan tak langsung menemui warga, karena sedang menggelar pertemuan melalui virtual di ruang kerjanya.

    Pihaknya memohon waktu untuk sejenak menyelesaikan pertemuan tersebut.

    “Sekitar pukul 10.00 WIB saya sedang rapat Zoom dengan lurah bersama dua staf kami, Devi (Devika Sari) dan Alvian (Alvian Sarifudin).”

    “Kami menyusun program kerja setahun ke depan di Kecamatan Asemrowo, karena pada sore harinya kami harus rapat dengan Pak Wali (Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi),” terangnya.

    Di waktu itulah, warga memaksa masuk ke kantor dan menyisir tiap ruangan untuk menemukan Khusnul.

    Sambil berteriak, warga turut menggebrak sejumlah pintu.

    Penjagaan Satpol PP di Kantor Kecamatan Asemrowo juga tengah lengang.

    Personel sedang dikerahkan untuk mensosialisasikan penertiban bangli di wilayah lain.

    Akhirnya, warga yang menyisir Kantor Kecamatan Asemrowo menemukan Khusnul di ruangannya.

    Camat Asemrowo Surabaya, Muhammad Khusnul Amin, menceritakan duduk perkara masalah viralnya video yang menarasikan dirinya bersama wanita di ruang kerja, Rabu (8/1/2024). (TribunJatim.com/Bobby Koloway)

    Melihat suasana tidak kondusif, Khusnul tak lantas memperbolehkan mereka masuk.

    Sebaliknya, dia menahan mereka di depan pintu ruangannya, seperti digambarkan pada video yang viral.

    “Kalau mereka datang dengan baik-baik, kami bisa saja menerima dengan baik. Namun saat itu tidak demikian (kondusif),” kata Khusnul.

    Melihat jumlah massa yang besar datang dengan kondisi memanas, dua staf tetap berada di dalam ruangan.

    Alvian berada di belakang pintu dan Devi berada di bawah meja.

    “Staf kami ketakutan semua. Lari semua. Datang bergerombolan begitu sambil teriak-teriak.”

    “Saat itu Satpol PP juga tidak di kantor kecamatan, karena sedang proses penertiban,” ucapnya.

    Menurut Khusnul, pemilik bangli menggeruduk Kantor Kecamatan Asemrowo meminta pembatalan proses penertiban.

    “Mereka minta bangli tidak ditertibkan. Alasannya ini dan itu. Saya katakan tidak bisa. Kami tegaskan bahwa kami adalah pelayan masyarakat, penegak perda.”

    “Kalau mengganggu masyarakat, melanggar perda, maka mau tidak mau kami tertibkan. Apalagi, ini permintaan warga,” ujar Khusnul memberikan penjelasan bersama Kasatpol PP Surabaya, M Fikser.

    Khusnul kini mempertimbangkan akan membawa perkara viralnya video yang menyudutkan dirinya ke ranah hukum karena mengaku mengalami beberapa kerugian.

    Satu di antara delik pasal yang akan dikenakan adalah menyangkut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    “Memang kami ada rencana melaporkan ke pihak berwajib,” kata Khusnul ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (8/1/2025).

    “Sebab, ini sudah mengarah ke pelanggaran ITE. Yakni fitnah. Saya, keluarga saya, juga dirugikan. Kami sudah berdiskusi dengan keluarga untuk membawa ini ke kepolisian,” tandasnya.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Dukung Megawati Lanjut Ketua Umum, PDIP Jatim Minta Pengurus Cabang Jaga Soliditas

    Dukung Megawati Lanjut Ketua Umum, PDIP Jatim Minta Pengurus Cabang Jaga Soliditas

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – DPD PDI Perjuangan Jatim meminta seluruh pengurus cabang tetap solid mendukung Megawati Soekarnoputri untuk kembali menjadi Ketua Umum dalam kongres mendatang. Momentum HUT ke-52 tahun 2025, para kader diminta tetap menjaga soliditas. 

    “Kita semua terutama di cabang-cabang agar terus mensolidkan diri agar Ibu Ketua Umum berkenan untuk memimpin kembali. Ini masa-masa sulit tapi kita harus tetap solid,” kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim Sri Untari Bisowarno saat dikonfirmasi, Jumat (10/1/2025). 

    Kongres PDIP memang akan berlangsung pada tahun ini. Secara resmi, PDIP Jatim pun menyatakan akan kembali meminta Megawati untuk melanjutkan posisi sebagai ketua umum. Menurut Untari, lantaran sudah menjadi sikap resmi maka seluruh cabang pun harus demikian. 

    Soliditas diminta harus dijaga. Untari yang juga Ketua Komisi E DPRD Jatim itu menyebut soliditas menjadi modal penting ditengah kondisi yang dialami partainya. Untari mengungkapkan, para kader harus mengingat perjalanan panjang partai sebagai spirit yang harus dijaga. 

    Sikap resmi dukungan PDIP Jatim terhadap kepemimpinan Megawati, sebelumnya disampaikan oleh Budi Sulistyono alias Kanang pada saat upacara peringatan HUT ke-52 di Kantor DPD PDIP Jatim. Kanang menegaskan kepemimpinan Megawati dibutuhkan di tengah dinamika politik nasional. 

    Kanang menyatakan, PDIP Jatim solid mendukung agar Megawati kembali menjadi ketua umum pada kongres mendatang. “Jawa Timur secara tegas dan mutlak mendukung Bu Mega untuk melanjutkan kepemimpinannya,” kata Kanang yang merupakan politisi senior di PDIP Jatim tersebut. 

    Dukungan ini ditegaskan penting ditengah kondisi yang dinilai tengah menggempur PDIP secara politik. Bahkan, Kanang membaca ada upaya untuk mendongkel dari Megawati dari posisi Ketua Umum. Bukan dari internal melainkan pihak eksternal. Menurutnya, ada upaya gangguan secara politik terhadap PDIP. 

  • Modus Bu Guru di Grobogan Paksa Muridnya Berhubungan Badan, Ancam Beri Nilai Jelek pada Korban – Halaman all

    Modus Bu Guru di Grobogan Paksa Muridnya Berhubungan Badan, Ancam Beri Nilai Jelek pada Korban – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Terungkap modus yang digunakan ST (35), oknum bu guru agama SMP di Karangrayung, Grobogan, Jawa Tengah, saat memaksa muridnya untuk berhubungan badan.

    ST yang berstatus sebagai janda itu diketahui memaksa YS, siswa SMP, untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri sejak dua tahun lalu.

    YS dipaksa berhubungan badan oleh oknum bu guru tersebut sejak korban masih duduk di bangku kelas 8 hingga kelas 9 SMP.

    Selama dua tahun, ST berhasil menyimpan rapat-rapat aksinya hingga tidak diketahui warga.

    ST juga mengancam akan memberi nilai jelek di sekolah kepada korban agar tutup mulut.
     
    Selain itu, korban juga dijanjikan akan diberikan hadiah, berupa jaket, pakaian hingga uang agar menuruti keinginan ST.

    “Diiming-imingi dibelikan jaket, pakaian, dikasih duit,” ujar Hernawan, kuasa hukum korban saat dihubungi TribunJateng.com, Kamis (9/1/2025).

    “Korban diancam kalau tidak mau menuruti nilainya (sekolah) diberi jelek, jadi dia kan gurunya, jadi korban tidak kuasa menolak,” lanjutnya.

    Dalam kurun waktu tersebut, ST sudah berhubungan badan sebanyak 10 kali dengan siswanya yang dilakukan di rumah pelaku.

    Berdasarkan pengakuan korban, awalnya korban diminta untuk belajar mengaji di rumah ST.

    Tetapi rupanya itu hanya tipu daya semata, karena ST justru merayu korban untuk berhubungan badan.

    Digerebek saat Berhubungan Badan

    Nur Rohmad, tetangga ST, mengaku sudah melihat sebanyak tiga kali saat korban menyambagi rumah pelaku.

    “Bocah itu (korban) lewat di samping rumah saya, (kejadiannya sudah lama). Sudah (lihat) tiga kali,” kata Nur Rohmad, dikutip dari kanal YouTube Official iNews, Kamis.

    Nur Rohmad menceritakan bahwa dirinya pernah menggerebek langsung saat ST berhubungan badan dengan muridnya.

    Kala itu, keduanya sedang berada di kamar mandi di rumah pelaku.

    “Yang kedua kali, dia melakukan di kamar mandi. Saya waktu itu mau wudu salat isya,” beber Nur Rohmad.

    Sementara itu, Sulistyono selaku pendamping korban, memastikan ada tindak pemaksaan dalam kasus ini.

    Ia juga mengatakan bahwa pelaku beraksi di rumahnya.

    “(Korban) dipaksa oleh Bu ST untuk melakukan hubungan seksual, di tempatnya (pelaku),” ujarnya.

    Warga sekitar rumah pelaku melakukan penggerebekan pada ST dan YS melakukan hubungan seksual.

    Akibatnya, ST kini dikabarkan berhenti bekerja sebagai guru.

    Sedangkan, korban YS yang trauma mengaku belum berani untuk kembali masuk sekolah.

    Adapun menurut Hernawan, korban yang masih berusia dini menjadi titik lemah yang dimanfaatkan oleh ST untuk berbuat hal yang terlarang.

    “Korban baru 16 tahun (sehingga mudah dikelabui ST), gurunya memang keterlaluan,” ujar Hernawan, kuasa hukum korban.

    Hernawan juga menuturkan saat ini korban dalam kondisi yang memilukan karena putus sekolah.

    Pihak keluarga korban pun mengirim YS ke pondok pesantren bermaksud untuk mengobati luka batin.

    “Korban putus sekolah, kasihan orangnya, sekarang dipondokkan untuk mengobati mentalnya,” ungkap Hernawan.

    Oknum Bu Guru Bakal Dipolisikan

    Pihak keluarga korban tidak terima akan tindakan ST sehingga memutuskan akan membawa kasus ini ke ranah hukum.

    “Dari pihak keluarga meminta tindak lanjut ke ranah hukum,” sebut Hernawan.

    Selanjutnya, Hernawan melimpahkan kasus tersebut ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan kepolisian untuk diproses secara hukum.

    “Ini sudah saya limpahkan ke KPAI, pendampingan ke Polres juga dari pihak KPAI,” tandasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Ancam Beri Nilai Jelek, Bu Guru Janda di Grobogan Paksa Siswa SMP Turuti Hubungan Suami-Istri

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunJateng.com/fsn)

  • Dewa United vs Arema FC, Menanti Debut Perdana Ze Gomes Bersama Singo Edan

    Dewa United vs Arema FC, Menanti Debut Perdana Ze Gomes Bersama Singo Edan

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Rifky Edgar

    TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Ze Gomes akan menjalani laga debut bersama Arema FC saat menjamu Dewa United di pekan 18 Liga 1 2024/2025 pada Sabtu (11/1/2025).

    Banyak pihak yang penasaran dengan racikan maut dari juru taktik asal Portugal itu.

    Mengingat dirinya baru didatangkan oleh Arema FC pada paruh musim ini.

    Secara performa, Singo Edan memang tidak terlalu buruk pada kompetisi musim ini.

    Mereka mampu mengakhiri putaran pertama Liga 1 dengan bertengger di posisi empat.

    Dengan didatangkannya Ze Gomes ini, Manajemen Arema FC berharap, dia mampu membawa Singo Edan untuk berprestasi.

    Terlebih dapat membawa Arema FC mempertahankan dan memperbaiki posisinya di papan klasemen.

    Ze Gomes pun ingin meraih hasil manis di laga debutnya kali ini.

    “Saya pikir Dewa United merupakan lawan yang kuat,”

    “Tapi Arema harus lebih kuat lagi agar laga tandang ini kami bisa meraih tiga poin,” ucapnya sebelum pertandingan.

    Sejumlah persiapan pun telah dilakukan oleh Arema FC untuk menghadapi laga menghadapi Dewa United ini.

    Maklum saja pada pertemuan di putaran pertama lalu, Arema FC harus ditahan imbang Dewa United dengan skor 0-0.

    Singo Edan pun berambisi untuk mencuri poin, yakni tiga poin di kandang lawan.

    Bahkan, Wiliam Marcilio dan kawan-kawan sempat digenjot dengan latihan fisik di Kebun Raya Purwodadi Pasuruan pada Senin (6/1/2025).

    Latihan fisik ini merupakan hal lumrah, yang kerap kali dilakukan oleh Arema FC saat menjalani jeda pertandingan yang cukup lama.

    Setelah menjalani latihan fisik, para pemain kembali mendapatkan latihan taktik untuk menghadapi pertandingan selanjutnya.

    Ada waktu sekitar tiga hari bagi Singo Edan sebelum menghadapi Dewa United nanti.

    “Saya sudah mengetahui gaya bermain Dewa,”

    “Saya juga banyak mendapatkan masukan dari Tiago, rekan saya yang telah mengetahui kekuatan Dewa,” ungkapnya.

  • Pemulihan Nama Baik Bung Karno, Megawati Terima Kasih ke Presiden Prabowo – Halaman all

    Pemulihan Nama Baik Bung Karno, Megawati Terima Kasih ke Presiden Prabowo – Halaman all

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto di acara HUT PDIP ke-52. Dia berterima kasih Prabowo merespons surat pimpinan MPR RI terkait pemulihan nama baik Presiden RI pertama Sukarno.

    Megawati awalnya berterima kasih kepada seluruh Rakyat Indonesia karena telah meluruskan sejarah Bung Karno. Hal ini terkait dicabutnya TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 berkaitan dengan tuduhan pengkhianatan terhadap Sukarno.

    “Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia di manapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut,” kata Megawati saat berpidato di HUT PDIP ke-52, di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Kemudian, Megawati juga menyampaikan terima kasih kepada Prabowo. Dia menyebut Prabowo lah yang merespons surat pimpinan MPR RI tersebut.

    “Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons surat pimpinan MPR RI terkait tindaklanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama,” ucap dia.

    Kemudian, Megawati memuji Sukarno yang tahan banting. Pasalnya, dia sendiri mengaku bingung dengan apa yang sebetulnya terjadi kepada Sukarno.

    “Kalau dipikir Bung Karno tahan banting ya, lah iya lah, waktu beliau itu, kami keluarga itu bingung, kami mesti cerita, karena apa? Ketika saya ke Seteng untuk menanyakan ‘bapak saya diapakan toh?’,” ujarnya.

    Pencabutan Tap MPR Soal Sukarno

    Berdasarkan kesepakatan pada Rapat Pimpinan MPR tanggal 23 Agustus 2024, Pimpinan MPR telah menegaskan bahwa sesuai pasal 6 TAP Nomor I/MPR/ 2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Seluruh TAP MPRS dan TAP MPR mulai tahun 1960 sampai 2002, TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 telah dinyatakan tidak berlaku lagi.

    Sehingga, tuduhan pengkhianatan terhadap Sukarno telah digugurkan demi hukum oleh Keputusan Presiden Nomor 83/TK/2012 tentang Gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 25 huruf e UU Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

    Ketua MPR RI ke-16 Bambang Soesatyo telah menyerahkan Dokumen Surat Pimpinan MPR RI yang ditandatangani 10 pimpinan MPR kepada Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas dan Ahli Waris Keluarga Besar Presiden Sukarno. Surat Pimpinan MPR ini menjadi jawaban atas Surat MenkumHAM Nomor: M.HHHH.04.01-84 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Tindak Lanjut Tidak Berlakunya TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.

    “Melalui surat tersebut, pimpinan MPR menegaskan bahwa secara yuridis tuduhan terhadap Presiden Soekarno yang dianggap memberikan kebijakan yang mendukung pemberontakan dan pengkhianatan G-30-S/PKI pada tahun 1965, dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR Tahun 1960-2022,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (9/9) lalu.

    Ia menjelaskan TAP MPRS No. XXXIII / MPRS / 1967 telah dinyatakan sebagai kelompok Ketetapan MPRS yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

    “Namun demikian, meskipun TAP MPRS Nomor XXXIII/ MPR/1967 tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun masih menyisakan persoalan yang bersifat psikologis dan politis yang harus dituntaskan karena tidak pernah dibuktikan menurut hukum dan keadilan, serta telah bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum sesuai ketentuan pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945,” tambahnya. (hp)

  • Penetapan Gus Haris-Lora Fahmi Sebagai Bupati-Wabup Probolinggo Terpilih Tak Dihadiri Lawannya

    Penetapan Gus Haris-Lora Fahmi Sebagai Bupati-Wabup Probolinggo Terpilih Tak Dihadiri Lawannya

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Ahsan Faradisi

    TRIBUNJATIM.COM, PROBOLINGGO– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo secara resmi menetapkan Gus dr. Muhammad Haris – Ra Fahmi AHZ sebagai Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih.

    Penetapan itu dilakukan pada Rapat Pleno Terbuka yang digelar di Gedung Islamic Centre (GIC) Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, pada Kamis (9/1/2025) malam.

    Pada Rapat Pleno Terbuka penetapan itu dihadiri jajaran KPU, Bawaslu, perwakilan Partai Politik (Parpol), tokoh masyarakat, dan tim pemenangan kedua calon. Meskipun Calon Bupati-Wakil Bupati nomor urut 01 tidak hadir.

    Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Aliwafa mengucapkan selamat atas terpilihnya Gus Haris dan Lora Fahmi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo dan mengapresiasi atas partisipasi masyarakat dalam Pilkada.

    “Seluruh tahapan Pilkada Kabupaten Probolinggo sudah berjalan sesuai regulasi. Untuk kegiatan ini, kami sudah mengundang semua termasuk calon nomor 01 yang tidak hadir dan tidak ada konfirmasi alasannya,” kata Aliwafa.

    Sementara Bupati Probolinggo terpilih Gus Haris menyampaikan rasa syukur dan terimakasih kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo atas amanah dan kepercayaan yang diberikan dan berkomitmen akan menjaga amanah rakyat itu.

    “Saya bersama Lora Fahmi berkomitmen untuk membawa Probolinggo lebih Sae. Kemenangan ini bukan kemenangan kami berdua, tapi semua masyarakat. Mari bersama-sama membangun Probolinggo lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.\

    Gus Haris dan Lora Fahmi saat menghadiri Rapat Pleno Terbuka Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo terpilih di Gedung Islamic Centre Kraksaan, pada Kamis (9/1/2025) malam. (tribunjatim.com/Ahsan Faradisi)

    Sedangkan Wakil Bupati Probolinggo terpilih Lora Fahmi mengajak seluruh pihak untuk bersama dan bergandengan tangan dalam memajukan dan membangun Kabupaten Probolinggo tanpa ada perselisihan meskipun beda pilihan.

    “Mari bersama-sama menatap masa depan demi kemajuan dan kesejahteraan daerah kita tercinta untuk menuju Kabupaten Probolinggo sae,” tukas Lora Fahmi.

  • Segini Dana Penundaan Pengadaan Barjas 2025 di Mojokerto dari Pusat, Sekdakab: Tersebar di 21 OPD

    Segini Dana Penundaan Pengadaan Barjas 2025 di Mojokerto dari Pusat, Sekdakab: Tersebar di 21 OPD

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Romadoni

    TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO – Kebijakan penundaan pengadaan barang dan jasa (Barjas) dari dana transfer pusat ke daerah tahun 2025, dipastikan tidak berdampak signifikan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mojokerto.

    Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, mengatakan, total dana transfer pusat di angka Rp 1,7 triliun. Dengan pagu yang dialokasikan untuk infrastruktur di Kabupaten Mojokerto sekitar Rp 334 miliar dan tersebar di 21 OPD.

    “Jadi yang ditunda itu Rp 334 miliar dari transfer pusat, yang selebihnya tetap jalan,” jelasnya, Jumat (10/1/2025).

    Penundaan pengadaan barjas hingga penandatanganan kontrak tersebut, berlaku untuk sumber anggaran transfer pusat. Sehingga pembangunan infrastruktur dari pendapatan asli daerah (PAD) dipastikan tetap berlanjut. 

    “Kita pastikan tetap lanjut tidak ada penundaan untuk percepatan pembangunan daerah yang bersumber dari PAD,” ungkap Teguh Gunarko. 

    Menurut dia, pihaknya memastikan penundaan itu tidak menyasar belanja wajib, seperti kebutuhan layanan masyarakat dan pegawai meskipun APBD tahun
    anggaran tahun 2025 sebagian dari transfer pusat.

    Artinya, belanja pegawai maupun operasional yang mengikat di antaranya langganan daya dan, jasa serta belanja honorer tetap berjalan.

    “Prinsipnya tidak mengganggu pelayanan masyarakat, termasuk, pembayaran pinjaman daerah dan kewajiban jaminan kesehatan nasional (JKN) juga tidak terganggu,” bebernya.

    Teguh mengungkapkan, Pemda juga telah mengeluarkan surat edaran tentang penundaan realisasi kegiatan, SE Nomor 900/61/416-203/2025.

    Sebagai tindak lanjut SE bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Nomor SE-900.1.3/6629.A/SJ dan SE- 1/MK.07/2-24, tentang tindak lanjut arahan presiden mengenai pelaksanaan anggaran transfer kepada daerah tahun anggaran 2025.

    Dirinya menyebut, penerapan kebijakan penundaan pengadaan barjas dan lainnya, berlaku merata nasional sehingga tidak hanya di Mojokerto.

    “Sebenarnya penundaan ini tidak hanya di daerah Kabupaten Mojokerto saja, tapi berlaku secara nasional,” pungkasnya.

  • Bantu UMKM, BRILife dan BRI Research Institute Bangun Rumah Sentra Produksi Opak di Garut – Halaman all

    Bantu UMKM, BRILife dan BRI Research Institute Bangun Rumah Sentra Produksi Opak di Garut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – BRILife dan BRI Reserch Institute mendirikan Rumah Sentra Produksi Opak di Bungbulang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. 

    Ini merupakan bagian dari Program Pemberdayaan UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha lokal, sekaligus memperkuat komitmen BRI Life dalam mendukung ketahanan ekonomi dan pengembangan komunitas.

    Bungbulang, Kecamatan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, terkenal dengan makanan khasnya, Opak Bungbulang, yang memiliki cita rasa autentik dan unik. 

    Untuk mendukung pengembangan produk unggulan ini, program pemberdayaan UMKM Bungbulang fase kedua dirancang untuk memperkuat pondasi yang telah dibangun pada tahap pertama. 

    “Dengan adanya sentra produksi ini, diharapkan Opak Bungbulang dapat diproduksi dalam skala yang lebih besar, memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, serta memperluas dampak positif bagi masyarakat lokal,” kata Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan BRILife Ade Nasution dalam keterangan tertulis, Jumat (10/1/2025).

    Ade Nasution menambahkan, sentra produksi ini dilengkapi dengan peralatan termasuk mesin otomatis untuk menguleni adonan dan memanggang opak. 

    Dukungan ini membantu para pelaku UMKM Bungbulang untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat, sembari mempertahankan keaslian produk lokal mereka, yakni Opak Bungbulang.

    Kata Ade, pogram ini dilakukan dalam periode 3 bulan mulai dari tanggal 23 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. 

    Pelaku UMKM juga mendapatkan pelatihan intensif dalam berbagai aspek, seperti manajemen keuangan, rebranding kemasan, penentuan harga pokok penjualan dan pelatihan manajemen produksi dan mutu agar kualitas opak tetap terjaga. 

    “Dengan kemasan baru yang lebih menarik dan modern, produk Opak Bungbulang kini dapat bersaing di pasar yang lebih luas, termasuk supermarket dan toko oleh-oleh. Pelatihan manajemen keuangan membantu pelaku UMKM mencatat dan mengelola keuangan mereka secara lebih profesional, sehingga mendukung keberlanjutan usaha,” jelas Ade.

    Selain itu, tambah Ade, BRI Life juga memberikan asuransi gratis kepada 30 peserta program, memberikan jaminan perlindungan finansial dan rasa aman bagi pelaku usaha. 

    Hal ini menjadi langkah penting dalam mendukung ketahanan ekonomi komunitas lokal.Harapannya hal ini dapat mendorong pelaku UMKM semakin berkembang dan naik kelas.

    Program pemberdayaan ini diharapkan memberikan dampak positif yang berkelanjutan dengan membantu pelaku UMKM Bungbulang meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan dan asuransi keuangan, manajemen produksi, dan mutu, sehingga kualitas opak tetap terjaga. Bantuan alat sentra produksi juga dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas operasional mereka.

    Ade menambahkan, dengan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, UMKM Bungbulang memiliki potensi menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan yang dapat diterapkan di daerah lain. 

    Program ini mencerminkan kolaborasi yang efektif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Terima kasih kepada BRI Life yang telah membangun Sentra Produksi Opak, sehingga usaha kami mengalami kemajuan. Bantuan ini sangat berarti bagi kami, para pelaku usaha kecil, dan semoga dapat membantu kami menabung untuk masa depan. Kami berharap mesin-mesin yang diberikan, mulai dari menumbuk hingga membakar, dapat berjalan lancar agar produksi kami semakin cepat dan menghasilkan lebih banyak,” ujar Rohaenah selaku koordinator sentra produksi opak.

  • Gandeng Lembaga Sosial, Atomy Jalankan Program Pemberdayaan Warga Miskin – Halaman all

    Gandeng Lembaga Sosial, Atomy Jalankan Program Pemberdayaan Warga Miskin – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perusahaan pemasaran langsung Atomy menyalurkan dana Rp300 juta untuk program pemberdayaan individu dan masyarakat miskin di Indonesia. 

    Direktur Atomy Indonesia, Kris Kim, mengatakan, program ini digulirkan dan dikelola oleh Yayasan KARSA untuk mendukung program pendidikan dan kegiatan sosial kemanusiaan di daerah tertinggal.

    Lewat program ini masyarakat yang ekonominya tertinggal mencapai potensi terbaik mereka demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik, adil dan damai.

    Atomy tercatat sebagai salah satu 10 perusahaan dengan rasio donasi terhadap penjualan tertinggi pada tahun 2021 dan menjadikan budaya berbagi sebagai salah satu pilar utama perusahaan. 

    Di 2022, perusahaan masuk di antara 500 perusahaan teratas yang rasio donasinya terhadap penjualan melebihi 2 persen.

    Hal ini menegaskan komitmen perusahaan dalam memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

    Kris Kim mengatakan, sepanjang 2024 perusahaan telah menjalankan program Budaya Berbagi dengan total donasi senilai 500 juta rupiah untuk mendukung berbagai program sosial dan kemanusiaan melalui Yayasan Dompet Dhuafa, Yasasan Mizan Amanah, dan juga Yayasan KARSA.

    Dia mencontohkan, di Mei 2024 melalui Yayasan Dompet Dhuafa, pihaknya menyalurkan donasi sebesar 100 juta rupiah pada bulan Ramadhan untuk mendukung penyaluran sembako ke masyarakat yang membutuhkan.

    “Kedepannya, kami akan terus berupaya untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, serta berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui berbagai inisiatif kemanusiaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan menciptakan dunia yang lebih baik,” ujarnya.

  • Kepala Keamanan Presiden Korsel Mundur dari Jabatannya Buntut Kasus Yoon Suk Yeol – Halaman all

    Kepala Keamanan Presiden Korsel Mundur dari Jabatannya Buntut Kasus Yoon Suk Yeol – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Dinas Keamanan Presiden (PSS) Korea Selatan, Park Chong-jun resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Jumat (10/1/2025).

    Surat pengunduran diri Park Chong-jun telah diterima oleh Penjabat (Pj) Presiden Korsel, Choi Sang-mok.

    Mundurnya Park Chong-jun dari jabatannya terjadi di tengah meningkatnya konflik penangkapan Yoon Suk Yeol.

    Park Chong-jun mundur sesaat sebelum diperiksa oleh pihak kepolisian Korsel terkait tuduhan perintangan penyidikan dalam kasus darurat militer Yoon Suk Yeol.

    “Park telah mengajukan pengunduran dirinya, dan telah diterima,” kata Kementerian Keuangan Korsel dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Yonhap.

    Park Chong-jun dijadwalkan akan diperiksa pada Jumat pagi setelah tiga kali mangkir dari pemanggilan.

    Ia menolak untuk memenuhi panggilan pertama pada tanggal 4 Januari, dengan alasan tugas keamanan mengharuskan kehadirannya.

    Park juga menolak panggilan kedua, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Januari.

    PSS yang dipimpin Park Chong-jun sempat bersitegang dengan penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) saat akan menangkap Yoon Suk Yeol.

    Dalam upaya CIO menangkap Yoon Suk Yeol, PSS melakukan upaya pengadangan dengan mengerahkan 200 pasukan di depan rumah Yoon pada Jumat, 3 Januari 2025 lalu.

    PSS sempat mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap CIO atas tuduhan “masuk tanpa izin”.

    Upaya Kedua Penangkapan Yoon

    Polisi pada hari Jumat mengadakan pertemuan dengan komandan lapangan menjelang upaya kedua untuk menahan Yoon Suk Yeol.

    Kantor Investigasi Nasional (NOI) memerintahkan para pemimpin tim investigasi polisi Seoul, Provinsi Gyeonggi, dan yurisdiksi lain di wilayah ibu kota untuk berkumpul di kantor pusat NOI guna membahas perencanaan upaya penahanan kedua.

    Dikutip dari The Korea Times, para penyidik diyakini tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan surat perintah penangkapan yang sudah dikeluarkan untuk Yoon.

    Pada hari Kamis, NOI mengirimkan nota resmi kepada tim investigasi di seluruh wilayah ibu kota yang meminta mereka untuk bersiap memobilisasi sekitar 1.000 penyidik ​​untuk upaya kedua.

    Batas waktu surat perintah kedua tidak diketahui, tetapi secara umum diyakini berlangsung selama tujuh hari.

    Oh Dong-woon, kepala CIO, mengatakan pada hari Kamis bahwa pemblokiran pelaksanaan surat perintah tersebut melemahkan supremasi hukum.

    “Siapa pun yang mencoba menghentikan pihak berwenang menahan Yoon bisa ditangkap,” kata Oh Dong-woon.

    Tim kuasa hukum Yoon mengecam surat perintah penahanan CIO pada hari Jumat, menyebutnya “ilegal” dan “tidak sah”.

    Dikatakan bahwa yurisdiksi CIO berada di Pengadilan Distrik Pusat Seoul, bukan Pengadilan Distrik Barat Seoul, yang menerbitkan kembali surat perintah tersebut.

    “CIO dan polisi berupaya menghancurkan tatanan konstitusional dengan menggunakan kekuatan berskala besar yang disamarkan sebagai pelaksanaan surat perintah dan menahan presiden yang sedang menjabat secara ilegal,” kata pengacara Yoon, Yoon Kap-keun.

    “Pelaksanaan surat perintah CIO dengan memobilisasi kekuatan dengan tujuan melanggar Konstitusi merupakan tindakan pemberontakan,” lanjutnya.

    Sementara itu, kepala PSS Park Chong-jun, yang menolak masuk ke penyidik ​​pada 3 Januari, hadir di hadapan polisi untuk diinterogasi pada hari Jumat atas dugaan perintangan penyidikan.

    Penyidik ​​dari badan antikorupsi negara dan petugas polisi meninggalkan lokasi kediaman resmi Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan di Seoul pada Jumat (3/1/2025), setelah gagal melaksanakan surat perintah penangkapan Yoon atas kegagalannya dalam menerapkan darurat militer pada bulan Desember. (Yonhap)

    Park, yang memenuhi panggilan ketiga polisi setelah menolak dua permintaan sebelumnya, menegaskan kembali pendiriannya bahwa setiap upaya untuk menahan Presiden yang sedang menjabat adalah salah.

    “Tidak boleh ada bentrokan fisik dan pertumpahan darah dalam kondisi apa pun,” kata Park kepada wartawan saat memasuki Markas Besar Investigasi Gabungan di Seoul.

    Tim hukum Yoon mengatakan polisi memanggil Park untuk menetralisir keamanan presiden.

    “Upaya untuk menetralisir keamanan presiden dapat menimbulkan kerugian serius bagi keamanan nasional.”

    “Polisi harus menghentikan penyalahgunaan kewenangan penyidikannya,” ucap pengacara tersebut.

    Pihak berwenang berupaya mengerahkan personel dan peralatan sebanyak mungkin, tetapi upaya mereka untuk melaksanakan surat perintah tersebut kemungkinan akan menghadapi perlawanan kuat dari PSS.

    PSS menambah lebih banyak bus untuk memblokir jalan dari gerbang utama kediaman menuju kompleks presiden guna memperkuat pertahanannya setelah upaya pertama gagal.

    Mereka juga memblokade kompleks tersebut dengan barikade dan kawat berduri sambil memperkuat gerbang besi di atas bukit menuju kediaman presiden dengan banyak rantai baja.

    (Tribunnews.com/Whiesa)